PEDAGANG PERANTARA I Keberadaan Pedagang Perantara a Lembaga

PEDAGANG PERANTARA • I. Keberadaan Pedagang Perantara a. Lembaga yg pengaturannya dalam KUHD b. Lembaga-lembaga yang peraturannya tersebar di luar KUHD • II. Prinsip Dasar Pedagang Perantara • III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara • IV. Macam macam Pedagang Perantara

I. Keberadaan Pedagang Perantara • Setiap kegiatan perdagangan hampir semua melibatkan pedagang perantara • Dalam perkembangannnya sampai saat ini keberadaan pedagang perantara dalam dunia perdagangan sangat penting • Pedagang perantara menjalankan usaha/perusahaan • Bursa dagang(dalam KUHD) sudah diperluas dengan bursa efek dan bursa komoditi • Pengaturan dalam KUHD Bab ke IV dan V Buku kesatu(Bursa dagang, makelar, komisioner dst)

samb • Pengaturan di luar KUHD : - UU Perbankan, - UU Perdagangan Komoditi Berjangka (No. 32/1997), -UU Pasar Modal(No. 8 /1995) Mengatur lembaga/ bursa dagang yg dikenalde. Bursa Efek, Bursa Perdagangan Komoditi, Bank.

II. Prinsip Dasar • Kegiatan didasarkan atas kontrak • Kontrak antara pihak yg menyuruh dan di suruh • Dalam Hukum Perdata tunduk pada “lastgeving”atau pemberian kuasa (Mulai 1792 KUHPerd) • Unsur Pemberian Kuasa: -Persetujuan -penyuruhan utk menyelenggarakan suatu urusan

samb) - pihak yg disuruh melakukan pekerjaan atas nama yang menyuruh. Perkembangan sekarang: -banyak variasi dari lembaga pemberian kuasa -unsur atas nama tidak lagi sepenuhnya diterap kan , tetapi -unsur penyuruhan selalu menjadi dasar kegiat an pedagang perantara.

III. Sumber Hukum Kegiatan Pedagang Perantara • 1. Hukum Kontrak –kegiatan pdg perantara didasarkan pada suatu kontrak penyuruhan • 2. Hukum Perdata , melalui pasal 1601 KUHPerdata— mengindikasikan adanya sumber 2 hukum lain/peraturan 2 lain di luar KUHPerdata , khususnya utk melakukan sementara jasa. ”…selain perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu, dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka …. .

samb • 3. KUHD Buku Kesatu, Bab Keempat dan bab Kelima, Pasal 59 sampai dengan 98. a. Bursa Dagang (59 -61) + - UU No. 8/1995 ttg Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya) untuk Bursa Efek, dan - UU No. 32/1997 ttg Perdagangan Berjangka Komoditi untuk Bursa Komoditi b. Makelar (62 -73) + UU No. 8/1995 dan UU No. 32/1997 bagi Makelar yang bergerak di perdagangan efek dan komoditi

samb c. Kasir (74 -75) + UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya. d. Komisioner (76 -85 a) + UU No. 8/1995 dan UU No. 32/1997 bagi Komisioner yang berkegiatan di Bursa Efek dan Bursa Komoditi

III (samb) e. Ekspeditur (86 -90) + KUHPer (1354 -1356 dan 1694) f. Pengangkut…(91 -98) , dihub dgn 1601 KUHPer, 346, 469, 365 dan 371 KUHD • 4. Kesimpulan : Sumber Hukum Pedagang Perantara -Di dalam KUHD -Di luar KUHD

IV. Macam-macam Pedagang Perantara • Variasi atau macam pedagang perantara ditentukan oleh bentuk atau macam kegiatan yang dilakukan pedagang perantara ybs. • Sumber Hukum atau pengaturannya dapat ditemukan – di dalam KUHD dan -- di luar KUHD • Di dalam KUHD (lihat sumber hukum) Bursadagang, makelar, kasir, komisioner, ekspeditur dan pengangkut

samb • Di luar KUHD a. l : - UU Pasar Modal, UU Perdagangan Komoditi Berjangka, Perbankan dll • Tidak diatur secara khusus dalam KUHD a. l -Pedagang Besar/Distributor/Agen Tunggal yaitu pedagang yg membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari tangan pertama/produsen secara langsung. Biasanya diberi hak pada wilayah tertentu oleh produsen. Mis. ATPM -Pedagang Menengah/Agen/Grosir, pedagang yang memperoleh barang dagangannya dari distributor/agen tunggal. Daerah /wilayah kewenangannya lebih kecil. Mis. pedagang grosir di Pasar Induk

samb - Importir , perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. - Eksportir, perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negaranya(suatu negara) ke negara lain.

1. Bursa Dagang • Definisi : Suatu tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang lain yang termasuk dalam gelanggang perdagangan atas kekuasaan Menteri Keuangan (ps 59 KUHD). • Bursa dagang Di Indonesia sekarang adalah BEJ, BES dan Bursa Berjangka Jakarta. Pengaturannya tunduk pada UU Pasar Modal dan UU Perdagangan Komoditi Berjangka. • Bentuk usaha Bursa Efek adalah Perseroan.

