PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGJASA MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN H
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN H. BURHANUDDIN BS KEPALA BIRO UMUM
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ULP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA 1. Amanat Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; 2. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan secara lebih independen. 3. Tuntutan reformasi birokrasi (penciptaan Good Governance dan Clean Governance).
DASAR HUKUM Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, 1. K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa (Pasal 14 ayat 1) 2. ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (Pasal 14 ayat 2) 3. ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada tahun anggaran 2014 (Pasal 130 ayat 1)
DASAR HUKUM Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP: 1. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi membentuk ULP yang bersifat permanan, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada (Pasal 3 ayat 1) 2. Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi dapat membentuk lebih dari 1 (satu) ULP, dengan pertimbangan sebaran lokasi dan beban kerja (Pasal 4 ayat 1)
PRINSIP PENGADAAN EFISIEN AKUNTAB EL EFEKTIF PENGADAAN BARANG DAN JASA ADIL / TIDAK DISKRIMI NATIF BERSAING TRANSPA RAN
DEFINISI ULP Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama yang bersifat permanen dan melekat pada unit yang sudah ada
TUJUAN ULP 1. Menjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai tata nilai pengadaan; dan 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama.
JENIS-JENIS ULP KEMENAG PUSAT ULP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ULP KEMENAG PROVINSI ULP KEMENAG KAB. /KOTA ULP PTAN ULP BALAI
Eselon I Pusat ULP PUSA T Eselon I Pusat Catatan: Masing-masing ULP menyesuaika ULP KEMENAG PUSAT MELAYANI PROSES PENGADAAN DI ESELON I PUSAT. ULP KANWIL MELAYANI PROSES PENGADAAN BIDANG-BIDANG DI KANWIL YANG BERSANGKUTAN. ULP KANKEMENAG MELAYANI PROSES PENGADAAN DI KANKEMENAG, MADRASAH. ULP PTAN MELAYANI PROSES PENGADAAN DI PTAN MASING-MASING.
KEDUDUKAN ULP DI LINGKUNGAN KEMENAG RI ULP KEDUDUKAN LINGKUP PELAYANAN PUSAT BIRO UMUM SETJEN 10 UNIT ESELON I PUSAT DAN LAJNAH PROVINSI BAGIAN TU. KANWIL KEMENAG PROVINSI KAB. / KOTA SUB BAGIAN TU. KANKEMENAG KAB. /KOTA, MADRASAH (MIN, MTs. N, dan MAN) DAN KUA PTAN UNIT STRUKTURAL SETINGKAT ESELON III. A PTAN BALAI SUB BAGIAN TU. BALAI
TUGAS ULP Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama mempunyai tugas: 1. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 2. menyusun jadual pelaksanaan RUP; 3. melakukan kaji ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak dari PPK serta mengusulkan perubahannya kepada PPK;
TUGAS ULP 4. 5. 6. menyusun dan melaksanakan strategi pemilihan penyedia barang/jasa; melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PPK; melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; (ULP dan LPSE terpisah)
TUGAS ULP 7. 8. 9. melaksanakan paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200. 000, - (dua ratus juta upiah) dan paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50. 000, - (lima puluh juta rupiah); menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa dan menyerahkan salinan dokumennya kepada PPK; menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
TUGAS ULP 10. melaksanakan evaluasi terhadap proses pemilihan penyedia barang/jasa yang telah dilaksanakan; 11. menyerahkan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada KPA atau PPK; dan 12. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.
TUGAS KHUSUS Khusus ULP Kemenag Pusat mempunyai tugas: 1. membantu pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding di Pusat; 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Agama;
TUGAS KHUSUS 3. melakukan pembinaan dibidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama; dan 4. melakukan pendampingan pembentukan ULP di lingkungan Kementerian Agama (jika ULP belum terbentuk, disesuaikan dengan PMA No. 75 Tahun 2013). Catatan: ULP Kemenag Provinsi dan ULP PTAN juga mempunyai tugas membantu pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding di masing ULP.
