Paradigma merupakan suatu cara pandang nilainilai metodemetode prinsip

Paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu 1

STANDAR SUATU DISIPLIN ILMU, MENCAKUP: 1. FOKUS, mempersoalkan “what of the field” atau metode dasar yg digunakan atau cara-cara ilmiah apa yg dpt digunakan utk memecahkan suatu persoalan. 2. LOKUS, mencakup “where of the field” atau medan atau tempat dimana metode tersebut digunakan atau diterapkan 2

Nicholas Henry Lima Paradigma 1. Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi (1900 -1926) Tokoh: Frank J. Goodnow; Leonard D. White “ Politik harus memusatkan perhatian thd kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi berkenaan dengan pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tsb. Implikasi dr paradigma ini adalah bahwa administrasi hrs dilihat sbg sesuatu yg bebas nilai, dan diarahkan utk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi 3

Lanjutan. . . • Perhatian Ilmu Politik adalah pada persoalan “Who should make law and what the law should be” • Perhatian Ilmu Administrasi Publik adalah “ How law should be administered with enlightment with equity, with spread and without friction” • Paradigma ini hanya menekankan pada aspek “lokus” saja yaitu “government bureaucracy”, tetapi aspek “fokus” atau metode apa yg harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas scr jelas dan terperinci. 4

DAMPAK THD PERKEMBANGAN ADM. PUBLIK 1. POSITIF : Lahirnya dorongan yg sangat kuat untuk menjadikan Adm. Publik sebagai ilmu muncul buku “ Introduction to the Study of Public Administration” karya L. D. White (1926) buku teks pertama yg membahas Administrasi Publik memperoleh legitimasi akademik 2. NEGATIF : Tidak adanya unsur inovatif dari Adm. Publik hanya sbg unsur pelaksana, dan terbatas pada masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi 5

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Adm. Publik (1927 -1937) Tokoh: Willoughby “ The Principles of (Public) Administration” sbg tonggak kelahiran paradigma prinsip administrasi “ Certain principles of administration existed, they could be discovered and that administrators would be expert in their work if they learn how to apply these principles”. Urwick & Gullick 7 prinsip adm: POSDCORB “ They worked in any administrative setting, regardless of culture, function, environment, mission, or institutional framework and without exception it therefore followed that could be applied succesfully any where” 6

BEBERAPA KRITIKAN : 1. Herbert Simon : Prinsip-prinsip administrasi secara logis tdk konsisten, misalnya: prinsip hirarki kewenangan dengan efektivitas komunikasi 2. Marx : Prinsip birokrasi yang “apolitical” tidaklah dapat ditemukan dalam realitas, shg konsep “value-free administration” sebenarnya adalah “value-laden politics” 7

3. Paradigma Adm. Negara sbg Ilmu Politik (1950 – 1970) • Keyakinan bahwa politik dan administrasi adalah satu perkembangan adm. publik agak terhambat, mengalami krisis identitas. • Muncul dua perkembangan baru: 1. Meningkatnya penggunaan studi kasus sebagai instrumen epistemologi, dan 2. Lahirnya studi perbandingan dan administrasi pembangunan sebagai sub bidang kajian Administrasi Publik 8

4. Paradigma Administrasi Publik sbg Ilmu Administrasi Asumsi : Tidak ada perbedaan fokus antara Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis Fokus Ilmu Administrasi adalah Teori Organisasi dan Manajemen Pengaruh Adm. Bisnis dominan paradigma yang berorientasi pada efisiensi. Kata”Publik” yang melekat pd administrasi mempunyai makna yang banci/ambivalen. Kesamaan fokus dan perbedaan lokus mengharuskan dua bidang tsb harus dipisah. 9

Lanjutan. . . Muncul gerakan baru yg disponsori oleh D. Waldo Neo Public Administration (Konferensi Minnow Brook) Tokoh lainnya: G. Frederickson “ New Public Administration”. Fokus utama NPA tdk lagi nilai – nilai tradisional, spt efisiensi, efektivitas, dll, melainkan lebih menekankan pada teori-teori normatif, dan filosofis (berkaitan dengan nilai, etika, keadilan sosial, hubungan antara birokrasi dengan klien, dsb). 10

5. Paradigma Adm. Publik sbg. Adm. Publik (1970 - ) Administrasi Publik adalah Administrasi Publik, bukan merupakan bagian dan berbeda dari Ilmu Administrasi maupun Ilmu Politik. Fokus Administrasi Publik adalah Teori Organisasi, Teori Manajemen, dan Kebijakan Publik. Lokus Administrai Publik adalah Masalah – masalah dan kepentingan – kepentingan publik. 11

NEW PUBLIC ADMINISTRATION (NPA) 1960 -1970 1. Merupakan reaksi thd ketidakpuasan kinerja dan sikap administrasi publik dan birokrasi di Amerika Serikat melontarkan kritik, antara lain: a. Adm Publik AS mengabaikan isu-isu kontemporer b. Adm Publik terlalu fokus pd pendekatan deduktif (teoritis) tidak aplikabel c. Kepercayaan diri yang berlebihan, menilai diri dari sudut pandang sendiri, shg tidak peka thd perubahan yang terjadi d. Mengabaikan interaksi antara Adm Publik dengan lingkungannya memandang hubungan birokrasi dengan masyarakat sebagai hubungan searah 12

