Pedoman PBJ Sekolah melalui Dana BOS Permendikbud No

Pedoman PBJ Sekolah melalui Dana BOS ( (Permendikbud No. 3/2019) Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Agenda Pembahasan 1 Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah § § 2 3 4 Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa i. e. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dengan kekosogan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum membawa ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah. Pedoman PBJ Sekolah (Permendikbud No. 3/2019) § § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah. Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana. Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah. Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah). Tata cara dan proses pelaksanaan. Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS Pengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.

Tata Kelola Dana Transfer adalah Kunci 32% Anggaran K/L APBN 2019 488 Anggaran Pendidikan* * Anggran Pendidikan ~20% dari total RAPBN 2019 2 3 Melihat proporsi dana transfer 64% anggaran pendidikan, penguatan tata kelola keuangan dana transfer daerah merupakan inisiatif penting 4% Rp 1 Tr 64% Dana Transfer Daerah § Dana BOS § Tunjangan Profesi Guru § Dana Alokasi Khusus Fisik, dll. 4

Tetapi, Laporan BOS Online Tidak Optimal 1 2 3 4 Persentase (%) Laporan Penggunaan Dana BOS Rata-rata laporan online penggunaan dana BOS hanya mencapai 40%-60% untuk APBN 2014 -2018 59% 35% 40% 2014 2015 Lapor online Tidak Lapor Online 2016 40% 39% 2017 2018 Sumber: bos. kemdikbud. go. id 5

Terlebih, PBJ Sektor Pendidikan Rawan 1 2 3 4 Kasus Korupsi 2017 241 335 Kasus tidak terkait PBJ Kasus PBJ Lembaga Terlibat Korupsi di Sektor Pendidikan (20062015) Lima (5) Sektor Terbesar Korupsi PBJ 2017 Transportasi 46 Anggaran Desa 27 Pendidikan 25 Pemerintahan Kesehatan Sumber: Laporan KPK RI Tahun 2017 214 20 18 93 Dinas Pendidikan Sekolah 6

Pedoman sebagai Penyelesaian Regulasi 1 2 3 4 Persoalan regulasi seringkali menjadi akar pelanggaran dalam pengelolaan dana BOS Perlu dibuatkan Pedoman PBJ Sekolah yang sesuai dengan organisasi sekolah, sehingga sekolah tidak diperiksa dengan Perpres PBJ Pemerintah (ie. Perpres 16/2018) Sumber: berbagai media

Kebijakan LKPP atas PBJ Sekolah 1 2 3 1) Pengadaan barang/jasa sekolah tidak bisa menggunakan ketentuan dalam Perpres 16 Tahun 2018 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat pedoman pengadaan barang/jasa sekolah 4

Keterlibatan LKPP dan Kemendagri 1 2 3 Dalam pembahasan pedoman pengadaan barang/jasa sekolah, Kemendikbud melibatkan LKPP dan Kemendagri untuk pastikan singkronisasi norma peraturan 4

Agenda Pembahasan 1 Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah § § 2 3 4 Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa i. e. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dengan kekosogan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum membawa ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah. Pedoman PBJ Sekolah (Permendikbud No. 3/2019) § § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah. Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana. Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah. Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah). Tata cara dan proses pelaksanaan. Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS Pengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.

Tujuan dan Prinsip PBJ Sekolah 1 2 3 Enam (6) Tujuan PBJ Sekolah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Permendikbud No. 3/2019) 1) Mendorong transparansi dengan penyediaan dan keterbukaan informasi atas rincian transaksi belanja 2) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi pelaku dan penanggung jawab 3) Memperbaiki kualitas PBJ sekolah 4) Meningkatkan pertanggungjawaban belanja 5) Mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan 6) Mempermudah dan menyederhanakan kewajiban pelaporan oleh sekolah 4

Para Pihak Pelaksana PBJ Sekolah 1 2 3 4 Sekolah Kepala Sekolah 1) menetapkan tim pembantu PBJ Sekolah 2) menetapkan spesifikasi teknis 3) membuat harga perkiraan untuk PBJ Sekolah 4) melakukan negosiasi teknis 5) memilih dan menetapkan Penyedia 6) mengadakan kontrak/ perjanjian 7) melaksanakan pembelian langsung 8) Menyetujui/menolak permohonan pengalihan kewenangan Dua (2) Pihak Pelaksana Bendahara Sekolah 1) melaksanakan pembelian langsung; 2) melaksanakan serah terima hasil pengadaan; 3) melakukan pembayaran kepada Penyedia; dan 4) mengalihkan dengan persetujuan kepala Sekolah, baik seluruh maupun sebagian kewenangan. Tenaga Administrasi & Guru Menerima sebagian/seluruh kewenangan yang dilimpahkan dari bendahara dana BOS Penyedia 1) mengajukan penawaran PBJ Sekolah; 2) melakukan pendaftaran; 3) menyetujui atau menolak pembelian dan/atau negosiasi; 4) memonitor status perkembangan kemajuan pelaksanaan PBJ Sekolah; dan 5) menyerahkan hasil PBJ Sekolah.