KEWENANGAN ULP Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama mempunyai kewenangan: 1. menetapkan dokumen pengadaan; 2. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran (berdasarkan Perka LKPP No 18 Tahun 2012, maka nilai pengadaan s. d. 2, 5 M tidak dipersyaratkan jaminan penawaran); 3. menetapkan pemenang untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100. 000, - (seratus miliar rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10. 000, - (sepuluh miliar rupiah);
KEWENANGAN ULP 4. 5. 6. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100. 000, - (seratus miliar rupiah) dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10. 000, - (sepuluh miliar rupiah); memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam pada portal pengadaan nasional (inaproc) sesuai Perka LKPP No. 18 Tahun 2012
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ULP Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal
PERSONIL ULP Personil ULP ditetapkan oleh: 1. Sekretaris Jenderal untuk ULP Kemenag Pusat; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ULP Kemenag Provinsi; 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP Kemenag Kab. /Kota; 4. Pimpinan PTAN untuk ULP PTAN; dan 5. Kepala Balai untuk ULP Balai.
ORGANISASI ULP Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) terdiri atas: 1. Kepala; 2. Sekretariat; dan 3. Kelompok Kerja.
BAGAN STRUKTUR ULP Kemenag Pusat, ULP Kemenag Provinsi dan ULP PTAN Kepala ULP Sekretaris ULP Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pelaksana Perencanaan ULP Pelaksana Hukum & Sanggahan Banding ULP
BAGAN STRUKTUR ULP Kemenag Kab. /Kota dan ULP Balai Kepala ULP Sekretaris Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP Kelompok Kerja (POKJA) ULP Pelaksana Perencanaan ULP
KEPALA ULP Kepala dijabat oleh: 1. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum Kementerian Agama untuk ULP Kemenag Pusat yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal; 2. Pejabat/pelaksana pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ULP Kemenag Provinsi yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
KEPALA ULP 3. 4. Pejabat/pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP Kemenag Kab. /Kota yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Pejabat/pelaksana pada unit kerja struktural eselon III. a yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pada Perguruan Tinggi Agama Negeri untuk ULP PTAN yang bertanggungjawab kepada pimpinan PTAN; dan
KEPALA ULP 5. Pejabat/pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan untuk ULP Balai yang bertanggungjawab kepada Kepala Balai. Catatan: Masa jabatan Kepala ULP paling lama 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali untuk tiap periode kecuali Kepala ULP Kemenag Pusat.
TUGAS KEPALA ULP Kepala ULP mempunyai tugas sebagai berikut: 1. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP; 2. menyusun program kerja dan anggaran ULP; 3. mengawasi seluruh kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; 4. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; 5. menugaskan personil Pokja ULP sesuai beban kerjanya;
TUGAS KEPALA ULP 6. mengusulkan pemberhentian personil Pokja ULP dan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan, kepada Sekretaris Jenderal/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Pimpinan PTAN/Kepala Balai. Catatan: Kepala ULP yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dapat merangkap dan bertugas sebagai Panitia Pokja ULP.
SEKRETARIS ULP Sekretaris ULP dijabat oleh: 1. Kepala Sub Bagian Pengadaan Biro Umum Kementerian Agama untuk ULP Kemenag Pusat yang bertanggungjawab kepada kepala ULP Kemenag Pusat; 2. Pejabat/pelaksana pada Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ULP Kemenag Provinsi, yang bertanggungjawab kepada kepala ULP Kemenag Provinsi;
SEKRETARIS ULP 3. 4. Pejabat/pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP Kemenag Kab. /Kota yang bertanggungjawab kepada kepala ULP Kemenag Kab. /Kota; Pejabat/pelaksana pada unit kerja struktural eselon III. a yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pada Perguruan Tinggi Agama Negeri untuk ULP PTAN yang bertanggungjawab kepada Kepala ULP PTAN; dan
SEKRETARIS ULP 5. Pejabat/pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan untuk ULP Balai yang bertanggungjawab kepada kepala ULP Balai. Catatan: Masa jabatan sekretaris paling lama 4 (empat) tahun dapat dipilih kembali untuk tiap periode kecuali Sekretaris ULP Kemenag Pusat.
TUGAS SEKRETARIS ULP Sekretaris ULP mempunyai tugas: 1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP; 2. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; 3. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan pokja ULP; 4. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh pokja ULP;
TUGAS SEKRETARIS ULP 5. 6. 7. 8. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan menyusun laporan; mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; menginventarisasi dan mengarsipkan dokumen pengadaan barang/jasa dan berkas sanggahan banding (apabila ada); menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa.
