Paparan ini dapat dikutip dengan pereferensian sbb Wibawa
Paparan ini dapat dikutip dengan pereferensian sbb. : Wibawa, Samodra, “Reformasi Birokrasi di Indonesia Th 2000 an”, dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Aparatur Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, MAP FISIPOL, Univ. Bengkulu, 26 Oktober 2018 atau: Wibawa, Samodra, “Reformasi Birokrasi di Indonesia Th 2000 an”, 2018, dalam https: //samodrawibawa. wordpress. com/2018/10/24/reform asi-birokrasi-indonesia/, dibuka tgl 27 Oktober 2018 1
REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA TH 2000 AN 2 Samodra Wibawa Kuliah Umum di MAP Univ. Bengkulu 27 Oktober 2018
DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Pengertian Situasi lingkungan Stakeholders Tujuan reformasi Sasaran Langkah-langkah Bentuk-bentuk Hasil 3
PENGERTIAN Penerapan ide-ide baru ide guna meningkatkan sistem administrasi agar mampu melaksanakan tujuan pembangunan nasional (Lee dan Samonte, 1970) Inovasi secara terencana untuk meningkatkan kemampuan sistem administrasi sebagai social agent yang lebih efektif, instrumen yang lebih baik untuk menyelenggarakan demokratisasi politik, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan unsur terpenting dalam proses nation-building dan pembangunan (Samonte, 1970) Diedit dari 1 4
PENGERTIAN 1 Upaya untuk mengadakan perubahan besar dalam sistem birokrasi suatu negeri dengan maksud untuk mengadakan transformasi terhadap praktek-praktek, perilaku, dan struktur yang berlaku (Khan, 1981) Penggunaan otoritas dan pengaruh secara sengaja dan terencana dalam penerapan cara-cara baru terhadap sistem administrasi untuk merubah tujuan, struktur dan prosedur-nya sehingga meningkat kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan (UNDTC, 1983) Peningkatan kinerja operasional sektor publik secara terencana (Caiden, 1991) Diedit dari 1 5
SITUASI LINGKUNGAN Demokrasi Bencana alam Globalisasi Teknologi informasi Tuntutan atas pelayanan yang lebih baik Tuntutan atas profesionalitas dan netralitas birokrasi Diubah dari 1 6
STAKEHOLDERS Pemerint ah asing Ekse kutif Legis latif Yudi katif Orm as Parta i Ormas asing Pengusa ha asing Birok rasi Pers Peng usah a Masy arak at Lain 2 asing 7
TUJUAN REFORMASI Sumber: 4 8
TUJUAN. . . Good governance Pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi � internal dan eksternal Makmur � Banyak investasi, banyak lapangan kerja � Banyak kebutuhan hidup terpenuhi Adil Aman-tenteram 9
Sumber: 6 10
Sumber: 6 11
Sumber: 6 12
Sumber: 6 13
GOOD GOVERNANCE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Visi Konsensus Rule of law Efektif dan efisien Partisipatif Setara Transparan Responsif Akuntabel Diubah dari pernyataan PBB 1990 dalam 7 14
PELAYANAN PUBLIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Kepentingan umum Kepastian hukum Kesamaan hak Keseimbangan hak dan kewajiban Profesional Partisipatif Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif Terbuka Akuntabel Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan Tepat waktu Cepat, mudah dan terjangkau UU Pelayanan Publik (No. 25/2009) 15
SASARAN REFORMASI Tujuan (visi-misi) Struktur Prosedur >> Sikap dan perilaku (mindset dan budaya) 16
SASARAN. . . Sumber: 2 17
SASARAN. . . Sumber: 2 18
Sumber: 8 19
LANGKAH-LANGKAH REFORMASI UU KPK (2002) Tap MPR No. 11/1998 ttg Penyelenggara Negara yg Bersih dan Bebas KKN Kepmenpan ttg budaya kerja (2002) Sumber: 6 20
Sumber: 6 21
Sumber: 9 22
Sumber: 14 23
Sumber: 6 24
Sumber: 6 25
BENTUK-BENTUK REFORMASI Pendayagunaan dan rightsizing Privatisasi Mendorong pelayanan prima dan inovasi Memperluas pemanfaatan teknologi informasi Diubah dari 1 26
