Pajak Pertambahan Nilai PPN Dasar Hukum UU No

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pengenaan PPN dan PPn. BM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri

Pengertian PPN Pajak Atas Konsumsi Barang Atau Jasa Di Dalam Daerah Pabean Oleh Orang Pribadi Badan Pajak yang dikenakan sebesar 10% atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri Sedangkan yang tidak dikonsumsi didalam negeri atau di EKSPOR akan dikenakan pajak sebesar 0%. Pajak ini dikenakan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan.

Karakteristik PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pihak yang berbeda. PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak. PPN bersifat multi stage levy, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (destination principle). Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak. Penghitungan PPN terutang yang disetor ke negara menggunakan indirect substraction method/credit method/invoice method dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM). PPN tidak menimbulkan pajak berganda, artinya Pajak atas konsumsi tidak akan dikenakan dua kali.

CONTOH: MULTI STAGE LEVY (NON-KUMULATIF)

Penyerahan Barang Kena Pajak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/ perjanjian sewa guna usaha (leasing). Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau BKP antar cabang. Penyerahan BKP secara konsinyasi. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

Bukan Penyerahan BKP 1. 2. 3. 4. 5. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum dagang. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang selama PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang kena pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP tsb tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau karena pengeluaran tsb tidak untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan station wagon, kecuali merupakan dagangan atau disewakan.

Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 600. 000.

Kegiatan Usaha PKP 1. 2. 3. 4. 5. Menghasilkan barang Mengimpor barang Mengekspor barang Melakukan usaha perdagangan Memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean 6. Melakukan usaha jasa 7. Memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

Kewajiban PKP 1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 2. Memungut pajak yang terutang 3. Meyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan 4. Melaporkan penghitungan pajak

Objek Pajak Pertambahan Nilai 1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2. Impor BKP. Pajak juga dipungut pada saat impor BKP. 3. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah di dalam daerah pabean oleh siapa pun. 6. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP. 7. Ekspor JKP oleh PKP.

SUBJEK PPN Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang memilih menjadi PKP Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu

PENGECUALIAN OBJEK PPN Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak Uang, emas batangan dan surat berharga Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana UU Hukum Dagang Penyerahan BKP untuk jaminan hutang piutang Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang

BARANG DIBEBASKAN PPN (PP No. 146 Tahun 2000) Rumah sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lain yg ditetapkan KMK. Senjata, amunisi, alat angkut di air, alat angkut di bawah air, alat angkut di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunis oleh PT. PINDAD utk TNI/Polri. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program PIN. Buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran. Kapal dan suku cadang dan alat keselamatan pelayaran atau alat kesela-matan manusia yg digunakan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan penangkap ikan nasional. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan dan keselamatan manusia yang digunakan perusahaan airline nasional. Kereta api, suku cadang, alat keselamatan yang digunakan PT. KAI. Peralatan yg digunakan utk penyediaan data batas negara kepada TNI.

BARANG DIBEBASKAN PPN (PP No. 12 Tahun 2001) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP Makanan ternak, unggas, ikan dan atau bahan baku pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan. Impor atau penyerahan barang didalam daerah pabean bibit dan atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Penyerahan di dalam daerah pabean barang hasil pertanian yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani. Penyerahan baku perak dlm btk butiran (granule) atau batangan. Bahan baku pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah. Penyerahan air bersih yg dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum. Penyerahan listrik kecuali utk perubahan dgn daya lebih dari 6000 watt.

Bukan JKP Jasa kesehatan medis Pelayanan sosial Pengiriman surat dgn prangko Jasa keuangan Jasa asuransi Kesenian dan hiburan Jasa angkutan umum darat, udara dan air Tenaga kerja Perhotelan Jasa pemerintah Parkir Telpon umum uang logam Pengiriman uang wesel pos Catering/jasa boga

JASA TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000) Jasa dibidang pelayanan jasa medik: dukun kampung, paranormal, dokter, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit mahal. Jasa dibidang pelayanan sosial: panti asuhan, panti wreda, krematorium, yayasan pemakaman, jasa pemadam kebakaran. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jasa dibidang keagamaan. Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun luar sekolah seperti kursus. Kecuali jasa pendidikan tersebut berkaitan dengan penyerahan BKP.

