PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PPN KONSEP DASAR Barang Jadi

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

KONSEP DASAR • Barang Jadi • Bahan baku • Nilai tambah : Nilai : Rp. X : Rp. Y : Rp. Z • PPN = 10% x Rp. Z 2

DEFINISI • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKN) baik di dalam wilayah Indonesia maupun dari luar daerah Pabean. • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, PPN disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa didalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan 3

PPN ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS : a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; b. impor Barang Kena Pajak; c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha; d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 4

DAERAH PABEAN Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 5

DEFINISI PPN Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

KARAKTERISTIK PPN Pajak Objektif Multi Stage Tax Pajak tidak langsung Pajak atas konsumsi dalam negeri

MULTI STAGE TAX PPN dikenakan pada setiap mata-rantai, seluruh jalur produksi maupun jalur distribusi IMPORTIR PABRIKAN BENANG PABRIKAN TEKSTIL PABRIKAN GARMEN PEDAGANG BESAR GARMEN PEDAGANG KECIL GARMEN KONSUMEN

PENYERAHAN YANG MERUPAKAN OBJEK PPN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK IMPOR BARANG KENA PAJAK PENYERAHAN JASA KENA PAJAK

TERMASUK DALAM PENGERTIAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK perjanjian • penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian; leasing • pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing); lelang • penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

PENYERAHAN BARANG YANG BUKAN OBJEK PPN a. barang hasil pertambangan atau hasil pengebor-an yang diambil langsung dari sumbernya; b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

PENYERAHAN JASA YANG BUKAN OBJEK PPN • • • jasa pelayanan kesehatan medis; jasa pelayanan sosial; jasa pengiriman surat dengan perangko; jasa keuangan; jasa asuransi; jasa keagamaan; jasa pendidikan; jasa kesenian dan hiburan; jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan; jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;

PENYERAHAN JASA YANG BUKAN OBJEK PPN • jasa tenaga kerja; • jasa perhotelan; • jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum; • jasa penyediaan tempat parkir; • jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam; • jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan • jasa boga atau katering.

PENYERAHAN BUKAN BARANG KENA PAJAK makelar • penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar Utang piutang • penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utangpiutang; pemusatan • penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;

PENYERAHAN BUKAN BARANG KENA PAJAK Merger dan akusisi • pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha Penyerahan bukan barang dagangan • Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan

SUBJEK PAJAK: PIHAK YANG MEMUNGUT PPN pengusaha Melakukan penyerahan BKP dan JKP dalam daerah pabean Dikukuhkan sebagai PKP (pengusaha kena pajak)

PENGUSAHA KECIL • merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4. 800. 000, 00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). • Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud di atas dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

SYARAT PENYERAHAN BARANG YANG DIKENAI PAJAK 1. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; 2. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; 3. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan 4. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

CARA MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG Pengusaha Kena Pajak A menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25. 000, 00. • Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp 25. 000, 00 = Rp 2. 500. 000, 00 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2. 500. 000, 00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak A.

CARA MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG Pengusaha Kena Pajak B melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian Rp 20. 000, 00. • Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp 20. 000, 00 = Rp 2. 000, 00 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2. 000, 00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak B.

DASAR PENGENAAN PAJAK Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah : • Harga jual • Penggantian • Nilai Impor • Nilai Ekspor • Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

DEFINISI NILAI IMPOR nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini

BEBERAPA NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor • pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak harga pasar wajar • Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, harga pokok penjualan atau harga perolehan • penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang

MENGHITUNG PPN TERHUTANG PK PM PPN terhutang (dibayar)

Mekanisme PK-PM 1. PENGENAAN PPN DILAKSANAKAN BERDASARKAN SISTEM FAKTUR 2. SETIAP TERJADINYA PENYERAHAN BKP / JKP, WAJIB DIBUATKAN FAKTUR PAJAK MERUPAKAN BUKTI PUNGUTAN PPN FAKTUR PAJAK BAGI PENJUAL MERUPAKAN BUKTI PAJAK KELUARAN (PK) FAKTUR PAJAK BAGI PEMBELI MERUPAKAN BUKTI PAJAK MASUKAN (PM) 25

PAJAK KELUARAN PPN YANG TERUTANG YANG WAJIB DIPUNGUT OLEH PKP KARENA PENYERAHAN BKP / JKP, ATAU KARENA EKSPOR BKP

PAJAK MASUKAN PPN YG SEHARUSNYA SUDAH DIBAYAR OLEH PKP KARENA PEROLEHAN BKP PENERIMAAN JKP PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD PEMANFAATAN JKP D A R I IMPOR BKP LUAR DAERAH PABEAN