Tahapan PBJ Sekolah Persiapan Spesifikasi Teknis Kepala Sekolah menetapkan spesifikasi teknis untuk nilai pengadaan lebih dari Rp 10 juta Harga Perkiraan Kepala Sekolah menetapkan harga perkiraan untuk nilai pengadaan lebih dari Rp 10 juta. 1 Pemilihan Ketentuan Penyedia 1. diutamakan mikro/kecil dan 2. Memiliki NPWP Tata Cara Pemilihan § Pengadaan <= Rp 50 juta Pembelian langsung untuk nilai pengadaan paling banyak Rp 50 juta. § Pengadaan > Rp 50 juta <= Rp 200 juta o Kepala sekolah mengundang dua (2) calon o Kepala sekolah melakukan pemilihan/negosiasi o Kepala sekolah menetapkan penyedia. o Kepala sekolah menandatangani SPK. § Pengadaan > Rp 200 juta dilaksanakan melalui UKPBJ setempat. 2 3 4 Serah-Terima § Pengajuan tertulis dari Penyedia untuk penyerahan PBJ § Bendahara BOS memerikasa atas hasil PBJ. § Bendaran BOS menandatangani BAST (jika hasil pemeriksanaan sesuai). § Bendahara menyerahkan hasil PBJ kepada Kepala Sekolah. Keterangan: o Bendahara meminta penyedia melakukan perbaikan jika hasil pemeriksanaan tidak sesuai. o Denda keterlambatan adalah 1/1, 000 (satu permil) per hari.

Kelengkapan Dokumen Keperluan Dokumen 1 2 Nilai Pengadaan <= Rp 10 jt > Rp 10 jt <= Rp 50 jt > Rp 50 jt <= Rp 200 jt > Rp 200 jt NPWP √ √ Spesifkasi teknis - √ √ √ Harga perkiraan - √ √ √ Faktur/ bukti pembelian √ Kuitansi pembayaran - Surat Perintah Kerja (SPK) Berita Acara Serah Terima 3 √ √ 1) 2) - - √ √ √ Keterangan: 1) BAST bisa dirangkap dengan faktur/bukti pembelian; 2) Tidak wajib terdapat dokumen tersebut, namun bisa menjadi pelengkap atas dokumen yang wajib; 3) Proses pemilihan dilakukan oleh UKPBJ setempat; selain itu, sekolah perlu berkontrak dengan pemenang yang ditetapkan oleh UKPBJ 3) 4

Agenda Pembahasan 1 Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah § § 2 3 4 Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa i. e. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dengan kekosogan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum membawa ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah. Pedoman PBJ Sekolah (Permendikbud No. 3/2019) § § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah. Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana. Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah. Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah). Tata cara dan proses pelaksanaan. Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS Pengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.

Tiga (3) Prinsip Pengadaan Daring (SIPLah) 1 2 3 Kewenangan Pelaksanaan Dalam hal PBJ Sekolah dilaksanakan secara daring, maka dilakukan melalui sistem PBJ Sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud No. 3 Tahun 2019) TIGA (3) PRINSIP Ketentuan Tata Kelola Ketentuan atas tata cara pelaksanaan, termasuk kelengkapan dokumen, sama seperti ketentuan pengadaan secara luring. Pengadaan daring hanya model elektronifikasi proses pelaksanaan saja. (Permendikbud No. 3 Tahun 2019) Penyediaan Layanan Dalam pelaksanaan pengadaan secara daring, penyediaan layanan dilakukan melalui emarket place yang dipilih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 4

SIPLah untuk Pengadaan Lebih Efisien Sebelum Setelah Harga 3 max range harga lebar Komoditas X 2 4 ilustrasi max min 1 terkonsentrasi di harga yang lebih rendah min Komoditas X SIPLah mendorong pengadaan lebih transparan serta membuka peluang pelaku usaha lebih banyak sehingga transaksi dapat terkonsentrasi pada tingkat harga yang lebih rendah

Antara Pengadaan Manual dan SIPLah § Referensi daftar penyedia terbatas pada toko langganan sekolah Opsi pemilihan terbatas Keterbatasan pemilihan menjadikan harga berada di range tinggi - rendah Dokumentasi dilakukan secara manual oleh masing-masing sekolah Transparansi belum optimal dengan keterbatasan ketersediaan informasi transaksi sekolah 2 3 SIPLah MANUAL § 1 PENYEDIA HARGA dapat akses penyedia sekolah lain sehingga opsi lebih luas tingkat harga cenderung lebih rendah (secara keseluruhan) DOKUMENTASI dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi TRANSPARANSI lebih transparan dengan ketersediaan bank data 4

Tata Cara: Pendaftaran Penyedia (1/2) 2 email konfirmasi Penyedia 1 1 Penyedia registrasi di laman: a. Identitas/ data penyedia b. NPWP sebagai persyaratan dokumen c. Informasi usaha/toko KETERANGAN: Dalam hal sekolah menilai terdapat toko/penyedia potensial yang belum terdaftar dalam SIPLah, maka sekolah diharapkan dapat mengarahkan toko/penyedia potensial melakukan pendaftaran melalui laman SIPLah 2 3 4

Tata Cara: Pemilihan Penyedia (2/2) 1 2 3 4 Pembelian Langsung <= Rp 50 jt 3 BAST dan pembayaran Bendahara Sekolah 2 Konfirmasi transaksi laman SIPLah Penyedia Kepala Sekolah 1 Kepala sekolah melakukan pembelian langsung*: a. Membandingkan beberapa penyedia. b. Melakukan negosiasi c. Melakukan pembelian KETERANGAN: *) Pembelian langsung bisa dilakukan baik oleh Kepala Sekolah atau Bendahara Sekolah

Agenda Pembahasan 1 Latar Belakang Pengaturan Norma Pengadaan Sekolah § § 2 3 4 Organisasi sekolah tidak disiapkan untuk mengikuti norma sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa i. e. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018. Dengan kekosogan aturan, Auditor dan/atau Aparat Penegak Hukum membawa ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam melihat praktik pengadaan barang/jasa sekolah. Pedoman PBJ Sekolah (Permendikbud No. 3/2019) § § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah. Kewenangan/tanggung-jawab para pihak pelaksana. Tata cara pengadaan barang/jasa sekolah. Pengadaan Barang/Jasa Sekolah secara Daring (SIPLah) § § Prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa sekolah secara daring (SIPLah). Tata cara dan proses pelaksanaan. Kebijakan Pengadaan Buku melalui Dana BOS Pengadaan buku melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform SIPLah.

Dasar Hukum Penyediaan Buku UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Permen No. 8/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Sekolah Permen No. 3/2019 tentang BOS 1 2 3 4 § Buku pendidikan terdiri dari buku teks dan buku non teks § Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping § Buku teks utama wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan Kurikulum yang berlaku Satuan Pendidikan wajib memilih dan menyediakan buku teks pelajaran yang dinyatakan layak oleh Kementerian untuk digunakan dalam proses pembelajaran § Sekolah wajib menggunakan sebagian dana BOS Reguler untuk membeli buku teks utama untuk pelajaran dan panduan guru sesuai dengan kurikulum § Buku teks utama bagi peserta didik dibeli untuk memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk tiap peserta didik pada tiap mata pelajaran atau tema

SE Dirjen No. 2942/D/PB/2019 1 2 3 4 1) Prioritas penggunaan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan buku (teks atau nonteks), berkisar ~20% 2) Pembelian buku teks pendamping dan buku non-teks melalui katalog elektronik

Pembelian Buku secara Daring Teks Utama 1 2 3 Jenis Buku Teks Pendamping/ non-Teks Hak Cipta Kemendikbud Swasta Penilaian Telaah oleh Kementerian Wajib dinyatakan layak oleh Kementerian/BNSP Sifat Penyediaan Wajib Dipenuhi setelah Buku Teks Acuan Harga HET yang ditetapkan Kementerian Harga hasil negosiasi katalog elektronik Kuantitas 1 buku per 1 siswa per mapel/ tema Sesuai kebutuhan Platform Pengadaan barang/jasa sekolah secara daring melalui platform SIPLah Sekolah wajib memenuhi kebutuhan buku teks (UU No. 3/2017) dengan buku yang telah ditelaah/dinyatakan layak oleh Kementerian/BNSP (Permendikbud 8/2016). Pengadaan dilakukan secara daring melalui platform SIPLah (Permendikbud 3/2019) 4

ARSITEKTUR BISNIS SIPLah Pengguna SIPLah (Pelaku Usaha) Penjualan Barang/Jasa Identitas Anggaran Pemilik SIPLah (UKPBJ Kemendikbud) Realisasi Rp Non Tunai Pembelian Pengawasan Marketplace Pengguna SIPLah (Direktorat Teknis Kemendikbud) MITRA SIPLah (Mitra Sistem Pembayaran) Pengguna SIPLah (Sekolah) MITRA SIPLah (Mitra Sistem Pasar Daring) 15 MARET 2019 15: 41 WIB

Informasi Selanjutnya Platform SIPLah § Status saat ini: Kemendikbud sedang proses pemilihan mitra pasar daring (e-market place). § Platform SIPLah akan tersedia paling lama pada tanggal 1 juli 2019. Sekolah sudah mulai pembelian. § Sekolah diharapkan mengarahkan toko/penyedia eksisting saat ini untuk mendaftarkan ke platform SIPLah Pemesanan Buku Informasi Lain § Status Saat ini: Kemendikbud sedang proses pemilihan katalog elektronik untuk buku teks pendamping. § Pemesanan sudah bisa dilakukan pada tanggal 1 juli 2019 Kemendikbud akan mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sekolah melalui platform SIPLah

