PELAKSANAAN KONTRAK 2 DESKRIPSI SINGKAT Mata pendidikan dan

PELAKSANAAN KONTRAK

2 DESKRIPSI SINGKAT Mata pendidikan dan pelatihan ini membekali peserta dengan pengetahuan addendum adjustment), kontrak, mengenai pelaksanaan kontrak, penyesuaian pengendalian kontrak, harga (price pelaksanaan kontraksi (Perpres 54 Tahun 2010), pelaporan dan penyerahan pekerjaan dan pelaksanaan, penyelesaian, addendum dan pemutusan kontrak.

3 KOMPETENSI DASAR Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat diharapkan kontrak konstruksi. memahami pelaksanaan

INDIKATOR HASIL BELAJAR Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pelaksanaan Kontrak Addendum Kontrak Penyesuaian Harga (Price Adjustment) Pengendalian Kontrak Pelaksanaan Kontraksi (Perpres 54 Tahun 2010) Pelaporan dan Penyerahan Pekerjaan Pelaksanan, Penyelesaian, Addendum Dan Pemutusan Kontrak. 4

EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN DALAM BIMTEK PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI MELALUI PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS YANG MUNCUL KEPERMUKAAN

GAMBARAN UMUM KONDISI PEMAHAMAN PA/KPA, PPK DAN KK-ULP ATAS BIDANG HUKUM TERKAIT PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI 1. Sebagian besar latar belakang pendidikan para Stake Holder terkait Pelaksanaan kontrak (PA/KPA, PPK, KK-ULP) bukan berlatar belakang hukum. 2. Yang dibutuhkan mereka dalam menghadapi masalah hokum dalam pelaksanaan kontrak adalah PEMAHAMAN ILMU HUKUM PRAKTIS SEPERTI CONTOH : PPK yang menandatangani kontrak dalam memahami KUHPerdata, cukup memahami Pasal-pasal terkait dengan kontrak misalnya Pasal-pasal 1266, 1320, 1338, 1381, 1382, 1604 – 1617, dan 1967

EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN MELALUI PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS DENGAN MENGURAIKAN SECARA RINCI : 1. Menguraikan permasalahan sebenarnya secara rinci 2. Menjelaskan sebab-sebab timbulnya perlambatan dalam pelaksanaan kontrak 3. Dampak dan akibat dari permasalahan yang terjadi 4. T 3 yang sudah dilakukan dan hasil yang diperoleh 5. Melakukan Evaluasi apakah T 3 yang telah diterapkan sudah benar 6. Menetapkan Cara pencegahan bagaimana yang seharusnya dilakukan agar permasalahan yang sama tidak muncul lagi dikemudian hari 7. Uraikan Prosedur dan Tata Cara proses gugatan kontraktor ke Pengadilan Contoh Kasus : Pemutusan kontrak di Proyek Pembangunan Jalan

MANFAAT BAGI PARA STAKE HOLDER ATAS DIUNGKAPKANNYA KASUS KE PERMUKAAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN KONTRAK 1. Dapat mengambil langkah antisipasi yang tepat sebelum keterlambatan menjadi kritis; 2. Dapat memutuskan langkah T 3 yang tepat, bila keterlambatan telah menjadi kritis. 3. Agar permasalahan yang sama tidak terulang lagi 4. Bila diyakini kontraktor tidak mampu, segera lakukan Pemutusan kontrak, jangan dibiarkan kontrak terbengkalai berlarut 2, tanpa ada T 3 yang jelas.

PENGALAMAN DIGUGAT KE PN DAN PEMAHAMAN ASPEK HUKUM YG LEMAH 1. Kontraktor selama 1 Tahun tidak bekerja, kontrak diputus, Jaminan pelaksanaan disita dan Kontraktor menggugat ke PN 2. Hakim di PN : a. Wanprestasi harus ada bukti dan tegoran b. Tidak dapat memutus kontrak secara sepihak (KUHPerdata Psl 1266) 3. KAIDAH HUKUM : a. Semua orang dianggap mengetahui peraturan per–UU-an yang berlaku b. Semua orang berhak berbicara ttg Hukum

KETENTUAN TERKAIT PELAYANAN HUKUM DALAM PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 YANG MEMERLUKAN KLARIFIKASI 9. Pasal 115 tambahan Ayat (3) dan (4) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA, PPK, KK-ULP, Pejabat Pengadaan, PPHP, PPSPM, Bendahara, APIP (Sebagai contoh Lihat SE Kemen PU No. 10/SE/M/2006) Ayat (4) : Khusus untuk tindak pidana, pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap Penyelidikan. Berarti : Untuk kasus Perdata s/d diterbitkanya Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ?

MEMAHAMI KETENTUAN 2 YANG DITETAPKAN DALAM SYARAT 2 UMUM / KHUSUS KONTRAK YANG SELANJUTNYA MENJADI BAGIAN DARI DOKUMEN KONTRAK ( PHLN : GCC & COPA )

KETENTUAN 2 PENTING DALAM PELAKSANAAN KONTRAK YANG SERING MENIMBULKAN MASALAH

PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH PERHATIKAN KETENTUAN 2 PENTING DALAM PELAKSANAAN KONTRAK 1. 2. 3. 4. 5. Sub Kontrak dan KSO Pekerjaan tambah < 10% nilai kontrak Masalah Klaim Penyesuaian harga / Eskalasi Kompensasi bagi penyedia jasa / cara pembayarannya 6. Masa pemeliharaan, jaminan pemeliharaan pengganti uang retensi, dan masa pemeliharaan yang melewati akhir TA

PERHATIKAN KETENTUAN 2 PENTING DALAM PELAKSANAAN KONTRAK 7. Pemutusan kontrak / Penghentian kontrak secara sepihak 8. Kegagalan bangunan / Kegagalan konstruksi 9. Dayworks 10. Provisional sum

PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI

1. LANGKAH 2 KEBIJAKAN APA YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK 2. KEGIATAN APA SAJA YANG DAPAT MENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KONTRAK 3. APA SAJA SARAN 2 PENCEGAHAN TERJADINYA KETERLAMBATAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

KEGIATAN DALAM PERSIAPAN PENYUSUNAN KONTRAK YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI 1. Dalam Pembuatan Pendapat Ahli Hukum Kontrak (AHK) > Menambah / merubah ketentuan dokumen kontrak yang dapat menghambat percepatan dalam pelaksanaan kontrak > Buat Pendapat AHK yang bermanfaat bagi PPK dalam menghindari permasalahan, klaim / sengketa dalam pelaksanaan kontrak 2. Dalam Melakukan PRE - AWARD MEETING (PAM) > Mengkonfirmasikan dengan BU ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat percepatan pelaksanaan kontrak, dituangkan dalam Berita Acara PAM, misalkan : konfirmasi Metoda kerja, masa laku jaminan pelaksanaan, tanggal COW, Pembayaran uang muka, dll 3. 4. 5. MEMASUKAN KETENTUAN PENTING DALAM SPPBJ PERCEPATAN DALAM PENANDATANGANAN KONTRAK MELAKUKAN VERIFIKASI JAMINAN / ASURANSI PEKERJAAN