CONTOH PT. Murah Perkasa bergerak dibidang distributor alat listrik, melakukan transaksi dalam bulan Juli 2017 sbb: 1. Tgl 13, membeli barang dagangan Rp. 16. 000 2. Tgl 15 menjual barang dagangan Rp. 12. 000 3. Tgl 27 menjual barang dagangan Rp. 24. 000 Harga tersebut tidak termasuk PPN. Berapa Pajak Keluaran dan Masukannya, dan hitunglah PPN terhutang. Jawab. 1. Pajak Keluaran (10% dari penjualan) yaitu • 10% X 12. 000 (nomor 2) = 1. 200. 000 • 10% X 24. 000 (nomor 3) = 2. 400. 000 Jumlah Pajak Keluaran = 3. 600. 000

2. Pajak Masukan (10% dari Pembelian) yaitu: • 10% X 16. 000 (nomor 1) = Rp. 1. 600. 000 3. Jumlah: • Pajak keluaran sebesar Rp. 3. 600. 000 • Pajak Masukan Rp. 1. 600. 000 sehingga PPN yang harus dibayar ke kas negara adalah (PKPM) yaitu: Rp. 3. 600. 000 – 1. 600. 000 = Rp. 2. 000

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAS UNTUK : PENGELUARAN PEROLEHAN BKP/JKP SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YG TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA PEROLEHAN & PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR SEDAN, JEEP, STATION WAGON, VAN& KOMBI, KECUALI MERUPAKAN BARANG DAGANGAN ATAU DISEWAKAN PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN SEBELUM PENGUSAHA DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PEROLEHAN BKP/JKP YANG FAKTUR PAJAKNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN U/ PEMANFAATAN BKP TDK BERWUJUD ATAU PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN YG FAKTUR PAJAKNYA TDK MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 13 (6) PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA DITAGIH DG PENERBITAN KETETAPAN PAJAK PEROLEHAN BKP/JKP YG PM-NYA TDK DILAPORKAN DLM SPT MASA PPN YG DIKETEMUKAN PADA WAKTU DILAKUKAN PEMERIKSAAN Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi 30

PM DIKREDITKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA PM yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya Masa Pajak

PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN SYARAT FORMAL SYARAT MATERIIL BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA DALAM FAKTUR PAJAK YG TDK CACAT FP cacat Ada coretan yg tdk diperbolehkan UNTUK PEROLEHAN BKP DAN/ JKP YG BERHUB. LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA MELAKUKAN PENYER. KENA PAJAK Menggunakan cap tanda tangan Nama PKP/NPWP Nomor seri salah Tdk mencoret yg seharusnya dicoret Dibuat > 3 bl sejak batas wkt pemb. FP Tdk/terlambat lapor Penggunaan Kode & Nomor Seri. Tdk/terlambat lapor Nama & contoh tanda tangan pejabat yg ditunjuk PRODUKSI KEGIATAN USAHA MANAJEMEN PEMASARAN DISTRIBUSI

SAAT PPN TERUTANG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. penyerahan Barang Kena Pajak; impor Barang Kena Pajak; penyerahan Jasa Kena Pajak; pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau ekspor Jasa Kena Pajak.

KEWAJIBAN PKP MEMBUAT FAKTUR PAJAK 1. penyerahan Barang Kena Pajak 2. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana 3. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau 4. ekspor Jasa Kena Pajak

SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK 1. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak; 2. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum 3. penyerahan Jasa Kena Pajak; • • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau 4. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

INFORMASI DALAM FAKTUR PAJAK: SYARAT FORMAL 1. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 2. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 3. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; 4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 6. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan 7. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

INFORMASI DALAM FAKTUR PAJAK: SYARAT MATERIAL Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai 1. penyerahan BKP/JKP 2. ekspor BKP Berwujud, 3. ekspor BKP Tidak Berwujud, 4. ekspor JKP, 5. impor BKP, 6. atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK 1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut; 2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; 3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak; 4. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;

CONTOH TANGGAL PENERBITAN FAKTUR PAJAK 1. Harga Jual kendaraan Bermotor Rp 165. 000 termasuk PPN. 2. Uang Muka diterima tanggal 10 Agustus 2016 sebesar Rp. 55. 000. 3. Kendaraan akan diserahkan tanggal 20 September 2016 dengan kekurangan bayar sebesar Rp. 110. 000, Tentukan tanggal penerbitan faktur pajak untuk setiap transaksi di atas.

CONTOH TANGGAL PENERBITAN FAKTUR PAJAK 1. PT Andalas Sejahtera (AS) yang bergerak di bidang pembuatan sepatu, menjual dan mengirimkan 100 pasang sepatu kepada distributor seharga Rp 5. 000, 00 pada tanggal 01 November 2016. 1. PT Dakuta adalah PKP. Menyerahkan komputer pada PT Enrico senilai Rp. 100 juta, dengan perjanjian: • Uang Muka diserahkan pada tanggal 5 Juni 2016 sebesar Rp. 10. 000 • Barang diserahkan pada tanggal 3 Juli 2016 • Pelunasan Rp. 90. 000 dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2016.

