PARTISIPASI BELA NEGARA oleh drs supandi m pd

PARTISIPASI BELA NEGARA oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

PENDAHULUAN • Syarat mutlak sebuah negara adalah wilayah kedaulatan. • Konsep dasar bagi wilayah kedaulatan negara Indonesia adalah Deklarasi Djuanda 13 Desember 957. • Konsep ini memiliki nilai sangat strategis, karena melahirkan Wawasan Nusantara yang menyatukan wilayah Indonesia. • Wasantara adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tentang diri dan lingkungan dlm eksistensi yang sarwa nusantara dalam mengekpresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah lingkungannya. • Unsur dasar Wasantara : Wadah, isi dan tata laku. oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

LANDASAN STRATEGIS BELA NEGARA • Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. WAWASAN NUSANTARA oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Dari unsur dasar Wasantara, melahirkan bidang usaha untuk mencapai: 1. Satu kesatuan wilayah, 2. Satu kesatuan bangsa 3. Satu kesatuan budaya. Perwujudan Pancasila 4. Satu kesatuan ekonomi UUD 1945 dlm 5. Satu kesatuan hankam Wadah NKRI 6. Satu kesatuan ideologi Masih BELUM!!!! oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk Apakah sudah TERWUJUD? disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Kasus pencaplokan P. Sipadan – Ligitan oleh Malaysia. • Kasus Ambalat • Kasus penguasaan pulau oleh warga Inggris, Selandia baru, Malaysia, Australia. • Sparatis seperti OPM, RMS, GAM • Keinginan beberapa daerah ingin memisahkan diri dari NKRI • Pemaksaan kehendak • Pertikaian suku, kelompok • Kasus P. Sebatik • Pemindahan batas wilayah oleh Malaysia P. Bidadari Kep. . Karimun Jawa oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Wilayah NKRI Sourceoleh : Dpk. go. id http: //npl-vedca. blogspot. com/2008/04/peta-geografis-indonesia. html drs. supandi, m. pd disajikan pada diklat guru PKn widyaiswara madya p 4 tk smp jenjang dasar 11 -24 april

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TERDIRI 33 PROVINSI oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

NKRI merup negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia intewrnasional dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia. • Ikut serta memelihara perdamaian dunia oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Fungsi NKRI • • Fungsi Pertahanan dan Keamanan Fungsi Pengaturan dan Ketertiban Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran Fungsi Keadilan Menurut Hak dan Kewajiban oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

TUJUAN NKRI • . . . mengantarkan rakyat Indonesia. . . . adil dan makmur” oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Melindungi segenab bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. • Memajukan kesejahteraan umum, • Mencerdaskan kehidupan bangsa, • Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI • NKRI tidak bisa ditawar. Begitu kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang jadi judul berita kompas, Kompas 15 Agustus 2005. Selanjutnya Presiden menyatakan, kita harus bela dan pertahankan NKRI hingga akhir hayat oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ketua Komisi I Theo L. Sambuaga menegaskan, tidak boleh ada warga negara asingyang bisa membeli tanah di wilayah Indonesia. Warga negara asing boleh berinvestasi, tetapi tidak dibenarkan memiliki sejengkal tanah yang beradadalam wilayah Indonesia oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI • Ancaman terhadap kedaulatan wilayah seperti Ambalat • Bergesernya patok batas di kalimantan barat oleh HPH Sabah. • Diambil alih oleh negara lain, kasus pulau Sipadan Ligitan oleh Malaysia P. Bidadari oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april Blok Ambalat

Pulau-pulau yang sudah terjual Kab. Manggarai NTT • Warga Negara Inggris Ernest Lewan Dowsky membeli dan memiliki Pulau seluas 3 kali lapangan sepakbola itu dengan tanda bukti berupa kuitansi pembelian tanah seharga Rp 495 juta dari Haji Mohamad Yusuf, warga Labuan Bajo, NTT. • H Faisal, warga Malaysia, mengaku telah membeli Pulau Sturi dari Amirullah, warga Komodo, Manggarai Barat, NTT • Pulau Kukusan sudah dibeli warga Selandia Baru dari H Maudu, warga Komodo • Pulau Mengkudu dikuasai warga Australia David James Wyllie setelah menikahi putri kepala suku setempat (Jawa Pos, 27/02/2005) oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Pulau di Kepulauan Karimun Jawa dijual ke pengusaha Inggris (Pulau Bengkoang (92 hektare), Geleang (30 hektare), Kembar (11, 2 hektare), Kumbang (8, 8 hektare), Katang (2, 8 hektare), Krakal Kecil (2, 8 hektare) dan Krakal Besar (2, 8 hektare (Kompas, Pipih Nugroho, 23 Peb 2009) Kep. Karimun Peran TNI oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Bentuk Negara Kesatuan RI • Negara Indonesia adalah kesatuan berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1). • Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan(Pasal 37 ayat 5) oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