PENCEGAHAN TIMBULNYA PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI 1. DIMULAI SEJAK PENYUSUNAN DOKUMEN LELANG 2. Dalam Pembuatan Pendapat Ahli Hukum kontrak 3. 4. 5. 6. PELAKSANAAN PRE - AWARD MEETING SEBELUM SPPBJ MEMARAF LEMBAR DEMI LEMBAR RANCANGAN KONTRAK KONFIRMASI PIHAK YANG MENANDATANGANI KONTRAK MELAKUKAN VERIFIKASI JAMINAN – JAMINAN DAN ASURANSI 7. MELAKUKAN RAPAT PCM, FE, PEMBUATAN ADENDUM 8. MELAKUKAN PERUBAHAN KONTRAK, PELAKSANAAN DALWAS PEKERJAAN, PEMBUATAN MC / BACK UP DATA DAN PENYELESAIAN TERTIB ADMINISTRASI PEMBAYARAN. 9. MENGEVALUASI HASIL PANITIA PENELITI. PELAKSANAAN KONTRAK 10. MENYELESAIKAN KLAIM DAN SENGKETA, 11. MELAKUKAN SCM, PEMUTUSAN KONTRAK, DAN SANKSI 12. MELAKUKAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (PHO/FHO) DAN PEMBUATAN AS BUILT DRAWING

PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK PADA PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN GEDUNG BARU DI KAMPUS ITB BANDUNG PHLN ( JICA LOAN NO. IP - 553 ) Permasalahan Sistim Kontrak Lumpsum

UPAYA – UPAYA LANGKAH PERCEPATAN DALAM PELAKSANAAN KONTRAK 1. MELAKUKAN DALWAS DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN : a. Melakukan PCM, Melaksanakan FE, Melakukan Adendum, menyelesaikan Shop Drawing b. Melakukan evaluasi & penilaian pelaksanaan kontrak c. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan kontrak (Terutama untuk pekerjaan kompleks / PHLN) 2. PEMBUATAN DAN PENYIMPANAN FILE BACK UP DATA DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SECARA CEPAT / TERTIB 3. MENYELESAIKAN KLAIM DAN PENYELESAIAN SENGKETA SECARA CEPAT, DISELESAIKAN DILUAR PENGADILAN 4. MELAKUKAN PENGHENTIAN / PEMUTUSAN KONTRAK KRITIS DALAM HAL DIYAKINI BU TIDAK MAMPU MENYELESAIKAN KONTRAK, MELAKUKAN SCM, DAN SANKSI (BLACK LIST) 5. MELAKUKAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN (PHO/FHO), DAN PEMBUATAN AS BUILT DRAWING

SKEMA PELAKSANAAN KONTRAK WADUK JATIGEDE ( BERDASARKAN FIDIC) Letter of Acceptance Submission of Advance Payment Within 60 Days Approval from Exim Bank China Mobilization 30 Days Commencement of work Contract Signing Notice to Commence Site Take Over Submis of Performance Bond Max 28 Days Max 60 days FHO ( Defect Liability Certificate ) PCM Max 30 days PHO ( Taking Over Certificate ) FIELD ENGINERING CCO Employer and Contractor responsibility for Building Failure Max 10 years Establishment of site office CONSTRUCTION PERIOD 65 MONTHS ( 1950 DAYS ) MAINTENANCE PERIOD 12 MONTHS CONTRACT PERIOD VALIDITY OF PERFORMANCE BOND 90 Days

PELAKSANAAN KONTRAK tahap-tahap kegiatan : 1. 2. 3. 4. SERAH TERIMA LAPANGAN (STO) SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) SURAT PERNYATAAN MULAI BEKERJA PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK 5. RAPAT PERSIAPAN LAPANGAN (PCM) 6. PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA

PELAKSANAAN KONTRAK tahap-tahap kegiatan : 7. PERUBAHAN DESAIN, SPESIFIKASI DAN AMANDEMEN / ADENDUM KONTRAK 8. MOBILISASI 9. PEMBAYARAN UANG MUKA 10. KETENTUAN PERPAJAKAN 11. PELAKSANAAN PEKERJAAN 12. PENGENDALIAN MUTU 13. SUB PENYEDIA JASA

PELAKSANAAN KONTRAK tahap-tahap kegiatan : 14. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN. 15. PERUBAHAN PEKERJAAN. 16. PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN. 17. KETENTUAN KLAIM. 18. KETENTUAN TENTANG DENDA. 19. PENYESUAIAN HARGA / ESKALASI. 20. PENYELESAIAN SENGKETA.

PELAKSANAAN KONTRAK tahap-tahap kegiatan : 21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK. 22. SERAH TERIMA SEMENTARA PEKERJAAN (PHO). 23. MASA PEMELIHARAAN. 24. SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO). 25. KEGAGALAN BANGUNAN. 26. PEKERJAAN AKIBAT BENCANA ALAM.

PELAKSANAAN KONTRAK 1. SERAH TERIMA LAPANGAN (STO) a. Dilakukan setelah ttd kontrak, sebelum SPMK. b. Dilakukan pemeriksaan inventaris Negara yang ada dilapangan. c. Tuangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan. Kasus : Penebangan pohon Mahoni di Pnk Jalan Cianjur - Padalarang

PELAKSANAAN KONTRAK 2. SURAT PERINTAH MULAI KERJA ( SPMK ). a. SPMK diterbitkan paling lambat 14 hari setelah ttd kontrak. b. SPMK ditandatangani setelah tidak ada masalah dengan pemeriksaan lapangan. c. Dalam SPMK dicantumkan tanggal waktu paling lambat dimulainya pekerjaan. (Terhitung Efektifnya Kontrak)

PELAKSANAAN KONTRAK 3. SURAT PERNYATAAN MULAI BEKERJA (COMMENCEMENT OF WORK) a. DIBUAT / DITANDATANGANI OLEH PENYEDIA JASA. b. MERUPAKAN TANGGAL AWAL PERIODE WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN. c. UNTUK NILAI KONTRAK KECIL DAN SEDERHANA SPMB DAPAT = SPMK ATAU = TANGGAL TANDATANGAN KONTRAK.

PELAKSANAAN KONTRAK 4. PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK ( LAMPIRAN III, BAGIAN C. 2. e. 2) dan g. 1) ) a. TERDIRI DARI UNSUR PROYEK, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN YANG MENGUASAI ADMINISTRASI KONTRAK. b. TUGASNYA MENELITI SEGALA SESUATU YANG TERKAIT DENGAN PERUBAHAN KONTRAK. c. MEMBERIKAN REKOMENDASI PERUBAHAN KONTRAK. d. MEMBUAT BERITA ACARA HASIL PENELITIAN KONTRAK. e. PANITIA BEKERJA ATAS PERMINTAAN PENGGUNA JASA. f. Limpahkan segala kewenanagn dan Tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan penilaian atas segala perubahan kontrak

PELAKSANAAN KONTRAK 5. RAPAT PERSIAPAN LAPANGAN ( PCM ) 1. MERUPAKAN PERTEMUAN ANTARA UNSUR PROYEK, KONTRAKTOR DAN KONSULTAN. 2. DILAKUKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH DITERBITKANNYA SPMK. 3. DIMAKSUDKAN UNTUK : a. b. MENYAMAKAN PENGERTIAN TERHADAP SELURUH ISI DOKUMEN KONTRAK. MEMBUAT KESEPAKATAN TERHADAP HAL-HAL YANG BELUM TERDAPAT DALAM DOKUMEN KONTRAK DAN MENCARIKAN JALAN KELUARNYA, ANTARA LAIN MENGSEPAKATI METODA PELAKSANAAN