BENTUK: KEMENKEU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Manajemen perubahan Penataan peraturan perundang-undangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan tatalaksana Penataan sistem SDM Penguatan pengawasan Penguatan akuntabilitas kinerja Peningkatan kualitas pelayanan publik Monitoring dan evaluasi Sumber: 2 27
BENTUK: KEMENKEU 1 1. 2. 3. Manajemen perubahan: penetapan nilai-nilai Kemenkeu, penetapan change agent pada setiap unit eselon I, penetapan roadmap reformasi birokrasi dan cetak biru transformasi kelembagaan Penataan peraturan perundang-undangan: identifikasi dan revisi peraturan yang tidak harmonis, pembangunan aplikasi Simfoni dan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum Penataan dan penguatan organisasi: Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis, penetapan lebih dari 17. 000 uraian jabatan 28
BENTUK: KEMENKEU 2 4. Penataan tatalaksana: penetapan 15 ribu SOP dan 102 SOP layanan unggulan, pengembangan egovernment al. : e-filing (SPT), e-procurement, SPAN, Modul Penerimaan Negara (MPN), Portal pengguna jasa DJBC, Aplikasi Cukai Online, Aplikasi manifest, SIMAK BMN, SIMANTAP, Aplikasi RKA-KL, Aplikasi Standar Biaya, KOMANDAN SIKD, Web Based Reporting System DAK, Online Recruitment, dan e-registration (NPWP) 5. Penataan sistem SDM: pelaksanaan analisa beban kerja, penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, penerapan open bidding/seleksi terbuka, dan penerapan sistem merit 29
BENTUK: KEMENKEU 3 6. Penguatan pengawasan: penerapan three lines of deffence (pembentukan unit kepatuhan internal), penetapan unit pengendali gratifikasi, penerapan manajemen risiko, pembangunan WISE (whistleblowing system), lima unit berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), sembilan unit berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 7. Penguatan akuntabilitas kinerja: kontrak kinerja bagi seluruh pegawai, pembangunan sistem e-performance yang terintegrasi dengan SIMPEG, nilai LAKIP: a. TA 2011: 73, 63 predikat B; b. TA 2012: 76, 07 predikat A; c. TA 2013: 80, 04 predikat A 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik: indeks kepuasan stakeholders: a. Tahun 2011: 3, 86 b. Tahun 2012: 3, 90 c. Tahun 2013: 3, 98 nasional). 9. Monitoring dan evaluasi: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenkeu adalah WTP selama 3 tahun berturut-turut, Skor 91, 21 (Sangat Baik) hasil quality assurance Reformasi Birokrasi oleh BPKP, skor 77, 31 hasil revieu UPRBN 30 (tertinggi nasional). Sumber: 2
BENTUK: LAN Mengurangi kedeputian, dari 5 menjadi 3 buah Membentuk Laboratorium Inovasi Menerapkan diklatpim gaya baru Langkah-langkah Lab. Inovasi: Drum up (membangunkan orang dari zona nyaman) Diagnose (mengurai permasalahan) Design (medesain solusi) Melaksanakan inovasi Mendisplay inovasi Mendokumentasikan Sumber: 15 31
Sumber: 6 32
Sumber: 10 33
2019 Sumber: 12 34
35 Sumber: 12
36
37 Sumber: 11
38
PERATARUAN PER-UU-AN 1. Tap MPR No. 11/1998 ttg Penyelenggara Negara yg Bersih dan Bebas KKN 2. UU KPK (2002) 3. Kepmenpan ttg budaya kerja (2002) serta serangkaian Permenpan dan Kepmenpan sejak 2003 hingga 2010 4. UU No. 17/2007 ttg. RPJP 2005 -2025 5. UU No. 25/2009 ttg. Pelayanan Publik 6. Perpres No. 5/2010 ttg. RPJMN 2009 -2014 7. Perpres No. 81/2010 ttg. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025 8. Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 9. Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 10. Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2011 Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga 11. Permen PAN RB Nomor 9 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah 12. Permen PAN RB Nomor 10 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan. Pelayanan Publik 39
