Pasal 1 1 KUHP Tiada suatu perbuatan dapat

Pasal 1 (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Konsekuensi : Tindak pidana harus disebutkan dalam peraturan perundangan. Konsekuensi: a. Yang tidak tercantum dalam undang-undang tidak dapat dipidana. b. Larangan analogi 2. UU itu harus ada sebelum terjadi tindak pidana. Konsekuensi: aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif) 1. Asas legalitas formil 1

TIGA PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DALAM ASAS LEGALITAS • Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan UU • Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi • Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

SEJARAH ASAS LEGALITAS Zaman Romawi sampai zaman Louis XVI di Perancis, kesalahan seseorang ditentukan oleh raja reaksi • Montesqueau : L’esprit des Lois (1748) • J. J. Rousseau : Du Contract Social (1762) hasil Revolusi Perancis (1789) Pasal 8 Declaration des droits de L’homme et du citoyen (1789) Anselmvon Feuerbach Lehrbuchdes despeinlichen. Recht(1801) “nullumdelictumnullapoenasiena praevialegepoenali” Napoleon Bonaparte (Code Penal, 1810) 3

THE HISTORY OF LEGALITY PRINCIPLE • The existence of legality principle is due to the Rome period, there has been a crime which they called criminal extra ordinaria, yaitu kejahatan yang tidak disebut dalam UU. Dengan adanya kejahatan extra ordinaria, maka dimungkinkan untuk menggunakan hukum pidana secara sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan penguasa sendiri.

ASAS LEGALITAS DALAM KONSEP KUHP BARU Pasal 5 (1) Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yg hidup yg menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tsb tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PERBUATAN YANG DIANGGAP ‘JAHAT’ MENURUT HUKUM ADAT/AGAMA Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Asas legalitas materiel RUU KUHP : “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas legalitas formil, pen. ) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan. ” 6

PERBUATAN PIDANA FIGURE 1– 1 Crime, Deviance, and Norm Violation. Although there are many ways rules can be violated, only a select few offenses are actually “criminal” acts.

ASAS LEX TEMPORIS DELIKTI tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu Jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan maka dipakai ketentuan yang paling meringankan terdakwa. 8