PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARALEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA KEMENTERIAN KEUANGAN RI PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

Daftar Isi I Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan III Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IV Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan V Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 2

Daftar Isi I Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan III Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IV Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan V Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 3

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum a. Dasar Hukum UU 17/2003 Pasal 9 Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai PA/PB mempunyai tugas (antara lain) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan K/L yang dipimpinnya UU No. 1/2004 Pasal 51 Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. UU No. 1/2004 Pasal 55 (2. a) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan lap. Keu yang meliputi LRA, Neraca, dan Ca. LK dilampiri laporan keuangan BLU pada kementerian negara/ lembaga masing-2 UU No. 1/2004 Pasal 55 (4) Menteri/Pimpinan lembaga selaku PA/ PB memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP 4

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum a. Dasar Hukum PP 24/2005 Pasal 6 sebagaimana diganti dengan PP 71/2010 pasal 6 Pemerintah menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan yang Mengacu pada SAP. PMK 171/2007 Pasal 23 (6) Penyampaian LK semester dan tahunan disertai dengan: - Ca. LK, - Pernyataan Tanggung Jawab (statement of responsibility), - dan Pernyataan telah direviu. 5

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum b. Perubahan Dasar Hukum Per Dirjen 51/2008 Perubahan 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Per Dirjen 65/2010 dihapus 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dihapus 6

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum b. Perubahan Dasar Hukum Per Dirjen 51/2008 Perubahan Per Dirjen 65/2010 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK. 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143. 1/PMK. 01/2009 tidak ada 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK. 05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK. 09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 7

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum b. Perubahan Dasar Hukum Per Dirjen 51/2008 Perubahan Per Dirjen 65/2010 16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara tidak ada 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan 8

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum c. Penambahan Nomenclatur Per Dirjen 51/2008 Perubahan Per Dirjen 65/2010 3. Kementerian Negara adalah lembaga pemerintah pelaksana kekuasaan pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan tidak ada 4. Lembaga adalah organisasi nonkementerian negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya 9. Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9

I. Dasar Hukum dan Ketentuan Umum c. Penambahan Nomenclatur Per Dirjen 51/2008 tidak ada Perubahan Per Dirjen 65/2010 10. Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DUB adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan, indeks fiskal, dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis 11. Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disingkat DDUB adalah dana yang bersumber dari APBD 10

Daftar Isi I Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan III Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IV Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan V Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 11

II. Struktur Organisasi 1. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi keuangan dan barang. 2. Struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga. Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan 12

II. Struktur Organisasi Unit Akuntansi: Unit Akutansi Keuangan • UAKPA • UAPPA-W • UAPPA-E 1 • UAPA Unit Akutansi Barang • UAKPB • UAPPB-W • UAPPB-E 1 • UAPB 13

II. Struktur Organisasi UAKPA KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PENANGGUNGJAWAB KASUBBAG TU/PEJABAT YANG MENANGANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER

II. Struktur Organisasi UAPPA-W KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA SATUAN KERJA YG DITETAPKAN SBG UAPPA-W PENANGGUNG JAWAB KABAG. KEUANGAN/KABAG VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YG MEMBIDANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YG DITUNJUK KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER

II. Struktur Organisasi Koordinator UAPPA-W DK GUBERNUR PEJABAT ES. I YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PENANGGUNGJAWAB PEJABAT ES. II YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PEJABAT ES. III YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KASUBAG/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/YG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER

II. Struktur Organisasi Koordinator UAPPA-W TP/UB KEPALA DAERAH (GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA) PEJABAT ES. I YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PENANGGUNGJAWAB PEJABAT ES. II YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK PEJABAT ES. III YG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YG DITUNJUK KASUBAG/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/YG DITUNJUK PETUGAS AKUNTANSI KEUANGAN PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI PETUGAS KOMPUTER

Daftar Isi I Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan III Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IV Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan V Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 18