Calon Mitra SIPlah

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Bagaimana Dinas Pendidikan dapat memperoleh laporan PBJ Sekolah? § Pengembangan sistem diharapkan memperbaiki data base pengadaan sekolah, sehingga meningkatkan transparansi. § Apakah pengelola e-market mengenakan biaya administrasi? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mengembangkan dashboard yang bisa diakses oleh para pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pendidikan. place Pengelola e-market place tidak dapat mengenakan biaya administrasi dalam bentuk apapun, baik kepada sekolah dan/atau penyedia barang-jasa. Apakah harga yang ditampilkan termasuk biaya pengiriman? Iya, harga yang dibayar sekolah merupakan harga barang sampai di sekolah (sehingga masuk biaya pengiriman) Kapan sekolah melakukan pembayaran? Sekolah melakukan pembayaran setelah dilaksanakan penerimaan barang/jasa yang dilengkapi dengan BAST Kapan penyedia menerima pembayaran dari sekolah? Sekolah membayar ke rekening marketplace, marketplace mentransfer ke Penyedia barang/jasa paling lama 24 jam setelah dilakukan pembayaran oleh sekolah. Bagaimana bila sekolah tidak menemukan calon penyedia potensial dalam platform SIPLah? Dalam hal sekolah tidak menemukan calon penyedia potensial dalam platform SIPLah, sekolah membantu/ menginfokan calon penyedia yang sekolah ketahui untuk melakukan pendaftaran pada laman Marketplace. Bagaimana kaitan SIPLah dengan RKAS Apps. dan pembayaran non Tunai? SIPLah adalah bagian dari elektronifikasi dana BOS, Kemendikbud secara bertahap akan integrasi dengan RKAS Apps. dan pembayaran non-tunai.

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Bagaimana jika barang yang dibutuhkan sekolah tidak masuk dalam kategori barang yang disediakan market place yang terintegrasi dengan SIPLah? Seperti contohnya, di sekolah kami dibutuhkan mesin untuk praktek siswa STM yang tidak umum dijual di market place terutama yang bernilai hampir 200 juta? Bagaimana sistem pembayaran yang nantinya harus dilakukan oleh pihak sekolah? Apakah harga yang tercantum di e-marketplace nantinya akan termasuk pajak-pajak yang harus sekolah laporkan? Terkait pengadaan mesin seperti itu akan lebih baik jika penjual yang direkomendasikan atau bahkan sudah dipercaya oleh sekolah dibantu oleh sekolah-sekolah bersangkutan untuk mendaftarkan diri ke market place yang menjadi mitra SIPLah ini. § Pembayaran nantinya akan dilakukan sekolah setelah adanya penerimaan barang/jasa ke sekolah yang memesan. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank daerah maupun platform lainnya yang disediakan oleh market place mitra SIPLah. Dalah hal pembayaran, Kemdikbud hanya menjembatani sekolah, BPD, dan market place serta melakukan pengawasan dalam pelaporannya. § Harga yang terantum nantinya sudah all-in dengan pajak dan ongkos kirim, nantinya juga akan ada rincian jumlah PPn, maupun besaran ongkos kirim yang dibutuhkan. Mengenai pelaporannya, sekolah tetap harus melaporkannya karena termasuk dalam penggunaan dana BOS, namun disini, sekolah akan lebih dimudahkan karena semua data pajak terekam dalam sistem, sehingga sekolah tinggal cetak untuk melapor, dan dapat diakses sewaktu-waktu dengan ID sekolah.

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Bagaimana jika pengadaan yang kami butuhkan di sekolah pariwisata merupakan hal yang tidak berwujud seperti software dan lain-lain, karena yang sering kami butuhkan untuk diadakan justru aplikasi terkait pariwisata? Aplikasi memang termasuk aset tak berwujud (ATB) yang dapat juga dimunculkan untuk diadakan di market place mitra SIPLah. Akan lebih baik jika sekolah yang membutuhkan ATB seperti sekolah pariwisata ini juga membantu mendorong aplikasi-aplikasi rekomendasi dan terpercaya untuk mengajukan pendaftaran ke market place mitra SIPLah, sehingga resiko sekolah untuk tertipu oleh aplikasi yang tidak resmi dapat ditekan. Bagaimana jika perangkat sekolah (kepala Dipersilahkan mendaftar, selama dalam kepengurusannya tidak tercantum nama sekolah maupun bendahara sekolah) perangkat sekolah. mendaftarkan diri ke market place mitra SIPLah? • Berkaitan dengan penggunaan SIPLah, • Akan dikeluarkan SE mengenai kewajiban sekolah untuk menggunakan SIPLah pernyataan dari Kemdikbud bersifat dalam pengadaan barang dan jasa secara daring. mewajibkan (mandatory) atau hanya bersifat menganjurkan kepada sekolah?

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Jika toko penedia yang telah menjadi rekanan sekolah harus menggunakan SIPLah untuk berjualan, apakah nantinya tidak memperlambat? Kalau bisa belanja langsung, kenapa harus menggunakan online? Tidak akan memperlambat proses PBJ, melainkan SIPLah dapat mempercepat proses PBJ hingga laporannya, apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak SIPLah sangat membantu untuk proses PBJ yang akan dilakukan dikemudian hari. Bagaimana jika sekolah ingin melakukan perbaikan pada plafon sekolah? Apakah pembelian bahan bangunan ada dalam SIPLah? Didaerah ini masih susah untuk koneksi internet ini menjadi tanggung jawab siapa? Jika ada toko yang menjual bahan bangunan kedalam SIPLah bisa saja. Akan tetapi jika sekolah melakukan rehab dalam bentuk jasa borongan ini tidak dapat dilakukan di SIPLah Berikut keuntungan menggunakan SIPLah: 1. Transparansi proses PBJ 2. Memudahkan laporan PBJ, karena sudah online 3. Meningkatkan pertanggungjawaban belanja 4. Mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan serta penyalahgunaan wewenang Bagaimana cara untuk mengarahkan UKM Sekolah mensosialisasikan bahwa sekolah sudah wajib untuk melakukan PBJ sekitar sekolah untuk mendaftarkan diri ke secara daring, sehingga para penyedia barang/jasa wajib mendaftarkan ke platform marketplace? SIPLah agar sekolah dapat melakukan transaksi ke penyedia barang/jasa tsb. Akan diterbitkan SE Dirjen tentang kewajiban pembelanjaan sekolah secara online yang dikecualikan daerah-daerah tertentu. Saat ini, sedang dibahas syaratnya seperti masalah internet dan listrik salah satunya.

