Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2016 JAKARTA, OKTOBER 2016 Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kerangka Pengaturan Bab I Bab VI • Ketentuan Umum • Pengeluaran Negara atas Beban BA BUN Bab II Bab VII • Penerimaan Negara • Akuntansi dan Pelaporan Bab III Bab VIII • Pengeluaran Negara • Perencanaan Kas Bab IV Bab IX • Penyelesaian UP • Ketentuan Lain-Lain Bab V Bab X • Pengesahan SP 3 BLU triwulan IV, SP 2 HL/SP 4 HL, dan MPHL-BJS • Ketentuan Penutup

LATAR BELAKANG PMK Nomor 163/PMK. 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran Pasal 22 “Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran tiap tahunnya diatur dengan Perdirjen Perbendaharaan” Perdirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016

DASAR HUKUM Ø UU Nomor 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara. Ø UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ø UU Nomor 15 Th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ø PP Nomor 45 Th 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Ø PMK No. 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ø PMK Nomor 163/PMK. 05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA. Ø PMK No. 278/PMK. 05/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK. 05/2014 tentang SPAN Ø PMK No. 277/PMK. 05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas. Ø PMK No. 177/PMK. 05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Dst. .

Penerimaan Negara

Penatausahaan Penerimaan Negara pada Pos Persepsi (MPN G-1) Penerimaan tgl 21 s. d 30 Desember 2016 stlh pukul 15. 00 (H-1) s. d pukul 15. 00 (H 0) Penerimaan tgl 30 Des 16 stlh pukul 15. 00 s. d tgl 31 Des 16 pukul 24. 00, meliputi : § § Pelimpahan ke SUBRKUN Pukul 17. 30 Pengiriman Laporan Penerimaan Pukul 18. 00 Pelimpahan ke SUBRKUN 2 Januari 2017 Pukul 09. 00 Pengiriman Laporan Penerimaan 2 Januari 2017 Pukul 10. 00 yang telah memperoleh NTPN maupun yang belum memperoleh NTPN dan Yang tercatat dalam rekening koran pada Bank/Pos Persepsi Pasal 2 dan 3

Penatausahaan Penerimaan Negara MPN G-1 pada KPPN Mitra Kerja Pelimpahan tgl 21 s. d 30 Des 2016 stlh pukul 15. 00 (H-1) s. d pukul 15. 00 (H-0) Interface Pukul 21. 00 KPPN Interface 2 Januari 2016 Pukul 13. 00 Pelimpahan tgl 30 Des 16 stlh pukul 15. 00 s. d tgl 31 Des 16 pukul 24. 00 Unggah RK (XML) ke SPAN Hari kerja berikutnya Rekonsiliasi RK dan Pencatatan/ Pukul 09. 00 penambahan baris pelimpahan Hari kerja berkenaan Pukul 21. 00 Rekonsiliasi RK dan Pencatatan/ penambahan baris pelimpahan 2 Januari 2016 Pukul 15. 00 Unggah RK (XML) 2 Januari 2016 Pukul 15. 00 Pasal 2 dan 3

Penatausahaan Penerimaan Negara (MPN G-2) pada Bank/Pos Persepsi dan KPPN Khusus Penerimaan Bank/Pos Persepsi Penerimaan tgl 21 s. d 30 Desember 2016 stlh pukul 15. 00 (H-1) s. d pukul 15. 00 (H-0) Pelimpahan ke SUBRKUN Pukul 17. 30 Penerimaan tgl 30 Des 16 stlh pukul 15. 00 s. d tgl 31 Des 16 pukul 24. 00, meliputi : § § Pelimpahan ke SUBRKUN 2 Januari 2017 Pukul 09. 00 yang telah memperoleh NTPN maupun yang belum memperoleh NTPN dan Yang tercatat dalam rekening koran pada Bank/Pos Persepsi KPPN Khusus Penerimaan Pengiriman LHP Elektronik Pukul 18. 00 Pengiriman LHP Elektronik 2 Januari 2017 Pukul 09. 00 Pengiriman Rekening Koran Elektronik Pukul 09. 00 Hari kerja berikutnya Ba Stat nk eme n t Pengiriman Rekening Koran Elektronik 2 Januari 2017 Pukul 15. 00 Pasal 4 dan 5

