PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH

PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh Margono Slamet Institut Pertanian Bogor

JAMAN TELAH BERUBAH q Sejak 30 tahun yl. telah banyak perubahan : § Keadaan fisik vs Suasana batin. § Otokrasi Demokrasi = kebebasan berfikir, berbicara dan bertindak. § Keseragaman Keragaman, perbedaan. q Otonomi Daerah membawa banyak perubahan : § Kelembagaan dinas-dinas beragam § Peraturan-peraturan berubah dan beragam § Ditentukan oleh Pusat oleh Daerah.

q Tak dapat dipungkiri bahwa sejak PELITA I telah banyak perubahan yang terjadi : • Pertanian vs Industri • Produksi pangan (beras) • Produksi lain-lain : daging & telur ayam • Kekurangan jagung & kedelai & Bungkil kedelai. q Tuntutan konsumen tidak hanya dalam kuantum, tetapi juga kualitas. q Perdagangan bebas dunia/global. q Persaingan makin seru kita harus bisa menang. v Perubahan itu membawa tantangan baru bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara terus menerus.

v Perubahan lain : Ø Petani Indonesia umumnya telah banyak berubah. Ø Populasi petani : jumlah dan kualitasnya. Ø Kualitas SDM/Petani: - pendidikan sdh lebih baik - usia harapan hidup & kesehatan - mengenal kemajuan - kebutuhan-kebutuhan - harapan-harapan - pengetahuan & keterampilan bertani - pola & kemampuan berkomunikasi - terdadah oleh media massa - berorientasi pasar - dan lain sebagainya. Ø Prasarana : - jalan dan perhubungan/transportasi - telekomunikasi - irigasi - energi : listrik, bahan bakar (minyak, gas)

v • Dengan kualitas dan prasarana yang lebih baik kebutuhan petani dan keluarganya meningkat motivasi meningkatkan prod. v Meskipun perubahan dan kemajuan itu terjadi di hampir semua daerah tetapi diakui bahwa tingkat kemajuan yang dialami tidaklah sama di semua daerah. Ada tiga kategori wilayah : 1. Wilayah I dengan prasarana memadai, teknologi maju telah mantap, produktivitas tinggi, berorientasi pasar, sudah membutuhkan dan mencari informasi pertanian. 2. Wilayah II dengan prasarana baru dibangun tapi belum memadai, mulai mengenal teknologi maju tapi belum mantap, produktivitas sedang, belum berorientasi ke pasar, belum aktif mencari informasi pertanian.

3. Wilayah III dengan prasarana pertanian belum ada, teknologi tradisional, produktivitas rendah, bersifat subsisten, belum merasa memerlukan informasi pertanian. v Perbedaan tingkat perkembangan pertanian seperti disebutkan di atas perlu diperhatikan diantisipasi dalam menentukan sistem penyuluhan yang akan dilakukan di wilayah ybs. v Perubahan lain : perubahan kebijaksanaan pemerintah : - demokrasi pertanian peran petani. - desentralisasi penyuluhan pertanian; - otonomi daerah; - dibangunnya BPTP/IP 2 TP di daerah. v Perubahan-perubahan itu perlu diperhatikan da-lam menyusun paradigma baru penyuluhan perta.

PASANG SURUTNYA PENYULUHAN PERTANIAN Penyuluhan Pertanian telah dibangun dengan susah payah sejak masa kemerdekaan melalui berbagai program seperti BPMD, Padi Sentra, Bimas, Insus, Supra-Insus, DAFEP, dll. Program-program di atas memang bukan semata program penyuluhan, tetapi muatan penyuluhannya cukup besar dan nyata. Program Penyuluhan itu telah berhasil : 1. Meningkatkan produksi pangan/padi. 2. Meningkatkan kualitas petani; 3. Membangun korps penyuluh pertanian.

Keberhasilan PP membawa peningkatan produksi padi sampai swasembada, ternyata membawa malapetaka bagi penyuluhan itu sendiri : 1. PP dipersepsikan sebagai alat produksi. 2. PP tidak pernah dinyatakan sebagai pemberdaya petani untuk bisa lebih sejahtera. Didalam merancang, merencanakan dan melaksanakan PP yang terfikir adalah bagaimana bisa meningkatkan produksi, bukan bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan petani. ØAkibatnya : produksi meningkat tetapi kesejahteraan petani tidak meningkat secara nyata. ØPadahal : peningkatan produksi sebenarnya hanyalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bersama dengan pendekatan agribisnis pengertian tentang Penyuluhan Pertanian harus diluruskan. Dalam era demokrasi sekarang ini PP yang tidak dirasa menguntungkan petani akan ditinggalkan petani. Ini terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini. Penyuluh kehilangan petani, dan lama-lama petani kehilangan penyuluh. v Tanpa dibutuhkan petani pekerjaan Penyuluhan Pertanian menjadi sama sekali tidak menarik. Sekarang sudah cukup banyak penyuluh yang meninggalkan tugasnya; dan dalam 5 tahun mendatang diperkirakan 50% penyuluh yang ada akan pensiun. Siapa yang akan membela nasib petani ? v Wajah PP harus diubah agar menarik dan dibutuhkan petani; dan selanjutnya akan menarik bagi generasi baru menjadi Penyuluh Pertanian.