BENTUK NEGARA DAPAT DIKAJI MELALUI KONSTITUSI NEGARA • • • 18/08/1945 – 27/12/1949 – 17/08/1950 – 05/07/1959 – 1998 1999 – SEKARANG HASIL AMANDEMEN oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk UUD 1945 Konstitusi RIS. UUD 1945 disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

UUD 1945 (Pertama) • Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. • Kepala Negara dan Pemerintahan Presiden • Sistem Pemerintahan Presidensiil dirubah menjadi Parlementer setelah keluar Maklumat No. X. • Kepala Pemerintahan Perdana Menteri • Presiden bertanggung jawab pada Parlemen. • Wilayah Negara: 8 propinsi, Irian tidak termasuk oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

KONSTITUSI RIS • Bentuk Negara: Federal (RIS) • Negara yang bergabung ke RIS • Negara tidak mau bergabung ke RIS • Sistem Pemerintahan Parlementer, Irian Barat dikuasai Belanda oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Negara Bagian Yang bergaung ke Federal § § § § Negara Indonesia Timur, Negara Republik Indonesia, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Jawa Barat Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan Negara Madura oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Negara Yang Tidak Bergabung ke Negara Federal (RIS) • • • Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Dayak Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Daerah Banjar, Riau, Bangka, Belitung oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

UUDS 1950 • pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan • Sistem Pemerintahan Presidensiil • Wilayah Negara ada 14 provinsi, tidak termasuk Irian Barat. oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

UUD 1945 (Kedua) • Konstituante gagal membentuk UUD yang baru (Pasal 134 UUDS 1950) • Dekrit Presiden 5 Juli 1959 • Pasal 1 ayat (1) dinyatakan Negara ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik • Sistem Pemerintahan Presidensiil • Kekuasaan Kepala Negara “tidak terbatas” (cukup besar) • Wilayah Negara ada 27 provinsi, ditambah Irian Barat (1963) dan Timor-Timur (1976). oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

ANCAMAN NKRI • Ancaman dari Luar • Ancaman dari Dalam oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

ANCAMAN DARI LUAR • Klaim Negara Malaysia seperi lepasnya Pulau Sipadan – Ligitan (Kalimantan Timur) dari Indonesia setelah Sidang ICJ • Setelah Malaysia mencaplok Sipadan-Ligitan, dengan percaya diri mengklaim Ambalat berdasar Peta Malaysia Tahun 1979. • Selain itu, pihak Malaysia juga menggeser sejumlah patok batas kedua Negara. Tim Kodim 0906/Tanjung Pura berhasil mengambil gambar patok-patok yang bergeser itu pada 30 Juni 2007. Pergeseran patok batas selama tahun 2007 tercatat dilakukan sebelas kali oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ancaman Keutuhan NKRI Dari Dalam Negeri • Penjualan pulau ke warga negara asing (aspek ekonomi). • Sikap primordialisme yang berlebihan, seperti pejabat harus putra daerah asli. (aspek politik) • Sikap pemaksaan kehendak daerah dengan dalih ketidakadilan, kesejahteraan, pendidikan, dan keterbelakangan dsb (aspek sosial) • Munculnya sparatisme OPM, RMS, “GAM”, dsb (aspek politik) • Upaya penerapan syariat agama tertentu dalam tataran hukum nasional (aspek agama). • Kondisi geografis Indonesia dan (aspek geopolitik) • suku bangsa yang memiliki karakteristik berbeda (aspek budaya). • Lunturnya cinta bangsa dan tanah air (aspek sikap) oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Di Nusa Tenggara Barat, Pulau Panjang dan Pulau Meriah juga disinyalir telah dijual ke pihak asing. • Di Natuna, Pulau Bawah di dekat Natuna, disinyalir telah dijual kepada pihak asing untuk dijadikan resor, sebab nelayan dari Kepulauan Anambas sering diusir jika mendekat ke pulau Bawah untuk menangkap ikan oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

