Pajak Daerah Retribusi Daerah UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

Pajak Daerah & Retribusi Daerah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTAN RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH PAJAK PEMERINTAH PROPINSI • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. PAJAK PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA • • • Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; • Pajak Parkir.

BAGI HASIL PAJAK PROPINSI BAGIAN KAB/KOTA • Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; . • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. MINIMUM 30% MINIMUM 70%

KETENTUAN TARIF MAKSIMUM PAJAK PROPINSI o o Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%

KETENTUAN TARIF MAKSIMUM PAJAK KAB/KOTA o o o o Pajak Hotel 10% Pajak Restoran 10% Pajak Hiburan 35% Pajak Reklame 25 % Pajak Penerangan Jalan 10% Pajak Parkir 20% Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20%

RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI JASA UMUM Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi Atau badan; RETRIBUSI JASA USAHA retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum o o o o o Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha o o o o Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; Retribusi Penyedotan Kakus; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Retribusi Penyeberangan di Atas Air; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Izin Tertentu o o Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek.

PRINSIP DAN SASARAN RETRIBUSI JASA UMUM kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. RETRIBUSI JASA USAHA tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. .