PELAKSANAAN INVENTARISASI PENILAIAN BMN DALAM RANGKA PEYUSUNAN LAPORAN

PELAKSANAAN INVENTARISASI & PENILAIAN BMN DALAM RANGKA PEYUSUNAN LAPORAN BMN KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BMN BIRO KEUANGAN DAN BMN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN Jakarta, 29 Agustus 2016

DASAR HUKUM Pengelolaan BMN/D PP 27 2014 Perubahan kedua atas PMK 125 tahun 2011 tentang pengelo PMK laan BMN dana 104 DK/TP sebelum 2015 T. A 2011 yang PMK habis masa berlakunya per 111 31 Desember 2016. Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan BMN PMK 04 2015 Pelimpahan kewenangan Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang PMK 83 2016 PMK 229 2016 Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Pelimpahan Sebagian kewenangan kepada Pejabat di lingkungan DJKN untuk menandatangani surat dan/SK Menteri 2 Keuangan

PENGADAAN / PEROLEHAN LAIN YANG SAH (BMN) RK BMN SPM / SP 2 D / BAST SIMAK / PENGGUNAAN PERSEDIAAN DROPING PSP RUMAH NEGARA WASDAL PSG SPP DIGUNAKAN SEUSUAI TUSI TIDAK DIGUNAKAN SEUSUAI TUSI HIBAH PEMANFAATAN PEMINDAH TANGANAN PENILAIAN PENGHAPUSAN SEWA, PINJAM PAKAI, KSP, BSG/BGS Minimal 1 kali dalam 5 tahun INVENTARISASI PENILAIAN PEMINDAH TANGANAN PENGHAPUSAN 3

PELAKSANAAN INVENTARISASI & PENILAIAN BMN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2016 4

Salah satu maksud Inventarisasi BMN adalah untuk mengetahui kondisi BMN yang di. Inventarisasi. Penentuan tentang kondisi BMN pada saat dilakukan Inventarisasi dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan hal tesebut. 5

KRITERIA KONDISI BMN BAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT • BMN masih utuh; • Berfungsi dengan baik. • BMN masih utuh; • Kurang berfungsi dengan baik; • Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan; • Tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok. • BMN tidak utuh; • Tidak berfungsi; • Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan/ penggantian bagian utama atau komponen pokok. • Tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/ rehabilitasi.

PENETAPAN TIM INVENTARISASI BMN Untuk pelaksanaan Inventarisasi BMN dapat dibentuk TIM Inventarisasi BMN pada masing-masing UPKPB/UPB

TAHAP PERSIAPAN Kepala Satker menunjuk dan menetapkan Pelaksana Inventarisasi untuk : Rencana Kerja 1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Inventarisasi BMN; 2. Mengumpulkan dokumen sumber; Denah Loasi Dok. Sumber 3. Melakukan pemetaan pelaksanaan Inventarisasi BMN, antara lain; • Menyiapkan denah lokasi; • Memberi nomor/nama ruangan dan penanggung jawab ruangan pada denah lokasi; Kertas Kerja • Menyiapkan blanko label sementara (dari kertas) yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan; • Menyiapkan data awal sesuai objek Inventarisasi BMN; • Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi BMN beserta tata cara pengisiannya. Label Data LBMN Audited

TAHAP PELAKSANAAN (Tahap pelaksanaan dilaksanakan dengan tahapan pendataaan dan identifikasi) Pendataan • Menghitung jumlah barang • Meneliti kondisi barang • Menempelkan label registrasi sementara • Mencatat hasil inventarisasi pada Kertas kerja Inventarisasi Identifikasi • Pemisahan barang berdasarkan • Kodefikasi barang • Kondisi barang Pembandingan • Membandingkan data hasil inventarisasi dengan dokumen Sumber (Daftar Barang SIMAK BMN) • Barang berlebih • Barang tidak ditemukan

PENENTUAN NILAI BMN Untuk BMN yang pada saat dilaksanakan Inventarisasi BMN belum memiliki nilai/nilai tidak wajar, satuan kerja dapat berkoordinasi dengan DJKN 10

TAHAP VERIFIKASI Pelaksana Inventarisasi BMN dan Petugas SIMAK BMN memverifikasi database Inventarisasi BMN dengan mengidentifikasi database aplikasi Inventarisasi BMN dengan database SIMAK BMN. Proses ini untuk mengakomodir kemungkinan adanya BMN tidak ditemukan atau BMN berlebih; Pelaksana Inventarisasi BMN melakukan penyesuaian pada aplikasi Inventarisasi BMN berdasarkan hasil verifikasi database pada point di atas; dan Pelaksana Inventarisasi BMN mencetak kertas kerja Inventarisasi BMN untuk tingkat satuan kerja dan ditandatangani oleh Pelaksana Inventarisasi BMN dan Kepala Satker yang bersangkutan.

TAHAP PELAPORAN Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN tingkat satuan kerja Menyusun DBHI disusun berdasarkan data kertas kerja dan hasil identifikasi menggunakan aplikasi Inventarisasi BMN, yang terdiri : 1) DBHI Barang Baik dan Rusak Ringan; 2) DBHI Barang Rusak Berat; 3) DBHI Barang yang Tidak Ditemukan; 4) DBHI Barang yang Berlebih. Menyusun LHI Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi BMN Menyusun Surat Pernyataan dan Penetapan Hasil Inventarisasi BMN* LHI disusun berdasarkan data kompilasi yang berasal dari output pada masing DBHI, dan LHI ditandatangani oleh Kepala satker selaku Penanggung jawab UPKPB. Menyampaikan Laporan Hardcopy LHI yang telah ditandatangani, DBHS dan ADK dari Aplikasi Inventarisasi ke Kanwil, Es I dan Pengguna serta tembusan ke KPKNL. 12

TAHAP TINDAK LANJUT Membukukan dan mendaftarkan data hasil Inventarisasi BMN yang telah dilakukan di tingkat UPKPB; Memperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil Inventarisasi BMN yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan; Menempelkan blanko label permanen pada masing-masing barang yang di. Inventarisasi sesuai hasil Inventarisasi BMN; Jika diperlukan, UPKPB dapat melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data hasil Inventarisasi BMN dengan UPPB-W, UPPB-E 1 atau UPPB; Untuk barang yang tidak ditemukan dan rusak berat akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan; Pemutakhiran data SIMAK BMN.

TERIMA KASIH BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Biro Keuangan & BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan R. I. Gedung Prof. Dr. Suyudi Lantai 12 Jl. HR. Rasuna Said Kab X 5 No. 4 -9 Jakarta Selatan 14