TUGAS SEKRETARIS ULP v Sekretaris ULP Kemenag Pusat mempunyai tugas tambahan mengelola Sistem Informasi Data Manajemen Pengadaan (SIDMP) untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama. v Sekretaris ULP yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dapat merangkap dan bertugas sebagai Panitia Pokja ULP.
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT ULP Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana administrasi dan kerumahtanggaan ULP serta pelaksana perencanaan ULP dengan jumlah personil menyesuaikan beban dan kompleksitas pekerjaan. v Sekretaris ULP pada ULP Kemenag Pusat, ULP Kemenag Provinsi, dan ULP PTAN, dibantu oleh pelaksana hukum dan sanggahan banding ULP, dengan jumlah personel menyesuaikan dengan beban dan kompleksitas pekerjaan. v
TUGAS PELAKSANA PADA KESEKRETARIATAN 1. 2. 3. Pelaksana administrasi dan kerumahtanggaan mempunyai tugas membantu sekretaris ULP dalam bidang administrasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP. Pelaksana perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris ULP dalam bidang perencanaan. Pelaksana hukum dan sanggahan banding mempunyai tugas membantu sekretaris ULP dalam bidang hukum dan jawaban sanggahan banding.
TUGAS POKJA ULP Pokja ULP mempunyai tugas: 1. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; 2. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran (berdasarkan Perka LKPP No 18 Tahun 2012, maka nilai pengadaan s. d. 2, 5 M tidak dipersyaratkan jaminan penawaran); 3. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab sanggahan; 4. menetapkan pemenang pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi` Rp. 100. 000, - (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10. 000, - (sepuluh miliar rupiah);
TUGAS POKJA ULP 5. 6. 7. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala ULP untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100. 000, - (seratus miliar rupiah); dan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 10. 000, - (sepuluh miliar rupiah); menyampaikan Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP; membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP;
TUGAS POKJA ULP 8. 9. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan mengusulkan bantuan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis kepada Kepala ULP. Catatan: Penetapan pemenang oleh Pokja ULP tidak bisa diganggu gugat oleh Kepala ULP.
PANITIA POKJA ULP Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk masing-masing paket pengadaan, Kepala ULP membentuk dan menetapkan Panitia Pokja ULP berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dapat ditambah sesuai dengan beban dan kompleksitas pekerjaan.
PANITIA POKJA ULP Ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pokja ULP memiliki kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Personil Pokja ULP dapat ditugaskan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.
PROSES PENETAPAN PANITIA POKJA KEPALA ULP • Menetapkan SK Panitia Pokja untuk melaksanakan lelang, berasal dari Pokja ULP Panitia Pokja ULP (Jumlah gasal, min. 3 orang) • • Panitia Pokja 1 Panitia Pokja 2 Panitia Pokja 3 dst.
LARANGAN BAGI KEPALA DAN POKJA ULP Kepala ULP dan Personil Pokja ULP dilarang duduk sebagai: 1. PPK; 2. PPSPM; 3. Bendahara; dan 4. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/personil ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
HUBUNGAN KERJA ULP 1 a. Melaporkan jumlah paket pengadaan yang masuk melalui aplikasi b. Membuat jadwal pelaksanaan pelelangan tahunan KEPALA 1 SEKRETARIS 5 2 2 Menetapkan SK panitia Pokja untuk melaksanakan lelang 4 3 3 Menyerahkan data dan berkas pendukung paket yang akan dilelangkan 4 Menyerahkan berkas hasil pelaksanaan pelelangan untuk diarsipkan 5 POKJA Melaporkan hasil pelelangan, untuk diserahkan kepada PPK
ALUR PENGADAAN MELALUI ULP 1 Menyerahkan RUP (Awal Tahun) 2 Membentuk PPHP 3 Berdasarkan RUP KPA, PPK membuat dan 1 menyerahkan RPP: 10 a) KAK/Spesifikasi Teknis 2 b) HPS c) Rancangan Kontrak 3 7 4 Menyerahkan SK/data kepanitiaan 6 lelang 5 Memberi akses untuk pelelangan 4 5 9 6 1. Melakukan Telaah RPP: a) KAK/Spesifikasi Teknis 8 b) HPS c) Rancangan Kontrak Memeriksa Hasil pekerjaan dan 8 2. Melaksanakan pelelangan menandatangani BAST Hasil 3. Menyerahkan hasil pelelangan Melaporkan Hasil Pemeriksaan 9 Pekerjaan 7 1. Menerbitkan SPPBJ kepada PPK 2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan Melaporkan hasil pekerjaan 10 3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan KPA PPK PPH P ULP LPS E
HUBUNGAN PPK, ULP DAN LPSE 1. Hubungan kerja antara PPK, ULP, dan LPSE bersifat independen satu sama lain dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. 2. Mengedepankan ketepatan waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barjas sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan jadwal atau ketidak-cukupan waktu. 3. Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barjas yang dilakukan oleh ULP dan LPSE sangat tergantung pada ketepatan waktu penyerahan HPS oleh PPK.