J UU No. 2/1992 ttg. Budidaya Pertanian yang memberi peran lebih besar kepada petani untuk mengambil keputusan sebenarnya memberi tugas kewajiban yang lebih besar dan berat kepada penyuluhan pertanian. Sayangnya tidak direspon dengan baik oleh PP. J Desentralisasi pemerintahan membawa masa sulit bagi penyuluhan pertanian tidak siap mandiri. J Otonomi daerah membawa harapan atau keterpurukan bagi penyuluhan pertanian ? J Tergantung pada bagaimana dan dimana PP itu diletakkan, ditata, dan difungsikan. J Yang jelas sekarang ada pada titik nadir yang terrendah selama 30 tahun terakhir.

Perubahan sampai Juni 2006 : (Di 440 Kabupaten/Kota) BIPP berubah menjadi Jumlah 1. Badan Penyuluhan Pertanian 11 2. Kantor Penyuluhan Pertanian 68 3. Balai Informasi & Peny. Pertanian 21 4. Sub-Dinas Penyuluhan Pertanian 93 5. Unit Pelaksana Tenis Daerah 29 6. Seksi Penyuluhan (dlm Dinas) 21 7. Kelompok Jabatan Fungsional 161 8. Belum ada kelembagaannya JUMLAH 36 440

Apakah fungsi penyuluhan pertanian masih tetap ada, dan kalau ada apakah akan dapat berfungsi dengan (lebih) baik dari pada masa-masa sebelumnya ? ? Status dan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya, tetapi fungsi dasar penyuluhan pertanian seharusnya sama. Sangat diharapkan PEMDA membangun daerahnya dimulai dengan mengembangkan kualitas rakyatnya, dan dengan kualitas rakyat yang lebih baik tersedialah SDM yang akan melakukan pembangunan daerah lebih lanjut. Penyuluhan Pertanian Memberdayakan petani Meningkatkan kesejahteraan Membangun.

DEFINISI PENYULUHAN Penyuluhan Pertanian adalah Sistem Pemberdayaan Petani dan Keluarganya Melalui Kegiatan Pembelajaran yang Bertujuan agar Para Petani dan Keluarganya Mampu secara Mandiri Mengorganisasikan Dirinya dan Masyarakatnya untuk Bisa Hidup Lebih Sejahtera. Petani harus diajak belajar bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya yang ada dilingkungannya untuk kesejahteraannya yang lebih baik secara berkelanjutan.

PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN q Perubahan-perubahan yang demikian banyak dalam dunia pertanian dan para petaninya tadi harus dihadapi dengan strategi penyuluhan yang baru. q Paradigma baru = Cara pandang baru = Cara berfikir baru. q Paradigma baru diperlukan untuk mampu merespon pada tantangan-tantangan baru. q Sembilan unsur paradigma ini perlu dilaksanakan secara terpadu hingga menjadi sesuatu yang utuh. Keutuhan inilah yang baru.

Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian 1. Penyuluhan adalah Jasa Informasi 2. Informasi relevan dgn kondisi Lokalitas 3. Materi penyuluhan Berorientasi Agribisnis 4. Gunakan Pendekatan Kelompok 5. Fokus pada Kepentingan Petani 6. Pendekatan Humanistik-Egaliter 7. Kembangkan sifat Profesionalisme 8. Utamakan Akuntabilitas 9. Upayakan agar Memuaskan Petani.

1. JASA INFORMASI Ø Bertani dalah profesi petani pertanian harus dapat memberi kehidupan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya. Ø Untuk itu pertanian harus bisa lebih produktif, efisien dan menguntungkan. Ø Untuk itu petani harus inovatif. Ø Untuk inovatif petani harus selalu mendapat informasi baru tentang dunia pertaniannya. Ø Penyuluhan Pertanian berperan menjadi penyedia dan pemasok informasi yang diperlukan para petani untuk bisa bertani dan hidup lebih baik secara berkelanjutan.

2. LOKALITAS Ø Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah PP menjadi tanggungjawab daerah. Ø Kesejahteraan petani menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Ø Ekosistem daerah praktis berbeda dengan daerah lainnya. Ø Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh PP harus sesuai dengan ekosisten dan kondisi daerah yang bersangkutan. Ø Perlu ada uji coba setempat (lokal). Ø Fungsi BPTP dan penghimpunan informasi yang relevan dengan kondisi lokal sangat perlu.