Pengenaan Sanksi dan Denda Keterlambatan/kekurangan pelimpahan penerimaan Negara dikenakan sanksi denda sesuai ketentuan Pasal 6

Pengeluaran Negara

Batas Waktu Pengajuan Data Kontrak dan Penerbitan NRK Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2016 Satker KPPN menerbitkan Nomor Register Kontrak (NRK) paling lambat tanggal 7 Desember 2016 Pasal 7 ayat (1) & (2)

Batas Waktu Pengajuan Perubahan Data Kontrak dan Penerbitan NRK Perubahan data kontrak yang telah terdaftar dan telah memiliki NRK diajukan paling lambat ke KPPN tanggal 9 Desember 2016 Satker KPPN menyetujui perubahan data kontrak paling lambat tanggal 14 Desember 2016 Pasal 7 ayat (3) & (4)

Kewenangan Pemberian Dispensasi Batas Waktu Pengajuan SPM/Data Kontrak dalam Kondisi Tertentu • • • Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan berwenang memberikan dispensasi melewati batas waktu pengajuan SPM. Kepala KPPN berwenang memberikan dispensasi melewati batas waktu pengajuan data kontrak. Kondisi tertentu dimaksud meliputi: ü Pekerjaan dalam rangka penanganan bencana alam; ü Kondisi kahar/force majeure; ü Pilkada serentak; dan/atau tu k a w ü Kondisi yang menyebabkan terlambatnya penyampaian data kontrak dan/atau a d a SPM yang dibuktikan dengan surat penyataan dari KPA. np a k i a p m r a e s k i t d a k S a e id t ik r s a a g is a l a n i a s k o n s ra a Dis Pasal 8 ayat (1) sd (3)

Pembayaran Gaji Induk Januari 2016 1. Khusus untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2016, diatur sebagai berikut: a. SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2017 dikirimkan ke KPPN paling lambat pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 pada jam kerja Dalam hal aplikasi gaji dan/atau DIPA belum ada sampai dengan akhir November 2016 maka; b. Penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah ada petunjuk lebih lanjut mengenai penggunaan klasifikasi anggaran dan tata cara penerbitan SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2017. c. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 2017. 2. Transfer dana untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2017 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2017. Pasal 9 ayat (1) sd (2)

Batas Waktu Pengajuan SPD PHLN 9 Desember 2016 19 Desember 2016 Pengajuan Surat Penarikan Dana 9 Desember 2016 Lainnya 9 Desember 2016 Pasal 11

Sistem dan Batas Waktu Pembayaran Honorarium, Tunjangan, Vakasi dan Penghasilan PPNPN Bulan Desember di Bulan Desember 2016 • Pembayaran dapat dilakukan pada bulan Desember melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM. • SPTJM ditandatangani oleh PPK. • Pengajuan SPM-LS diterima KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja. Pasal 13

Sistem Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur bulan Desember di Bulan Desember 2016 • Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan menggunakan mekanisme LS. • Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal 15, dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP Pasal 14

Mekanisme Pembayaran Biaya Pemeliharaan ü Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% paling lambat tanggal 23 Desember 2016 (batas akhir pengajuan SPM Kontraktual). ü Untuk masa pemeliharaan yang melewati batas akhir pengajuan SPM Kontraktual, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan: • dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK • dicantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan. ü SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik. Pasal 15

Pembayaran Kontrak dengan Bank Garansi • Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, SPM-LS dilampiri: ü Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan pihak ketiga/rekanan ü Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak ü Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank ü Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank ü Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan Pasal 16 ayat (1)

Penggantian Bank Garansi dengan SPTJM Jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM sebagai Penjaminan dari PPK dalam hal : a. pekerjaan dengan nilai kontrak sama dengan atau di bawah Rp 50. 000, 00 b. kontrak dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sama dengan atau di bawah Rp 50. 000, 00 Pasal 16 ayat (2)

Penyerahan Bank Garansi oleh KPPN ke Satker untuk Pekerjaan telah Selesai 100% 1. PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir 2. PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus menyerahkan salinan jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK Pasal 16 ayat (5)