CIRI-CIRI NKRI Tinjauan ciri-ciri: • Kewilayah • Suku dan budaya bangsa • Kedaulatan • Sistem pemerintahan. oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ciri Kewilyahan Geografis • Satelit Citra (LAPAN) jumlah pulau di Indonesi adalah 18. 306 buah (26/06/2004) • 2/3 wilayah lautan • Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia dituangkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut Wawasan Nusantara dan politik luar negeri bebas aktif. • Sedangkan geostrategi Indonesia diwujudkan melalui konsep Ketahanan Nasional yang bertumpu pada perwujudan kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. • Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan oleh drs. supandi, m. pd disajikan pada diklat guru PKn pulau-pulau yang tersebar didasar seantero widyaiswara madya p 4 tk smp jenjang 11 -24 april khatulistiwa.

Deklarasi Juanda 1957 • konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 • deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982) di Jamaica. • deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982) • UU No. 3 Tahunan 2002 tentang Pertahanan Negara oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ciri Kewilayahan Darat oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ciri wilayahan SDA oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ciri suku dan budaya • Keragaman suku dan budaya bangsa. • Wawasan kebangsaan diimplementasikan (Semboyan Bhinneka Tunggal Ika) • Saling menghormati dan toleransi adalah segala-galanya. • serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Cultural pluralism serta multi-ethnicities seperti yang kita miliki dengan potensi perpecahan yang menghantui eksistensi NKRI ini harus disikapi dengan penyusunan strategi kebudayaan yang tangguh • Perbedaan ”culture traits” (ciri budaya) bukan untuk dipertentangkan dan menjadi sumber perpecahan, tetapi untuk dimengerti dan dipahami. Saling pengertian (mutual understanding) dan saling menghargai (mutual respect) inilah yang akan membuahkan toleransi oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Keinginan untuk bernegara dan berhasil mendirikan negara merdeka yang disebutt NKRI juga merupakan perwujudan dari pengertian kebudayaan. Karena di dalamnya terdapat hasil karya, rasa, cipta manusia (Soelaiman Soemardi) oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

Ciri sistem kedaulatan • Pasal 1 ayat 2”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar • Ini berarti bahwa pemerintahan dalam menjalankan kekuasaannya harus berdasar pada kehendak rakyat. Ini pula sumber kedaulatan menurut teori berasal dari rakyat oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

KEDAULATAN KE DALAM DAN KE LUAR • Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kedaulatan/kekuasaan ke dalam dan ke luar. • Kedaulatan ke dalam berarti kekuasaan pemerintahan negara itu diakui dan mempunyai wibawa terhadap rakyatnya serta mampu mengatur rakyatnya. • kedaulatan ke luar, yaitu kekuasaan pemerintahan yang mampu mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan pihak luar serta memiliki kebebasan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

CIRI SISTEM PEMERINTAHAN • Gerakan Reformasi sejak tahun 1998 memungkinkan ditatanya kembali sistem pemerintahan melalui empat kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. • sistem pemerintahan presidensial dalam suatu bentuk negara kesatuan, tetapi bersamaan dengan itu titik berat kekuasaan telah beralih dari presiden ke parlemen oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

5 PUSAT UUD 1945 BPK bank sentral kpu DPR Presiden MPR DPD kementerian negara MA MK badan-badan lain yang fungsinya berkaitan kekuasaa kehakiman KY dewan pertimbangan TNI/POLRI Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur Lingkungan Peradilan Umum DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota Sumber: Sekretariat MPR RI oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk Lingkungan Peradilan TUN DPRD disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april DAERAH

• sistem pemerintahan presidensial Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bisa disifatkan sebagai suatu sistem pemerintahan presidensial dengan rasa parlementer’. • Baru tiga bulan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku, pada bulan Oktober 1945 telah keluar Maklumat Wakil Presiden yang mengangkat Sjahrir sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, semacam parlemen. • oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sewaktu Republik Indonesia menganut kembali sistem pemerintahan presidensial. • Sistem pemerintahan presidensial berdasar Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan ; secara murni dan konsekwen' ini bisa menyajikan pemerintahan yang lebih stabil dan kesejahteraan rakyat. • tahun 1984 -1997. sistem pemerintahan presidensial dalam bentuk negara kesatuan ini juga mengandung time bomb yang berbahaya, yaitu jika integritas the incumbent president serta lingkungannya dapat dikompromikan oleh demikian banyak godaan kekuasaan oleh drs. supandi, m. pd widyaiswara madya p 4 tk disajikan pada diklat guru PKn smp jenjang dasar 11 -24 april