PEJABAT FUNGSIONAL DAN PERMASALAHANNYA BIRO UMUM Badan Tenaga

PEJABAT FUNGSIONAL DAN PERMASALAHANNYA BIRO UMUM Badan Tenaga Nuklir Nasional 1

JABATAN FUNGSIONAL DI BIRO UMUM 1. ARSIPARIS 2. KESEHATAN 3. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Badan Tenaga Nuklir Nasional 2

PEJABAT FUNGSIONAL DI BIRO UMUM 1. ARSIPARIS 2. KESEHATAN 8 ORANG 4 ORANG 3. PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH 11 ORANG Badan Tenaga Nuklir Nasional 3

ARSIPARIS 1. Safyudin S. Sos. 2. Saepuddin Samhadi S. AP. 3. Agus Iman Rohmansyah 4. Tamimah 5. Drs. Romdani 6. Suparno 7. Sutarmo 8. Prihono Arsiparis madya 1, arsiparis Muda 1, Arsparis pertama 1 Arsiparis Penyelia 5 KESEHATAN 1. dr. Siti Maryam 2. drg. Retnaningrum Widiati Setyomumpuni 3. Lili Minarni 4. Anggia Putri Ciptawening A. M. KG Dokter Madya 2, Perawat Penyelia 1, Perawat gigi Pelaksana 1 Badan Tenaga Nuklir Nasional 4

PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Drs. Widhy Prasetyo 2. Subarman S SH 3. Pujiastuti SE. 4. Ir. Hadi Hartoyo 5. Ir. Djen Djainal M. Eng. 6. Tri Wahyu Widodo S. Sos. MM. 7. Drs. Anthonius Sitompul M. T. 8. Eri Tri Muntiyatno S. Si. 9. Suyono S. IP. 10. Drs. Ahmad Abtokhi M. T. 11. Ignatius Agus Purbhadi Wirgiyanto. S. ST. FPPBJP Madya 6, FPPBJP Muda 5 Badan Tenaga Nuklir Nasional 5

FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (FPPBJP) Badan Tenaga Nuklir Nasional 6

APA FPPBJP ? Jabfung Pengelola PBJ Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan Perundangan. Badan Tenaga Nuklir Nasional 7

DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri PAN & RB No. 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola PBJ. 2. Peraturan Bersama Ka LKPP dan Ka BKN No. 1 Tahun 2013 dan No. 14 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menpan & RB No. 77 Tahun 2012 3. Peraturan Ka LKPP No. 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabfung Pengelola PBJ. 4. Peraturan Ka LKPP No. 15 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabfung Pengelola PBJ melalui Mekanisme Penyesuaian (INPASSING). Badan Tenaga Nuklir Nasional 8

TUJUAN PEMBENTUKAN JABATAN FUNSIONAL PPBJ Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga tercapai tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Badan Tenaga Nuklir Nasional 9

SATMINGKAL Instansi Pembina Jabfung Pengelola PBJ adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP ) Badan Tenaga Nuklir Nasional 10

JENJANG JABATAN FPPBJP Jabfung Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mrpkan jabatan tingkat ahli yang terdiri dari jenjang : a. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c Badan Tenaga Nuklir Nasional 11

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PPBJP (pasal 30 ayat 3) Dasar penetapan Formasi (Pasal 30 ayat 4) : Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja. a. di lingkungan LKPP paling kurang 15 (lima belas) paling banyak 20 (dua puluh); b. di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian: 1) setiap 1 (satu) satuan kerja paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang; 2) setiap 1 (satu) ULP diperlukan paling kurang 3 (tiga) orang, paling banyak 7 (tujuh) orang; c. di lingkungan Provinsi: 1) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; 2) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 40 (empat puluh) orang, dan paling banyak 60 (enam puluh) orang. Badan Tenaga Nuklir Nasional 12

d. di lingkungan Kabupaten/Kota: 1) setiap 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) paling banyak 2 (dua) orang; dan 2) setiap 1 (satu) ULP paling kurang 30 (tiga puluh) orang, paling banyak 50 (lima puluh) orang. Badan Tenaga Nuklir Nasional 13

MEKANISME PENGANGKATAN FPPBJP Persyaratan Pengangkatan Pertama kali (Pasal 27 ayat 1): a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S 1) / Diploma IV sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala LKPP; b. pangkat paling rendah Penata Muda, gol. ruang III/a; c. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Badan Tenaga Nuklir Nasional 14

Persyaratan Pengangkatan dari jabatan lain (Pasal 28 ayat 1): a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); b. memiliki pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit 2 (dua) tahun; c. telah mengikuti dan lulus diklat ahli pengadaan barang/jasa tingkat pertama; d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; e. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. Badan Tenaga Nuklir Nasional 15

Persyaratan Penyesuaian/ Inpassing (pasal 36 ayat 2) : a. berijazah paling rendah Sarjana (S 1)/Diploma IV; b. pangkat paling rendah Penata Muda, gol. ruang III/a; c. memiliki pengalaman di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah minimal 1 (satu) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan; d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau Penilaian Prestasi Kerja, paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan e. memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama. f. batas akhir inpassing 31 Desember 2014 Badan Tenaga Nuklir Nasional 16

Bagi PNS yang pada periode 2011, 2012 atau 2013 telah melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa namun belum memenuhi ketentuan berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S 1/DIV) dan pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a maka PNS tersebut dapat diproses jika pada periode Inpassing dapat memenuhi ketentuan tersebut. Badan Tenaga Nuklir Nasional 17

PENEMPATAN PPBJP ORGANISASI PENGADAAN ULP Badan Tenaga Nuklir Nasional SATUAN KERJA SEBAGAI: • STAFF PA/KPA • PPK/ STAFF PPK • PPHP 18

KEGIATAN PPBJ YANG MEMILIKI ANGKA KREDIT PENDIDIKAN PERENCANAAN PENGADAAN PEMILIHAN PENYEDIA MANAJEMEN KONTRAK MANAJEMEN INFORMASI ASSET PENGEMBANGAN PROFESI PENUNJANG TUGAS Badan Tenaga Nuklir Nasional 19

JENJANG PELAKSANAAN TUGAS KAITAN DENGAN ANGKA KREDIT JFPPBJ MADYA NILAI PAKET > 50 MILYAR JFPPBJ MUDA NILAI PAKET 5 M S/D 50 MILYAR JFPPBJ PERTAMA NILAI PAKET 200 JT S/D 5 MILYAR Badan Tenaga Nuklir Nasional 20

JENJANG PENUGASAN MENGERJAKAN BUTIR KEGIATAN MILIK JABATAN JENJANG DIATAS JENJANG JABATANNYA AK= 80% PPBJ MENGERJAKAN BUTIR KEGIATAN MILIK JABATAN JENJANG DIBAWAH JENJANG JABATANNYA AK= 100% Badan Tenaga Nuklir Nasional 21

PERMASALAHAN 1. Pejabat fungsional PPBJP sebagian besar belum ditempatkan di SATUAN KERJA SEBAGAI: STAFF PA/KPA, PPK/ STAFF PPK, PPHP 2. Untuk Jenjang Madya sulit untuk memenuhi angka kredit dikarenakan di BATAN paket yang bernilai diatas 5 milyar tidak banyak, apalagi diatas 50 milyar 3. Belum adanya pembayaran tunjangan fungsional belum ada kesepakatan besaran nilai antara LKPP dan Depkeu Badan Tenaga Nuklir Nasional 22

Terima Kasih Badan Tenaga Nuklir Nasional 11/9/2020 23

Badan Tenaga Nuklir Nasional 24