Question & Answer Pertanyaan Bagaimana dengan user login. Apakah pakai login yang sudah ada (dapodik) atau bagaimana ? u Bagaimana dengan sekolah yang memiliki akses internet yang terbatas ? Kemudian dalam penggunaan SIPLah nanti yang menggunakan sistemnya operator yang lebih paham komputer. Bukan kepala sekolah atau bendahara itu sendiri ? Jawaban user tidak membuat akun baru tapi menggunakan user password yang digunakan pada sistem dapodik yang sudah ada Iya sebagian daerah tidak stabil koneksi inet nya. Solusinya bisa numpang kantor instansi pemerintah setempat untuk koneksi inet. Terdapat daftar sekolah yang tidak diwajibkan menggunakan SIPLah. penanggungjawab akun adalah si pemilik akun meskipun yang menggunakan orang lain. Jd tidak boleh menyuruh orang lain menggunakan akun kepsek dan bendahara tanpa diawasi dengan ketat. Tetap direkomendasikan harus kepsek dan bendahara sendiri yg menggunakan sistem siplah Ada rencana ke arah sana Apakah securitynya akan menggunakan autentikasi tambahan seperti token atau sms ? Bagaimana mengatasi “orang dalam” sekolah sendiri yang SIPLah sedang dalam tahap pengembangan dan sedang berlaku sebagai vendor itu sendiri. Bagaimana cara menginventarisir kemungkinan fraud. Dalam membangun mengatasinya? sistem pencegahan fraud, kita harus tahu dulu potensi fraud yg sdh terjadi. Sehingga bisa dibangun sistem pencegahan fraud yang sebanding dengan potensi yang mungkin terjadi. Jd bukan sekedar asumsi Apakah tingkat kemahalan barang akan menjadi masalah Auditor harus diberikan sosialisasi sehingga mempunyai buat auditor? wawasan yg lebih baik dlm melakukan penilaian. Dlm sistem

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Kepala sekolah harus tetap koordinasi Koordinasi tetap dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara dalam melakukan dengan bendahara dalam merencanakan perencanaan, yang dimaksud dengan kewenangan yang sama disini adalah realisasi BOS? dalam system pengadaan sekolah terutama dalam marketplace sama-sama untuk belanja Pada e-katalog laporan yang akan SIPLah tetap mengikuti peraturan yang tertuang dalam juknis BOS, apabila dilaporkan harus semua di cetak, memang harus menyertakan hardcopy sebagai bentuk laporan, maka hardcopy sehingga meenghasilkan hardcopy yang tersebut harus di cetak. tebal dimana fungsi onlinenya? Apakah SIPLah sama seperti itu? Apakah terdapat link khusus untuk Ya, akan ada fitur khusus untuk SIPLah dalam setiap pasar daring yang telah pendaftaran penyedia barang/jasa? bekerjasama dengan SIPLah Apa bukti belanja untuk pembelian barang Untuk bukti belanja diatas 50 jt silahkan merujuk ke juknis BOS, saat ini SIPLah diatas 50 jt? baru memberlakukan maksimal transaksi hingga 50 jt

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Pencairan dana BOS tidak jarang mengalami keterlambatan, lalu bagaimana jika pembelanjaan pengadaan barang dan jasa sekolah dengan SIPLah ini juga ada keterlambatan pembayaran dari kami? Mengenai keterlambatan pencairan dana BOS, kami telah bekerjasama dengan beberapa BPD yang bersedia untuk membantu memberikan “dana talangan” bagi sekolah, dalam surat edaran (SE) yang sedang kami susun juga akan ada pengaturan lebih lanjut mengenai Dana BOS dalam bentuk cashless. Sehingga diharapkan dengan sudah online-nya proses pengadaan ini akan terwujud pencapaian mutu pendidikan di sekolah-sekolah beriringan dengan penerapan prinsip good governance. Bagi toko-toko penyedia yang bergabung dengan e-marketplace mitra SIPLah ini akan diwajibkan mengumpulkan beberapa persyaratan dan akan tercatat secara resmi, sehingga dapat terpantau. Namun tentunya akan lebih baik jika sekolah mendorong usaha-usaha kecil ataupun menengah yang telah memiliki trust dengan sekolah untuk mendaftar ke e-marketplace mitra SIPLah. Jumlah toko penyedia di e-marketplace ini kan akan banyak dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, bagaimana jika sekolah kami berbelanja di toko penyedia yang tidak kami kenal, apakah ada jaminan?