Metoda Pelaksanaan KURVA “S” KONTRAK : Rp. 1. 000, No. URAIAN (Jenis Kegiatan) JUMLAH KONTRAK (Rp. 10^3) 1 A Mobilisasi 6. 000 6 2 B 5. 000 5 1 1 3 C 5. 000 5 1. 25 4 D 500 0, 5 0. 2 0. 3 E 15. 000 15 5 5 2. 5 15 20 10 5 40 1. 25 5 5 2. 5 1. 25 30 0. 5 5 Bobo t % 2001 APR MEI JUN JUL 2 2 2. 5 AGS 2002 SEP OKT NOP DES JAN FEB 2 1 MAR KETERANGAN 100 90 80 70 60 50 Pek. Agregt 6 F 50. 000 50 7 G ATB 15. 000 15 8 H 2. 000 9 I 600 0, 6 10 J 900 0, 9 100. 000 100 TOTAL 2 0. 5 20 0. 2 10 0 0. 1 0. 1 6. 8 5 8. 9 5 9. 30 28. 15 29. 85 13. 60 6. 55 0. 80 2. 80 18. 3 46. 40 76. 25 89. 90 96. 40 97. 20 100 --- 2. 10 Kumulatif Kemajuan Rencana --- 2. 10 Realisasi Progress Bulan Yang Bersangkutan --- Kumulatif Kemajuan Aktual --- Perbedaan (Deviasi) --- 31 0. 5

PELAKSANAAN KONTRAK 6. PEMERIKSAAN LAPANGAN BERSAMA 1. MELAKUKAN PENGUKURAN LAPANGAN BERSAMA KEMBALI. ( FIELD ENGINEERING ) 2. DITUANGKAN DALAM BERITA CARA PEMERIKSAAN LAPANGAN. 3. BUAT ADENDUM KONTRAK. 4. BILA TERDAPAT PERUBAHAN VOLUME > 20% DAPAT DILAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ( SEPANJANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN KONTRAK ).

PELAKSANAAN KONTRAK 7. Perubahan Desain, Spesifikasi, dan Adendum Kontrak 1. PENGGUNA JASA DAPAT MELAKUKAN ADENDUM KONTRAK, BILA : a. DARI PEMERIKSAAN BERSAMA DIPERLUKAN PERUBAHAN DESAIN, SPESIFIKASI. b. DARI HASIL RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN DIPERLUKAN PERUBAHAN PROGRAM MOBILISASI, METODA PELAKSANAAN, PERUBAHAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (CURVA S) YANG MENIMBULKAN PERBEDAAN SIGNIFIKAN DENGAN EXISTING DESAIN / SPESIFIKASI. 2. DISAMPAIKAN TERTULIS DARI PENYEDIA JASA KEPADA PENGGUNA JASA DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DIPERIKSA OLEH KONSULTAN PENGAWAS.

PELAKSANAAN KONTRAK 7. . Perubahan Desain, Spesifikasi, dan Adendum Kontrak 3. PENGGUNA JASA DAPAT MENETAPKAN HARGA SATUAN BARU, BILA : a. MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA SATUAN LAMA BILA KENAIKAN VOLUME > 20% ( SEPANJANG DITETAPKAN DALAM DOKUMEN LELANG ). b. MENETAPKAN HARGA SATUAN BARU UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN YANG HARGA SATUANNYA TIDAK RASIONAL LAGI TERHADAP METODA KERJA SEMULA b. MENETAPKAN HARGA SATUAN BARU UNTUK KEGIATAN PEKERJAAN BARU / MATA PEMBAYARAN BARU

PELAKSANAAN KONTRAK 7. Perubahan Desain, Spesifikasi, Amandemen Kontrak (lanjutan) 4. a. b. c. 5. PENGGUNA JASA MENETAPKAN HARGA SATUAN BARU DENGAN MEMPERHATIKAN HASIL PENELITIAN DAN TELAAHAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK BERDASARKAN DOKUMEN : HASIL PEMERIKSAAN KONDISI LAPANGAN. ANALISA HARGA SATUAN BARU BESERTA LAMPIRAN RINCIANNYA. PASAL - PASAL DALAM DOKUMEN KONTRAK TERKAIT YANG MENDUKUNGNYA. PERINTAH PERUBAHAN DESAIN DAN SPESIFIKASI DISAMPAIKAN TERTULIS KEPADA PENYEDIA JASA DAN HASIL NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA TERSEBUT DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN ADENDUM KONTRAK.

PELAKSANAAN KONTRAK 8. MOBILISASI a. Dilaksanakan 30 hari sejak diterbitkan SPMK. b. Mendatangkan peralatan, menyiapkan kantor, Rumah, ruang, laboratorium, bengkel, gudang, personil, dll. c. Pemeriksaan quarry / menyiapkan ijin quarry. d. Mendatangkan bahan dari luar lokasi proyek e. Menyiapkan perijinan : ijin barang / peralatan impor, transport alat berat, personil asing. f. Pembangunan Base Camp

PELAKSANAAN KONTRAK 9. PEMBAYARAN UANG MUKA a. Besarnya uang muka yang diberikan paling tinggi sesuai b c. d. e. yang ditetapkan dalam dokumen lelang. Permintaan pembayaran dilampirkan rencana penggunaan uang muka, paling lambat dibayar 7 hari setelah diterima jaminan uang muka dari Bank umum/ asuransi. Jaminan uang muka dapat dari 2 mata uang. Pengembalian uang muka berangsur, paling lambat lunas pada saat prestasi pekerjaan 100% Untuk kontrak multiyears, nilai jaminan dapat dikurangi disesuaikan dengan prestasi pekerjaan Pertanyaan : Jaminan uang muka boleh dari Asuransi ?

MASALAH PEMBAYARAN UANG MUKA 1. PALING BANYAK 20 % (NON-UK) DAN 30% (UK) 2. DIBAYAR SETELAH KONTRAK EFEKTIF 3. DILAKUKAN VERIFIKASI NYATA ATAS JAMINAN UANG MUKA 4. MULTIYEARS CONTRACT 20% TERHADAP KONTRAK TAHUN PERTAMA ATAU 15% KONTRAK INDUK

PELAKSANAAN KONTRAK 11. PELAKSANAAN PEKERJAAN a. Shop drawing harus mendapat persetujuan pengguna jasa. b. Pengajuan dan persetujuan pelaksanaan pekerjaan (Request & Approval) harus dibuat oleh Kontraktor c. Laporan harian / buku harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan dibuat kontraktor / diperiksa konsultan. d. Back up data dibuat kontraktor, diawasi diperiksa oleh konsultan dan pengawas lapangan. e. Pembuatan foto dokumentasi dibuat sebelum, pada saat, dan sesudah pelaksanaan pekerjaan. f. As Build Drawing dibuat oleh Kontraktor, diperiksa oleh Konsultan pengawas dan Pengawas lapangan disetujui/ ditetapkan oleh PPK

PELAKSANAAN KONTRAK 12. PENGENDALIAN MUTU a. PENGENDALIAN MUTU BAHAN BAKU, BAHAN OLAHAN, BAHAN TERPASANG. b. PENGENDALIAN DIMENSI (PANJANG, LEBAR, TEBAL), KUALITAS (KEPADATAN, KUAT TEKAN, KERATAAN). c. DIPERIKSA : JENIS, FREKUENSI, METODA TEST. d. PERINTAH PENGUJIAN ULANG DILUAR YANG DITETAPKAN. e. JAMINAN PEMELIHARAAN DAPAT DICAIRKAN BILA PENYEDIA JASA TIDAK MEMPERBAIKI CACAT MUTU DALAM MASA PEMELIHARAAN.

