PART 1 GRATIFIKASI APA YANG DIMAKSUD DENGAN GRATIFIKASI

  • Slides: 16
Download presentation
PART 1 GRATIFIKASI

PART 1 GRATIFIKASI

APA YANG DIMAKSUD DENGAN GRATIFIKASI ?

APA YANG DIMAKSUD DENGAN GRATIFIKASI ?

AGAMA BUDAY A PERGAULAN ETIKA

AGAMA BUDAY A PERGAULAN ETIKA

Netral dan wajar Sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja ‘SERINGKALI” terkait dengan jabatan

Netral dan wajar Sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja ‘SERINGKALI” terkait dengan jabatan serta kemungkinan adanya benturan kepentingan (COI)

PENGERTIAN GRATIFIKASI Menurut UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal

PENGERTIAN GRATIFIKASI Menurut UU No. 31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Penjelasan Pasal 12 b ayat (1), Gratifikasi adalah : Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

APAKAH GRATIFIKASI SAMA DENGAN SUAP DAN PEMERASAN

APAKAH GRATIFIKASI SAMA DENGAN SUAP DAN PEMERASAN

APAKAH GRATIFIKASI TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI ?

APAKAH GRATIFIKASI TERMASUK TINDAK PIDANA KORUPSI ?

TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SUAP MENYUAP GRATIFIKASI 30 COI DALAM PENGADAAN PERBUATAN

TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SUAP MENYUAP GRATIFIKASI 30 COI DALAM PENGADAAN PERBUATAN CURANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN PEMERASAN

Ancaman Hukuman Penerima & Pidana Penjara Seumur hidup atau 4 -20 tahun Pidana Denda

Ancaman Hukuman Penerima & Pidana Penjara Seumur hidup atau 4 -20 tahun Pidana Denda Rp 200 - Rp 1 miliar.

UNSUR PASAL (UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12

UNSUR PASAL (UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12 C) Pegawai Negeri atau Penyelengara Negara Menerima Gratifikasi tidak dilaporkan ke KPK dalam waktulebih dari 30 HK sejak diterima

Pegawai Negeri (UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pegawai Negeri (UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah

Penyelenggara Negara Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara Pejabat negara pada lembaga tinggi negara

Penyelenggara Negara Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara Pejabat negara pada lembaga tinggi negara Menteri Gubernur Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota

Penyelenggara Negara (UU No 28/1999)

Penyelenggara Negara (UU No 28/1999)

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM GRATIFIKASI SANKSI TIDAK BERLAKU JIKA PENERIMAAN GRATIFIKASI DILAPORKAN KE KPK UU

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM GRATIFIKASI SANKSI TIDAK BERLAKU JIKA PENERIMAAN GRATIFIKASI DILAPORKAN KE KPK UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12 C ayat (1)

Sanksi bagi Pemberi & Pidana Penjara 3 tahun Pidana Denda Rp 150 juta

Sanksi bagi Pemberi & Pidana Penjara 3 tahun Pidana Denda Rp 150 juta

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH