PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN`
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah Surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang kepada wajib pajak.
S P P T
S P P T
SUBYEK PAJAK Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas BUMI, dan/atau memperoleh manfaat atas BUMI, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas BANGUNAN. SPP T
OBJEK PBB Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yg ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan Adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara. SPP tetap
Tempat yang menentukan Pajak Terutang. Tempat pajak terutang : a) Untuk daerah Jakarta, di Wil. DKI Jakarta; b) Untuk Daerah lainnya, Dati II, yang meliputi letak objek pajak SPP T
Tahun Pajak Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim. SPP T
Saat menentukan Pajak Terhutang Saat yang menentukan pajak yg terutang adalah menurut keadaan OP pada tanggal 1 Januari SPP T
NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) STRUKTUR NOP § Misalnya NOP : 31. 73. 050. 001. 004 -0056. 0 § Kode 31. 73. 050. 001 adalah kode wilayah kelurahan Rawasari, kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat § Kode 004 adalah kode blok 004 di kelurahan tersebut § Kode 0056 adalah nomor urut 0056 di blok tersebut Tanda khusus : 0 adalah kode khusus SPP T 10
PENDAFTARAN & PENDATAAN PENDAFTARAN : WP AKTIF mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP hrs diisi : Jelas, Benar, Lengkap di Tanda Tangan SPOP dikirim ke KPP Pratama dlm waktu 30 hari, lewat 30 hr terbit Surat Tegoran. SPP SPOP kembali, terbit: SPPT, STTS, DHKP. T
TATA CARA PEMBAYARAN § Pajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SPPT
Pembagian Hasil Penerimaan PBB (Ps. 18 UUPBB; Per. Men. Keu: 34/PMK. 03/2005) PEMBAYARAN TEMPAT PEMBAYARAN Pelimpahan Form SSPPBB BANK/POS&GIRO PERSEPSI. PELIMPAHAN Pembayaran / menukar TTS dng STTS. PEMBA GIAN W. Pajak SP BANK OPERASIONAL III 10 % 9% 64, 8 % BP Pem Pusat P. Pemungut Kab/Kota 16, 2 % Prop. KELEBIH AN PEMBAY ARAN
PP No. 16 Tahun 2000 Pem. Pusat 10 % Dibagi kepada seluruh daerah Tk. II Propinsi 16, 2 % Hasil Penerimaan PBB ( 100% ) Kab / Kota 64, 8 % Pem. Daerah 90 % B. Pemungutan 9% Daerah DJP
Imbangan Pembagian BP PBB antara DJP & Daerah. PDS Dit Jen Pajak Pem. Daerah PKT PKB 10 % 20 % 90 % 80 % SPP PHT 60 % 40 % PT 65 % 35 %
Biaya Pemungutan PBB. Dir. Jen Pajak SPP T Propinsi BP PBB Daerah Adalah dana yg Kabupaten / Digunakan utk pem biayaan kegiatan Besarnya imbangan didasarkan Kota operasional pemungutan kepada besar/kecilnya peranan PBB yg dilaksanakan masing-masing dalam pelaksanaan. Besarnya imbangan oleh DJP & Daerah kegiatan operasional pemungutan didasarkan pada keten tuan yg berlaku di ma (masuk APBN). PBB. sing-masing Daerah , Kecuali DKI Jakarta 100 % utk Propinsi.
KLASIFIKASI OBJEK PAJAK Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokan Bumi dan Bangunan menurut Nilai Jualnya dan digunakan sebagai. Klasifikasi pedomandiperhatikan serta untuk SPP Dalam menentukan memudahkan Faktor faktor : penghitung T Bumi / Tanah : an pajak yang terutang. Bangunan : 1. Letak ; 1. Bahan yg digunaka 2. Peruntukan ; 2. Rekayasa 3. Pemanfaatan ; 3. Letak 4. Kondisi Lingkungan dan 4. Kondisi Lingkunga lain- lain.
JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang sebagaimana dimaksud dalam harus dilunasi selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang oleh wajib pajak. SPP T
RESUME UU PDRD tdk ada denda SPOP 30 hari Dikembalikan tidak + denda 25 % Dari pokok pajak ya SPPT 6 bulan Jatuh Tempo Ternyata SPOP Tidak benar ( ketetapan Kurang ) + denda 25% Dari selisih Pajak terhutang SKP/ SKPD 1 bulan + Bunga 2 % + Bunga Sebulan ( Maks 24 bln ) 2 % Sebulan ( Maks 15 bln ) STP/STPD UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000 1 bln Stdd UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Hank 19
Hak Wajib Pajak a. Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak. b. Mendapatkan penjelasan berkaitan ketetapan PBB bila wp meminta. c. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan. d. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB e. Wajib Pajak dapat menggunakan fasilitas kring pajak (500200) SPP T
Kewajiban Wajib Pajak § Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan lengkap, benar dan jelas, di ttd dan menyampaikan ke KPP § Menandatangani bukti tanda terima SPPT untuk diteruskan ke KPP § Melunasi PBB pada tempat pembayaran PBB yang telah ditentukan. SPP T
11/02/2022 - dit. pbb & bphtb, djp - 22 22
- Slides: 22