PELAKSANAAN KONTRAK 13. Sub Penyedia Jasa ( Sub kontraktor ) a. PENYEDIA JASA PJPK ( KONTRAK > Rp. 25. 000 ) WAJIB BEKERJA SAMA DENGAN SUB PENYEDIA JASA GOL USAHA KECIL/KOPERASI KECIL DENGAN KETENTUAN : • TETAP MENGACU KEPADA KONTRAK AWAL. • DENGAN PERSETUJUAN PENGGUNA JASA. • TETAP BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS DAN HASIL PEKERJAAN ATAS SELURUH PEKERJAAN (. TERMASUK YANG DISUBKONTRAKKAN. ). • BUKAN PEKERJAAN UTAMA. • MAKSIMUM 30% DARI NILAI KONTRAK • (SESUAI DOKUMEN LELANG ). PEKERJAAN UTAMA HANYA BOLEH DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENYEDIA JASA SPESIALIS. • SUB PENYEDIA JASA HARUS MEMPUNYAI PERSYARATAN BADAN USAHA; IZIN USAHA, SERTIFIKASI USAHA (. KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI ), ATAU PERSYARATAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN SERTIFIKAT KETERAMPILAN UNTUK USAHA ORANG PERSEORANGAN.

PELAKSANAAN KONTRAK 13. Sub Penyedia Jasa ( Sub kontraktor ). b. PERMINTAAN PEMBAYARAN YANG DIAJUKAN OLEH PENYEDIA JASA HARUS MELAMPIRKAN BUKTI PENYELESAIAN PEMBAYARAN KEPADA SUB PENYEDIA JASA SESUAI PERKEMBANGAN KEMAJUAN PEKERJAANNYA c. PELANGGARAN KETENTUAN DIATAS DAPAT DIKENAKAN SANKSI PENGHENTIAN ATAU PEMUTUSAN KONTRAK

PELAKSANAAN KONTRAK 14. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN > Pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara : sistim sertifikat bulanan atau termijn. > Pengajuan pembayaran harus dilampiri back up data, dan dalam waktu 7 hari harus sudah mengajukan ke KPKN. > Pembayaran harus dipotong : uang retensi, angsuran uang muka, pajak, dan denda ( bila ada ). dapat dibayarkan 40% dari Harga satuan. > Material on site yang telah sesuai spesifikasi > Harus melampiri bukti pembayaran kepada subkontraktor, dan bukti lain seperti galian c, premi asuransi, sewa peralatan, dll.

CONTOH KASUS PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN FISIK YANG TIDAK SELESAI 100% DI AKHIR TAHUN ANGGARAN (PUTUSAN MA NO. 42 K/Kr/1965)

KETENTUAN DALAM PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KE – 4 TERKAIT DENGAN PEKERJAAN YANG TIDAK SELESAI DI AKHIR TAHUN ANGGARAN 1. Pasal 93 disisipkan Ayat (1 a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia B/J menyelesaikan pekerjaan s/d 50 hari kalender sejak berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran (Apakah berlaku juga untuk sumber dana APBD ? ) 2. Pasal 93 Ayat (3) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia jasa, KK-ULP dapat melakukan PL kepada Pemenang cadangan berikutnya. ( Bagaimana prosedur dan tata cara prosesnya ? )

CONTOH KASUS MENGURANGI PEMBAYARAN AKHIR FISIK PEKERJAAN AKIBAT JAMINAN PELAKSANAAN YANG TIDAK DAPAT DICAIRKAN (KADALUWARSA) (Contoh Kasus Biogen Bogor)

PELAKSANAAN KONTRAK 15. PERUBAHAN PEKERJAAN 1. Pekerjaan tambah/ kurang dilakukan akibat kondisi lapangan yang tidak dapat dielakkan. Perubahan pekerjaan meliputi : menambah / mengurangi volume, menambah/mengurangi jenis pekerjaan, merubah spesifikasi. 3. Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak 2. 4. Pekerjaan tambah dilakukan dengan negosiasi. 5. Pengadaan untuk bukan pekerjaan tambah dilakukan dengan cara pelelangan.

PELAKSANAAN KONTRAK 16. Perpanjangan waktu pelaksanaan 1. Perpanjangan waktu diberikan hanya karena : a. adanya pekerjaan tambah. b. terjadi perubahan desain. c. kesalahan pengguna jasa (pengadaan tanah) d. diluar kemampuan para pihak. e. force majeur. 2. Jumlah hari perpanjangan waktu dihitung berdasarkan metoda kerja, jadual waktu pelaksanaan, jumlah / kapasitas alat, dan ditetapkan oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. 3. Dituangkan dalam adendum dokumen kontrak. 4. Revisi jadual waktu pelaksanaan ( curva S ).

PELAKSANAAN KONTRAK 17. Ketentuan klaim 1. Klaim oleh penyedia jasa : a. terlambat membayar, b. tidak membayar c. terlambat menyerahkan lapangan d. adanya perubahan desain / spesifikasi e. perintah yang mengakibatkan tambahan biaya 2. Klaim oleh pengguna jasa a. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak b. kualitas pekerjaan tidak sesuai spesifikasi atau c. tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan

PELAKSANAAN KONTRAK 17. Ketentuan klaim 3. Klaim kepada asuransi : a. Dalam pelaksanaan PBJ ( jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan ) b. dalam pelaksanaan ( asuransi pekerjaan, asuransi pihak ketiga, asuransi tenaga kerja ) c. setelah pelaksanaan ( professional liability insurance, professional indemnity insurance ) 4. Klaim dari masyarakat : a. permintaan ganti rugi b. gugatan akibat penyelenggaraan pekerjaan mempengaruhi peri kehidupan masyarakat / lingkungan

KASUS KLAIM KONSTRUKSI 1. 2. 3. 4. KLAIM DI WADUK BATU TEGI KLAIM DI PLTU LABUHAN ANGIN KLAIM DI WADUK JATIGEDE KLAIM DI JEMBATAN LAMANDAU DI KALTENG 4. PEMBANGUNAN DI PROYEK JALAN DI SUMUT

PELAKSANAAN KONTRAK 18. Ketentuan tentang denda/ganti rugi 1. SANKSI FINANSIAL KEPADA PENYEDIA JASA ADALAH DENDA, DAN KEPADA PENGGUNA JASA ADALAH GANTI RUGI. 2. DENDA KEPADA PENYEDIA JASA 1 PER MIL PER HARI , DAN TIDAK ADA LAGI DENDA MAKSIMAL 3. GANTI RUGI DARI PENGGUNA JASA ADALAH SEBESAR BUNGA TERHADAP NILAI TAGIHAN YANG TERLAMBAT DIBAYAR ATAU DAPAT DIBERIKAN KOMPENSASI. 4. TATA CARA PEMBAYARAN DENDA / GANTI RUGI KOMPENSASI DIATUR DALAM DOKUMEN KONTRAK.