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Dikarenakan program SIPLah ini baru dapat berjalan di tahun ajaran yang ada ditengah tahun, tentu sekolah sudah membelanjakan kebutuhan pengadaan disekolah masing-masing, maka bagaimana mekanismenya? Juga bagaimana jika barang/jasa yang ingin dibelanjakan belum termasuk dalam perencanaan RKAS? SIPLah ini kan menggunakan online system, tentunya membutuhkan perangkat yang baik. Sedangkan di Kalimantan Barat khususnya Sambas masih dalam keadaan yang jauh dari cukup baik untuk mengakses internet. Bagaimana jika sekolah-sekolah seperi ini diwajibkan mengikuti program ini Juli nanti? Terlebih, sekolah-sekolah dipedalaman yang belum mampu mengkategorisasikan barang ataupun jasa yang dapat dibelanjakan secara daring ini, bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Kemdikbud? Terkait dengan pembelanjaan yang telah berjalan tidak ada masalah, penggunaan SIPLah yang baru dapat diakses pada tahun ajaran baru ini dapat digunakan untuk membelanjakan barang ataupun jasa yang belum terbeli ataupun direncanakan untuk tahun ajaran berikutnya. Terkait item yang ingin dibelanjakan namun di luar dar perencanaan yang sudah dibuat, sekolah diharuskan kembali ke pengisian secara manual. Terkait kewajiban penggunaan, sedang didiskusikan dalam penerbitan SE, yang akan lebih jelas mengatur mengenai sekolah dengan persyaratan seperti apa yang akan diwajibkan untuk melaksanakan pengadaan melalui SIPLah, juga sekolah seperti apa yang tidak diwajibkan. Penerapan SIPLah ini tentu tidak akan terwujud secara instan mengingat kondisi sekolah di seluruh daerah di Indonesia yang belum merata.

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Program SIPLah ini akankah berperan sebagai penengah atau jembatan antara kami dengan e-marketplace dan penyedia barang/jasa? SIPLah ini sendiri merupakan standarisasi sistem terkait pengelolaan dana pendidikan dalam pembelanjaan baran/jasa, nantinya akan ada 4 (empat) layanan/fitur yang dapat mempermudah sekolah, diantaranya proses registrasi (login) dengan indentitas sekolah yang telah terhubung degnan Dapodik, pelaporan penggunaan anggaran serta realisasinya yang berkaitan dengan RKAS, dan membantu fungsi pengawasan Kemendikbud kepada pencapaian peningkatan mutu pendidikan. Melalui SIPLah ini Kemendikbud justru berusaha untuk mengutamakan peran sekolah dalam mendorong toko-toko penyedia sekitar sekolah untuk mendaftar dengan proses pendaftaran ke e-marketplace yang akan dikemas dengan tidak mempersulit mereka. Telah didiskusikan pula dengan para calon e-marketplace calon mitra SIPLah bahwa tidak diperbolehkan adanya iklan atau sistem yang merekayasa toko-toko besar untuk muncul sebagai “top search” di laman emarketplace, dengan begitu diharapkan penyedia usaha kecil, menegngah, mapun besar dapat bersaing secara fair. Tentunya, toko penyedia di sekitar sekolah di daerah dapat berpeluang lebih besar untuk dipilih karena telah memiliki trust dengan sekolah. SIPLah ini tentunya akan melibatkan toko penyedia mulai dari usaha menengah, kecil, maupun perusahaan besar di Indonesia. Untuk hal tersebut, tentunya akan berpotensi menimbulkan monopoli pasar bagi penyedia yang cenderung sudah besar dan dikenal, apakah Kemendikbud telah mengantisipasi potensi dampak hal tersebut yang akan mematikan usaha kecil di sekitar sekolah-sekolah di daerah?

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Dalam pembelanjaan tentunya akan dibutuhkan SPJ yang harus ditandatangani oleh pihak ketiga (toko penyedia), bagaimana dengan hal tersebut? Pelaporan secara fisik memang tetap harus dilakukan sekolah, terkait dengan penandatanganan SPJ, pihak ketiga nantinya akan mencetak dan mengirimkan SPJ yang telah ditandatangani ke sekolah. Namun terkait pedoman teknis penggunaan SIPLah ini sedang kami susun dan akan diberitahukan lebih lanjut jika sudah selesai. Beberapa waktu yang lalu sebelum Para toko penyedia nantinya akan terikat dengan punishment berupa sanksi, mengetahui adanya SIPLah oleh denda, ataupun kontrak yang dapat mengikat komitmen mereka. Kemendikbud ini, sekolah kami melakukan pembelanjaan buku dengan salah satu emarketplace terkait buku. Namun setelah kami melakukan pembayaran, buku yang dipesan tidak kunjung datang dan secara tiba-tiba toko penyedia melakukan pembatalan pesanan. Bagaimana jika hal seperti ini kembali terjadi dalam penerapan SIPLah?