Lanjutan. . . 2. Dimensi Keadilan Sosial menekankan pentingnya perbaikan kesejahteraan kelompok yang paling miskin atau paling lemah 3. Keadilan sosial tidak dapat tercapai tanpa demokratisasi sebagai fondasinya 4. Manajemen dan organisasi adalah instrumen yang bila dikelola dengan demokratis akan meningkatkan/memperbaiki keadilan sosial 13

NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) Vigoda • Latar Belakang: Paradigma Manajemen terdahulu kurang efektif dalam memecahkan masalah dalam meberikan pelayanan kepada publik. • NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dr dunia manajemen bisnis dan disiplin lain untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. 14

TUJUH PRINSIP N P M 1. Pemanfaatan manajemen prof. dalam sektor publik 2. Penggunaan indikator kinerja 3. Penekanan yg lebih besar pd kontrol output 4. Pergeseran perhatian ke unit-unit yg lebih kecil 5. Pergeseran ke kompetisi yg lebih tinggi 6. Penekanan gaya sektor swasta pd penerapan manaj. 7. Penekanan pd disiplin & penghematan yg lebih tinggi dlm penggunaan sumber daya 15

ORIENTASI N P M: 1. The Efficiency Drive : mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. 2. Downsizing and Decentralization: mengutamakan pd penyederhaan struktur, memperkaya fungsi dan mendelegasikan otoritas kpd unit-unit yg lebih kecil agar dpt berfungsi secara cepat dan tepat. 3. In Search of Excellence: mengutamakan kinerja optimal dg memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Public Service: menekankan pd kualitas, misi, perhatian yg lebih besar pd aspirasi, kebutuhan dan partisipasi “user” dan warga masy. 16

REIVENTING GOVERNMENT (David Osborne & T Gaebler) PEMERINTAH HARUS BERSIFAT: 1. KATALIS Sbg pembuat kebijakan, harus menjadi pengarah drpd pelaksana; 2. Sbg Milik Masyarakat, hrs lebih memberdayakan drpd terusmenerus melayani; 3. Pemerintahan yg Kompetitif Hrs menyuntikkan semangat persaingan kpd masyarakat utk mengembangkan dirinya dg menghadirkan swasta dlm menangani urusan-urusan yg bisanya domonopoli pem. 4. Pem. Yg digerakkan oleh misi mengubah organisasi yg selalu digerakkan oleh peraturan 17

Lanjutan. . . 5. Pemerintahan yg berorientasi pada hasil 6. Pemerintahan yg berorientasi pada pelanggan harus lebih mementingkan kepuasan pelanggan. 7. Pemerintahan Wirausaha Harus lebih menekankan pd mencari uang drpd membelanjakannya. 8. Pemerintahan Antisipatif menekankan pd aspek pencegahan drpd menanggulangi 9. Pemerintahan yg desentralisasi menggeser pola kerja hirarki ke pola kerja partisipatif dan kerja sama 10. Pemerintahan yg berorientasi pasar mendongkrak perubahan lewat penguasaan mekanisme pasar 18

NEW PUBLIC SERVICE (N P S) Denhardt (2003) PRINSIP-PRINSIP: 1. Serve Citizen, not customers 2. Seek the public interest 3. Value Citizenship over entrepreneurship 4. Think strategically, Act democratically 5. Recognize that accountability is not sample 6. Serve rather than steer 7. Value people, not just productivity. 19

Diferensiasi OPA, NPM dan NPS Aspek Old Public Administration New Public Management New Public Service Dasar teoritis dan Teori politik fondasi epistimologi Teori ekonomi Teori demokrasi Rasionalitas dan model perilaku Manusia Konsep kepentingan publik Rasionalitas Synoptic (administrative man) Teknis dan rasionalitas ekonomi (economic man) Kepentingan publik secara politis dijelaskan diekspresikan dalam aturan hukum Clients dan constituent Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu Rasionalitas strategis atau rasionaitas formal (politik, ekonomi dan organisasi) Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai Customer Citizen’s Rowing Steering Serving Pencapaian tujuan Badan pemerintah Organisasi privat dan nonprofit Koalisi antarorganisasi publik, nonprofit dan privat Akuntabilitas Hierarki administratif Bekerja sesuai dengan jenjang yang tegas kehendak pasar (keinginan pelanggan) Diskresi administrasi Diskresi terbatas Responsivitas birokrasi publik Peran pemerintah Struktur organisasi Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional Diskresi diberikan secara Diskresi dibutuhkan tetapi luas dibatasi dan bertanggungjawab Desentralisasi organisasi Struktur kolaboratif dengan kontrol utama berada kepemilikan yang berbagi pada para agen secara internal dan 20 eksternal