PELAKSANAAN KONTRAK 19. Penyesuaian harga / eskalasi 1. Penyesuaian harga satuan : a. Sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, seperti misalnya perubahan volume lebih besar dari 25 % dapat dilakukan penyesuaian harga satuan. b. Panitia peneliti pelaksanaan kontrak memeriksa, meneliti, menghitung, melakukan negosiasi, dan mengusulkan kewajaran dari harga satuan yang diusulkan kontraktor.

PELAKSANAAN KONTRAK 19. Penyesuaian harga / eskalasi 2. Eskalasi a. Eskalasi hanya untuk kontrak > 12 bulan b. Eskalasi bagi semua mata pembayaran c. Eskalasi diberlakukan sesuai dengan jadual waktu pelaksanaan d. Index yang digunakan adalah index dimana barang tersebut dibeli e. Sistim kontrak Lumpsum TIDAK DAPAT DIBERIKAN ESKALASI

Pelaksanaan kontrak. Rumus umum eskalasi : Hn=Ho(a+b. Bn/Bo+c. Cn/Co+ d. Dn/Do+………. dst) Hn = HSP saat pekerjaan dilaksanakan Ho = HSP 28 hari sebelum pemasukan penawaran a = coefisien Overhead & profit b, c, d = coef. komponen kontrak ( bahan, alat, upah ) Bn, Cn, Dn = index harga komponen saat pekerjaan Bo, Co, Do = index harga komponen 28 hari sebelum pemasukan penawaran Rumus diatas dapat ditulis juga dengan : Hn= Ho (l. Ln/Lo+m. Mn/Mo+e. En/Eo+f. Fn/Fo+t. Tn/To)

PELAKSANAAN KONTRAK Mark up dalam perhitungan Eskalasi > > Penetapan Curva S penetapan coefisien – coefisien oleh eselon 1 menetapkan index kenaikan harga BPS Pemeriksaan eskalasi oleh Inspektorat Jenderal, Audit oleh BPKP > Yang bertanggung jawab atas perhitungan eskalasi ? > Masalah Suramadu : - kesulitan dalam menetapkan index kenaikan harga untuk menetapkan mana yang barang ex produksi dalam negeri dan mana yang ex import.

Pelaksanaan kontrak 20. Penyelesaian Perselisihan 1. Dapat melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, penilai ahli, arbitrase, atau pengadilan 2. Penyelesaian diluar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana 3. Keputusan diluar pengadilan adalah mengikat, dan biaya diatur dalam dokumen kontrak. 4. Konsiliasi atau Juru penengah (adjudicator) : a. selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan pengguna jasa, penyedia jasa harus sudah mengajukan keberatan. b. dalam waktu 28 hari juru penengah harus sudah menetapkan keputusan (tertulis). c. bila dalam 28 hari salah satu pihak tidak menyampaikan kebe ratan, maka keputusan juru penengah adalah final dan mengikat.

Pelaksanaan kontrak 21. Penghentian dan pemutusan kontrak 1. Penghentian kontrak dapat dilakukan bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan para pihak seperti perang, huru-hara, bencana alam, dll. Bila kontrak dihentikan, pengguna jasa wajib membayar prestasi yang telah dicapai. Penyedia jasa tidak dikenakan sanksi. Asuransi harus membayar biaya kerugian akibat kerusakan pekerjaan.

Pelaksanaan kontrak 21. Penghentian dan pemutusan kontrak 2. Pemutusan kontrak dilakukan dalam hal penyedia jasa cidera janji seperti misalnya terbukti melakukan kolusi, kecurangan / tindak korupsi dalam proses pengadaan. Penyedia jasa dikenakan sanksi – sanksi : a. jaminan pelaksanaan disita, disetorkan ke kas negara. b. membayar sisa uang muka. c. black list selama 2 tahun. Pemutusan kontrak dapat dilakukan dalam hal kerlambatan mencapai jumlah hari denda maksimum sesuai % jaminan pelaksanaan.

PELAKSANAAN KONTRAK 21. Penghentian dan pemutusan kontrak KATEGORI “KRITIS” : DALAM PERIODE I ( RN FISIK 0 – 70% ), RL FISIK TERLAMBAT > 20% DALAM PERIODE II ( RN FISIK 70 -100% ), RL FISIK TERLAMBAT > 10% DALAM PERIODE III ( RN FISIK 70 -100% ), RL FISIK BELUM SELESAI DAN WAKTU PELAKSANAAN HABIS. KATEGORI “TERLAMBAT” DALAM PERIODE I ( RN FISIK 0 -70% ) RL FISIK TERLAMBAT 10 -20% DALAM PERIODE II ( RN FISIK 70 -100% ) RL FISIK TERLAMBAT 0, 5 -10%. KATEGORI “WAJAR” DALAM PERIODE I ( RN FISIK 0 -70% ), RL FISIK TERLAMBAT <10% DALAM PERIODE II ( RN FISIK 70 -100% ), RL FISIK TERLAMBAT < 5%.

PELAKSANAAN KONTRAK 21. Penghentian dan pemutusan kontrak 3. PENGAMANAN KONTRAK “KRITIS” : a. LAKUKAN UJI COBA TERHADAP PENYEDIA JASA ( RAPAT PEMBUKTIAN / SHOW CAUSEMEETING ). b. TAHAP AWAL SCM DITINGKAT PROYEK, MENYEPAKATI NILAI KEMAJUAN FISIK YG HARUS DICAPAI DALAM PERIODE TERTENTU, DITUANGKAN DALAM BA SCM. c. BILA GAGAL, SELENGGARAKAN SCM DITINGKAT ATASAN /ATASAN LANGSUNG PROYEK, EVALUASI PERMASALAHAN, PENYEBAB KETERLAMBATAN, ADAKAN TEST CASE DENGAN MENETAPKAN NILAI KEMAJUAN FISIK DALAM PERIODE WAKTU TERTENTU, DAN TUANGKAN DALAM BA SCM. d. BILA GAGAL, LANGKAH PENGAMANAN & PENYELAMATAN PROYEK YANG DAPAT DIUSULKAN PPK ADALAH PEMUTUSAN KONTRAK. .

CONTOH KASUS TERKAIT KEGAGALAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI

CONTOH KASUS Kegagalan Konstruksi di Proyek Jalan Tol Akses Priok Seksi II (Cilincing – Jampea) 1). Nilai kontrak : Rp. 1, 1 Triliun 2). Masalah : Terjadi kegagalan pekerjaan stressing 10 – 12 pilar jembatan dinyatakan oleh ahli dari jepang dan ahli dari Indonesia 3). Perintah Menteri PUPR : Pilar yang gagal harus dibongkar dan dibangun ulang dengan dana kontraktor. 4). Pendapat dan Saran : a. Harus terbukti secara dokumentasi bahwa kontraktor Wanprestasi dan Lakukan Evaluasi dan penilaian oleh Tim Penilai Ahli ( Berdasarkan UU Jasa Konstruksi ) b. Lakukan SCM dan Buat Berita Acara SCM yang didalamnya ada pernyataan kontraktor menyanggupi dan bertanggung jawab atas semua biaya akibat kegagalan konstruksi c. Tertib administrasi kontrak harus dibuat dari sekarang untuk antisipasi terjadinya masalah hokum dikemudian hari

PP NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PASAL – PASAL PENTING TERKAIT : 1. Pasal 31 ( kegagalan pekerjaan konstruksi ) kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. 2. Pasal 32 ayat (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

PELAKSANAAN KONTRAK 21. Penghentian dan pemutusan kontrak 4. PROSES PEMUTUSAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan antara pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran dengan kontraktor, sering dilakukan dalam hal Kontraktor diperlakukan tidak adil / tidak patut, misalnya, a. kontrak diputus dengan alasan yang kurang kuat. b. tindakan sewenang-wenang atau memaksa dari pengguna jasa. Dalam hal ini kontraktor sebagai penggugat, dan pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran sebagai tergugat.