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Terkait pelaporan pengelolaan dana BOS ini kan melibatkan BPK, Dinas setempat, dan satuan kerja (satker) lainnya. Akankah Kemendikbud melakukan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut? Hal tersebut dikarenakan masing-masing instansi tak jarang meminta laporan secara tergesa-gesa, sedangkan sekolah di daerah mayoritas memiliki SDM dengan kualitas yang tidak merata. Dalam Dinas pendidikan kami terdapat sistem informasi yang serupa dengan RKAS, apakah dimungkinkan jika SI kami yang telah ada berintegrasi dengan SIPLah ini? Kemendikbud akan bekerjasama dengan satker dan aparat penegak hukum (APH) terkait agar tidak mempersulit sekolah. Nantinya Kemdikbud akan memberikan ID dan password, sehingga pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaporan hanya perlu mengakses data-data yang dibutuhkan karena semua dapat diakses secara online. Namun tentunya satker dan APH tersebut harus mengikuti ketentuan dan pedoman yang dibuat oleh Kemdikbud. Kedepannya kami kemendikbud akan mengintegrasikan layanan elektronik yang kami miliki dengan dasar hukum SPBE dinamakan e-pendidikan, yang akan kembali ditinjau untuk menyatukan layanan-layanan online serupa dengan instansi lain.

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Belanja yang paling besar jumlahnya adalah buku dan komputer tetapi masih dibawah 50 juta rupiah, bagaimana ketentuannya terkait kelengkapan dokumen dari perbelanjaan tersebut? Bagaimana mekanisme pembayaran yang terdapat dalam SIPLah, melihat sekolah selalu telat dalam penerimaan dana BOS? (Dana BOS triwulan 1 diterima pada triwulan II) Untuk pembelanjaan dengan range harga > Rp 10 jt <= Rp 50 jt tetap mengikuti ketentuan yang tertuang dalam juklak BOS, yaitu melampirkan NPWP, Spesifikasi Teknis, Harga perkiraan, Kuitansi Pembayaran, dan Berita Acara serah terima. Semua realisasi yang dilakukan menggunakan SIPLah tetap mengiktui peraturan yang tertuang dalam juklak BOS. Berdasarkan juklak BOS, dijelaskan bahwa pembayaran dapat dilakukan apabila barang/jasa sudah diterima oleh pihak sekolah beserta BAST nya. SIPLah memberlakukan pembayaran dengan metode non tunai yang nantinya pembayaran akan dilakukan oleh BPD dengan bekerjasama dengan CMS (Cash Management System). Kemudian akan diteruskan kepada penyedia barang/jasa dalam kurun waktu maksimal 24 jam setelah barang diterima oleh sekolah.

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Terkadang sekolah pada saat melaksanakan rapat yang bersifat mendadak, memerlukan konsumsi yang cepat dalam pembeliannya. Melihat kebutuhan tersebut apakah dapat dilakukan menggunakan SIPLah? Pembelanjaan tersebut dapat dilakukan apabila terdapat penyedia barang/jasa tersebut yang terdaftar dalam SIPLah dengan letak tidak jauh dari sekolah. Apabila tidak terdapat penyedia yang menyediakan barang/jasa dalam SIPLah sesuai dengan kebutuhan sekolah, maka sekolah dapat melakukan dua acara, yaitu: 1. Sekolah mengajak penyedia barang/jasa yang terdekat dengan sekolah untuk bergabung atau mendaftarkan usahanya kedalam SIPLah. (sebagai solusi jangka panjang) 2. Apabila memang tidak terdapat penyedia barang/jasa dalam SIPLah yang letaknya berdekatan dengan sekolah maka sekolah dapat melakukan realisasinya dengan cara luring. Apakah terdapat batasan harga untuk Batasan harga untuk melakukan belanja barang/jasa dalam SIPLah saat ini berbelanja dalam SIPLah? Apakah belanja adalah berkisar <= Rp 50 jt. Artinya sekolah dapat melakukan perbelanjaan dalam SIPLah bisa dilakukan apabila SIPLah dengan harga dibawah 10 jt. harga barang/jasa dibawah 10 jt? Sekolah kadang merasa kesulitan untuk SIPLAh akan memberikan fitur pajak dalam pasar daring dalam setiap transaksi membedakan penyedia barang/jasa yang memang memerlukan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wajib pajak/belum. Bagaimana solusinya? sekolah.

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Apakah perbedaan SIPLah marketplace pada umumnya? dengan Yang membedakan SIPLah dengan pasar daring pada umumnya adalah terdapatnya fitur pajak dan memberlakukan pembayaran kepada penyedia setelah barang diterima dengan baik oleh sekolah. Harga barang/jasa yang tersedia Saat ini SIPLah belum terdapat fitur untuk membandingkan harga antar pasar diberbagai pasar daring pasti akan sangat daring, namun perbandingan harga dan penyedia barang dapat dilakukan dalam beragam, bagaimana cara satu pasar daring. membandingkannya untuk mendapatkan harga yang paling sesuai? Apabila barang/jasa yang sudah dibeli Sekolah dapat mengalihkan perbelanjaan yang ditolak penyedia yang kehabisan oleh sekolah ditolak oleh penyedia stok barangnya kepada penyedia yang lain. barang/jasa dengan alasan kehabisan stok, bisakah sekolah mengalihkan pembelanjaan tersebut kepada penyedia lain?