PELAPORAN ULP Kepala ULP wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa setiap 6 (enam) bulan kepada: 1. Sekretaris Jenderal untuk ULP Kemenag Pusat; 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk ULP Kemenag Provinsi; 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP Kemenag Kab. /Kota; 4. Pimpinan PTAN untuk ULP PTAN; dan 5. Kepala Balai untuk ULP Balai.
KETENTUAN PERALIHAN ULP Dalam hal ULP Kemenag Kab. /Kota dan ULP Balai belum dapat dibentuk, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kankemenag Kab. /Kota, Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan menginduk pada ULP Kemenag Provinsi di wilayahnya. Catatan: ULP Kemenag Kab. /Kota dan ULP Balai harus telah terbentuk paling lambat tahun anggaran 2014.
PAKTA INTEGRITAS ULP Kepala ULP Sekretaris Pelaksana Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja)
DOKUMEN PENDUKUNG ULP Berita Acara Serah Terima Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (BAST HPPBJ)
MENJAWAB SANGGAHAN BANDING KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 159 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING
PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR: SJ/B. VI/KS. 01. 1/3707/2013 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
PROGRES REPORT PELAKSANAAN PELELANGAN ULP KEMENAG PUSAT (S. D. MARET 2014) H. BURHANUDDIN BS KEPALA BIRO UMUM
JUMLAH PAKET YANG MASUK KE ULP KEMENAG PUSAT Perencanaan pelaksanaan paket: 240 paket Total paket yang masuk: 56 paket (23%)
JUMLAH PAKET YANG MASUK BERDASAR JENIS PENGADAAN Perencanaan pelaksanaan paket: 240 paket Total paket yang masuk: 56 paket (23%)
PROSES PENGIRIMAN PAKET
PELAKSANAAN PELELANGAN
KELENGKAPANPERSYARATAN PELAKSANAAN
DATA PAKET PENGADAAN BERDASARKAN KELENGKAPAN (KAK/SPEK TEKNIS, HPS DAN RANC. KONTRAK)
PAKET YANG TELAH DILAKSANAKAN BERDASAR JENIS PENGADAAN
JUMLAH PENGHEMATAN PENGADAAN BARANG Prosentase penghematan anggaran (kontrak terhadap pagu) adalah 1, 4%, sebesar Rp. 133. 346. 800, - (Seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
JUMLAH PENGHEMATAN JASA KONSULTANSI Prosentase penghematan anggaran adalah 58, 73% , sebesar Rp. 243. 635. 000, - (Dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
JUMLAH PENGHEMATAN PENGADAAN JASA LAINNYA Prosentase penghematan anggaran adalah 13, 54%, sebesar Rp. 3. 456. 600. 775, (Tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
KOMPOSISI SDM ULP KEMENAG PUSAT
APLIKASI E-ULP H. BURHANUDDIN BS KEPALA BIRO UMUM
DASAR HUKUM � Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013. � Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan, pasal 11 ayat (1) huruf f. � Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Agama, Pasal 5 ayat (1) huruf l.
TUJUAN Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Agama, agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih akuntabel, efektif dan efisien. Meminimalisasi kendala waktu dan jarak dalam melakukan komunikasi dan mengirimkan data antara KPA, PPK dan ULP.
MANFAAT � Sarana komunikasi antara KPA, PPK dan ULP dalam melaksanakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. � Sarana monitor dan kontrol proses pengadaan barang/jasa antara KPA, PPK dan ULP. � Sarana penyimpan data (database) proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta data -data pendukungnya. � Sarana konsultasi dan tanya jawab antar pihak terkait tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama.