PERATARUAN… 13. Permen PAN RB Nomor 11 tahun 2011 Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi 14. Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) 15. Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Quick Wins 16. Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) 17. Permen PAN RB Nomor 15 tahun 2011 Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga 18. Permen PAN RB No. 1/2012 ttg. PMPRB 19. Permen PAN RB No. 30/2012 ttg. Pendoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan RB pada Pemerintah Daerah 20. Permen PAN RB No. 31/2012 ttg. Juknis PMPRB Online 21. Permen PAN RB No. 14/2014 ttg. Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah 22. Perpres No. 2/2015 ttg. RPJMN 2015 -2019 23. Permen PAN RB No. 11/2015 ttg. Roadmap RB 2015 -2019 24. Permenpan RB No. 16/2017 ttg. Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 40
REFERENSI 1. Effendi, Sofian, “Reformasi Administrasi”, ceramah Badan Diklat Depdagri, Juli 2000, http: //sofian. staff. ugm. ac. id/kuliah/Reformasi%20 Administrasi. pdf, dibuka 18 Oktober 2018 2. Kemenkeu, ”Profil Reformasi Birokrasi”, 2015? , https: //www. kemenkeu. go. id/transformasi-kelembagaan/profil-reformasi-birokrasi/, dibuka 18 Oktober 2018 3. Pemerintah Net, “Area Perubahan Reformasi Birokrasi 2015 -2019”, 2016, http: //pemerintah. net/area-perubahan-reformasi-birokrasi-2015 -2019/, dibuka 18 Oktober 2018 4. Pemerintah Net, “ 9 Program Reformasi Birokrasi”, 2015, http: //pemerintah. net/9 program-reformasi-birokrasi/, dibuka 18 Oktober 2018 5. Pemerintah Net, “Capaian Reformasi Birokrasi 2010 -2014”, 2016, http: //pemerintah. net/capaian-reformasi-birokrasi-2010 -2014/, dibuka 18 Oktober 2018 6. Insprektorat Pemprov Jateng, “Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah”, 2014, https: //www. slideshare. net/zainulgrunge/pmprb-pada-pemda, dibuka 19 Oktober 2018 7. Wibawa, Samodra, Noto Negoro, Panduan Mengelola Negara, Jogja: Tiara Wacana 2017 41
REFERENSI 8. Sulistiyani, Ambar Teguh/Samodra Wibawa/Suripto/Tutik Sotiyah, Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonosobo, Jogja: Fisipol UGM 2016 9. Darmadi, Yuliani, “Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan 2017”, 2017, https: //slideplayer. info/slide/12090873/, dibuka 23 Oktober 2018 10. Reformasi Birokrasi Indonesia, “Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional”, 2013, http: //reformindonesia. blogspot. com/2013/02/indikator-keberhasilanreformasi. html, dibuka 23 Oktober 2018 11. Wibowo, Sudirman, “Penguatan Kelembagaan dan SDM APIP dalam Mendukung Reformasi Birokrasi”, 2017, https: //slideplayer. info/slide/12066595/, dibuka 23 Oktober 2018 12. Kementan, “Sasaran dan Indikator Keberhasilan RB”, 2017 (? )http: //rb. pertanian. go. id/? show=page&act=view&id=3, dibuka 23 Oktober 2018 13. Kemenag, “Berita Reformasi Birokrasi”, Juni 2017 – Oktober 2018, https: //rb. kemenag. go. id/berita/3 , dibuka 23 Oktober 2018 14. Kemenkeu, “Latar Belakang RB”, tt. , https: //www. kemenkeu. go. id/transformasikelembagaan/reformasi-birokrasi-dan-transformasi-kelembagaan/latar-belakang/, dibuka 24 Oktober 2018 15. LAN, “Panduan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara”, 2016, http: //inovasi. lan. go. id/uploads/download/1474476823_Panduan-Pelaksanaan. Labinov. pdf, dibuka 24 Oktober 2018 42
- Slides: 42