PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 PPh PEMUNGUTAN www salampajak

  • Slides: 40
Download presentation
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh PEMUNGUTAN) www. salampajak. com

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 (PPh PEMUNGUTAN) www. salampajak. com

Pasal 22 Menteri Keuangan dapat menetapkan: a. bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan

Pasal 22 Menteri Keuangan dapat menetapkan: a. bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; b. badan-badan tertentu untuk kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; c. WP badan tertentu dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. final Pertimba ngan Non final penunjukan pemungut pajak secara selektif, demi pelaksanaan yang efektif dan efisien tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan www. salampajak. com

Pasal 8 (2) PP 138 tahun 2000 Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud

Pasal 8 (2) PP 138 tahun 2000 Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UU PPh , terutang pada saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. 154/PMK. 03/2010 stdt 175/PMK. 011/2013 www. salampajak. com

224/PMK. 011/2012 a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;

224/PMK. 011/2012 a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang; c. pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP); d. Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS); www. salampajak. com

224/PMK. 011/2012 e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian

224/PMK. 011/2012 e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi: Pertamina PT 1. (Persero), Perusahaan PT Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. , PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. , PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT Pembangunan. Perumahan (Persero) Tbk. , PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. , PT Adhi Karya (Persero) Tbk. , PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan 2. pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di www. salampajak. com dalam negeri;

224/PMK. 011/2012 f. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir

224/PMK. 011/2012 f. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri; g. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; h. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. www. salampajak. com

Kegiatan : Impor Pemungut : Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tarif

Kegiatan : Impor Pemungut : Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tarif : jenis barang cfm Lampiran 175/PMK. 011/2013, 7, 5% Barang dluar lampiran PMK 175 Dengan API. 2, 5% kedelai, gandum, dan tepung terigu 0, 5% Impor tidak menggunakan API 7, 5% Barang yang tidak dikuasai 7, 5% dari harga jual lelang. Nilai Impor = Cost , Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk dan pungutan lainnya www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

Tatacara Pemungutan dan Pelunasan PPh Pasal 22 atas impor barang Saat Pelunasan • bersamaan

Tatacara Pemungutan dan Pelunasan PPh Pasal 22 atas impor barang Saat Pelunasan • bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. • BM ditunda/dibebaskan , saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor. Penyetor • importir ybs; • DJBC : 1 hari kerja setelah pemungutan pajak ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menkeu. Cara Pelunasan • formulir SSPsbg Bukti Pemungutan Pajak. • DJBC dan pemungut pajak wajib melaporkan dengan menggunakan SPT Masa ke KPP, secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya www. salampajak. com

Belanja barang Pemerintah bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bendahara pengeluaran Kuasa Pengguna

Belanja barang Pemerintah bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bendahara pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit SPM 1, 5% X harga pembelian exc. PPN. www. salampajak. com

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan melapor kan dg SPT Masa ke KPP. disetor ke Kantor

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan melapor kan dg SPT Masa ke KPP. disetor ke Kantor Pos, bank devisa SSP atas nama rekanan , tdtgnpemu ngut pajak. Pelap oran maks 14 hari Penyet oran pada hari yang sama www. salampajak. com

Produsen atau importir BBM BBG Pelumas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan

Produsen atau importir BBM BBG Pelumas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; Tarif : 0, 25% BBM SPBU Pertamina; 0, 3% SPBU Non Pertamina; 0, 3% Non SPBU 0, 3% BBG 0, 3% Pelumas penjualan kepada: • penyalur/agen bersifat final; • selain penyalur/agen bersifat tidak final www. salampajak. com

Badan usaha dalam bidang usaha: • industri semen, • industri kertas, • industri baja,

Badan usaha dalam bidang usaha: • industri semen, • industri kertas, • industri baja, • industri otomotif, • industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri; Tarif : 1. semen : 0, 25% 2. kertas : 0, 1%; 3. baja : 0, 3% 4. kendaraan bermotor : 0, 45% 5. obat : 0, 3% • Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. www. salampajak. com

pembelian barang / bahan untuk kegiatan usahanya BUMN (. 50% modal pemerintah: PT Pertamina,

pembelian barang / bahan untuk kegiatan usahanya BUMN (. 50% modal pemerintah: PT Pertamina, PT PLN, PT. PGN, 1, 5% X harga pembelian exc. PPN. PT Telkom PT GIA, PT PP, PT WIKA, PT Adhi Karya. , PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel); www. salampajak. com

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, Sud pertanian, peternakan, dan perikanan,

Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, Sud pertanian, peternakan, dan perikanan, atas ah pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk tid ak atau ekspornya. keperluan industrinya di ke na ka n be rd badan atau orang pribadi • Pedagang pengumpul adalah as ar yang kegiatan usahanya: PE R perkebunan, pertanian, a. mengumpulkan hasil kehutanan, -3 1/ peternakan, dan perikanan; dan PJ/ 20 b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan 15 eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. www. salampajak. com

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang. Merek (ATPM), Agen

Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang. Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor sebesar 0, 45 dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, sebesar 0, 25% dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. www. salampajak. com

Industri ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang

Industri ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK Nomor 107/PMK. 010/2015 tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 154/PMK. 03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan. Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, oleh eksportirkecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjiankerjasama pengusahaan pertambangan dan Kontrak. Tarif : 1, 5% X Nilai Ekspor PEB PER 31/PJ/2015 www. salampajak. com