PELAKSANAAN KONTRAK 21. Penghentian dan pemutusan kontrak PERSIAPAN KE PENGADILAN a. Periksa ketentuan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam dokumen kontrak. b. Pilih pengacara / ahli hukum yang mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan sengketanya. c. Pengadilan yang berhak adalah pengadilan negeri sesuai domisili tergugat. d. Yang diguqat adalah negara maka yang hadir dalam sidang di pengadilan adalah Biro Hukum, kecuali bila pengguna anggaran diminta pengadilan sebagai saksi. e. Kebutuhan penjelasan substansi sering diminta dalam hal kasus pemutusan kontrak.

PELAKSANAAN KONTRAK 21. Penghentian dan pemutusan kontrak TAHAP-TAHAP PROSES MELALUI PENGADILAN : 1). Bila penyelesaian sengketa diluar pengadilan gagal, maka dapat dilanjutkan ke pengadilan dengan terlebih dahulu mengajukan somasi sebanyak 5 kali dengan tenggang waktu 1 -2 minggu. 2). Somasi harus dijawab. 3). Penggugat mengajukan permohonan (petitum), dan tergugat memasukan jawaban sekaligus permohonan rekompensasi, selanjutny kegiatan replik, duplik, ……sampai keluar keputusan pengadilan. 4). Keputusan pengadilan harus dilaksanakan secara sukarela oleh yang kalah dalam waktu yang ditetapkan pengadilan setelah dibacakan keputusan. 5). Apabila pihak yang kalah tidak menerima keputusan pengadilan, maka dapat mengajukan banding kepengadilan tinggi negeri

PELAKSANAAN KONTRAK 21. Penghentian dan pemutusan kontrak Penyelesaian di pengadilan dimaksudkan agar : 1). Dicapai keadilan, kepatutan dan kesetaraan bagi para pihak dalam suatu perjanjian kontrak. 2). Diperoleh keputusan final yang harus diterima kedua pihak. 3). Tidak ada lagi gugatan ke pengadilan untuk kasus yang sama.

PEMBAHASAN KASUS DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PBJ KONSTRUKSI 1. Pekerjaan yang tidak selesai pada akhir TA 2. Perbuatan Fiktif dalam pelaksanaan fisik pekerjaan 3. Pemutusan kontrak di Proyek Peningkatan Jalan 4. Jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan karena kelalaian PPK 5. Klaim karena kelemahan PPK atas pemahaman pasal 2 dokumen kontrak (pada kontrak PHLN berbahasa Inggris) 6. Penangkapan PPK, Konsultan pengawas, dan Kontraktor di Proyek Pembangunan jalan. 7. Gugatan kontraktor ke PN akibat putus kontrak secara sepihak 8. Kontrak lebih dari satu tahun anggaran tanpa ijin multi years Ver. 1_2010 9. Pemutusan kontrak di Proyek Jalan di Jambi 10. Runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara

KASUS RUNTUHNYA JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA PANJANG 720 M PADA TANGGAL 26 NOVEMBER 2011

PENANGANAN KASUS RUNTUHNYA JEMBATAN KARTANEGARA PANJANG 710 M DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA IR. HARIS PURADIREDJA PROCUREMENT SPECIALIST PALU, 29 SEPTEMBER 2011

INFORMASI JEMBATAN KUTAI KARTANEGARA (a). Data Jembatan Tipe jembatan : SUSPENSION BRIDGE Panjang total : 720 m Bentang tengah : 470 m (bentang bebasnya 270 m) Lokasi : antara Kota Samarinda – Kecamatan Tenggarong Seberang Pembangunannya diawali tahun 1995 dan mulai digunakan tahun 2001 (berumur 10 tahun) (Tidak ada ketentuan kegagalan bangunan, karena UU jasa konstruksi belum berlaku) (c). Sabtu, 26 November 2011 Jembatan ambruk. (b). (d). Sebagai perbandingan : 1. Jembatan Golden Gate (San Framsisco) (sudah berumur 70 tahun) 2. Jembatan Brooklyn (New York) (sudah berumur hampir 120 tahun). : 1200 m : 850 m

PERMASALAHAN 1. Kategori kerugian (a). Kerugian masyarakat yang terkena dampak langsung yaitu kerugian harta, benda maupun jiwa pada saat kejadian. (b). Masyarakat setempat sekitar dalam aktivitas kehidupan perekonomian sehari - hari (c). Kerugian Negara karena hilangnya aset jembatan sebagai aset publik 2. Kelalaian Bila terbukti ditemukan adanya unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian harta, benda dan jiwa masyarakat, maka ada unsur pidana MELANGGAR KUHP PASAL 359 ( Kelalaian yang mengakibatkan korban / jiwa manusia ), sehingga diperlukan Pendapat atau Kajian hukum untuk penerapannya. Terdakwa : KPA, PPTK dan Project Manager PT. Bukaka

TUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN 1. KUHP Pasal 359 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun 2. Tuntutan dan Putusan Pengadilan Tuntutan Jaksa 1 tahun + 8 bulan dan Putusan Pengadilan masing – masing (KPA, PPTK dan Project Manader PT. Bukaka) divonis 1 tahun dan Terdakwa mengajukan banding.

PP NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PASAL – PASAL PENTING TERKAIT : 2. Pasal 31 ( kegagalan pekerjaan konstruksi ) kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang disepakati dalam kontrak, sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa. 3. Pasal 32 ayat (4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.

PERTANYAAN AHLI PENGADAAN ( Procurement Specialist ) PENDAPAT : (1). Kemungkinan besar terjadi kekeliruan dalam menetapkan metoda pelaksanaan Penggantian Hanger (2). Pertanyaannya : a. Kenapa hanger tersebut sampai rusak ? b. Apakah dalam pelaksanaan penggantian hanger tersebut menggunakan tenaga supervisi atau tenaga ahli ? c. Bagaimana prosedur dan tata cara penggantian hanger tersebut, siapa yang menetapkan prosedur dan tata caranya ? b. Kapan suatu pekerjaan memerlukan tenaga konsultan ? (3). Bagaimana proses pengadaannya ? Apakah kompetensi kontraktor pelaksana diyakini dapat/mampu menyelesaikan pekerjaan ini dan bagaimana bunyi dalam kontraknya dengan PT. Bukaka ? Apakah benar, pada saat runtuhnya jembatan, kontrak belum ditandatangani ?

