PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH IIM IBRAHIM NUR M

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH: IIM IBRAHIM NUR, M. AK. 1

BEBERAPA DEFINISI Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPn. BM. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPn. BM. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak yg tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk mengha-silkan barang karena pesanan/permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. 2

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea Cukai. Pajak Masukan (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP/JKP dan atau pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. Pajak Keluaran (PK) adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau ekspor BKP. 3

SUBJEK PAJAK: PKP Pengusaha adalah OP atau badan yg dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan perdagangan, memanfaatkan barang tak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut UU ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang ditetapkan KMK. Batasan Pengusaha Kecil per-Januari 2004 adalah jika pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP tidak lebih dari Rp 600. 000, 00 Pengusaha kecil boleh memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib dikukuhkan dan memiliki NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak) yang bentuknya sama dengan NPWP. Kewajiban PKP adalah mengenakan, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPn. BM. 4

SUBJEK PAJAK: NON-PKP Non-PKP dapat menjadi subjek PPN jika: – Mengimpor BKP. – Memanfaatkan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/ – Melakukan kegiatan membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. 5

KEWAJIBAN PKP Melaporkan usahanya utk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kepadanya diberikan NPPKP (Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak). Memungut PPN dan PPn. BM yang terutang. Menyetor PPN yg masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan dan membayar PPn. BM yg terutang ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Melaporkan penghitungan pajak yang terutang. Menurut KMK No. 253/KMK. 01/1998 yg bukan subjek PPN: Perwakilan negara asing. Badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik serta pejabat/tenaga ahlinya. 6

KARAKTERISTIK PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul beban pajak dan penyetor pajak ke negara berada pihak yang berbeda. PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh objek pajak. PPN Indonesia menggunakan tarif tunggal 10%, kecuali PPN ekspor tarifnya 0%. PPN bersifat multi stage tax, artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri (destination principle). Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak. Penghitungan PPN terutang yg disetor ke negara menggunakan indirect substraction method/credit method/invoice method dengan cara mengkreditkan pajak masukan (PK-PM). 7

MEKANISME PEMUNGUTAN PPN Setiap PKP yang menyerahkan BKP atau JKP diwajibkan membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dapat dipungut disebut Pajak Keluaran (output tax). Pada saat suatu PKP membeli/menerima BKP atau JKP dari PKP lain, maka PKP pemberli/penerima membayar pajak yang terutang kepada negara lewat PKP penjual. Pajak yang dibayar disebut Pajak Masukan (input tax). Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar, harus dibayar ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). 8

Menyerahkan BKP PT. A Menerima BKP Supplier Wajib Membuat FP PT. A Konsumen PT. A membeli/menerima BKP/JKP dari Supplier. Atas pembelian ini dikenakan PPN 10%. Sehingga PT. A akan membayar sebesar harga jual ditambah PPN yang dibayar tersebut dicatat sebagai Pajak Masukan oleh PT. A menyerahkan BKP/JKP ke konsumen. Atas penyerahan tsb dikenakan PPN 10%. Sehingga PT. A akan menerima sebesar harga jual ditambah PPN yang diterima oleh PT. A dicatat sebagai Pajak Keluaran, yang harus disetorkan ke Kas Negara setiap bulannya. Setiap bulan PT. A harus menghitung total Pajak Keluaran yang diterima dari seluruh penyerahan BKP/JKP dikurangi total Pajak Masukan yang sudah dibayar dalam bulan yang sama dengan Pajak Keluaran. Selisihnya merupakan PPN yang harus disetor ke Kas Negara. 9

OBJEK PPN (UU PPN ps. 4, ps. 16 C, ps. 16 D) 1. Penyerahn BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha 2. Impor BKP. 3. Penyerahn JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha 4. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 6. Ekspor BKP yang dilakukan PKP. 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan oleh OP atau badan, tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 8. Penyerahan aktiva yang dilakukan PKP, yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar atas perolehannya dapat dikreditkan. 10

JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 143 Tahun 2000) Hasil pertambangan/pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya: – Minyak mentah (crude oil), – Gas bumi, kecuali gas bumi yg langsung dikonsumsi masyarakat spt elpiji, – Panas bumi, – Pasir dan kerikil, – Batubara sebelum diproses dari briket batubara, – Bijih (besi, timah, emas, tembaga, nikel, dan perak serta bauksit). Barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam beryodium/tidak. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makah, warung, dan lain-lain. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga. 11

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000) Jasa dibidang pelayanan jasa medik: dukun kampung, paranormal, dokter, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit mahal. Jasa dibidang pelayanan sosial: panti asuhan, panti wreda, krematorium, yayasan pemakaman, jasa pemadam kebakaran. Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko. Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jasa dibidang keagamaan. Jasa dibidang pendidikan, baik pendidikan sekolah ataupun luar sekolah seperti kursus. Kecuali jasa pendidikan tersebut berkaitan dengan penyerahan BKP. 12

JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PP No. 144 Tahun 2000) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan pajak tontonan. Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan air, termasuk jasa angkutan udara luar negeri. Jasa dibidang tenaga kerja, selama penyedia jasa tidak bertanggung-jawab atas hasil kerja tenaga kerja dimaksud. Jasa dibidang perhotelan, meliputi persewaan kamar, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas utk tamu menginap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. 13

FAKTUR PAJAK Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Dit. Jen Bea Cukai. KEP-323/PJ. /2001 dan KEP-433/PJ. /2002 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. KEP-425/PJ. /2001 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana. KEP-312/PJ. /2001 tentang Dokumen Tertentu Sbg Faktur Pajak Standar. SE-01/PJ. 9/1995 tentang Penggantian/Pemberian Kode Seri Faktur Pajak 14

JENIS FAKTUR PAJAK (FP) 1) Faktur pajak standar (FPS), yaitu faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh keputusan Dirjen Pajak. 2) Faktur pajak gabungan, gabungan adalah FP standar yang memuat lebih dari satu transaksi dlm satu masa pajak untuk satu pelanggan. 3) Faktur pajak sederhana Faktur Pajak Standar, yaitu faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan per UU. Isi faktur harus mencantukan minimal: – – – Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Jenis barang, jumlah harga jual/penggantian dan potongan harga. PPN/PPn. BM yang dipungut. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. Nama, jabatan dan tanda tangan yg berhak menandatangani FP. 15

TATA CARA PEMBUATAN FP STANDAR Pembutan Faktur dilakukan oleh PKP dengan ijin kepala KPP untuk mendapat nomor Faktur pajak. Bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan PKP Dicetak dalam warna putih semua termasuk rangkapnya atau berwarna warni untuk tiap rangkapntya terserah kepada PKP. Ukuran dari kolom sesuai kebutuhan PKP. Kolom PPn. BM tidak boleh dihilangkan walaupun tidak pernah terjadi dalam usaha PKP tersebut. Dibuat minimal rangkap 2, satu rangkap diserahkan kepada pembeli BKP atau penerima JKP sebagai Pajak Masukan, dan rangkap ke-2 sbg arsip penjual BKP/JKP sebagai Pajak Keluaran. Dapat dibuat dengan komputer asal memenuhi syarat. Faktur Pajak Standar harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. 16

FAKTUR PAJAK STANDAR CACAT Diisi dengan data tidak benar. – NPWP salah, nomor seri faktur pajak kurang dari 7 dijit. – Nama salah ditulis. – Nama perusahaan salah ditulis. Diisi tidak lengkap. – – Kolom dan baris tidak diisi dengan lengkap kecuali kolom PPn. BM. Baris NPWP pembeli BKP atau penerima JKP tidak diisi. Jabatan yang menandatangani faktur pajak tidak diisi. Pada baris “Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn” tidak dicoret pada bagian kalimat yang tidak perlu sebagaimana diminta. Tanda tangan menggunakan cap tanda tangan. Dilarang menurut Lampiran II butir 13 Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-549/PJ. /2000. Pembetulan dilakukan dengan dicoret, dihapus atau di tipe-ex. Pembetulan yg diperkenankan dengan membuat FP Standar Pengganti. FP dibuat melampaui batas waktu yang telah ditentukan. FP yang dibuat oleh Pengusaha yang belum/tidak dikukuhkan sbg PKP. 17