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga a. Penyusunan LK 1. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan. 2. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan 3. Sistematika dan Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berjenjang dari tingkat UAKPA sampai dengan tingkat UAPA 4. Sistematika dan Penyusunan laporan barang diatur dengan Perdirjen Kekayaan Negara. Penyusunan LK 19

MEKANISME SAI KEMENTRIAN NEGARA /LEMBAGA UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN (UAPA) LAPORAN KEUANGAN • LRA PENDAPATAN UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG (UAPB) • LRA BELANJA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – ESELON I (UAPPA-ES 1) • NERACA • CALK • Dilengkapi dengan Lampiran pendukung (Lampiran VII Per-65/2010) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN – WILAYAH (UAPPA-W) UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– ESELON I (UAPPB-ES 1) UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG– WILAYAH (UAPPB-W) ADK UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAKPA ke KPPN Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1. LRA X X X 2. NERACA X X X 3. Ca. LK X X 4. ADK X 5. BAR* X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAKPA ke Tingkat UAPPA-W/UAPPA-E 1 Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1. LRA X X 2. NERACA X X 3. Ca. LK X X 4. ADK X 5. BAR X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-W ke Kanwil DJPB Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1. LRA X X X 2. NERACA X X X 3. Ca. LK X X 4. ADK 5. BAR X X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-W ke Tingkat UAPPA-E 1 Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan X X X X 1. LRA X 2. NERACA X 3. Ca. LK 4. ADK 5. BAR X X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPPA-E 1 ke Tingkat UAPA Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan X X X X 1. LRA X 2. NERACA X 3. Ca. LK 4. ADK 5. BAR X X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c. q Ditjen Perbendaharaan (Unaudited) Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan X X X 1. LRA 2. NERACA X X 3. Ca. LK X X 4. ADK X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga b. Jenis dan Periode Pelaporan Tingkat UAPA ke Kementerian Keuangan c. q Ditjen Perbendaharaan (Audited) Periode Pelaporan No. Uraian Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan 1. LRA X 2. NERACA X 3. Ca. LK X 4. ADK X

III. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga c. Perekaman, Verifikasi dan Rekonsiliasi Perekaman Verifikasi Rekonsiliasi Perekaman dokumen sumber berupa: a. Dokumen Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan b. Dokumen Penerimaan Anggaran c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran d. Dokumen Pengeluaran Anggaran Proses perekaman dokumen tersebut menghasilkan register transaksi untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumenn sumber yang ada. a. Rekonsiliasi Internal b. UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan c. UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB setiap triwulan d. Apabila diperlukan UAPPA-E 1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c. q Dit. APK setiap semester e. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c. q Dit. APK setiap akhir semester e. UAKPA yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA-W harus melampirkan BAR dengan Kanwil DJPBN. f. BAR pada tingkat UAKPA, tingkat UAPPA-W disampaikan ke unit akuntansi di atasnya. 28

Daftar Isi I Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan III Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IV Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan V Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 29

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian (1) 1. Sampul Luar: Merupakan sampul luar dari LK yang memuat informasi mengenai satuan kerja/UAPPA-W/UAPPAE 1/UAPA dan periode pelaporan penyampaian LK 2. Sampul Dalam Merupakan sampul dalam dari LK yang memuat informasi mengenai satuan kerja/UAPPA-W/UAPPAE 1/UAPA dan periode pelaporan penyampaian LK 3. Kata Pengantar Merupakan pengantar dari LK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai LK yang disampaikan. 30

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian 4. Sistematika Penyajian (2) Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya 5. Daftar Tabel Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam LK. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya 6. Daftar Grafik Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam LK. Daftra tersebut memuat daftar grafik, nomor grafik dan nomor halamannya. 31

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian 7. Daftar Lampiran Merupakan daftar lampiaran yang terdapat dalam LK. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya Sistematika Penyajian (3) 8. Daftar Singkatan Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK. 9. Pernyataan Tanggung Jawab Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap lingkup unit akuntansi yang dipimpinnya, paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut: • Pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan isi LK • Pernyataan bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP • Pernyataan LK telah disusun berdasarkan SPI yang memadai 32