Klaim Bank Garansi oleh KPPN (1) 1. PPK menyampaikan: a. Surat pernyataan tertulis pekerjaan tidak selesai b. BAPP c. Berita Acara Pembayaran (BAP) terakhir kepada Kepala KPPN mitra kerjanya paling lambat 5 hari kerja. 2. Kepala KPPN mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank sebesar nilai pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan. 3. Atas klaim pencairan jaminan/garansi bank apabila penyetoran ke Kas Negara dilakukan : a. pada bulan Desember 2016 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja, atau b. setelah tanggal 31 Desember 2016 dicatat/dibukukan sebagai Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (42395 x) menggunakan kode BA, ES I dan Satker bersangkutan 4. Klaim pencairan jaminan/garansi bank tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM Pasal 16 ayat (6)

Klaim Bank Garansi oleh KPPN (2) BAPP tidak disampaikan ke KPPN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak masa kontrak berakhir, pada hari kerja berikutnya Kepala KPPN: ü membuat surat pernyataan tidak menerima BAPP ü mengajukan klaim pencairan jaminan/garansi bank untung Kas Negara sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan Pasal 16 ayat (7)

Penatausahaan Bank Garansi oleh KPPN • Asli jaminan atau garansi bank disimpan ditatausahakan oleh KPPN. • Penatausahaan asli surat jaminan atau garansi bank oleh KPPN sekurangnya meliputi: ü Pencatatan atas nama bank penjamin, ü Nilai surat jaminan, ü Tanggal penerimaan jaminan, dan ü Tanggal penyerahan dan/atau klaim jaminan. Pasal 16 ayat (9) dan (10)

Sanksi apabila Bank Garansi tidak dapat Dicairkan Sanksi bagi PPK: wajib mengembalikan uang jaminan/garansi tersebut dan menyetorkan ke Kas Negara. Sanksi bagi bank: Untuk tahun-tahun berikutnya KPPN tidak diperkenankan menerima penjaminan/garansi atau segala bentuk penjaminan dari bank umum bersangkutan. Pasal 17

Dispensasi Penerbitan Jaminan/Garansi Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar • KPA menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. • Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan surat dispensasi dengan ketentuan: ü Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat Bank Umum yang dapat menerbitkan jaminan/garansi bank; dan ü Bank Umum penerbit jaminan/garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan. Pasal 18

Penyelesaian UP

Penyelesaian GUP/TUP KPPN Pengajuan SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil paling lambat tanggal 6 Januari 2017 Penerbitan SP 2 D-PTUP/GUP Nihil diberi tanggal 31 Desember 2016 dan dilakukan atas beban Rekening Pengesahan TUP/GUP Nihil. Penerbitan SP 2 DPTUP/GUP Nihil paling lambat tanggal 10 Januari 2017 KPPN mencetak Kartu Pengawasan DIPA dan UP/TUP Pasal 19 sd 21

Penyetoran Sisa Dana UP/TUP 1 2 Bendahara Pengeluaran Salinan Bukti Setor Kas Negara 3 Dapat mencocokan data sebelum melaksanakan penyetoran KPPN Pasal 22

Tindak Lanjut atas UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan oleh Satker 1. Apabila terdapat UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan di 2016 namun tahun anggaran 2017 Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA, Kepala KPPN agar menyampaikan surat teguran secepatnya kepada KPA terkait, ditembuskan : § Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga terkait § Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI setempat dan § Direktur Jenderal Perbendaharaan. 2. Pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya tidak dapat diberikan sampai sisa dana UP/TUP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara. Pasal 22

Penatausahaan atas Penyelesaian UP di KPPN Seksi Bank Seksi PD/PDMS Pencocokan Salinan Bukti Setor Penyampaian salinan bukti setor yang telah dicocokkan Seksi Vera/Veraki Pasal 23