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Apakah aplikasi ini dibuat sendiri karena Tidak, SIPLah ini bukan aplikasi sendiri melainkan kerjasama dengan marketplace kalau RKAS kan dibuat sendiri? yang nantinya di marketplace ada menu tersendiri untuk SIPLah dan akan terintegrasi dengan RKAS. Untuk belanja buku , apakah sistem Iya, termasuk belanja buku. Untuk pembayaran dapat dilakukan setelah barang pembayarannya didepan atau bayar sudah diterima sekolah dengan keadaan baik dan sesuai dengan pesanan. dibelakang? Berarti kalau sudah ada SIPLah sudah Seharusnya sudah aman karena informasi untuk laporan sudah lengkap baik dari aman dari BPK ya? riwayat pencarian toko, perbandingan harga, negosiasi , bukti pembelian, pajak, dan sebagainya. Tanggung jawab pembelanjaan ini ada di Tanggung jawab pembelanjaan tetap ada di kepala sekolah dan bendahara? Untuk buku teks dimulai 1 juli dan untuk 1 juli aplikasi ini sudah dapat digunakan, jika belum siap bisa membeli secara anggaran buku ada di triwulan ketiga offline. sedangkan dimulai pengadaan buku di triwulan kedua dan bagaimana penyedia buku bagaimana karena penyedia buku sudah mepet ke sekolah terus?

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Ketika kita mau memilih barang terpacu dengan di RKAS jika ada kelebihan dana bagaimana? Apakah Kemendikbud memberikan pengumuman mengenai mitra dari SIPLah yang terdaftar? Akan diterbitkan SE Dirjen terkait penggunaan dana. Wewenang dana adalah wewenang Pemda untuk RKAS sama dengan manual. Sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Iya, nanti akan ada Surat Edaran (SE) dari Kemendikbud. Apakah saat membeli barang harganya Iya nanti harga maksimalnya akan terkunci dari harga yang sudah diiisi didalam sudah terkunci dengan RKAS yang kita RKAS. isi? Jika sudah menggunakan SIPLah tidak Tidak perlu karena sudah tercatat semuanya di dalam sistem. perlu dokumen lainnya? Untuk buku bagaimana kalau yang diterima sekolah hanya sampulnya saja seperti tahun kemarin? Dan untuk pengembalian barang ongkir ditanggung siapa? Jika barang/buku diterima sekolah tidak lengkap/cacat dapat dikembalikan ke toko. Sedangkan untuk ongkir ditanggung oleh toko karena syarat dan ketentuan belanja di marketplace dibayar setelah barang sudah sesuai dengan pesanan. Panduan detail terkait penggunaan SIPLah akan diterbitkan berupa Surat Edaran (SE).

Question & Answer Pertanyaan Jawaban Jika ada kegiatan biasanya ada konsumsi Jika toko tersebut sudah masuk kedalam SIPLah nanti akan ada invoice/bukti dan perlu adanya bukti itu bagaimana? pembelian yang dapat dijadikan bukti untuk pelaporan. Jika sekolah sudah mengisi harga di RKAS tapi harganya lebih mahal itu bagaimana? Kan kalau manual jika harganya lebih tinggi dapat diajukan untuk pengadaan selanjutnya setelah RKAS diperbaiki, kalau menggunakan SIPLah bagaimana? Akun sekolah login di marketplace bagaimana? Untuk toko di SIPLah kenapa tidak disamakan dengan e-katalog yang ada di LKPP agar tidak ada ruang untuk toko yang sudah di blacklist oleh LKPP untuk dapat mendaftar lagi di SIPLah karena pusat tidak dapat mengontrol sampai ke daerah. Biasanya sudah ada standar harga di masing-masing daerah, namun bila memang harga lebih tinggi maka dilakukan revisi pada RKAS dan pembelian dapat dilakukan pada tahun berikutnya saat dana mencukupi menggunakan SSO dari Dapodik Bisa saja seperti itu, akan tetapi biasanya yang sudah terdaftar di e-katalog LKPP merupakan toko-toko besar sedangkan SIPLah ini terfokus untuk memajukan UKM disekitar sekolah seperti toko kelontong atau toko perorangan dikhawatirkan jika hanya menggunakan toko-toko yang ada di e-katalog UKM disekitar sekolah akan mati.

Masukan/Usulan Untuk sekolah regular gampang dalam mendapatkan bukunya akan tetapi untuk kami (SLB) untuk buku sangat susah didapat. Jadi kami mengunduh dari buku umum yang dapat dipakai. Akan tetapi, buku umum ini terlalu tinggi pelajarannya untuk anak SLB dan kami sudah mencari sampai ke pusat akan tetapi masih susah juga. Sehingga kalau bisa di SIPLah sebaiknya juga ada untuk buku bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk toko yang sudah masuk ke dalam blacklist e-katalog LKPP diharapkan tidak dapat mendaftar juga di SIPLah ini. Potensi-potensi kerugian perlu didiskusikan lebih lanjut agar tidak merugikan semua pihak yang terlibat dalam penerapan SIPLah ini nantinya akan berintegrasi dengan sistem perencanaan RKAS, namun sebuah perencanaan tentu akan mengalami perubahan, seperti penambahan item yang akan dibelanjakan. Penambahan seperti ini akan membutuhkan rekomendasi dinas setempat. Diharapkan inovasi SIPLah ini tidak justru akan membingungkan perangkat sekolah maupun dinas setempat dalam berkoordinasi.

TERIMA KASIH