PENGGUNA APLIKASI Pengguna aplikasi e-ULP terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 1. ULP adalah seluruh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Agama baik pusat maupun daerah 2. Non ULP terdiri dari Admin e-ULP, KPA dan PPK yang dilayani oleh masing-masing ULP.
LANGKAH PENGGUNAAN � � Buka browser, seperti Internet explorer, Chrome, Mozilla firefox, dan lain-lain; Ketik pada kolom alamat url nya http: //www. ulpkemenang. com/ulp, maka akan tampil halaman login. Masukkan user ID dan password, maka akan tampil halaman depan sesuai jenis pengguna (ULP/non ULP). Melakukan aktivitas sesuai tugas dan kewenangan masing -masing pengguna, menggunakan menu yang telah tersedia. Catatan: � Semua alur pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui ULP menggunakan aplikasi e-ULP. � Seluruh aplikasi e-ULP yang digunakan oleh ULP di daerah terintegrasi dengan ULP Kemenag Pusat dalam rangka monitoring dan evaluasi.
TAMPILAN Layar utama
TAMPILAN Layar akses ULP
TAMPILAN Layar akses KPA/PPK
KPA KPA UL P KPA MENYERAHKAN RUP KE ULP MELALUI APLIKASI e-ULP SEBAGAI DASAR ULP MEMBUAT JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN TAHUNAN
PPK Menyerahka n HPS, KAK dan RK BERDASARKAN RUP KPA, PPK MEMBUAT HPS, KAK/ SPESIFIKASI TEKNIS, RANCANGAN KONTRAK DAN MENYERAHKANNYA MELALUI e-ULP KEPADA ULP. PPK UL P HP S KA K RK HPS : Harga Perkiraan Sendiri KAK: Kerangka Acuan Kerja RK: Rancangan Kontrak PPK LELANG DILAKSANAKAN ULP MENELAAH HPS, KAK, RK. APABILA TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN DARI ULP MAKA LELANG DILAKSANAKAN
ULP MENYERAHKAN LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA MELALUI APLIKASI e. ULP PPK
PPK MENGINPUT PAKET YANG AKAN DILELANG • NAMA PAKET • PAGU PPK MENERBITKA N SPPBJ DAN MELAKUKAN PENANDATA NGANAN KONTRAK PPK MENGINPUT RPP • HPS • KAK • RK ULP MELAKUKAN TELAAH TERHADAP HPS, KAK, DAN RK ULP MENYERAHK ULP AN LAPORAN MELAKSANAKA PELAKSANAA N N PELELANGAN PELALANGAN ULP MELAKUKAN generate lelang UNTUK MENGETAHUI PERKIRAAN JADWAL LELANG ULP MEMBUAT DOKUMEN PENGADAAN
DIAGRAM KOORDINASI APLIKASI E-ULP PADA ULP KEMENAG PUSAT ULP MELAKSANAKAN PELELANGAN, BERDASARKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK DARI PPK YANG TELAH DITELAAH KPA MENYERAHKAN RUP KEPADA ULP MELALUI APLIKASI e-ULP PPK MENYERAHKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK BERDASARKAN RUP KPA PARA KPA UNIT ESELON I PUSAT ULP KEMENAG PUSAT PARA PPK UNIT ESELON I PUSAT
DIAGRAM KOORDINASI APLIKASI E-ULP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA ULP PUSAT SEBAGAI ADMIN APLIKASI MEMBERIKAN USER ID DAN PASSWORD KEPADA SELURUH ULP DAN PPK UNTUK MENGAKSES e-ULP. ULP PUSAT DAPAT MEMONITOR DATA PENGADAAN DI SEMUA ULP TANPA (TIDAK BISA) MELAKUKAN PENGUBAHAN DATA ULP MELAKSANAKAN PELELANGAN, BERDASARKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK DARI PPK YANG TELAH DITELAAH PPK MENYERAHKAN DATA YANG AKAN DILELANGKAN KE ULP MELALUI APLIKASI e-ULP PPK BIDANG ULP KANWIL PPK BIDANG PPK KANKEMENAG ULP KANKEMENAG PPK MADRASAH ULP PUSAT PPK SEK PTAN ULP DAERAH DAPAT BERKOORDINASI DAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN ULP PUSAT MELALUI APLIKASI e-ULP PPK SEK BALAI ULP BALAI
SEKIAN
- Slides: 80