PERTANYAAN AHLI PENGADAAN ( Procurement Specialist) PENDAPAT : (4). Bagaimana bunyi kontraknya dengan PT. Bukaka ? > Apakah dalam kontrak sudah ditetapkan prosedur dan tata cara penggantian hanger ini ? > Bagaimana kualitas material yang digunakan ? (5). Pertanyaan dalam proses pemilihan penyedia jasa : a. Bagaimana proses pengadaannya ? Apakah dilelangkan ? b. Apakah HPS nya ada ? Siapa yang menetapkan HPS ? c. Siapa yang menetapkan dokumen lelang ? (6). Apakah proses pengadaannya sudah sesuai Perpres No. 54 tahun 2010 ? (7). Apakah benar dalam pelaksanaannya pekerjaan ini disubkan ? (8). Kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek ini disebut “ Kegagalan konstruksi “

PENDAPAT TENTANG KEGAGALAN KONSTRUKSI ( Procurement Specialist ) PENDAPAT : (1). Dalam hal terjadi kegagalan konstruksi, seharusnya dibentuk Tim Penilai oleh Menteri Teknis yang bersangkutan, yang terdiri dari : a. Ahli Pelaksanaan kontrak konstruksi; b. Ahli Perencanaan teknis konstruksi; c. Ahli hukum; d. Ahli Pengadaan/Kontrak Jasa konstruksi; dan e. Ahli lainnya, sesuai kebutuhan (2). Tim Teknis memutuskan : a. b. c. c. Kenapa sampai terjadi (sebab-sebab) kegagalan konstruksi Siapa yang bersalah/yang bertanggung jawab Berapa besar ganti ruginya, dan Sanksi / hukuman apa yang diberikan

CONTOH KASUS PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN FISIK YANG TIDAK SELESAI DI AKHIR TAHUN ANGGARAN

Pembayaran 100% pada pekerjaan yang tidak selesai di Akhir Tahun Anggaran di Proyek Pembangunan Jalan di Daerah Ø PPK mengetahui pekerjaan belum selesai, tetapi tetap mengajukan permintaan serah terima hasil pekerjaan kepada Panitia PHO, dan Paniti PHO dalam BA menyatakan pekerjaan belum selesai serta memerintahkan Kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 6 hari, tetapi sampai dengan akhir tahun anggaran kontraktor tetap tidak menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai Ø Kepala Dinas mengetahui pekerjaan pembangunan jalan belum selesai, tetapi tetap membayar 100% karena ada perintah Bupati untuk membayarkannya (pernyataan dalam BA pemeriksaan) > Komisaris perusahaan adalah orang dekat Bupati Ø Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) di pengadilan menyatakan tidak pernah menandatangani BA selesai pekerjaan 100%, dan menyatakan tanda tangannya dipalsukan Ø Terdakwa 3 0 rang (Ka Dinas, Dirut Perusahaan, dan PPK) Ø Dalam dakwaan ditemukan adanya kerugian negara, akibat hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.

Pembayaran 100% pada pekerjaan yang tidak selesai di Akhir Tahun Anggaran di Proyek Pembangunan Jalan di Daerah PERTANYAANNYA : 1. Apa yang harus dilakukan PPK di Akhir Tahun Anggaran pada saat pekerjaan tidak selesai ? 2. Apa yang harus dilakukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan dalam hal pekerjaan tidak selesai ? 3. Apa yang dilakukan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dalam hal pekerjaan belum selesai di Akhir tahun anggaran dan bila ada perintah Bupati untuk membayarkan. 4. Bagaimana tanggung jawab Direksi teknis / Konsultan supervisi dalam pengawasan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan di lapangan ? 5. Bagaimana tanggung jawab Direksi lapangan dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan

PERMEN KEUANGAN NO. 194/PMK. 05/2014 ( PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN DI AKHIR TA ) 1. Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan s/d akhir TA, dapat dilanjutkan ke TA berikutnya (Pasal 3 ayat (1), dngn ketentuan : a. Berdasarkan evaluasi PPK, diyakini BU dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 50 hk setelah PHO b. Badan Usaha (BU) membuat Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu < 50 hari kalender 2. KPA memperkirakan ketersediaan alokasi dana di TA berikutnya, melalui revisi anggaran TA berikutnya. 3. BU bersedia dikenakan denda keterlambatan 4. BU menyatakan tidak akan menuntut kompensasi bila terjadi keterlambatan pembayaran karena alokasi dana di TA berikutnya 5. KPA memutuskan pekerjaan dilanjutkan di TA berikutnya dan usulan revisi anggaran sebelum batas akhir penyelesaian pek 6. PPK melakukan perubahan kontrak sebelum batas waktu PHO berakhir dengan mencantumkan sumber dana, dan tidak perlu memperpanjang waktu pelaksanaan dalam kontrak. 7. BU menyampaikan jaminan pelaksanaan 5% dari nilai sisa pekerjaan

PERMEN KEUANGAN NO. 194/PMK. 05/2014 ( PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN DI AKHIR TA ) TATA CARA PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN Pasal 10) 8. KPA menyampaikan pemberitahuan kepada KPPN atas pekerjaan yang akan dilanjutkan di TA berikutnya dan pemberitahuan harus sudah diterima KPPN paling lambat 5 hk sebelum TA berakhir, dengan melampirkan Surat kesanggupan dari BU (yang sudah dilegalisir oleh KPA) 9. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan senilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan, dan dalam hal jaminan tidak dapat dicairkan maka BU wajib menyetorkan sejumlah uang ke Kas negara, senilai sisa pekerjaan. 10. BU dikenakan denda akibat keterlambatan pekerjaan 11. Dalam hal pekerjaan masih tidak selesai setelah diberi waktu perpanjangan 50 hk, maka : a. KPA menghentikan pelaksanaan pekerjaan b. Dikenakan denda keterlambatan 12. Pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang diselesaikan.

PERTANYAAN DAN PENDAPAT ATAS BEBERAPA KETENTUAN DALAM RUU PERUBAHAN UNDANG 2 JASA KONSTRUKSI NO. 18 TAHUN 1999

BEBERAPA PERTANYAAN ATAS KETENTUAN DALAM KONSEP RUU PERUBAHAN UU JASA KONSTRUKSI 1. BADAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI JASA KONSTRUKSI, Apakah badan ini sebagai pengganti LPJK ? 2. Pasal 58 Ayat(4) ; Apakah dibenarkan, jaminan uang muka diperbolehkan dari perusahaan asuransi 3. Pasal 59 Ayat (1) : Apakah yang dimaksud “ Jaminan kelayakan kredit “ ? 4. Pasal 89 Ayat (5) : Apa yang dimaksud dengan “ Dewan Sengketa “ ? 5. Dulu Bidang Usaha ; Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Teknik Lingkungan Sekarang : ditambah “ Manajemen pelaksanaan “, Apakah INI benar ? Apakah dasar pertimbangannya ?