JASA TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan air, termasuk jasa angkutan udara luar negeri. Jasa dibidang tenaga kerja, selama penyedia jasa tidak bertanggung-jawab atas hasil kerja tenaga kerja dimaksud. Jasa dibidang perhotelan, meliputi persewaan kamar, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas utk tamu mengi-nap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.

JASA KENA PAJAK TERTENTU Jasa Custodian berupa penitipan (safe custody) yang dilakukan oleh bank meliputi jasa penyimpanan, penjagaan serta pemeliharaan. Jasa Anjak Piutang, berupa pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek serta penatausahaan penjualan kredit serta penagihan klien. Dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank, perusahaan pembiayaan, PT, dan Koperasi. DPPnya adalah 5% dari jumlah imbalan yang diterima berupa service charge, provisi dan diskon. Jasa Wali Amanat, jasa trusteeship/agency. Jasa Periklanan. Jasa Perdagangan termasuk e-commerce. Jasa Biro Perjalanan/Wisata dan Pengiriman Paket (DPP = 10%). Jasa Sewa Ruangan, DPP = Harga sewa + (0. 4 x service charge).

JASA DIBEBASKAN PPN (PP No. 146 Tahun 2000) Jasa yang diterima perusahaan pelayaran nasional atau perusa- haan penangkapan ikan nasional meliputi jasa persewaan, jasa pelabuhan, jasa perawatan (docking) kapal. Jasa yang diterima perusahaan angkutan udara nasional meliputi jasa persewaan, perawatan atau reparasi. Jasa perawatan atau reparasi yang diterima oleh PT. KAI. Jasa kontraktor bangunan rmh sederhana, RSS, rusun sederhana, pondok boro, asrama masahasiswa atau pelajar serta perumahan lainnya yang ditetapkan oleh KMK. Jasa persewaan rusun sederhana, rumah sederhana, dan RSS. Jasa yang diserahkan oleh TNI sehubungan data batas/foto udara wilayah NKRI.

SKEMA PPN Penyerahan BKP/JKP Membuat Faktur Pajak Penjual/Pengusaha Jasa Pembeli/Penerima Jasa Pemotong Pajak Pemikul Beban Pajak PPN disetor ke negara

MEKANISME PPN Setiap PKP yang menjual BKP atau menyerahkan JKP wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang, disebut Pajak Keluaran (output tax). PKP membeli BKP /menerima JKP dari PKP lain, maka PKP pembeli/penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual, disebut Pajak Masukan (input tax). Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar

SAAT PAJAK TERUTANG Pada saat penyerahan BKP atau JKP. Pada saat impor BKP. Pada saat pembayaran, jika pembayaran dilakukan sebelum penyerahan BKP/JKP. Pada saat dimulai pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Pada saat pembayaran, jika pembayaran sebelum pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Saat lain yang ditetapkan dengan KMK. Saat ekspor BKP.

TEMPAT PAJAK TERUTANG Tempat tinggal atau tempat kedudukan. Tempat kegiatan usaha dilakukan. Tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Tempat BKP dimasukkan ke dlm daerah pabean, dalam hal impor. Tempat OP/Badan terdaftar sebagai NPWP, dalam hal pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atas permohonan tertulis dari PKP. Dalam hal kegiatan membangun sendiri, pajak terutang ditempat bangunan didirikan. PKP yang memiliki lebih satu tempat usaha dapat mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang secara tertulis kepada Dirjen Pajak.

Setor & Lapor harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Tarif Pengenaan Pajak Tarif PPN yang dikonsumsi/ dimanfaatkan didalam daerah pabean adalah 10% PPN ekspor BKP Berwujud/Tdk berwujud, Ekspor JKP adalah 0%. berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. PPN = Tarif x DPP

Dasar Pengenaan Pajak harga jual : untuk penyerahan BKP penggantian : untuk penyerahan JKP nilai impor : untuk impor BKP nilai ekspor : untuk ekspor BKP nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. contoh : 1. PKP A menjual tunai BKP dengan harga jual Rp. 25. 000 PPN yang terutang : 10% x Rp. 25. 000 = Rp. 2. 500. 000 PPN sebesar Rp. 2. 500. 000 tsb merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP A. 2. PKP B melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor Rp. 10. 000 PPN yang terutang : 0% x Rp. 10. 000 = Rp. 0 PPN sebesar Rp. 0 tsb merupakan pajak keluaran.

