PELAKSANAAN PENGADAAN BARANGJASA Bagian Bina Program Setda Kota

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Bina Program Setda Kota Surabaya Materi dapat diunduh di bp. surabaya. go. id

DASAR HUKUM Perpres No. 54 Th. 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketiga kali dgn Perpres No. 172 Th. 2014; Peraturan Kepala LKPP No. 14 Th. 2012 ttg Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Th. 2012 ttg Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Perwali No. 73 Th. 2012 sebagaimana telah diubah keempat kali dgn Perwali No. 31 Th. 2014 ttg Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa;

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PELAKSANAAN melalui PENGADAAN BARANG/JASA PENYEDIA B/J Pasal 3 SWAKELOLA Pakta Integritas, kapan? RUP

PAKTA INTEGRITAS Persyaratan untuk diangkat menjadi : PPK; Pejabat Pengadaan; Kepala ULP/Pokja ULP; PPHP; diantaranya adalah menandatangani Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 35 Metode Pemilihan (2) Barang: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pelelangan Sederhana; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung f. Kontes. (3 a) Jasa Lainnya: (3) Pek. Konstruksi a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; c. Pemilihan Langsung; d. Penunjukan Langsung; e. Pengadaan Langsung Psl 41 Jasa Konsultansi a. Pelelangan Umum; a. Seleksi Umum, b. Pelelangan Sederhana; c. Penunjukan Langsung; b. Seleksi Sederhana; a. Penunjukan Langsung; d. Pengadaan Langsung e. Sayembara

PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Pasal 50 Barang/Jasa dalam rancangan kontrak. lump sum harga satuan cara pembayaran gabungan lump sum pembebanan thn dan harga satuan anggaran terima jadi (turnkey) tahun tunggal tahun jamak Persentase jenis pekerjaan Ver. 70_2012 pekerjaan tunggal pekerjaan terintegrasi pengadaan tunggal; sumber pendanaan pengadaan bersama. Kontrak Payung (Framework Contract) 6

Tanda Bukti Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi >Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya >Rp 200 juta Surat Perjanjian Pasal 55 Bukti pembelian/ pembayaran, s. d Rp. 10 juta Bukti Perjanjian Kwitansi, s. d Rp. 50 juta Pasal 55 Surat Perintah Kerja (SPK) • Pengadaan Jasa Konsultansi s. d Rp. 50 jt • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s. d Rp. 200 juta

PENGADAAN LANGSUNG Psl 57 ayat (5) Perpres No. 70 Th. 2012 pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, dan dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200. 000, 00 (dua ratus juta rupiah)

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi : a) bukti pembelian/pembayaran dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 10. 000, 00 (sepuluh juta rupiah); (tidak berlaku untuk pekerjaan kontruksi); b) kuitansi dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 50. 000, 00 (lima puluh juta rupiah); c) proses pengadaan langsung pada angka 1 diatas, dilaksanakan sbb : Perka LKPP No. 14 Th. 2012

PPK ke PP dan PP dpt memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung yg harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi : (a) Memesan atau mendatangi langsung ke penyedia (b) Melakukan transaksi; (c) Menerima barang; (d) Melakukan pembayaran; (e) Menerima bukti pembelian atau kuitansi; (f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan; PP meneliti dan mempertanggungjawabkan proses PL PP menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada PPK. 2) permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, dan dapat digunakan untuk Pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200. 000, 00 (dua ratus juta rupiah), dgn proses sbb :

Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik; Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda; Pejabat Pengadaan mengundang calon Penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga; Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan; Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan; Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan; Negosiasi harga dilakukan berdasarkan HPS; Dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain; Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