DOKUMEN TTT SBG FP STANDAR Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri SSP dan atau bukti pungutan pajak oleh DJBC untuk impor BKP. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yg telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari DJBC dan dilampiri invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut. Surat perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat oleh Bulog/ Dolog untuk penyaluran tepung terigu. Faktur Nota Bon Penyerahan yang dibuat oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM. Tanda pembayaran atau kuitansi utk penyerahan jasa telekomunikasi. Tiket, Tagihan, Surat Muatan Udara (airway bill), delivery bill, yang dibuat untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfataan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Nota penjualan jasa yang dibuat untuk penyerahan jasa pelabuhan. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik. 18

BATAS WAKTU PEMBUATAN FPS Berdasarkan KEP-549/PJ. /2000, FP Standar harus dibuat pada saat: Paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan keseluruhan BKP/JKP. – Kecuali terjadi pembayaran sebelum akhir bulan berikutnya, maka FP dibuat paling lambat pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran, dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP. Paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termijn, dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Paling lambat pada saat PKP Rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungut PPN. FP Gabungan dibuat paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan BKP/JKP. 19

LAIN-LAIN TENTANG FAKTUR PAJAK GABUNGAN: Menurut pasal 13 ayat (2) UU PPN, PKP dpt membuat satu Faktur Pajak yg meliputi seluruh penyerahan BKP/JKP untuk pembeli/peneriman yg sama dalam satu Masa Pajak. Faktur Pajak Gabungan pada dasarnya adalah Faktur Pajak Standar sehingga tidak digolongkan sbg bentuk tersendiri terpisah dari Faktur Pajak Standar. TRANSAKSI DENGAN VALUTA ASING: Penghitungan pajak dikonversi dalam mata uang rupiah menurut kurs pada tanggal pembuatan faktur pajak. Transaksi dgn pemungut PPN, besarnya pajak dikonversi menurut kurs pada tanggal pembayaran oleh pemungut. 20

FAKTUR PAJAK SEDERHANA FP Sederhana dibuat oleh PKP yang melakukan: – Penyerahan BKP adalah kepada konsumen akhir. – Pembeli BKP tidak memiliki atau tidak mau menunjukkan identitas lengkap, misalnya nama, alamat, atau NPWP tidak diketahui. Pembuatan faktur tidak perlu ijin pihak manapun. Bentuk faktur dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kuitansi, nota, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Dibuat rangkap 2 atau satu lembar yang terdiri dari 2 bagian/potongan yang disediakan untuk dirobek. 21

FAKTUR PAJAK SEDERHANA Memuat keterangan minimal: – Nama, Alamat dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP. – Jenis dan kuantum BKP/JKP yang diserahkan. – Jumlah harga jual/penggantian yg sdh termasuk PPN atau belum. – Tanggal pembuatan FP Sederhana. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan. Faktur Pajak Standar yang cacat tidak boleh dianggap sebagai Faktur Pajak Sederhana. Pembuatan faktur pajak sederhana paling lambat saat penyerahan BKP/JKP atau saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP 22

FUNGSI FAKTUR PAJAK 1. 2. 3. 4. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan BKP/JKP dan bagi DJBC atas impor BKP Bukti pembayaran PPN dan PPn. BM bagi PKP pembeli BKP/JKP Sarana pengkreditan Pajak Masukan Dasar Pembuatan Nota Retur. 23

LARANGAN DAN SANKSI Larangan membuat FP: Pengusaha yang tidak/belum dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur Pajak. Dalam hal Faktur Pajak terlanjur dibuat, pengusaha tersebut wajib menyetor pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak Ke Kas Negara. Sanksi: Jika bukan PKP membuat Faktur Pajak, atau PKP membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya. Dikenakan denda administrasi 2% x Dasar Pengenaan Pajak. 24

PEMUNGUT PPN Berdasarkan KMK No. 563/KMK. 03/2003, sejak tanggal 1 Januari 2004, yang menjadi pemungut PPN (WAPU): – Bendaharawan Pemerintah. – Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Sehingga sejak tanggal 1 Januari 2004, badan tertentu yg sebelumnya WAPU tidak lagi sebagai WAPU: – BUMN dan BUMD. – Bank Pemerintah Pusat dan Bank Pembangunan Daerah. – Bank Indonesia. – Pertamina, – Perusahaan Kontrak Karya/Kontrak Bagi Hasil dibidang pertamba-ngan umum. 25

DASAR PENGENAAN PAJAK Dasar pengenaan pajak adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yg ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan sbg dasar penghitungan PPN Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan menurut UU Kepabeanan. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 26

PERHITUNGAN PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak Setiap akhir masa pajak (tiap bulan takwim), PKP menghitung total Pajak Keluaran dan Total Pajak Masukan dikreditkan terhadap Pajak Keluaran. Jika Pajak Keluaran > Pajak Masukan, berarti kurang bayar. – PKP harus membayar kurang bayar tersebut ke Kas Negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dilakukan di Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk. Jika Pajak Keluaran < Pajak Masukan, berarti lebih bayar. – Lebih bayar dapat di restitusi atau dikompensasi. PKP wajib melaporkan hasil perhitungannya (Form 1195) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. 27

PEDOMAN PENGKREDITAN PM Pajak masukan (PM) dikreditkan dengan Pajak keluaran (PK) yang dipungut pada masa pajak yang sama. PM yang belum dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama dapat dikreditkan sampai dengan selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir masa pajak, dengan syarat: – PM tersebut belum dibebankan sebagai biaya. – Belum dilakukan pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. Penghapusan piutang tidak mengakibatkan koreksi terhadap PK yang telah dilaporkan dan PM yang dikreditkan atau dibebankan sebagai biaya oleh PKP pembeli. BKP yang musnah atau rusak karena bencana alam atau sebab lain tidak harus dilakukan penyesuaian pajak yang telah dikreditkan atau yang telah dibebankan sebagai biaya untuk perolehan BKP yang musnah tersebut. 28

PM TIDAK DAPAT DIKREDITKAN PM yang dibayar sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Utk perolehan dan pemeliharaan mobil sedan, jip, station wagon, van, combi, kecuali barang dagangan atau sesuai dengan usaha. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean sebelum ditetapkan sebagai PKP. Tercantum dalam Faktur Pajak (FP) sederhana. Tercantum dalam Faktur Pajak standar tapi cacat. Pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang Faktur Pajaknya cacat. PM yang pembayarannya ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Ditemukan dalam pemeriksaan, kecuali perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan. PM untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (PK-nya dibebaskan). PM untuk perolehan BKP yang PK dibebaskan dari pengenaan pajak. 29

PM JIKA TERJADI PENYERAHAN BKP/JKP KEPADA PEMUNGUT PPN Jika terjadi penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN, maka PK yang seharusnya kita pungut akan dipungut oleh pemungut PPN. Sehingga PM yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang diserahkan merupakan pajak lebih bayar. Atas lebih bayar dapat direstitusi atau dikompensasi. 30

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn. BM) 31

DASAR PERTIMBANGAN Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP mewah. Perlu adanya perlindungan atas produsen kecil/tradisional. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Latar Belakang Pengenaan PPn. BM adalah: PPN dengan tarif tunggal berdampak regresif, artinya tidak membedakan tingkat kemampuan konsumen. Konsumen dengan kemampuan rendah dan tinggi dikenakan PPN dgn tarifn sama besar. Sehingga utk barang mewah dikenakan pajak tambah yang tidak bersifat regresif, artinya makin tinggi kemampuan konsumen, maka tarifnya makin besar. Konsumsi barang mewah bersifat kontra-produktif sehingga harus dikurangi dengan cara memberikan beban pajak yang besar untuk barang-barang yang tergolong mewah. Melindungi produsen kecil dan tradisional dlm menghadapi saingan berat komoditi impor. Tuntutan penerimaan negara dari tahun ke tahun. 32

DEFINISI BKP MEWAH Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Dikonsumsi oleh masyarakat tertentu (bersifat eksklusif). Pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dikonsumsi untuk menunjukkan status. Bila dikonsumsi bisa merusak kesehatan dan moral serta mengganggun ketertiban masyarakat. Karakteristik PPn. BM Merupakan pungutan tambahan disamping PPN. Hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah, pabrikan BKP mewah. PPn. BM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Namun jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPn. BM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. 33

OBJEK DAN SUBJEK PPn. BM Objek PPn. BM meliputi: Penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil pabrikasi. Impor BKP yang tergolong mewah. Subjek PPn. BM meliputi: Pengusaha pabrikan yang melakukan penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah. Pengusaha yang melakukan impor BKP mewah. 34

PPn. BM KENDARAAN BERMOTOR Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2005 PPn. BM Kendaraan Bermotor: Tarif 10%: – Mobil berpenumpang 10 orang atau lebih dgn bahan bakar solar. – Mobil berpenumpang kurang dari 10 orang (selain sedan atau station wagon), 2 WD, kapasitas silinder sampai 1500 CC. Tarif 20%: – Mobil berpenumpang kurang dari 10 orang (selain sedan atau station wagon) 2 WD, kapasitas silinder diatas 1500 s. d. 2500 CC. – Mobil double cabin berpenumpang lebih dari 3 orang untuk semua kapasitas silinder yang masanya tidak lebih dari 5 ton. Tarif 30%: – Sedan/station wagon berpenumpang kurang dari 10 orang, kapasitas silinder sampai 1500 CC. – Selain sedan/station wagon, 4 WD, kapasitas silinder smpai 1500 CC 35

PPn. BM KENDARAAN BERMOTOR Tarif 40%: – Mobil selain sedan/station wagon berpenumpang kurang dari 10 org, bhn bkr bensin, 2 WD, kapasitas silinder diatas 2500 s. d. 3000 CC. – Seluruh jenis mobil 4 WD, bahan bakar bensin, dgn kapasitas silinder diatas 1500 s. d. 3000 CC. – Seluruh jenis mobil 4 WD, bahan bakar solar, dgn kapasitas silinder diatas 1500 s. d. 2500 CC Tarif 50%, semua jenis kendaraan golf. Tarif 60%: – Motor dengan kapasitas silinder diatas 250 s. d. 500 CC. – Kendaraan khusus untuk perjalanan diatas salju, pantai, gunung, dll. Tarif 75%: – Seluruh jenis mobil bensin dgn kapasitas silinder lebih dari 3000 CC. – Seluruh jenis mobil solar dgn kapasitas silinder lebih dari 2500 CC. – Motor dengan kapastitas silinder lebih dari 500 CC – Trailer, semi trailer, mobil caravan untuk perumahan atau kemah. 36

PPn. BM SLAIN KENDARAAN BERMOTOR Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2004 jo. KMK No. 620/PMK. 03/2004: Tarif 10%: – Kel. alat rumah tangga, pesawat pendingin/pemanas, dan pesawat penerima siaran tv. – Kel. peralatan dan perlengkapan olah raga. – Kel. mesin pengatur suhu udara. – Kel. alat perekam/reproduksi gambar, pswt penerima siaran radio. Tarif 20%: – Kel. alat rumah tangga, pesawat pendingin/pemanas selain diatas. – Kel. hunian mewah spt rumah mewah, apartemen, kondominium, dll. – Kel. pesawat penerima siaran tv dan antena serta reflektor antena selain yang tarif 10%. – Kel. mesin pengatur suhu udara, pencuci piring, pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik. – Kel. wangi-wangian. 37

PPn. BM SLAIN KENDARAAN BERMOTOR Tarif 30%: – Kel. kapal atau kendaraan lain, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. – Kel. peralatan dan perlengkapan olah raga selain yg disebut pada kelompok 10%. Tarif 40%: – Kel. minuman tertentu yang mengandung alkohol. – Kel. barang yg sebagian/seluruhnya terbuat dari kulit atau kulit tiruan – Kel. permadani tertentu yang terbuat dari sutera atau wool. – Kel. barang kaca dari kristal timah hitam dan jenis yg digunakan utk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi, dalam ruangan, dll. – Kel. barang yg sebagian/seluruhnya terbuat dari logam mulia atau campuran daripadanya atau logam yang dilapisi logam mulia. – Kel. kapal atau kendaraan lain, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum selain pd kel. 30%. – Kel. balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak. 38

