PELAKSANAAN ANGGARAN PENGADAAN BARANGJASA DI DAERAH DALAM PENCEGAHAN

PELAKSANAAN ANGGARAN & PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID– 19 1

PENERBITAN PERPPU SESUAI PASAL 22 AYAT (1) UUD 1945 “ Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. ” “ Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang (Perpu) ” 2

INDIKATOR KEGENTINGAN YANG MEMAKSA SESUAI PUTUSAN MK No 138 / PUU - VII / 2009 3 SYARAT SEBAGAI INDIKATOR : 1 2 3 Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan 3

KARANTINA WILAYAH SESUAI UU No 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN 4

UU No 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN Pasal 53 1 2 Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. 5

UU No 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN Pasal 54 1 2 3 4 Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit. 6

UU No 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN Pasal 55 1 Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. 2 Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. 7

UU No 6 TAHUN 2018 TENTANG KARANTINA KESEHATAN Pasal 60 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah. 8

PEMBERLAKUAAN KARANTINA KESEHATAN 9

1 2 3 Terkait dengan (lock down) atau kekarantinaan telah diatur dalam UU No 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. UU tersebut sangat bagus, tapi pemberlakuaannya perlu dijabarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60. Perlu kesiapan yang paripurna karena harus dilihat juga efektivitasnya jika diterapkan. Jangan sampai kita gagap setelah lock down diberlakukan. Mengingat banyak faktor yg harus dilihat untuk dipertimbangkan antara lain : • Perangkat UU, • Kesiapan aparat pelaksana di semua Stake Holder, • Kesiapan aparatur di lapangan dari Gubernur s/d Lurah, Pangdam s/d Babinsa, Kapolda s/d Bhabinksmtibmas , • Sarana dan prasarananya ( jaminan ketersediaan distribusi dukungan logistik dll) • Masyarakatnya, dan budaya hukum masyarakat. 10

4 Perlu dipertimbangkan secara bijak dengan persiapan yang paripurna, jika akan mengambil kebijakan lock down. Sekali lagi perlu check-recheck and check again, sehingga kita tahu dampak buruk dan kemanfaatan jika mengambil langkah kebijakan. Saya mengusulkan ada exercise untuk langkah mitigasi sebelum kebijakan karantina diberlakukan. Semoga rakyat indonesia bersatu menghadapi masalah kemanusiaan ini. 5 Kita dalam keadaan keprihatinan atas bencana corona, mari kita meningkatkan rasa empati, peduli, dengan bangsa ini dengan tidak melakukan korupsi. 6 KPK dalam menghadapi wabah covid 19 telah fokus berkomunikasi dengan LKPP dan BPKP RI, untuk percepatan pengadaan barang kebutuhan penanganan virus corona. Kita fokus untuk penyelamatan jiwa manusia (saving of human life is our first priority and our goals). SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO “KESELAMATAN RAKYAT MERUPAKAN HUKUM TERTINGGI“ (Cilerd filosof italia) 11

PENGADAAN BARANG DAN JASA KEBUTUHAN PENANGANAN COVID - 19 12

PENGADAAN BARANG DAN JASA 13 Pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam : • PERPRES 16/2018 DAN • PERATURAN LEMBAGA LKPP NO 13/2018, dalam kondisi darurat pengadaan Barang dan Jasa lebih sederhana dari Penunjukkan Langsung. TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PENGGUNA ANGGARAN ( PA ) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENYEDIA SESUAI DENGAN : • PERSYARATAN • REKAM JEJAK MITRA PENYEDIA Dalam kondisi darurat pengadaan barang dan jasa boleh dengan cara SWAKELOLA, selama terdapat kemampuan pelaksana swakelola Pengadaan barang terkait kebutuhan bencana merupakan tanggung jawab Pengguna Anggaran, dan kami minta tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan sehingga menghambat penanganan bencana. Laksanakan pengadaan barang sesuai dengan ketentuan dengan pendampingan oleh LKPP

1 PENEKANAN KPK Pengecualian dan kemudahan prosedur pengadaan dalam kondisi darurat harus dipastikan tidak ada unsur KORUPTIF seperti, KOLUSI, NEPOTISME, MARKUP, KICKBACK atau MEMBERIKAN HADIAH maupun JANJI untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan atau pekerjaan yang mengakibatkan merugikan keuangan negara atau perekomian negara. 2 Subjek hukum pengambil kebijakan tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana kecuali tanggung jawab administratif. Namun demikian, jika ada fakta membuktikan subjek hukum pengambil kebijakan memperoleh kickback atau mengetahui degan sadar akan ada akibat yang dapat menimbulkan kerugian negara tetapi membiarkan (delik omisi) atau dengan sengaja (met opzet) maka yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai pelaku (dader) dan pelaksananya sebagai turut serta (mede dader). Menurut Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana adalah pelaku, orang lain atau korporasi yang menerima hasil tindak pidana korupsi. 14

KPK TEGAS !! KPK akan bertindak sangat keras apabila, ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif. Korupsi anggaran bencana adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati. Kita berkomunikasi dengan LKPP, karena LKPP dan BPKP RI yg diberi mandat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan atas pengadaan barang jasa terkait percepatan penanganan Covid-19. 15

INPRES No. 4 Th. 2020 Dilihat dalam Inpres No. 4 Th. 2020, jelas bahwa yang melakukan pengawasan adalah BPKP, juga sekaligus melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa. Disamping itu lembaga LKPP diperintahkan untuk melakukan pendampingan. Dengan demikian, maka posisi KPK melakukan koordinasi dan monitoring dengan pihak LKPP dan BPKP untuk mencegah terjadinya tindak korupsi. Saat ini KPK terus berkomunikasi dengan LKPP agar semua berjalan lancar. Mari kita doakan, agar wabah corona virus /covid-19, bisa tertangani dengan cepat dan jiwa saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air bisa diselamatkan. 16

Hukum tertinggi adalah menegak hormati Hak Asasi Manusia. Penyelamatan jiwa manusia adalah prioritas pertama dan yang paling utama SAVING HUMAN LIFE IS THE FIRST PRIORITY AND OUR GOALS 17

SURAT EDARAN No 8 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI 18

ATENSI KPK DALAM PEMBELANJAAN BARANG DAN JASA A. B. C. D. E. F. G. H. TIDAK MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN / KOLUSI DENGAN PENYEDIA BARANG / JASA TIDAK MEMPEROLEH KICKBACK DARI PENYEDIA TIDAK MENGANDUNG UNSUR PENYUAPAN TIDAK MENGANDUNG UNSUR GRATIFIKASI TIDAK MENGANDUNG UNSUR ADANYA BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN TIDAK MENGANDUNG UNSUR KECURANGAN DAN ATAU MAL ADMINISTRASI TIDAK BERNIAT JAHAT DENGAN MEMANFAATKAN KONDISI DARURAT TIDAK MEMBIARKAN TERJADINYA TIDAK PIDANA KORUPSI 19

INGAT !! Ancaman hukuman mati kepada Koruptor anggaran bencana dan proses pengadaan darurat bencana Semoga kita lebih memahami segala sesuatunya terkait lock down sehingga kita bisa berbuat sesuatu dan itu lebih baik daripada tahu tapi tidak berbuat apa. lebih celaka lagi, jika tidak tahu apa-apa tetapi berbuat semaunya sendiri. Kalau begitu, lebih baik tidak tahu dari pada tahu tapi tidak berbuat apa HAPPY- HARDWORK - SUCCES 20

Terima Kasih