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan Tarif : 1, 5% X Harga pembelian (tidak termasuk PPN) Atas penjualan emas batangan oleh produsen emas batangan, sebesar 0, 45% dari harga jual emas batangan. PER 31/PJ/2015 www. salampajak. com

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 terutang dan dipungut saat pembayaran. wajib disetor

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 terutang dan dipungut saat pembayaran. wajib disetor melalui Kantor Pos, bank persepsi menggunakan Surat Setoran Pajak. menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 melaporkan hasil pemungutannya SPT Masa Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 , rangkap 3 (tiga), yaitu: ülembar kesatu : Wajib Pajak yang dipungut; dilakukan dalam: jangka waktu 20 hari setelah masa pajakpada berakhir. ü lembar kedua lampiran laporan bulanan /dilampirkan SPM ülembar ketiga : arsip pemungut pajak www. salampajak. com

Dikecualikan : a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan per-UU tidak terutang Pajak

Dikecualikan : a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan per-UU tidak terutang Pajak Penghasilan; b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan BM dan/atau PPN : 1. yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan; 3. barangkirimanhadiah/hibahuntukkeperluanibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; www. salampajak. com

Dikecualikan : 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain

Dikecualikan : 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya; 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; 8. barang pindahan; 9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu (UU kepabeanan; 29 Oktober 2010 : nilai diatas USD 250. satu keluarga adalah USD 1. 000. ) www. salampajak. com 10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau

Dikecualikan : 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang 12. barang dan

Dikecualikan : 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang 12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; 13. vaksin Polio : program Pekan Imunisasi Nasional (PIN); 14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; 15. kapal laut, angkutan sungai, angkutan danau, angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya; www. salampajak. com

Dikecualikan : 16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat

Dikecualikan : 16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yangdiimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional; www. salampajak. com

Dikecualikan : 17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan

Dikecualikan : 17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT AI yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan 18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara RI yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau 19. barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang www. salampajak. com importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja

c. Impor sementara, dimaksudkan untuk diekspor kembali; d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang

c. Impor sementara, dimaksudkan untuk diekspor kembali; d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan: 1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak yang jumlahnya paling banyak Rp 2. 000, 00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; www. salampajak. com

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN/ BANK BUMN yang jumlahnya paling banyak

1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak BUMN/ BANK BUMN yang jumlahnya paling banyak Rp 10. 000, 00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; 2. pembayaran untuk: a) pelumas, benda-benda pos; b) pemakaian air dan listrik. Emas f. batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; embayaran g. untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). www. salampajak. com

pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang

pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahaoleh Badan Usaha Milik Negara. PER 31/PJ/2015 www. salampajak. com

KEP - 523/PJ. /2001 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN

KEP - 523/PJ. /2001 TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL www. salampajak. com

KEP - 523/PJ. /2001 PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM

KEP - 523/PJ. /2001 PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL • Badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan ditunjuk sebagai Wapu Pasal 22 dari pedagang pengumpul. • Ka KPP menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan • Tarif sebesar 1, 5 %dari harga pembelian tdk termasuk PPN. • KEP - 25/PJ/2003 0, 5% • PER - 23/PJ/2009 0, 25% www. salampajak. com

NOMOR KEP - 32/PJ. /1995 PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI •

NOMOR KEP - 32/PJ. /1995 PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI • Badan Usaha yang bidang industri otomotif ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri. • Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Wajib dipungut atas penjualan semua jenis kendaraan bermotor dimaksud pada Pasal 1 adalah 0, 45% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN. www. salampajak. com

Kep 529/PJ. /2001 PPh Pasal 22 penyalur rokok Tarif Pasal 22 yang wajib dipungut

Kep 529/PJ. /2001 PPh Pasal 22 penyalur rokok Tarif Pasal 22 yang wajib dipungut oleh industri rokok pada saat penjualan rokok di 0, 15% bersifat final. DI CABUT DENGAN PER - 52/PJ/2008 PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK menggunakan tarif umum PPh Pasal 25 www. salampajak. com

KEP - 401/PJ. /2001 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN

KEP - 401/PJ. /2001 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang wajib dipungut atas penjualan semua jenis semen adalah sebesar 0, 25 0/o (nol koma dua puluh lima persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN www. salampajak. com

NOMOR SE - 13/PJ/2009 PMK-253/PMK. 03/2009 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK

NOMOR SE - 13/PJ/2009 PMK-253/PMK. 03/2009 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. www. salampajak. com

Barang yang tergolong sangat mewah – pesawat udara pribadi > Rp 20. 000, 00;

Barang yang tergolong sangat mewah – pesawat udara pribadi > Rp 20. 000, 00; – kapal pesiar dan sejenisnya > Rp 10. 000, 00 ; – rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya > Rp 10. 000, 00 dan luas bangunan lebih dari 500 m 2; – apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya > Rp 10. 000, 00 dan/atau luas bangunan > 400 m 2; – kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga > Rp 5. 000, 00 dan dengan kapasitas silinder > 3. 000 cc. www. salampajak. com

 • • Dipungut pada saat melakukan penjualan Tarif 5% dari harga jual diluar

• • Dipungut pada saat melakukan penjualan Tarif 5% dari harga jual diluar PPN dan PPn BM PPh yang dipungut Kredit pajak pembeli. Disetor tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan SSP. • Dilaporkan dengan SPM ke KPP tempat Pemungut Pajak terdaftar paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. • Ketentuan tsb berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009. www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com

www. salampajak. com