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian 10. Pernyataan Telah Direviu (Tingkat K/L) Merupakan pernyataan dari Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga atas hasil reviu terhadap LKKL sebelum dipertanggungjawabkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan Sistematika Penyajian (4) 11. Ringkasan Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan yang memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan Keuangan 12. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode. 33

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian 13. Neraca Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana per tanggal tertentu. Sistematika Penyajian (5) 14. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja yang mencantumkan nilai bruto serta pengembaliannya. . 15. Catatan atas Laporan Keuangan (Ca. LK) Meliputi penjelasan, daftar rinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. a. Penjelasan Umum b. Penjelasan atas Pos-Pos LRA c. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca d. Pengungkapan Penting Lainnya 34

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan a. Sistematika Penyajian (6) 16. Lampiran Laporan Keuangan a. Laporan-laporan pendukung (LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, Neraca Percobaan) b. Laporan Barang Pengguna (Laporan Barang Pengguna, Laporan Kondisi Barang, Rincian Saldo Awal) c. Laporan Keuangan BLU (Bagi K/L yang memiliki BLU) d. Laporan Rekening Pemerintah (Monitoring Penutupan Rekening dan Daftar Rekening ) e. Tindak Lanjut atas Temuan BPK (Rencana Tindak dan Monitoring) f. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual g. Laporan Capaian Kinerja K/L (sesuai LAKIP masing -masing K/L) 17. Lampiran Lainnya sebagai Pendukung LK Lampiran-lampiran yang dianggap perlu sebagai pendukung dari LK seperti Daftar SSBP penyetoran UP, Daftar SSBP pendapatan yang diterima pada TA berjalan dan baru disetorkan pada TA berikutnya, Daftar BAR dan daftar lainnya. 35

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum Catatan atas Laporan Keuangan (1) A. 1 Dasar Hukum A. 2 Kebijakan Teknis - Rencana Strategis - Capaian Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator kinerja - Pendapatan (diisi dengan nilai realisasi dan dibandingkan dengan nilai realisasi periode yang sama pada TA yang lalu dan penyebab terjadi kenaikan/penurunan realisasi) - Belanja (diisi dengan nilai realisasi dan dibandingkan dengan nilai realisasi periode yang sama pada TA yang lalu dan penyebab terjadi kenaikan/penurunan) 36

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum Catatan atas Laporan Keuangan (2) A. 3 Pendekatan Penyusunan LK - Mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola termasuk didalamnya jenjang struktural dibawahnya yang bertanggung jawab terhadap otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. (Satker KP/KD/DK/TP/UB) A. 4 Kebijakan Akuntansi Mengacu kepada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP 37

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan B. Penjelasan atas Pos-Pos LRA Catatan atas Laporan Keuangan (3) B 1. Penjelasan Umum LRA Menjelaskan realisasi anggaran dengan menyebutkan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggaran pendapatan dan belanja B 2. Penjelasan per Pos LRA (bruto) Menjelaskan masing-masing pos LRA : - Jumlah rupiah dan persentase realisasi LRA disertai grafik - Membandingkan realisasi TA sekarang dengan TA yang lalu dengan penjelasan terjadinya kenaikan/penurunan 38

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan B. Penjelasan atas Pos-Pos LRA Catatan atas Laporan Keuangan (4) B 3. Catatan Penting Lainnya Informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti: - kebijakan fiskal dan moneter, - sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya - daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka yang perlu dijelaskan, contoh penjelasan adanya pemotongan anggaran, keterlambatan penerimaan dokumen revisi dan penjelasan realisasi hibah yang belum tercantum dalam DIPA. 39