PERUBAHAN KONTRAK / ADDENDUM Pasal 87 Perpres No. 70 Th. 2012 (1) Dlm hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan, dgn gambar dan/atau spek. teknis, PPK bersama Penyedia B/J dapat melakukan perubahan Kontrak: a. menambah atau mengurangi volume pek. yg tercantum dlm Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan; c. mengubah spek. teknis pek. sesuai dgn kebutuhan lapangan; atau d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(1 a) Perubahan Kontrak berlaku untuk pek. yg menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pek. yg menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan. (2) Ketentuan Pekerjaan tambah: a. tidak melebihi 10% dari harga yg tercantum dlm perjanjian/ Kontrak awal; dan b. tersedia anggaran untuk pek. tambah. (3) Penyedia B/J dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama dgn melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pek. utama kepada Penyedia B/J spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan tsb, dikenakan sanksi berupa denda yg bentuk dan besarnya sesuai dgn ketentuan diatur dlm Dok. Kontrak. (5) Perubahan Kontrak yg disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak. Masalah administrasi dimaksud ayat ini antara lain pergantian PPK dan perubahan rekening penerima.

TPP 2015 Peraturan Walikota Surabaya No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Surabaya No. 82 Tahun 2012 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah

Pada Pasal 6 Ayat 2 “Tambahan penghasilan pegawai bagi pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja yang diterima oleh PNSD, dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai dan realisasi anggaran belanja langsung pada SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan” Pada Pasal 6 Ayat 6 “Realisasi anggaran belanja langsung pada SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi anggaran yang tercantum dalam dokumen Surat Perintah pencairan Dana (SP 2 D)”

Simulasi Perhitungan PK-SKPD sesuai Perwali No. 77 Tahun 2014 TPP Pengelola Keuangan SKPD Bln Rencana Penyerapan perbulan Realisasi perbulan % Realisasi perbulan / Pagu Anggaran Jan 26, 254, 820, 790 3, 192, 563, 764 0. 31% Peb 18, 498, 166, 271 7, 994, 870, 892 0. 78% Mar 89, 648, 591, 821 22, 882, 980, 482 2. 23% Apr 191, 534, 279, 416 32, 881, 606, 162 3. 21% Mei 148, 639, 718, 020 34, 069, 553, 158 3. 32% Jun 102, 112, 165, 646 23, 479, 715, 000 2. 29% Jul 46, 267, 135, 460 75, 933, 025, 814 7. 41% Ags 50, 066, 521, 416 35, 109, 894, 451 3. 43% Sep 78, 368, 202, 024 44, 345, 960, 881 4. 33% Okt 103, 424, 295, 093 58, 529, 459, 988 5. 71% Nop 83, 258, 691, 616 133, 452, 675, 297 13. 02% Des 86, 987, 133, 453 331, 661, 464, 449 32. 36% Jml 1, 025, 059, 721, 026 803, 533, 770, 338 78. 39% PA SKPD X (semula) TPP PA SKPD X (sekarang) : {TPP pengelola keu dlm setahun x % penyerapan anggaran} 260, 400, 000. 0 0 21, 700, 000. 0 0 260, 400, 000. 0 0 % realisasi perbulan/ pagu 811, 019. 6 0. 31% 8 2, 030, 968. 8 0. 78% 7 5, 813, 054. 5 2. 23% 9 8, 353, 045. 2 3. 21% 6 8, 654, 824. 1 3. 32% 6 5, 964, 645. 4 2. 29% 4 19, 289, 568. 7 7. 41% 1 8, 919, 106. 2 3. 43% 0 11, 265, 380. 9 4. 33% 1 14, 868, 471. 6 5. 71% 3 33, 901, 514. 1 13. 02% 6 84, 253, 281. 6 32. 36% 1 204, 124, 881. 2 78. 39% 2 Skor Kehadiran TPP Yang Diterima 97% 786, 689. 09 98% 1, 990, 349. 49 97% 5, 638, 662. 95 95% 7, 935, 393. 00 96% 8, 308, 631. 20 96% 5, 726, 059. 62 98% 18, 903, 777. 34 97% 8, 651, 533. 02 95% 10, 702, 111. 87 98% 14, 571, 102. 20 98% 33, 223, 483. 88 100% 84, 253, 281. 61 200, 691, 075. 24