Dasar Pengenaan pajak PPn. BM dalam penyerahan BKP oleh PKP yang menghasilkan BKP atau mengimpor BKP Contoh : PT. X menghasilkan BKP yg tergolong mewah menjual BKP tsb kepada PT. A dengan harga jual sebesar Rp. 100. 000. atas penjualan tsb dikenai PPN 10% dan PPn. BM 20%. Dasar pengenaan pajak atas penyerahan BKP yg tergolong mewah tsb sebesar Rp. 100. 000, tdk termasuk PPN 10% dan PPn. BM 20% yang dikenakan atas penyerahan BKP tsb. Jumlah yg harus dibayar oleh PT. A adalah sbb : DPP (harga jual) : Rp. 100. 000 PPN : Rp. 10. 000 PPn. BM : Rp. 20. 000 + Jumlah yg hrs dibayar PT. A : Rp. 130. 000

lanjutan Kemudian PKP A tsb menjual BKP tsb kepada PKP B dengan mengharapkan keuntungan sebesar Rp. 15. 000. Berikut jumlah yg harus dibayar PKP B : Harga beli PKP A : Rp. 100. 000 PPn. BM yang telah dibayar : Rp. 20. 000 Keuntungan yg diharapkan : Rp. 15. 000 + Dasar pengenaan pajak : Rp. 135. 000 PPN : Rp. 13. 500. 000 + Jumlah yg dibayar PKP B : Rp. 148. 500. 000

Kelebihan PPN Mencegah pajak berganda Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri Konsumen sebagai pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh PPN sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya

Kelemahan PPN Biaya administrasi relatif tinggi dibandingkan dengan PTL (Penyertaan Tidak Langsung) lainnya. Dampak regresif. Rawan manipulasi/penyelundupan sehingga menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat dalam administrasi pajak.

… PPN timbul karena digunakannya faktor produksi dalam setiap perusahaan sewaktu menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Penyerahan atau IMPOR barang yang tergolong mewah selain dipungut PPN juga dikenakan PPn. BM dan hanya SATU KALI dipungut pada tingkatan PABRIKAN atau waktu IMPOR BARANG

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PAJAK MASUKAN (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau Impor BKP PAJAK KELUARAN (PK) adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau Ekspor BKP

PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yang dipungut pada masa pajak yang sama. PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya dalam bulan ketiga setelah akhir tahun buku, dengan syarat: PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya. Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. Syarat PM dapat dikreditkan jika PM tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Hasil pengkreditan PM terhadap PK: Kurang Bayar, jika PM<PK. Nihil, jika PM=PK. Lebih bayar, jk PM>PK; dapat direstitusi atau dikompensasi.

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van, combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP. Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana. Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat. Ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. PK ditanggung pemerintah. PK dibebaskan dari pengenaan pajak.

KREDIT PPN MASA PM yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan atau impor BKP atas penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan PK yang dipungut PKP pada saat menyerahkan BKP atau JKP Ketentuan tentang pengkreditan PM adalah : Syarat utamanya ada Faktur Pajak Dilakukan pada Masa Pajak yang sama Paling lambat dilakukan 3 bulan setelah masa pajak dengan syarat belum dibiaya-kan dan atau belum ada pemeriksaan

Contoh soal PT. Maharani telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut : Januari 2009 : Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP ………. . Rp 6. 000 Pajak keluaran yang telah dipungut …………………. . . Rp 3. 000 Februari 2009 : Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP ………. Rp 6. 000 Pajak keluaran yang telah dipungut …………………. . Rp 7. 000

Penyelesaian Soal Masa pajak JANUARI 2009 PK ……………. . Rp 3. 000 PM dapat dikreditkan ……. Rp 6. 000 PPN Lebih Bayar (LB)……. Rp 3. 000 PPN LB akan dikompensasi ke Masa pajak berikutnya sebesar Rp 3. 000 di Februari 2009

… MASA PAJAK FEBRUARI 2009 : PK ……………. Rp 7. 000 PM dapat dikreditkan … Rp 6. 000 PPN Kurang Bayar (KB) Rp 1. 000 Kompensasi Januari 09. . Rp 3. 000 PPN LB ………………… Rp 2. 000

. . Masa MARET 2009 PK ……………. Rp 12. 000 PM ……………Rp 6. 000 PPN KB ………………. . Rp 6. 000 Kompensasi Peb 09…. . Rp (2. 000) PPN KB ………………. Rp. 4. 000