Penyelesaian UP oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga (KPPN Jakarta) ü Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri/Atase Teknis Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan SPTB sebagai pengganti kuitansi/bukti pembayaran ke Kementerian Luar Negeri melalui faksimile. ü Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Negara/ Lembaga menyampaikan SPMGUP Nihil No. Uraian Pengajuan ke KPPN Penerbitan oleh KPPN 1 SPM GU NIhil 6 Januari 2016 Diberi tgl 31 Des 16 10 Januari 2016 Diberi tgl 31 Des 2016 ü Apabila tidak/belum menyetorkan sisa dana UP ke Kas Negara sampai dengan tanggal 30 Desember 2016, sisa dana UP diperhitungkan pada pengajuan SPM-UP tahun anggaran 2017. Pasal 24

Pengeluaran Negara atas Beban BA BUN

Pengeluaran Negara atas Beban BA BUN Beban Tahun Anggaran 2016 Beban Tahun dibayarkan Anggaran 2017 Beban Tahun diproses Anggaran 2016 Tahun disahkan • Pembayaran Pokok, Bunga, Anggaran 2016 Tahun dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri/Luar • Belanja Dana Alokasi Anggaran 2017 Negeri; Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); • Belanja Subsidi/Public Service Obligation (PSO); • Belanja Hibah dan Kewajiban Lainnya atas Hibah Luar Negeri; • Pengesahan atas SPM untuk transaksi BM-DTP • Belanja Pensiun; • Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam/Luar Negeri; • Pengesahan atas SPM untuk transaksi P-DTP • dst…. Pasal 29 ayat (1)

Perencanaan Kas

Perencanaan Kas a. KPA menyampaikan RPD Harian untuk setiap SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar sesuai PMK nomor 277/PMK. 05/2014 dengan batas waktu; No. Pengajuan SPM Penyampaian RPD 1 1 sd. 6 Des 2016 Disampaikan sesuai norma waktu 2 7 sd 23 Des 2016 Paling lambat 30 Nov 2016 dan dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM b. Pemutakhiran RPD Harian dapat dilakukan apabila terdapat : Ø Perubahan nilai SPM; dan/atau Perubahan waktu penyampaian SPM. c. KPPN dapat menerima SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar, tanpa RPD Harian d. KPPN menerbitkan SP 2 D atas SPM tanpa RPD Harian : Ø paling cepat 2 hari kerja setelah SPM diterima dan Ø paling lambat hari terakhir batas waktu penerbitan SP 2 D sesuai dengan jenis SPM-nya. e. KPPN merekapitulasi pengajuan SPM tanpa RPD Harian, disampaikan setiap hari ke Dit. PKN c. q. Subdit Optimalisasi Kas melalui email renkas. ditpkn@gmail. com. f. Perhitungan deviasi RPD Harian bulan Desember 2016 : • Total rencana = jumlah pengajuan SPM dengan RPD Harian ditambah jumlah pengajuan SPM tanpa RPD Harian. • Total realisasi = total realisasi SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besa Pasal 36

Ketentuan Lain-Lain • KPPN diwajibkan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja antara lain KBI setempat, Bank/Pos Persepsi, Bank Operasional, dan instansi terkait. • Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. • Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea dan Cukai dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi. Pasal 37

Ketentuan Penutup • Dalam hal terjadi permasalahan terkait aplikasi dan jaringan SPAN, Dirjen Perbendaharaan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka efektivitas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2016 • Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini, dapat ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau Surat Dirjen Perbendaharaan. Pasal 38 dan 39

TABEL BATAS WAKTU PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

Batas Akhir Waktu Pengajuan SPM dan Penyelesaian SP 2 D No. Jenis SPM Batas Akhir Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 7) Batas Akhir Penerbitan SP 2 D (Pasal 11) 1. SPM-UP/TUP/GUP 7 Des 2016 13 Des 2016 (UP/TUP) 15 Des 2016 (GUP) 2. SPM-LS Kontraktual (BAPP s. d 30 Sept 2016) 11 Nov 2016 21 Nov 2016 3. SPM-LS Kontraktual (BAPP tanggal 1 s. d 31 Okt 2016) 30 Nov 2016 7 Des 2016 4. SPM-LS Kontraktual (BAPP tanggal 1 s. d 30 Nov 2016) 16 Des 2016 28 Des 2016 5. SPM-LS Kontraktual (BAPP tanggal 1 s. d 31 Des 2016) termasuk SPM-LS atas data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah 2 Des 2016 yang ditagihkan secara nonkontraktual 23 Des 2016 28 Des 2016 6. SPM-LS Non Kontraktual 19 Des 2016 28 Des 2016 7. SPM-KP/KPBB/KB/KC/IB 16 Des 2016 28 Des 2016 8. SPM-PP 23 Des 2016 28 Des 2016 9. Surat ralat retur/SPPK 27 Des 2016 29 Des 2016 10. Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/ atau data supplier atas SPM yg ditolak KPPN 28 Des 2016 29 Des 2016 Pasal 7 ayat (7) sd (4) dan Pasal 11

