PANDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPD RI YANG

PANDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA DPD RI YANG DISELARASKAN DENGAN KERJA PEMERINTAHAN DAERAH Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM BUPATI NIAS KEGIATAN ORIENTASI ANGGOTA DPD-RI TERPILIH 2019 -2024 JAKARTA, 20 SEPTEMBER 2019

NAMA Drs. SOKHIATULO LAOLI, MM TEMPAT TANGGAL LAHIR NIAS, 30 SEPTEMBER 1958 RIWAYAT JABATAN BUPATI NIAS 2016 -2021 BUPATI NIAS 2011 -2016 ORGANISASI 1. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). 2. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO).

Pendahuluan Ø Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang mencerminkan nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ø Sebagai lembaga legislatif, DPD RI diamanatkan untuk melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, serta untuk mengimbangi dan mengontrol kapasitas DPR dan Pemerintah melalui mekanisme Check and Balances. Ø Penguatan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal ini tidak hanya difokuskan pada antarlembaga saja, tapi juga perlu diperkuat hubungannya dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Sebabnya, selama ini hubungan kemitraan antara DPD dan Pemda belum optimal dalam hal menampung dan memperjuangkan aspirasi daerah.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI Ø Mengacu pada Pasal 22 D UUD 1945, DPD mempunyai fungsi LEGISLASI, PERTIMBANGAN, dan PENGAWASAN. Ø Sedangkan tugas dan wewenang DPD sebagaimana Pasal 249 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, dan DPRD (MD 3) , antara lain sebagai berikut : a. Mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR; b. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana pada huruf a; c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana pada huruf a; d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan agama

e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama; f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti; g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN; h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah

Beberapa Pandangan tentang DPD RI “Saya mengapresiasi respons cepat Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM, ” kata Jokowi di gedung DPR/MPR RI, Jumat (16/8). Sumber : kontan. co. id

"DPR lebih unggul atau dianggap oleh masyarakat lebih baik menjalankan fungsinya dibanding MPR dan DPD, " kata Muslimin di Penang Bistro, Jakarta Selatan, Selasa (28/8)”. Sumber : merdeka. com

"Sebagai lembaga legislatif tentunya dia (DPD) harus juga punya fungsi legislasi, itu yang tidak dimiliki. DPD dikunci menjadi utusan daerah, dipaksa menjadi utusan daerah tapi dipilih secara pemilu. Jadi ada standar ganda di situ, " kata Siti Zuhro (03/2019) Sumber : voaindonesia. com

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Peran DPD Wilayah Jumlah Provinsi Kabupaten Tertinggal Sumatera 6 Provinsi 13 Kabupaten Jawa 2 Provinsi 6 Kabupaten Kalimantan 5 Provinsi 12 Kabupaten Sulawesi 5 Provinsi 18 Kabupaten Nusa Tenggara 2 Provinsi 26 Kabupaten Maluku 2 Provinsi 14 Kabupaten Papua 2 Provinsi 33 Kabupaten Total 24 Provinsi 122 Kabupaten Sumber : Perpres 131 Tahun 2015

Perpres 131/2015 Tertinggal Terluar 3 T Aspek Terdepan Perekonomian Masyarakat SDM Kemampuan Keuangan Daerah Aksesebilitas Sarana & a mp; Prasarana Karakteristik Daerah

Ø Sebagai lembaga yang mewakili suara dan aspirasi daerah, DPD berada di garda terdepan dan menjadi motor penggerak penuntasan ketertinggalan daerah-daerah yang berada pada status tertinggal, terluar dan terdepan (3 T). Sehingga lahirlah Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015 -2019. Ø Dengan Arah kebijakan : a) Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak dan promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan aktif dalam membantu pembangunan; b) Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik; dan c) Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan.

Dengan penetapan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 tersebut, fungsi legislasi DPD pada prinsipnya dianggap telah dilaksanakan. Namun, lebih dari itu diharapkan peran nyata DPD dalam penetapan dan pengambilan langkah-langkah pelaksanaan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Konsep Hubungan DPD dan Pemerintah Daerah 1. Menjadi Wadah Penyalur Aspirasi Daerah Ø DPD dituntut untuk lebih aktif dalam menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi konstituen dan masyarakat daerah yang diwakilinya serta, membangun konsisten yang sadar dan aktif bahwa ada lembaga tersendiri yang dapat menyalurkan aspirasi daerahnya secara langsung. Ø Penyerapan aspirasi ini dapat dilakukan dengan membangun komunikasi yang maksimal dengan Kepala Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan pertemuan secara berkala untuk membahas berbagai permasalahan dan aspirasi masyarakat di daerah.

2. Mengefektifkan Kantor Perwakilan DPD di Daerah Ø Keberadaan kantor DPD di daerah sejatinya menjadi wadah bagi anggota DPD untuk lebih dekat dengan rakyat, belajar dan membangun bersama rakyat dan hasilnya seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat (daerah). Ø Kehadiran DPD RI yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat menjadi perwakilan masyarakat dan daerah yang dapat secara optimal mencerminkan kedaulatan rakyat dan efektif dapat menghubungkan antara daerah dengan pemerintah serta membawa kepentingan daerah pada tingkat nasional

3. Pro-aktif Pada Usulan DAU/DAK/DBH Ø Percepatan pembangunan daerah khususnya daerah 3 T, tidak akan pernah terwujud jika hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah. Ø Diperlukan intervensi yang lebih dari pemerintah melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH) Ø Untuk daerah, terluar, dan terdepan (3 T), diperlukan penanganan khusus yang difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik, dan Pengembangan perekonomian masyarakat

4. Pro-aktif Pada Perencanaan Pembagunan Daerah Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD juga dapat lebih berperan dalam pelaksanaan Musrenbang (provinsi) untuk memastikan sinergitas pembangunan di tingkat pusat dan daerah yang belum berjalan efektif. Selain itu, jika dengan terbentuknya forum komunikasi antara DPD dan seluruh Kepala Daerah di daerah pemilihannya, maka segala bentuk aspirasi dan kebutuhan daerah musrebangnas. . dapat dibahas dan dikoordinasikan pada forum

Penutup Ø Kedudukan DPD perlu diperkuat karena selama ini fungsi legislasi DPD selalu dipagari sehingga membuat Anggota DPD tidak bisa secara maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerahnya di tingkat pusat. Itulah sebabnya sejak dini DPD sudah berupaya untuk memperjuangkan penguatan fungsinya. Sehingga ke depan, diharapkan kiranya kewenangan dan fungsi DPD dapat disesuaikan dengan perubahan Undang MD 3. Ø Namun, terlepas dari itu, DPD selayaknya tetap terus memelihara semangatnya sebagai wakil daerah dan masyarakat. Dengan, konsep hubungan antara DPD dan Pemerintah Daerah tersebut di atas, maka peran DPD dalam mengisi kekosongan selama ini bisa terjawab

TERIMAKASIH