PARADIGMA GOOD GOVERNANCE • GOOD PUBLIC GOVERNANCE ATAU GOOD GOVERNANCE MENUNJUK PADA PENGERTIAN; 1. BAHWA KEKUASAAN TIDAK LAGI SEMATA-MATA DIMILIKI ATAU MENJADI URUSAN PEMERINTAH. 2. GOVERNANCE MENEKANKAN PADA PELAKSANAAN FUNGSI GOVERNING SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAIN, YAITU LSM, PERUSAHAAN SWASTA MAUPUN WARGA NEGARA. 3. BAHKAN INSTITUSI NON PEMERINTAH INI DAPAT SAJA MEMEGANG PERAN DOMINAN DALAM GOVERNANCE TERSEBUT, ATAU BAHKAN LEBIH DARI ITU PEMERINTAH TIDAK MENGAMBIL PERAN APAPUN “GOVERNANCE WITHOUT GOVERNMENT”

Konsepsi Good dalam GG • Pertama, Nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; • Kedua, Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hakikat Governance “ PELAKSANAAN KEWENANGAN DI BIDANG EKONOMI, POLITIK, DAN ADMINISTRATIF UNTUK MENGELOLA BERBAGAI URUSAN NEGARA DALAM MENDORONG TERCIPTANYA KONDISI KESEJAHTERAAN, INTEGRITAS, DAN KOHESIVITAS SOSIAL DALAM MASYARAKAT”

TIGA DOMAIN GOVERNANCE NEGARA/ PEMERINTAH MASYARAKAT DUNIA USAHA

PILAR-PILAR GG • NEGARA; menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yg stabil; membuat peraturan yg efektif dan berkeadilan; menyediakan pelayanan publik yg efektif dan akuntabel; menegakkan HAM; melindungi lingkungan hidup; mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan publik; • SEKTOR SWASTA; menjalankan industri; menciptakan lapangan kerja; menyediakan insentif bagi karyawan; meningkatkan standar hidup masyarakat; memelihara lingkungan hidup; mentaati peraturan; transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat; menyediakan kredit bagi pengembangan UKM; • MASYARAKAT MADANI; menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi; mempengaruhi kebijakan publik; sarana checks and balances pemerintah; mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah; mengembangkan sdm, sarana komunikasi antar masyarakat • Sumber; http: //www. transparansi. or. id, 2008

Orientasi Good Governance 1. Orientasi ideal negara yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara (legitimacy, akuntabel, dsb); 2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasionalnya. 3. Memperbaiki manajemen pembangunan di negara-negara penerima bantuan, yakni manajemen pembangunan yang sehat , efisien dan efektif) 1) Public Sector, 2). Accountability, 3). The legal frame work for development, 4). Information, 5). Transparancy. 4. Kewajiban pemerintah melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan semua kinerja pemerintah terhadap masyarakat.

SASARAN KHUSUS ”GG” 1. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTEK KORUPSI DI BIROKRASI, DARI TATARAN PEJABAT PALING ATAS; 2. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, PROFESIOANL DAN AKUNTABEL; 3. TERHAPUSNYA ATURAN, PERATURAN DAN PRAKTEK YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF THD WN, KELOMPOK ATAU GOLONGAN MASY. ; 4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASY. DLM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK; 5. TERJAMINNYA KONSISTENSI SELURUH PERATURAN DAERAH, DAN TIDK BERTENTANGAN DG DANPERUNDANGAN DI ATASNYA. PUSAT DAN PERATURAN

Prinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Professionalism & Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market)

INDIKATOR GG 1. VISI, MISI, DAN STRATEGI YG JELAS, DUKUNGAN UNTUK MEWUJUDKANNYA; 2. TERSEDIANYA INFORMASI YG AKURAT DAN TEPAT WAKTU; 3. PEMBERDAYAAN MASY. DAN KEIKUTSERTAAN DLM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN 4. KESESUAIN ANTARA PELAKSANAAN DG STANDAR DAN PROSEDUR; 5. ADANYA KEPASTIAN & PENEGAKAN HUKUM, KEPATUHAN; 6. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN ASPIRASI DAN BERORGANISASI, KESEMPATAN YG SAMA 7. AHLI, KINERJA TINGGI, TAAT AZAS, KREATIF, INOVATIF, ETIKA. 8. TERSEDIANYA MODEL PELAYANAN YG MUDAH DIPAHAMI MASY. , KECEPATAN DLM TINDAK LANJUT 9. NILAI GUNA TINGGI, WAKTU YG TEPAT, EKONOMIS 10. ADANYA KEJELASAN TUGAS DAN WEWENANG DLM BERBAGAI TINGKATAN 11. PEMBERDAYAAN DUNIA USAHA & MASY. DLM LAYANAN UMUM 12. LANGKAH 2 KEBIJAKAN PEMEMUHAN KEBUTUHAN MASY. 13. PENEGAKAN PD PRINSIP 2 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 14. TIDAK ADA MONOPOLI, BERKEMBANGNYA EKONOMI KERAKYATAN

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT 30