Pajak Pertambahan Nilai Introduction Perhitungan Pajak Tax base
Pajak Pertambahan Nilai: Introduction • Perhitungan Pajak: – Tax base X Tax rate – Apa Tax base untuk PPN? – Mengapa pertambahan nilai dikenakan pajak?
Ad Valorem: Objek pajak • Awal: 1954 di Perancis • Hampir sama di seluruh dunia • Termasuk Pajak yang dikenakan terhadap nilai suatu objek pajak – Pajak Pertambahan Nilai (PPN, VAT, BTW) dihitung berdasarkan nilai tambah yang didapat setiap terjadi transaksi. – Sales Tax dihitung berdasarkan total nilai barang, dikenakan di sebagian USA
PPN & Sales Tax: Subjek pajak Pembeli, bukan penjual. Sehingga dinamakan juga Pajak tidak langsung (Indirect Tax) • Wajib pajak: penjual • Penanggung pajak: pembeli
Trivia • VAT ini juga dikategorikan sebagai pajak atas konsumsi. – Barang ekspor konsumsinya di luar negeri = bukan objek pajak, VAT biasanya 0%. Toko Duty Free – Destination principle – Eropa : EU VAT Area: Impor/Ekspor kalau keluar masuk EU. Negara member EU: pada umumnya VAT dibayar di negara penjual.
Apa beda Sales Tax & Value Added Tax? • Administrasi: – Sertifikat – Kesederhanaan – Kemungkinan melakukan Tax Evasion
Contoh Hitungan VAT – VAT/PPN 10%: • Material belum diproses = Rp 1000 • Pabrik beli Rp 1100 = (Rp 1000 + [Rp 1000 x 10%]), penjual material bayar ke kantor pajak Rp 100 • Pabrik menetapkan material yang sudah diproses seharga Rp. 1200 (sudah termasuk profit). Harga utk retailer adalah Rp 1320 = (Rp 1200 + [Rp 1200 x 10%]), bayar PPN Rp(120 -100) =Rp 20 ke kantor pajak • Retailer menetapkan harga jual kembali Rp. 1500 sudah termasuk profit. Barang dijual ke konsumen Rp 1650 = (Rp 1500 + Rp[1500 x 10%]), bayar Rp(150 -120) = Rp 30 ke kantor pajak • Total VAT/PPN dibayarkan ke pemerintah: Rp. 150
Contoh hitungan Sales Tax • Sales Tax 10% – Pabrik beli material Rp 1000 dengan pembuktian bukan konsumen akhir, tax free – Pabrik jual ke retailer Rp 1200 dengan pembuktian bukan konsumen akhir, tax free – Retailer jual ke konsumen akhir barang dihargai Rp 1500. tapi konsumen beli barang seharga Rp. 1650 = Rp 1500+ (Rp 1500 x 10%). Bayar Rp 150 ke kantor pajak
Praktek di Indonesia – Pajak keluaran: pajak yang dipungut dari pembeli – Pajak masukan: pajak yang dibayar kepada penjual – Contoh: • A adalah pedagang perantara. Beli barang dari B untuk dijual lagi. Bayar ke B, sekaligus PPN. A membayar pajak masukan pada B. • A menjual ke distributor retail C. A menerima pembayaran dari C sekaligus PPN. A memungut pajak keluaran dari C • Pembayaran ke pemerintah oleh A: pajak masukan – pajak keluaran – Pencatatan!
Praktek di Indonesia – A mencatat seluruh pajak masukan dan keluarannya untuk diperhitungkan pada akhir bulan – Pajak keluaran>Pajak masukan, maka selisihnya harus dibayarkan oleh A ke kas negara – Pajak masukan>Pajak keluaran, selisihnya dapat digunakan A untuk diperhitungkan/ditambahkan pada pajak masukan bulan berikutnya.
Pertanyaan • Selain perhitungan dan pembayaran, apa beda VAT dan Sales Tax?
Hukum Pajak Indonesia: PPN & PPn BM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Diatur dalam UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN dan PPn BM sebagaimana diubah terakhir dengan UU no. 18 tahun 2000) 11
Subyek Pajak. • Pengusaha Kena Pajak (PKP) ialah pengusaha yang melakukan penyerahan: • Barang Kena Pajak (BKP) dan • Jasa Kena Pajak (JKP) • Tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditentukan oleh Menteri Keuangan. 12
. • Barang Kena Pajak Barang yang dikenakan PPN berdasarkan UU • Jasa Kena Pajak Jasa yang dikenakan PPN berdasarkan UU 13
Yang tidak termasuk pengertian pengenaan BKP • Penyerahan BKP pada makelar • Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang 14
Termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak. • • • Penyerahan hak atas BKP krn suatu perjanjian Pengalihan BKP, karena Perj. sewa beli/leasing Penyerahan BKP kpd pedagang perantara Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma 2 Persediaan BKP dan aktiva yg semula tidak dijual belikan yg masih tersisa saat pembubaran perush • Penyerahan BKP ke cabang atau sebaliknya • Penyerahan BKP secara konsinyasi. 15
Objek Pajak. • Penyerahan BKP dan JKP di daerah pabean • Impor BKP • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. • Expor BKP oleh PKP 16
. Jenis Barang yang tidak dikenakan PPN • Barang hasil pertambangan / pengeboran • Barang-barang kebutuhan pokok • Makanan minuman yang disajikan di hotel dan restoran • Uang, emas batangan dan surat berharga pemerintah 17
Jasa yang tidak dikenakan PPN Adalah jasa di bidang: • • • . Pelayanan Kesehatan Pelayanan Sosial Pengiriman surat dengan perangko Perbankan, asuransi usaha dengan hak opsi Keagamaan Pendidikan Kesenian / hiburan Penyiaran yang bukan iklan Angkutan umum di darat dan di air Tenaga kerja Perhotelan Pemerintahan umum 18
Tarif Pajak. • Tarif PPN atas ekspor BKP – 0 % • Tarif PPN – 10 % • Dengan PP tarif dapat diubah menjadi : - serendah-rendahnya 5 % - setinggi-tingginya 15 % 19
. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) • Disamping pengenaan PPN , dikenakan juga PPn BM terhadap : - Penyerahan BKP yang tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah, di derah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya - Impor BKP yang tergolong mewah • PPn BM hanya dikenakan satu kali pada waktu penyerahan oleh Pengusaha yang menghasilkan 20 atau waktu impor
Tarif PPn BM • Tarif PPn BM paling rendah – 10 %, dan Paling tinggi – 75 % • Jenis Barang Mewah dan tarif ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan • Atas ekspor BKP Barang Mewah, tarif = 0 % 21
- Slides: 21