PBJ MENYAPA SERIES 9 TATA CARA PENGADAAN BARANG

PBJ MENYAPA SERIES 9 TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SELASA, 9 MARET 2021

DASAR HUKUM 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021) 2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 3. Untuk Pekerjaan Jasa Konstruksi menggunakan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia • Aturan tekait lainnya : - Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 - SE Menteri PUPR No. 22 Tahun 2020

Metode Pemilihan Penyedia PERPRES 12/2021

E-Purchasing • E-Purchasing pada e-Katalog (Nasional, Sektoral dan Lokal) • Tidak ada di e-Katalog, nilai sampai dengan 50 juta menggunakan Mbizmarket • Tidak ada di e-Katalog, nilai 50 -200 juta : Pengadaan Langsung Secara Elektronik menggunakan SPSE; • 200 juta ke atas : Tender (Barang, Jasa Kontruksi, Jasa lainnya) • 100 juta ke atas : Seleksi (Jasa Konsultansi)

E-Purchasing

Tahapan Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Menginput dan mengumumkan RUP Menyiapkan KAK/ Spesifikasi Teknis, HPS, Gambar dan Rancangan Kontrak Membuat Paket di SPSE PPK melaksanakan Kaji Ulang Bersama Pokja dan menandatangani BA Mengirimkan Permohonan Pemilihan ke Biro PBJ

Menyiapkan KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak (1) • Memastikan bahwa Spesifikasi/KAK pada saat penyusunan anggaran belanja atau perencanaan Pengadaan Barang/Jasa masih sesuai dengan kebutuhan barang/jasa dan ketersedian anggaran belanja sesuai hasil persetujuan. • Reviu meliputi: kuantitas, kualitas, waktu akan digunakan/dimanfaatkan, dan ketersediaan di pasar • PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK • PPK menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK yang telah disetujui oleh PA/KPA berdasarkan hasil reviu

Menyiapkan KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak (2) • Tujuan: a. b. c. untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. • Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) • Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja. • PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir: • penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau • penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Menyiapkan KAK, Spesifikasi Teknis, HPS, Rancangan Kontrak (3) • Tujuan: sebagai pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyusun penawaran. • Meliputi antara lain: • • • Jenis Kontrak, Bentuk Kontrak, Naskah Perjanjian, Uang Muka, Jaminan Pengadaan, Sertifikat Garansi, Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor, Penyesuaian Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

Membuat paket di SPSE (1)

Membuat paket di SPSE (2) • Pilih paket RUP

Membuat paket di SPSE (3) klik selanjutnya untuk membuat dokumen persiapan • Melengkapi informasi paket RUP

Membuat paket di SPSE (4) Lengkapi Informasi Persiapan Pengadaan klik selanjutnya untuk membuat dokumen persiapan

Membuat paket di SPSE (4) Lengkapi Informasi Persiapan Pengadaan : 1. Input HPS 2. Upload KAK/Spesifik asi Teknis 3. Upload Rancangan Kontrak 4. Pilih UKPBJ klik selanjutnya untuk membuat dokumen persiapan

Membuat paket di SPSE (4) Kirim Persiapan Pengadaan Ke UKPBJ

Mengirimkan permohonan pemilihan ke Biro PBJ • • PPK mengajukan permohonan pemilihan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dengan melampirkan: 1. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK; 2. Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis 3. Dokumen Anggaran Belanja (RKA/DPA yang telah ditetapkan); 4. ID paket RUP; dan 5. Rencana waktu penggunaan barang/jasa. PPK membuat Paket dalam SPSE dan menginput/mengupload: 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 2. Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis 3. Gambar/DED

Kaji Ulang oleh Pokja dan Ttd BA Hasil Kaji Ulang Reviu Dokumen oleh Pokja meliputi : (perlem lkpp No. 9 tahun 2018) a. Spesifikasi Teknis/KAK dan gambar (jika diperlukan), memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan c. Rancangan kontrak, memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan d. Dokumen Anggaran Belanja (DIPA/DPA atau RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan), memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup. e. ID paket RUP, memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam Si. RUP. f. Waktu penggunaan barang/jasa, memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa g. Analisis Pasar, Pokja Pemilihan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil Reviu dituangkan dalam BA Hasil yang ditandatangain oleh Pokja dan PPK

Proses Pemilihan Penyedia dan Tanda Tangan Kontrak Pengumuman Pemilihan Penjelasan Pekerjaan Pemasukan Penawaran Masa Sanggah Penetapan dan Pengumuman Pemenang Evaluasi Penerbitan SPPBJ dan Input SPSE Tanda Tangan Kontrak, Input dan Upload Dokumen Kontrak Rapat Persiapan Penunjukan

Proses pemilihan penyedia • Pengumuman Pemilihan - Dilaksanakan secara online melalui aplikasi spse jabar (www. lpse. jabarprov. go. id) - Pelaksanaan oleh pokja pemilihan setelah semua kelengkapan persyaratan tender dipenuhi (KAK, BOQ, gbr, spek, dsb) serta reviu bersama PPK

Proses pemilihan penyedia • Pengumuman Pemilihan Jadwal pemilihan disusun berdasarkan perlem No. 9 tahun 2018

Proses pemilihan penyedia • Penjelasan pekerjaan - Yang terlibat Dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi. - Pokja pemilihan, peserta tender dan PPK. Apabila diperlukan dpt didampingi Tenaga Ahli - Paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi/pengumuman tender (pasca)

Proses pemilihan penyedia • Penjelasan pekerjaan - Kumpulan tanya jawab dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan - Apabila terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting pada saat pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan - Apabila diperlukan dapat memberikan penjelasan di lapangan (offline).

Proses pemilihan penyedia • Penetapan Pemenang - Peserta yang lulus secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi ditetapkan sebagai pemenang - Penetapan pemenang dilakukan oleh pokja pemilihan dengan mengklik tautan pada aplikasi spse. - Penetapan oleh pokja untuk pagu anggaran ≤ 10 M utk Jasa Konsultansi dan ≤ 100 M utk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya. - Penetapan oleh PA untuk pagu anggaran > 10 M utk Jasa Konsultansi dan > 100 M utk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya

Proses Pemilihan Penyedia • Pengumuman Pemenang - Dilakukan melalui aplikasi spse oleh pokja pemilihan.

Proses pemilihan penyedia • Sanggah - Sanggah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang - Sanggah disampaikan secara online melalui aplikasi spse. - Yang boleh menyanggah yaitu peserta yang menyampaikan dokumen penawaran

Rapat Persiapan Penunjukkan (RPP) (pasal 112 ayat 2 Permen PUPR No. 14 tahun 2020) • Siapa yang hadir dalam RPP ? 1. PPK 2. Pemenang • Kapan dilakukan RPP ? Sebelum PPK menerbitkan SPPBJ setelah berita acara hasil pemilihan diterima oleh PPK

Rapat Persiapan Penunjukkan (RPP) (pasal 112 ayat 2 Permen PUPR No. 14 tahun 2020) • Rapat persiapan penunjukan Penyedia dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. keberlakuan data isian kualifikasi; b. bukti sertifikat kompetensi: 1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau 2. personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi; c. bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan; d. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran; e. melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan f. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

Tanda Tangan Kontrak • Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. (pasal 114 Permen PUPR No. 14 tahun 2020) • Dilakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak terlebih dahulu setelah penetapan SPPBJ • Yang dibahas : dokumen Kontrak dan kelengkapan, kelengkapan RKK, rencana penandatanganan Kontrak, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, asuransi, hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran, dan/atau hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia. • Khusus untuk pekerjaan kompleks dapat meminta pendapat ahli kontrak kerja konstruksi • Kontrak ditandatangani setelah DIPA/DPA ditetapkan