PEMUNGUT PPN BENDAHARA PEMERINTAH Jika pembeli barang adalah bendahara pemerintah (dana berasal dari APBN/D) Yang akan memungut PPN adalah Bendahara pemerintah sendiri

SAAT PENERBITAN FAKTUR PAJAK APABILA TRANSAKSI DENGAN PEMUNGUT • Pada tanggal 5 April 2016 PT Tunas Dharma menyerahkan sejumlah sepatu kepada Kementerian Keuangan dengan harga kontrak Rp. 50 juta. Surat tagihan pembayaran dimasukkan oleh PT Tunas Dharma pada tanggal 7 Mei 2016, dan pembayaran diterima pada tanggal 9 Juni 2016. • Faktur pajak oleh PT Tunas Dharma dibuat pada saat penagihan yaitu pada tanggal 7 Mei 2016

MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN • PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.

BATAS WAKTU PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN& PPNBM • Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. • Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

PPN KEGIATAN MEMBANGUN SNDIRI Kegiatan membangun adalah kegiatan membangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain

KRITERIA BANGUNAN MEMENUHI SYARAT KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 1. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; 2. Diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan 3. Luas keseluruhan paling sedikit 200 m 2 (dua ratus meter persegi).

TARIF DAN DASAR PENGENAAN PAJAK PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI 1. Kegiatan membangun sendiri akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 2. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

CONTOH Pada Bulan Desember 2016 Bapak Andi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas 2 keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 m , biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Sendi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesainya bangunan tersebut adalah sebagai berikut: pembelian tanah sebesar Rp 200. 000, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan Rp 180. 000, biaya upah mandor dan pekerja bangunan Rp. 70. 000. Maka berapakah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pembangunan rumah tersebut?

PENJUALAN AKTIVA YANG TERUTANG PPN Pada tanggal 15 Januari 2016, PT. Ratna Indah yang telah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2004 membeli mesin fotocopy dari PT. Xerox(PKP). Saat ini PT. Ratna Indah bermaksud menjual mesin fotocopy tersebut karena mau diganti dengan mesin yang lebih canggih. Pada saat mesin fotocopy tersebut dibeli, Pajak Masukan tidak dikreditkan oleh PT. Ratna Indah • yang menjual mesin fotocopy adalah PT. Sumber Sehat, yang merupakan Pengusaha Kena Pajak; • pada saat mesin fotocopy tersebut dibeli, PT. Sumber Sehat membayar PPN; • Artinya atas penjualan sedan oleh PT. Ratna Indah terutang PPN Pasal 16 D, walaupun Pajak Masukan atas pembelian mesin fotocopy tidak dikreditkan oleh PT. Lestari Indah.

MENGHITUNG PPN Pengusaha Joko adalah seorang PKP yang menjual peralatan elektronik berkedudukan di Jl. Tut Harsono, No. 7 Yogyakarta. Pengusaha Joko memiliki NPWP sekaligus NPPKP dengan nomor 07. 888. 999. 2. 680. 000 dan menjadi PKP sejak tanggal 15 Juni 2009. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Desember 2016 : • 1 Desember Perusahaan menjual 100 unit kredit peralatan rumah tangga dengan harga per unit Rp. 100. 000 pada PT Chandra Elekronik. Barang diserahkan pada tanggal transaksi.

2. 5 Desember Perusahaan mengekspor peralatan rumah tangga ke Singapura dengan nilai ekspor Rp. 100. 000 3. 6 Desember Perusahaan mendapatkan kontrak pengadaan peralatan rumah tangga senilai Rp. 100 000 dengan PT Jaya Abadi. Pada tanggal transaksi dibayar uang muka 10% dari nilai kontrak. Sisa pembayaran akan diserahkan pada saat barang tiba di gudang PT Jaya Abadi. 4. 10 Desember Perusahaan menyumbang perangkat elektronik kepada yayasan yatim piatu senilai Rp. 22. 000 termasuk laba 10%. 5. 15 Desember Menjual 1 mobil box yang dibeli pada tanggal 15 Juni 2008 dengan harga jual Rp. 100. 000 6. 16 Desember Membayar biaya renovasi kantor kepada CV Kontraktor sebesar Rp. 1. 100. 000 termasuk PPN. Perusahaan menerima faktur pajak tertanggal 30 Oktober untuk pekerjaan renovasi telah diselesaikan pada tanggal 30 Oktober.

7. 17 Desember Mengimpor peralatan elektonik dari China dengan nilai impor Rp. 60. 000. Atas impor ini terhutang Bea Masuk 20% 8. 18 Desember Membeli mobil sedan untuk keperluan direktur utama senilai Rp. 250. 000. PPN yang dibayar oleh perusahaan Rp. 25. 000 9. 20 Desember Diterima kembali dari PT ABC Elektornik dengan nota retur No. NR 345 tanggal 23 Desember, beberapa jenis peralatan elektronika dengan harga jual Rp. 10. 000 yang merupakan bagian dari penyerahan dengan faktur pajak tanggal 10 Oktober 2016 10. 21 Desember Perusahaan menggunakan peralatan audio video dalam rangka pameran untuk tujuan promosi senilai Rp. 75. 000