BEBERAPA PENDAPAT ATAS KETENTUAN DALAM KONSEP RUU PERUBAHAN UU JASA KONSTRUKSI 1. Hati-hati Penggunaan ketentuan yang keliru 2. Istilah 2 dalam UU Jasa Konstruksi No. 18 tahun 1999 saat sudah familiar di masyarakat, agar istilah baru dijelaskan secara detail. 3. HARUS DILAKUKAN KONSULTANSI PUBLIK 4. DAMPAK ATAS PEMBUATAN UU YANG BURUK / TIDAK PROFESIONAL dapat menimbulkan sengketa hukum Contoh : Kasus Gapeknas (Pengertian “ sesuatu “ apakah SATU atau LEBIH DARI SATU 5. PENGGUNAAN KATA/KALIMAT DALAM RUU YANG 6. 7. BERBEDA – BEDA (TIDAK KONSISTEN) Perlu diuraikan dalam Penjelasan ketentuan 2 yang MERAGUKAN ASAL USUL SUMBERNYA. Perlu penjelasan dari Konseptor awal atas perubahan istilah-istilah yang telah digunakan sebelumnya

DAFTAR PERTANYAAN TERKAIT PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 1. SISTEM KONTRAK COST PLUS FEE TIDAK DISEBUT DALAM PERPRES, BOLEHKAH DIGUNAKAN ? KEPPRES SEBELUMNYA MENYEBUT BAHWA DILARANG DIGUNAKAN ! 2. GAGAL MENANDATANGANI KONTRAK DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA / TIDAK DAPAT DITERIMA , APA MAKSUD NYA ? 3 SURAT PERNYATAAN MULAI BEKERJA = WAKTU DIMULAINYA WAKTU PELAKSANAAN ( CONSTRUCTION PERIOD ). 4. WAKTU PELAKSANAAN UNTUK PENGADAAN BARANG MULAI DARIMANA ? PURCHASE ORDER ?

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 5. BAGAIMANA CARA PEMBAYARAN KOMPENSASI PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH PENGGUNA BARANG / JASA ? 6. BAGAIMANA MENETAPKAN UMUR RENCANA / MASA PEMELIHARAANUNTUK PEKERJAAN PERBAIKAN / PEMELIHARAAN KANTOR. 7. BAGAIMANA MENENTUKAN MASA PEMELIHARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK NILAI < RP. 100 JUTA. APA YANG DIMAKSUD DENGAN KETENTUAN UANG RETENSI 5% YANG BARU DIBAYAR PADA THN ANGGARAN BERIKUTNYA ? ( SE MENKEU ). BAGAIMANA PROSES PBJ YANG BERASAL DARI DANA JAMINAN PEMELIHARAAN YANG DICAIRKAN. 8. 9.

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 10. SAMPAI NILAI BERAPA KRITERIA SUATU KONTRAK DIPERLUKAN PERLU DIBUAT STO , SPMK DAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK ? 11. UNTUK KENAIKAN VOLUME BERAPA % DAPAT DILAKUKAN PENYESUAIAN HARGA SATUAN, MISALNYA 20% ? ATAU 25% ? 12. 13. 14. 15. APA BEDA ADENDUM DENGAN AMANDEMEN ? SEJAUHMANA KEWENANGAN PIMPRO DALAM REVIEW DESIGN ? GALIAN C BOLEH DIBAYAR ? BAGAIMANA PEMBAYARAN UANG MUKA UNTUK MULTI YEARS KONTRAK ? APAKAH MISALNYA 20% TERHADAP NILAI TOTAL KONTRAK ? 16. PEKERJAAN TAMBAH > 10% HARUS DILELANGKAN, APAKAH MUNGKIN DILAKUKAN DENGAN METODA LAIN SEPANJANG MEMENUHI KRITERIA ?

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 17. PEMBERIAN PEKERJAAN KEPADA USAHA KECIL < RP. 2500 JUTA, APAKAH DENGAN CARA SUB KONTRAKTOR ATAU KEMITRAAN ? 18. APAKAH PERBEDAAN SISTIM KONTRAK TERIMA JADI, DESIGN & BUILD, DAN EPC ? 19. BAGAIMANA MENGHITUNG JUMLAH HARI PERPANJANGAN WAKTU YANG WAJAR ? 20. BAGAIMANA KETENTUAN JAMINAN PELAKSANAAN YANG BENAR DENGAN ASURANSI ? 21. APA YANG DIMAKSUD PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE DAN APA YANG DIMAKSUD DENGAN PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ? 22. APAKAH PEKERJAAN BENCANA ALAM DITANGGUNG ASURANSI ?

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 23. PENGGUNA BARANG/JASA DAPAT MEMUTUSKAN KONTRAK SECARA SEPIHAK APABILA DENDA KETERLAMBATAN MELAMPAUI BESARNYA JAMINAN PELAKSANAAN, ARTINYA : > BILA NILAI JAMINAN PELAKSANAAN 5% DAN DENDA PER HARI 1‰ MAKA MAKSIMAL JUMLAH HARI KETERLAMBATAN 50 HARI. > BILA KETERLAMBATAN > 50 HARI MAKA PENGGUNA BARANG/JASA DAPAT MEMUTUSKAN KONTRAK SECARA SEPIHAK. > SEHARUSNYA : DENDA KETERLAMBATAN TIDAK DIBATASI 5% ATAU TIDAK DIBATASI SENILAI JAMINAN PELAKSANAAN.

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 24. BANYAK HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PELAKSANAAN KONTRAK, SEPERTI : 1). BAGAIMANA MEKANISME PENANDATANGANAN KONTRAK BILA PENAWARAN DIATAS PAGU LOAN. 2). BAGAIMANA CARA MENGHITUNG JUMLAH HARI PERPANJANGAN WAKTU YANG DIBERIKAN. 3). BAGAIMANA MEKANISME TINDAK LANJUT PENANGANAN KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI. (MISALNYA JEMBATAN SURAMADU) 4). BAGAIMANA MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI , KONSILIASI , ARBITRASE, DAN PENGADILAN.

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 5). BAGAIMANA MEKANISME PEMBAYARAN KOMPENSASI ATAS GANTI RUGI AKIBAT KETERLAMBATAN PEMBAYARAN 6). BAGAIMANA MEKANISME PENANGANAN KETERLAMBATAN, DAN SEJAUH MANA MANFAAT LAPORAN HARIAN DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN. 7). BAGAIMANA CARA MENGHITUNG BESARNYA KLAIM , APA KONSEKWENSINYA BILA KLAIM TIDAK DIBAYAR, BAGAIMANA MEKANISME PENGAJUAN S. D PEMBAYARAN KLAIM. 8). BAGAIMANA PROSES PENYITAAN JAMINAN PELAKSANAAN DALAM HAL APA JAMINAN DAPAT LANGSUNG DISETORKAN KE KAS NEGARA, DAN APA YANG HARUS DILAKUKAN BILA TERJADI KESULITAN DALAM MENCAIRKAN JAMINAN TERSEBUT. 9). BAGAIMANA BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN YANG BENAR MENURUT KETENTUAN INTERNASIONAL.

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK 10). BAGAIMANA MEKANISME / TAHAP-TAHAP PROSES PEMUTUSAN KONTRAK. 11). DALAM HAL APA DILAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK DAN DALAM HAL APA DILAKUKAN PENGAKHIRAN PEKERJAAN. 12). BUKTI DOKUMEN APA YANG DIPERLUKAN DALAM HAL AKAN MELAKUKAN PEMUTUSAN KONTRAK. 14). DALAM KONDISI BAGAIMANA BIASANYA KONTRAKTOR MELAKUKAN GUGATAN KE PENGADILAN APABILA DIPUTUSKAN KONTRAK NYA. 15). BAGAIMANA PROSES GUGATAN KONTRAKTOR KE PENGADILAN.

SEKIAN & TERIMA KASIH