3. BERORIENTASI AGRIBISNIS Ø Usahatani adalah bisnis; semua petani mencari keuntungan. Ø Sistem agribisnis terdiri dari subsistem-2 hilir, on -farm dan hulu. Ø Interaksi atau linkages antara semua subsistem itu harus diusahakan agar tidak merugikan petani, sebaliknya harus lebih menguntungkan petani berfihak pada petani. 4. PENDEKATAN KELOMPOK Ø Proses pembelajaran petani terjadi dalam kelompok petani dan antara mereka sendiri.

Ø Penyuluhan dilakukan dengan lebih banyak dengan pendekatan kelompok; pendekatan individual dilakukan bila sangat perlu saja. lebih efisien dan efektif. Ø Interaksi dalam kelompok tani sangat penting sebagai forum belajar bersama , berdemokrasi dan mengambil keputusan. kearah kemandirian masyarakat petani yang tak tergantung pada fihak lain (penyuluh, pemerintah, dll) Ø Untuk itu kepemimpinan diantara petani akan muncul dan berkembang, dilanjutkan dengan pembinaan oleh Penyuluh. Ø Konsekuensinya: Penyuluh harus dipersiapkan dengan baik agar dapat melalukan pendekatan semacam itu.

5. FOKUS PADA KEPENTINGAN PETANI Ø Kalaupun ada kepentingan lain (nasional), tetap kepentingan petani adalah yang pertama. Ø Eksploitasi petani harus dihentikan; Kalau tidak mereka justru akan selalu menjadi beban nasional. Padahal mereka bisa menjadi andalan nasional. Ø Kepentingan petani wajar yaitu mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan, mendapatkan imbalan yang wajar dan adil. Ø Untuk itu penyuluh pertanian di tingkat lapangan perlu diberi otonomi agar dapat memusatkan perhatiannya pada kepentingan petani itu.

6. PENDEKATAN HUMANISTIK-EGALITER Ø Menempatkan petani sejajar dengan penyuluh dan diperlakukan secara humanistik (mahkluk yang punya martabat, dan harga diri, kepentingan, kebutuhan, pendapat, pengalaman dan kemampuan. Ø Hentikan pandangan kepada petani sebagai lebih rendah dari penyuluh. Ø Pendekatan humanistik-egaliter akan menciptakan hubungan penyuluh-petani menjadi saling menghargai dan saling membutuhkan. Ø Jika kepentingan petani diperhatikan, petani akan merespon secara positif kepada usaha penyuluh.

7. PROFESIONALISME Ø Penyuluhan Pertanian yang profesional: § Tepat dan benar secara teknis, sosial, budaya dan politik. § Efektif karena direncanakan dilaksanakan secara baik dengan dukungan tenaga ahli dan terampil. § Didukung pula oleh sarana yang memadai. § Tersedia berbagai informasi yang relevan dan terkini. § Penyuluh mendapatkan pelatihan secara berkala tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kepentingan petani yang dinamis.

8. AKUNTABILITAS Ø Maksudnya setiap hal yang akan dilakukan telah difikirkan, direncanakan, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar proses dan hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan. Ø Sistem pertanggungjawaban ini harus ada dan dilaksanakan. Ø Merupakan penyeimbang prinsip otonomi. Ø Merupakan bagian dari evaluasi kinerja profesional penyuluh reward & punishment. Ø Merupakan pertanggung-jawaban administrasi dan moral terhadap penggunaan dana pemda/ rakyat.

9. MEMUASKAN PETANI Ø Apapun yang dilakukan dalam penyuluhan harus diusahakan agar dapat memuaskan petani. Ø Petani akan merasa puas bila kepentingannya diperhatikan dipenuhi. Ø Penyuluhan adalah melayani kepentingan dan kebutuhan petani. Ø Program penyuluhan pertanian disusun berdasarkan hasil identifikasi masalah, kepentingan dan kebutuhan petani di daerah yang bersangkutan. Ø Materi dan cara penyajian materi itu harus memuaskan pelayanan sepenuh hati.

q Kesembilan unsur atau prinsip itu harus dipadukan dalam Sistem Penyuluhan Pertanian yang merupakan bentuk implementasi paradigma baru Penyuluhan Pertanian. q Dalam Proses Implementasinya perlu diperhatikan unsur kelembagaan dan unsur SDM-nya, yang keduanya harus dikembangkan sesuai dengan keperluan penggunaannya. q Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kemauan politik baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, berupa Undang-Undang Penyuluhan Pertanian maupun Peraturan Daerah yang akan menjamin bisa dilakukannya Penyuluhan Pertanian itu secara mencukupi dan berkelanjutan.