PPn. BM SLAIN KENDARAAN BERMOTOR – Kel. peluru senjata api dan senjata api, kecuali utk keperluan negara – Kel. alat makan, alat dapur, barang rumah tangga, dan barang rias. – Kel. barang perabotan rumah tangga dan kantor. – Kel. barang dari porselin, tanah liat cina atau keramik. – Kel. barang yang terbuat dari batu selain batu jalan/batu tepi jalan. Tarif 50%: – Kel. permadani tertentu yg terbuat dari wool atau bulu hewan halus. – Kel. pesawat udara selain yang disebut pd tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga. – Kel. peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pd kelompok 10% dan 30%. – Kel. senjata api dan senjata api lainnya kecuali utk keperluan negara Tarif 75%: – Kel. minuman beralkohol selain yang disebut pada kelompok 40%. – Kel. barang yg sebagian/seluruhnya terbuat dari batu mulia/mutiara atau campuran daripadanya. – Kel. kapal pesiar mewah kecuali untuk keperluan negara. 39

TIDAK DIKENAKAN PPn. BM IMPOR ATAS IMPOR DI BAWAH INI TIDAK DIKENAKAN PPn. BM: Kendaraan CKD. Kendaraan sasis. Kendaraan pengangkutan barang. Motor sampai dengan 250 CC. Mobil untuk mengangkut 16 orang atau. Mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, mobil angkutan umum. Kendaraan protokoler kenegaraan. Kendaraan untuk mengangkut lebih dari 10 orang s. d. 15 orang yang digunakan oleh TNI/Polri. Kendaraan patroli TNI/Polri. 40

TIDAK DIKENAKAN PPn. BM Kepala susu atau susu yang diasamkan/diragi. Air buah atau air sayuran yang belum diragi dan tidak beralkohol. Minuman yg tdk mengandung alkohol, yg dibotolkan/dikemas serta air soda yang dibotolkan/dikemas. Produk kecantikan utk kulit, tangan, kaki, dan rambut serta preparat rias lainnya yang dibotolkan/dikemas Teh dalam kemasan. Pesawat telepon selular. Wireless modem. Pesawat telepon tanpa kabel (cordless phone) dan video phone. TV dengan ukuran s. d. 21 inchi. Mesin cuci dengan kapasitas s. d. 6 kg. Lemari es dengan kapasitas s. d. 180 liter. AC dengan ukuran s. d. 1 PK. 41

TIDAK DIKENAKAN PPn. BM Kel. alat fotografi, sinematografi, dan perlengkapannya. Alat perekam/reproduksi gambar (VCR, VCD, DVD) dengan harga jual atau nilai impor s. d. Rp 1. 000, Alat pemutar/perangkat pemutar media rekaman/suara. Mesin penjawab telepon. Perekam pita magnetik dana radio komunikasi. Kamera dengan harga jual/nilai impor s. d. Rp 500. 000, Pengering rambut. Permadani tertentu selain yg terbuat dari serabut kelapa (coir), sutera, wool atau bulu hewan halus. Pengering tangan. Alat permainan video dari jenis yang digunakan dengan TV. Mainan anak-anak. 42

TIDAK DIKENAKAN PPn. BM Lensa, prisma, cermin, dan elemen optik lainnya/alat perlengkapan kamera termasuk aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat. Teropong ganda, teropong tunggal, teleskop optik lain, dan mounting termasuk aparat cahaya kilat dan lampu cahaya kilat. Alat elektronik rumah tangga dengan motor terpasang didalamnya spt penghisap debu, penggosok lantai, dan penghancur sampah dapur. Mikrofon dan kakinya, pengeras suara, headphone, earphone, penguat listrik frekuensi bunyi, dan pengeras suara/amplifier. Kelompok saniter yg terbuat dari besi atau baja spt bak cuci/bak mandi. Alat makan, alat dapur, barang rias. 43