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (5) C 1. Penjelasan Umum Neraca Menjelaskan posisi Neraca secara umum untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana periode pelaporan C 2. Penjelasan per Pos Neraca - Menjelaskan masing-masing pos Neraca sesuai dengan akun-akun yang tercantum dalam neraca. - Membandingkan nilai pos Neraca TA sekarang dengan nilai pos Neraca TA yang lalu dengan penjelasan rinci terjadinya perubahan (kenaikan/penurunan). Hal baru di Perdirjen 65 Tahun 2010 adalah komparasi Neraca Semester TA 2 XX 1 dibandingkan dengan Neraca TA 2 XX 0) 40

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca Catatan atas Laporan Keuangan (6) C 3. Catatan Penting Lainnya Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan neraca misal: - Rekening-rekening yang dikelola K/L - Aset-aset bermasalah - Neraca BLU apakah sudah diintegrasikan dengan K/L - Hambatan/Kendalam penyusunan LK baik internal maupun eksternal - Transaksi-transaksi yang belum/tidak dapat diinput atau hal-hal lain yang berhubungan dengan K/L 41

IV. Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan b. Catatan atas Laporan Keuangan D. Pengungkapan Penting Lainnya Catatan atas Laporan Keuangan (7) D 1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan D 2. Menjelaskan rekening pemerintah yang dimiliki oleh K/L yang dipertahankan, ditutup dan lain-lain D. 3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Menjelaskan transaksi akrual yang terjadi pada K/L yang meliputi: - Pendapatan yang masih harus diterima - Pendapatan diterima dimuka - Belanja yang masih harus dibayar - Belanja dibayar dimuka D. 4. Pengungkapan Lain-Lain Menjelaskan hal-hal yang tidak berhubungan dengan LRA dan Neraca, namun memperngaruhi LK misal reorganisasi, force majure, sengketa peradilan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan K/L 42

Daftar Isi I Dasar Hukum dan Ketentuan Umum II Struktur Organisasi Pelaporan Keuangan III Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IV Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan V Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 43

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan a. Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan I dan Neraca per 31 Maret Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 12 April 2 XX 1 Waktu Pengiriman UAKPA 3 hari UAKPA-W 15 April 2 XX 1 5 hari 20 April 20 X 0 3 hari UAKPA-E 1 23 April 2 XX 1 3 hari 26 April 20 X 0 2 hari UAPA 28 April 2 XX 1 8 Hari 7 Mei 20 X 0 Menkeu c. q Dirjen PBN 7 Mei 2 XX 1 - - - 44

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan b. Laporan Keuangan Semester I Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 10 Juli 2 XX 1 Waktu Pengiriman UAKPA 2 hari UAKPA-W 12 Juli 2 XX 1 3 hari 15 Juli 2 XX 1 2 hari UAKPA-E 1 17 Juli 2 XX 1 3 hari 20 Juli 2 XX 1 2 hari UAPA 22 Juli 2 XX 1 3 hari 26 Juli 2 XX 1 - - Menkeu cq Dirjen PBN - 45

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan c. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III dan Neraca per 30 September Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 12 Oktober 2 XX 1 Waktu Pengiriman UAKPA 3 hari UAKPA-W 15 Oktober 2 XX 1 6 hari 20 Oktober 2 XX 1 3 hari UAKPA-E 1 23 Oktober 2 XX 1 6 hari 29 Oktober 2 XX 1 2 hari UAPA 31 Oktober 2 XX 1 8 hari 9 November 2 XX 1 Menkeu cq Dirjen PBN 9 November 2 XX 1 - - - 46

V. Jadual Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan d. Laporan Keuangan Tahunan Unit Organisasi Terima Proses dan Rekonsiliasi Kirim - - 20 Januari 2 XX 2 Waktu Pengiriman UAKPA 3 hari UAKPA-W 23 Januari 2 XX 2 6 hari 29 Januari 2 XX 2 3 hari UAKPA-E 1 2 Februari 2 XX 2 6 hari 8 Februari 2 XX 2 2 hari UAPA 10 Februari 2 XX 2 17 hari 27 Februari 2 XX 2 1 hari 28 Februari 2 XX 2 - - - Menkeu cq Dirjen PBN 47

Terima Kasih 48