Pengesahan SP 3 BLU Triwulan IV, SP 2 HL/SP 4 HL dan MPHL-BJS No. Uraian SP 3 B BLU Triwulan IV 1 3 10 Januari 2017 6 Januari 2017 SPHL/SP 3 HL MPHL-BJS Persetujuan MPHL-BJS Penerbitan oleh KPPN 6 Januari 2017 SP 2 B BLU SP 2 HL/SP 4 HL 2 Pengajuan ke KPPN 10 Januari 2017 6 Januari 2017 10 Januari 2017 Pasal 26 sd 28

Batas Waktu Pengajuan SPM dan Penerbitan SP 2 D Beban DIPA BA BUN No. Jenis SPM Batas Akhir Pengajuan SPM Batas Akhir Penerbitan SP 2 D 1. SPM-LS atas beban DIPA BA BUN TA 2016 yang dapat dibayarkan s. d akhir TA 2016 30 Desember 2016 Pukul 15. 00 30 Desember 2016 Diberi tanggal 30 Des 2016 2. SPM-LS DAU dan DAK bulan Januari 2016 diberi tanggal 2 Januari 2017 23 Desember 2016 30 Desember 2016 diberi tanggal 2 Jan 2017 3. SPM-LS Belanja Pensiun bulan Januari 2016 diberi tanggal 2 Januari 2017 23 Desember 2016 30 Desember 2016 diberi tanggal 2 Jan 2017 4. SPM-LS Pembayaran Utang Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2017 30 Desember 2016 2 Januari 2017 5. SPM-LS Pembayaran Utang Luar Negeri: a. Tanggal valuta 2 Jan 2016 b. Tanggal valuta 3 Jan 2016 c. Tanggal valuta 4 Jan 2016 d. Tanggal valuta 5 Jan 2016 6. SPM-Pengesahan BM-DTP dan P-DTP diberi tanggal 31 desember 2016 a. b. c. d. 23 Des 2016 29 Des 2016 30 Des 2016 11 Jan 2017 a. 29 Des 2016 b. 29 Des 2016 c. 2 Jan 2016 d. 3 Jan 2016 2 hari kerja setelah SPM diterima Pasal 30 dan 31

Akuntansi dan Pelaporan No. Aktivitas Batas Akhir 1. Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA (upload data SAIBA ke Aplikasi erekon-lk) 13 Jan 2017 2. Penyampaian LK tingkat UAKBUN Daerah ke Kanwil 24 Jan 2017 3. Penyampaian LK tingkat UAKBUND oleh KPPN KP dan KPPN KPH ke Dit. PKN 13 Feb 2017 4. Penyampaian LK tingkat Satker ke UAPPA-W 20 Jan 2017 5. Penyampaian LK tingkat UAKKBUN-Kanwil ke Dit. PKN 13 Feb 2017 6. Penyampaian LK tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E 1 27 Jan 2017 7. Penyampaian LK tingkat UAPPA-E 1 ke UAKPA 8 Feb 2017 ** Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi, closing period data, dan penyampaian laporan keuangan selain yang ditetapkan dalam Peraturan ini Pasal 34

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Bulan Desember 2016 No. Aktivitas Batas Akhir 1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2016 17 Jan 2017 2. KPPN menyampaikan Daftar LPJ Bendahara bulan Desember 2016 kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan 20 Jan 2017 3. Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Rekapitulasi LPJ Bendahara per Bagian Anggaran tingkat Wilayah kepada Kanpus Ditjen Perbendaharaan u. p. Dit. PKN 27 Januari 2017 Pasal 35