2. Makelar • Definisi (Ps. 62 KUHD)—Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh Presiden…. . dst. • Unsur penting dari makelar: - merupakan/menjalankan perusahaan - untuk menjalankannya harus dengan pengangkatan dari pejabat yang berwenang - sebelum melakukan kegiatan harus mengangkat sumpah lebih dahulu

samb - melakukan pekerjaan atas amanat orang lain - melakukan kontrak/pekerjaannya atas nama pemberi amanat - mendapat upah/provisi atas pekerjaannya Dalam perkembangan sekarang : - Tidak seperti apa yang ada dalam KUHD - Makelar harus mendapat ijin usaha dari Bapepam kalau akan berkegiatan di Bursa Efek (lihat UU Pasar Modal dan PP 45/1995) - Sebagai perusahaan, harus memiliki sekurangnya 1 org. Direktur dan 1 org Karyawan yg memiliki ijin perorangan (PP 45/1995)

samb • Hubungan Hukum antara makelar dgn pemberi amanatnya : - Kontrak penyuruhan dengan - Pemberian kuasa biasa (perhatikan unsur atas amanat dan atas nama dalam pasal 62 KUHD)

3. Kasir (Ps. 74 -75) • Definisi : Kasir adalah seorang yang, dengan menerima upahan atau provisi tertentu, dipercayai dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran-pembayaran. • Perkembangan Sekarang : yang dimaksud dengan kasir fungsinya dilakukan oleh Bank sebagai suatu lembaga keuangan /perusahaan yang mewakili nasabahnya dalam : - melakukan pembayaran kepada pihak ke III

samb - menerima uang dari pihak ke III - menyimpankan uang. • Pasal 229 a. bis KUHD : “Dengan bankir, tersebut dalam bagian-bagian yang lalu dari bab ini, , yang disamakannya ialah setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain. ” • Organisasi dan tata kerja Bank diatur dalam UU Perbankan

samb • Hubungan Hukum Bank (kasir) dengan nasabahnya : -diatur dengan perjanjian antara mereka • Kapan Bank tidak lagi merupakan kasir spt yang dimaksudkan dalam KUHD? - apabila kegiatan usahanya tidak lagi merupakan pedagang perantara , misalnya sebagai kreditur atau penjamin (tunduk pada bentuk perjanjian yang lain)

4. Komisioner (Psl 76 -85 a) • Definisi : komisioner adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dan dengan menerima upahan atau provisi tertentu.

samb • Persamaan dgn Pemb Kuasa biasa : - pekerjaannya atas suruhan/amanat orang lain • Perbedaan dgn Pemb Kuasa biasa : - dalam proses pelaksanaan amanatnya, dijalankan atas namanya sendiri. Dalam hal ini perbedaan timbul dalam hubungan hukumnya. (Lihat gambar) • Apabila kontrak dgn pihak ke III dilakukan atas nama pemberi amanat: - berlaku pemb. kuasa biasa

samb • Pasal 77 KUHD : Komisioner tdk perlu menyebutkan kepada pihak ke III atas tanggungan siapa tindakan yang dilakukannya. (ayat 2) : ia secara langsung terikat pd pihak III tersebut dalamperikatan yg dibuatnya, • Pasal 78 KUHD : pihak pemberi amanat tdk mempunyai hak menuntut kpd pihak ke III tsb, demikian juga sebaliknya.

5. Ekspeditur(Ps 86 -90) • Definisi : orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan dan lainnya melalui daratan dan perairan. • Orang yang disuruh ----pengangkut Perjanjian Eksp-Pengangkut=Perj Pengangktn • Orang yang menyuruh ----pemilik barang

samb Perj antara pemilik-eksp =perj, pengiriman brg • Hubungan hukum : a. apabila pengirim barang dalam menutup perjanjian pengangkutan mengatas namakan pemilik barang, berlaku perjanjian kuasa biasa; b. apabila dalam menutup perjanjian pengirim mengatasnamakan dirinya sendiri, berlaku perjanjian komisi.

samb • Kewajiban pengirim barang dalam melakukan tugasnya : 1. Menyimpan barang sebelum diserahkan pada pengangkut (berlaku 1694 KUHPer) 2. Melakukan segala pengurusan berkaitan dengan pengiriman barang (berlaku kttn zaakwarneming pasal 1354 -1364 KUHPer) 3. Membuat catatan ttg barang 2 yg diamanatkan kepadanya (ps 86 alinea kedua)

samb • Pasal 87 dan 88 merupakan ketentuan pelengkap yang dapat disimpangi apabila ada kesepakatan para pihak—dasarnya adalah karena antara pemilik barang dengan pengirim berlaku hukum kontrak; • Apabila tidak diperjanjikan sebelumnya, berlaku ketentuan pasal 87 dan 88 KUHD, ekspeditur harus menjamin bahwa pengiriman barang dilakukan dengan rapih, cepat dan aman , termasuk menanggung kerusakan

6. Pengangkut …(Ps 91 -98) • Definisi : Orang yang menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat lain • Termasuk dalam perjanjian melakykan sementara jasa dalam pasal 1601 KUHPer • Perjanjian yang juga tunduk pada hukum kontrak (antara pengirim dengan pengangkut) • Merupakan perjanjian timbal balik antara pengirim dengan pengangkut

samb • Apabila dilakukan dengan pengangkutan laut, berlaku ketentuan tentang penitipan barang (pasal 346 dan 469 KUHD) • Berlaku pula ketentuan pemberian kuasa dalam pengangkutan laut (ps 365 da 371 KUHD)