PEDOMAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS PELAKSANAAN

PEDOMAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017 -2018

DASAR HUKUM ü PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ü PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D ü PP Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D ü PMK Nomor 118/PMK. 06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN ü PMK Nomor 111/PMK. 06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian BMN

MAKSUD DAN TUJUAN q MAKSUD : Pedoman ini disusun sebagai salah satu upaya peningkatan mutu dan kualitas atas Penilaian Kembali BMN sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK. q TUJUAN : Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses Inventarisasi BMN atas seluruh objek Penilaian Kembali BMN pada KPB telah dilakukan dengan benar dan andal sesuai dengan ketentuan

TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

TAHAP PERSIAPAN 1. PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang yang dibentuk oleh Kepala KPKNL 2. MELAKUKAN PEMETAAN PELAKSANAAN INVENTARISASI § Pemetaan pelaksanaan inventarisasi antara lain dilakukan melalui penyiapan denah lokasi § KPB bersangkutan perlu menyiapkan suatu denah/gambaran lokasi yang menunjukkan posisi BMN dan menunjuk Tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan inventarisasi BMN di masing -masing lokasi

TAHAP PERSIAPAN 3. PERSIAPAN DATA AWAL BMN § Melakukan review atas seluruh aktifitas inventarisasi yang sebelumnya telah dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan dan memastikan bahwa seluruh BMN yang berada didalam penguasaan Satker telah seluruhnya dilakukan Inventarisasi § Dokumen Sumber : a) b) c) d) e) f) g) h) i) Daftar Barang Kuasa Pengguna Buku Barang KIB Daftar Barang Lainnya LBKP Semesteran dan Tahunan Dokumen Kepemilikan BMN Dokumen Pengelolaan dan Penatausahaan Dokumen lainnya yang dianggap perlu Form Pendataan, LHIP, dan BAR IP sebelumnya

TAHAP PERSIAPAN 4. PENYIAPAN KERTAS KERJA INVENTARISASI (KKI) § KKI digunakan untuk mencatat setiap objek/BMN yang menjadi objek inventarisasi ulang BMN § Data BMN hasil pengiriman SIMAK BMN dijadikan sebagai data administrasi (data awal) dalam KKI 5. PENYIAPAN FORM PENDATAAN § Form pendataan berfungsi sebagai dokumen inventarisasi yang merekam data pencatatan BMN sebagai data awal dan menginput seluruh data atas BMN dimaksud sesuai kondisi fisik di lapangan § Satker harus memastikan bahwa data awal yang disajikan dalam form telah sama dengan data SIMAK sebelum inventarisasi, meliputi kode satker, kode barang, NUP, tanggal Perolehan, kondisi aset, dan luas aset

ALUR TAHAP PERSIAPAN

TAHAP PELAKSANAAN 1. PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER a. b. c. d. e. f. g. Pendataan dan Identifikasi Pencatatan hasil Inventarisasi dalam form pendataan Verifikasi dan Pengecekan Form Pendataan Pengesahan Hasil Inventarisasi oleh Satker Penginputan hasil Inventarisasi dalam aplikasi SIMAN Validasi dan Pengecekan update data Form Pendataan Penyampaian hasil Inventarisasi kepada KPKNL 2. PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH DJKN (TIM PENILAI) a. Verifikasi Form Pendataan b. Pelaksanaan Penilaian

PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI Pada tahap ini Satker melakukan pendataan dan identifikasi atas fisik BMN yang berada dalam penguasaannya, meliputi: ü Luas ü Kondisi ü Informasi renovasi yang dilakukan ü Data perkerasan yang dilakukan (bangunan) ü Penggunaan BMN ü Pemanfaatan BMN ü BMN yang terindikasi sebagai BMN Idle ü Status sertifikasi BMN ü Informasi sengketa, jika ada ü Data detail terkait penghunian (Rumah Negara); dan ü Data pengelolaan BMN yang lain

PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI (Lanjutan. . . ) Tata cara pendataan dan Identifikasi BMN: 1) Melakukan pengukuran atas luasan objek BMN yang dilakukan Inventarisasi Ø TANAH Penetapan luas objek BMN didasarkan pada: • Sertifikat, Letter C, Petok, dan dokumen sejenis, untuk kondisi luas fisik tanah sama dengan dokumen • Dokumen perolehan, dokumen penatausahaan, dan dokumen pengelolaan, untuk kondisi luas fisik tanah sudah tidak sesuai dengan sertifikat • Pengukuran fisik tanah dan/atau surat pernyataan Satker, untuk kondisi kepemilikan tanah tidak didukung dokumen

PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI Tata cara pendataan dan Identifikasi BMN: 1) Melakukan pengukuran atas luasan objek BMN yang dilakukan Inventarisasi (Lanjutan. . . ) Ø SELAIN TANAH • Dokumen berupa IMB, cetak biru, dan/atau dokumen sejenis, untuk kondisi selain tanah yang telah dilengkapi dengan dokumen dan belum ada perubahan luas bangunan • Dokumen data pengembangan, untuk kondisi selain tanah yang telah dilengkapi dengan dokumen dan sudah ada perubahan luas bangunan akibat pengembangan • Sketsa atas pengukuran ulang, untuk kondisi selain tanah yang belum memiliki dokumen pendukung

PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER a. PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI (Lanjutan. . . ) Ø Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Meneliti kondisi objek dan mengklasifikasikan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Penatausahaan dan/atau Penilaian (sangat baik, rusak ringan, atau rusak berat) 2. Mengambil gambar (foto) yang menyajikan tanggal pengambilan gambar atas objek sesuai dengan kondisi nyata atas BMN dimaksud pada saat dilakukan Inventarisasi 3. Melakukan penyajian data dan informasi hasil pengukuran atas perkerasan seperti lantai, jalan, koridor, paving blok, dan sejenisnya serta barang pendukung berupa pagar yang menyatu sebagai bagian dari perolehan atas BMN objek Penilaian Kembali 4. Menverifikasi kesesuaian pencatatan kodefikasi yang digunakan dengan fisik di lapangan

PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER b. PENCATATAN HASIL INVENTARISASI DALAM FORM Petugas Inventarisasi (tim) melakukan pencatatan seluruh hasil pendataan ke dalam form pendataan yang telah disiapkan dan menandatangani form pendataan dimaksud c. VERIFIKASI DAN PENGECEKAN FORM PENDATAAN Form pendataan yang telah ditandatangani oleh tim inventarisasi selanjutnya dicek dan dibubuhi paraf/tandatangan oleh penanggung jawab Satker atau pejabat yang ditunjuk d. PENGESAHAN HASIL INVENTARISASI OLEH SATKER Penanggung jawab Satker mengesahkan hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh Tim Inventarisasi

PELAKSANAAN INVENTARISASI OLEH SATKER (Lanjutan. . . ) e. PENGINPUTAN HASIL INVENTARISASI KE SIMAN Satker melakukan penginputan atas hasil inventarisasi yang telah dilakukan sebagaimana form pendataan ke dalam aplikasi SIMAN f. VALIDASI dan PENGECEKAN UPDATE DATA FORM Untuk memastikan bahwa data hasil pendataan telah dilakukan penginputan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab/pejabat/petugas yang ditunjuk, dengan pemberian tanda (check mark) g. PENYAMPAIAN HASIL INVENTARISASI KE KPKNL Penyampaian form pendataan kepada DJKN (Tim Penilai) dilakukan setelah seluruh data dalam form diinput dalam aplikasi SIMAN dengan dilampiri dokumen pendukung

PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH KPKNL Penilaian atas objek Penilaian Kembali BMN tidak dilakukan atas BMN hasil inventarisasi BMN yang telah dilakukan oleh Satker dengan kondisi: ü BMN telah mendapat persetujuan penghapusan atau pemindahtanganan dari Pengguna Barang atau Pengelolan Barang sesuai ketentuan ü BMN yang tidak ditemukan secara fisik

PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH KPKNL Tahapan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN oleh KPKNL: 1. VERIFIKASI FORM PENDATAAN Ø Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian form pendataan dengan data di aplikasi SIMAN dan juga membandingkan data yang disajikan dalam form telah sesuai dengan dokumen pendukung yang disertakan Ø Pejabat/staf pada Seksi PKN melakukan cross check atas data hasil inventarisasi dalam bentuk pemberian tanda tertentu (check mark) dalam form pendataan yang diterima dari Satker dan memberikan paraf pada kolom yang telah disediakan Ø Selanjutnya form tersebut diserahkan kepada Penilai sebagai salah satu dokumen sumber dalam pelaksanaan Penilaian 2. PELAKSANAAN PENILAIAN Hasil Penilaian BMN yang telah dilakukan, direkam ke dalam SIMAN melalui SIP REVAL

ALUR TAHAP PELAKSANAAN

TAHAP PELAPORAN Tahap pelaporan yang dimulai dari LHIP Koreksi dilakukan setelah Pelaksanaan Penilaian dinyatakan diterima oleh BPK (status terakhir sebelum pelaporan adalah “Penilaian Selesai”) Langkah-langkah tahap penyusunan Laporan: 1. Satker bersama-sama dengan Tim Penilaian Kembali BMN menyusun laporan, antara lain: LHI-Koreksi ((BA-01 s. d. BA-08 C) dan LHP-Koreksi (LHP-01 dan LHP-02) 2. Pelaporan Koreksi Hasil IP BMN § Menyusun LHIP-Koreksi yang terdiri atas: Resume Koreksi IP, LHI-Koreksi, dan LHP-Koreksi § Tim Pelaksana menyelesaikan LHIP-Koreksi setelah BPK menyatakan menerima atas pelaksanaan Penilaian Kembali yang dilakukan oleh Pemerintah

ALUR TAHAP PELAPORAN

TAHAP TINDAK LANJUT Langkah-langkah tahap tindak lanjut: 1. Koreksi atas Koreksi Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN pada aplikasi SIMAK 2. Verifikasi dan Validasi atas Data dan Informasi dalam Pelaksanaan Revaluasi BMN oleh KPB meliputi data dan informasi terkait luas, kondisi, status, dan pelaksanaan pengelolaan BMN 3. Rekonsiliasi Koreksi Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN 4. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Revaluasi BMN-Koreksi oleh Satker secara berjenjang kepada KPKNL dan PB-W/PB-E 1 5. Tindak Lanjut Pengelolaan BMN Hasil Revaluasi BMN, khususnya terkait dengan barang tidak ditemukan

ALUR TAHAP TINDAK LANJUT

ALUR PELAPORAN HASIL KOREKSI

MARI BENAHI ASET NEGARA. . !!!