PANCASILA Lahir dan tumbuh dari budaya bangsa yang
PANCASILA
• Lahir dan tumbuh dari budaya bangsa yang kemudian diaplikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Bangsa yang besar adalah bangsa yang hidup dengan kelenturan budaya). • Aturan yang melatarbelakangi perilaku individu suatu bangsa dalam konteks kenegaraan • Dasar-dasar atau petunjuk perilaku dan perbuatan masyarakat bangsa Indonesia • Pandangan hidup, keyakinan dan cita-cita bangsa dalam mengambil suatu keputusan terhadap berbagai persoalan negara bangsa. Pedoman normatif bagi penyelenggaran negara • Perjanjian luhur (konsensus) pada pendiri bangsa tentang dasar negara. Pertemuan antara nilai-nilai (shared value) dan pandangan ideologis (shared idea).
Fase Pembuahan Dasar Negara • 1924 ( PI ), empat prinsip dasar : Solidaritas, Non Kooperasi, Kemandirian dan Kesatuan Indonesia • 1925 (Tan Malaka), Kedaulatan Rakyat – Komunis+Islam. (HOS Tjokro), Islam-sosialismedemokrasi. • 1926 (Soekarno – Indonesia Muda), Nasionalisme -Islam-Marxisme : Sintesa – Sosionalisme&Sosiodemokrasi. • 1928 (Sumpah Pemuda), Kesamaan tumpah darah, kebangsaan dan bahasa persatuan.
Kelahiran Pancasila • Lima dasar oleh M. Yamin tanggal 29 Mei 1945 : Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, peri Kerakyatan, Kesejahteraan rakyat • Pidato Bung Karno dalam Sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 : kebangsaan; internasionalisme; mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; kesejahteraan; Ketuhanan. -- Trisila : Sosionalisme, Sosiodemokrasi dan Ketuhanan. – Ekasila : Gotongroyong. • Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945 • Pembukaan UUD 1945, tanggal 18 Agustus 1945 • Pembukaan Konstitusi RIS, tanggal 27 Desember 1949 • Pembukaan UUDS, tanggal 15 Agustus 1950 • Merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembai ke UUD 1945.
Nilai-nilai dalam Pancasila • • • Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Kerakyatan Nilai Keadilan
Sila 1 : Ketuhanan YME Keyword : Ketuhanan • Bangsa Indonesia mutlak percaya pada Tuhan YME (bangsa yang religius) • Setiap WN berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. • Rukun antar sesama, rukun antar umat beragama dengan pemerintah.
Sila 2 : Kemanusian yang adil dan beradab • Pengakuan akan martabat manusia. • Memperlakukan sesuai dengan semestinya. • Menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban WN tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin dan lainnya. • Pengakuan akan HAM
Sila 3 : Persatuan Indonesia • Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan individu maupun kelompok • Mengembangkan persatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Bersatu, kebulatan tekad dengan mengakui kebhinekaan
Sila 4 : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan Keyword : Kerakyatan • Rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam negara • Pemerintahan dari rakyat oleh dan untuk rakyat • Segala keputusan didasarkan atas musyawarah dan mufakat melalui sistem/lembaga perwakilan.
Sila 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia • Adil dan tidak memihak • Negara adalah negara yang berkeadilan untuk mencapai tujuan negara yakni tercapainya masyarakat yang adil dan makmur, lahir maupun bathin. • Keadilan sosial utamanya meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hankamnas.
• Sila-sila saling berkaitan dan tidak dapat diputarbalikkan • Pancasila adalah jembatan persatuan dan kesatuan bangsa. Jembatan resolusi konflik.
Ideologi • System of idea • Seperangkat gagasan yang menjelaskan/melegalistas tatanan sosial, struktur kekuasaan/ cara hidup dari segi tujuan, kepentingan/status sosial dari kelompol/kolektivitas dimana ideologi tersebt muncul (newman) • Wacana/ide yang mendominasi
Fungsi ideologi • Sarana untuk formulasi dan mengisi kehidupan manusia • Jembatan pergeseran kendali kekuasaan antar generasi • Kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat dan bangsa untuk menjalani hidup dan mencapai tujuan. • Sebagai penunjuk arah tentang tujuan yang ingin dicapai bersama dan pemersatu masyarakat (Ramlan Surbakti).
Pancasila sebagai ideologi • TAP MPR No. XVIII/MPR/1998, jo TAP MPR No. I/MPR 2003. • Pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan norma kehidupan, agama, susila, hukum, maupun sopan santun dalam masyarakat. • Pancasila adalah ideologi yang bersifat terbuka, dinamis dan reformatif.
• Terbuka : mengandung nilai-nilai dasar yang berlaku universal dan tidak langsung bersifat operasional. Bisa dimaknai, dijabarkan diinterpretasi secara kritis, kreatif dan rasional sehingga mudah di operasionalkan. (ideologi terbuka (Frans Magnis) : tidak dipaksakan, digali&diambil dari moral, budaya masyarakat; hasil konsensus (bukan keyakinan ideologis orang/kelompok; tidak bersifat operasional). • Dinamis : dikembangkan sesuai dengan dinamika masyarakat • Reformatif : secara operasional bisa bersifat aktual, adaptif, dan diperbaharui maknanya tanpa mengubah nilai-nilai dasar.
Pancasila sebagai Moral Pembangunan • Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan dari suatu kondisi menuju kondisi yang lebih baik. • Pancasila sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan hidup bersama.
Pancasila sebagai sistem nilai/etika • Nilai/etika : harga, makna, isi, pesan untuk melandasi, menggerakkan, mengendalikan dan menentukan kelakuan. • Nilai : (1) relatif ; (2) universal • Nilai dasar Pancasila adalah nilai yang digunakan bangsa Indonesia. • Pancasila sebagai norma etik dan hukum (dari norma agama, etik, susila dan hukum)
Liberalisme • Demokrasi adalah bentuk pemerintahan terbaik • Individu memiliki kebebasan intelektual penuh termasuk kebebasan berbicara, beragama dan kebebasan pers. • Pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas. • Kekuasaan seseorang terhadap orang lain adalah hal yang buruk. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. • masyarakat dinyatakan bahagia jika sebagian besar individu bahagia. • Kebaikan masyarakat/rezim di ukur dari seberapa tinggi individu berhasil mengembangkan kemampuan dan bakatnya
Sosialis Komunisme • Kemajuan manusia terhalang dengan lembaga hak milik atas sarana produksi • Karenanya untuk maju harus menghapus atau membatasi hak milik pribadi dan menggantinya dengan pemilikan bersama atas sarana produksi • Sosialis : menggunakan cara-cara damai dan demokratis. • Komunis : harus dengan revolusi, dan pemerintahan oleh diktator proletariat diperlukan dalam masa transisi, dimana seluruh hak milik pribadi diambil alih dan berada dalam kontrol negara.
- Slides: 19