OVERVIEW DIT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN
OVERVIEW DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
01 TUGAS, FUNGSI, DAN BISNIS PROSES
Staf Ahli Menteri Bidang : 1. PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN 2. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 3. PENGEMBANGAN WILAYAH 4. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 5. HUKUM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Inspektorat Jenderal Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Sekretariat Jenderal Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Ditjen Pengembangan kawasan transmigrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Permendesa No. 6 Tahun 2015) Struktur organisasi KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
(Permendesa No. 6 Tahun 2015) DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI SEKRETARIAT DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DIT. BINA POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI DIT. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI DIT. PENYEDIAAN TANAH TRANSMIGRASI Struktur organisasi DIT. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
(Permendesa No. 6 Tahun 2015) DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK Ir. Anto Pribadi, MMSI SUBBAG TATA USAHA Nuraini, SE SUBDIT PENYIAPAN CALON TRANSMIGRAN DAN PENDUDUK SETEMPAT Dra. Ratih Widyastuti, MM SUBDIT PENYIAPAN PERPINDAHAN Rasdiana Zasilia, S. Sos. , MM SUBDIT PELAYANAN PERPINDAHAN SUBDIT PENATAAN DAN ADAPTASI Heru Partono, S. Sos. , M. Si
Tugas: melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi. T UGAS & Fungsi DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK Fungsi: • Penyiapan perumusan kebijakan • Penyiapan pelaksanaan kebijakan • Penyiapan perumusan NSPK • Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumahtangga • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dirjen Di bidang: • Penyiapan Perpindahan; • Penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat; • Pelayanan perpindahan; • Penataan dan adaptasi.
BISNIS PROSES LEVEL 1 (L 1) PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (SK DIREKTUR JENDERAL PKP 2 TRANS NOMOR: 83/2016 tentang PENETAPAN BISNIS PROSES LEVEL (LI)
BISNIS PROSES LEVEL 2 (L 2) DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
PERMEN 11/2017 PELAKSANAAN FASILITASI PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI 1. Pelayanan Informasi 7. Penempatan dan Adaptasi 2. Pelayanan pendaftaran dan seleksi 6. Pelayanan Perpindahan 3. Pelayanan pendidikan dan pelatihan calon transmigran 4. Penetapan sebagai transmigran 5. Penerbitan STP/SPP KOMITMEN, REGULASI, KUALITAS SDM, KERJA SAMA ANTAR DAERAH –LEMBAGA-BBLM, T. I. K, DUKUNGAN APBN/APBD, PENYERAPAN ANGGARAN
02 KONTRIBUSI DAN TANTANGAN DIREKTORAT PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
CAPAIAN RPJMN 2015 -2019 BIDANG KETRANSMIGRASIAN PROGRAM SASARAN CAPAIAN TAHUN 2015 -2019 TARGET Terbangun dan Berkembangnya 144 Kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman yang menjadi Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) PROGRAM SASARAN 152 Kawasan CAPAIAN TAHUN 2015 -2019 TARGET Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. Pembinaan 254 Satuan Permukiman (SP) 22 KPB 254 SP
CAPAIAN RPJMN 2015 -2019 BIDANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK NO TAHUN PROGRAM (KK) REALISASI 6000 KK % 5000 4000 1 2015 4. 045 3. 568 88, 21 2 2016 5. 277 5. 005 94, 85 3 2017 1. 470 1. 365 92, 86 3000 2000 4 5 2018 2019 1. 330 1. 465 1. 271 1. 408 95, 56 96, 11 1000 0 2015 2016 TARGET 2017 2018 REALISASI 2019
SASARAN PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI Sasaran penyelenggaraan transmigrasi dicapai melalui Pengembangan Kawasan Transmigrasi di 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 1. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN Sasaran Penyelenggaraan Transmigrasi 2020 - 2024: 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat transmigran dan masyarakat sekitarnya sebanyak 2, 2 juta jiwa di 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dan SP Bina di 68 kawasan transmigrasi lainnya dari Rp 5. 579. 000 menjadi Rp 7. 247. 000 atau meningkat sebesar 29% 2. Menurunkan angka kemiskinan dari 13, 1% menjadi 9, 5% di kawasan transmigrasi 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan 276. 936 orang
PROGRAM 2020 - 2024 BIDANG PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK • Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat 26. 935 KK • Fasilitasi Penyiapan Perpindahan, Penataan dan penempatan 26. 935 KK
Partisipasi mengatasi Darurat Kependudukan melalui program transmigrasi. 01 Mengurangi kemiskinan – meningkatkan kesejahteraan 02 KONTRIBUSI DIT. PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK Penyebaran lapangan kerja – mendukung pembangunan ekonomi daerah 03 Ditjen PKP 2 Trans Memanfaatkan pembangunan infrastruktur Persatuan dan kesatuan Bangsa, Penataan 05 Persebaran Penduduk 04 06 07 Mendorong ketahanan pangan dan energi Pemanfaatan pembangunan di desa melalui kegiatan padat karya tunai di Satuan Permukiman Transmigrasi
Komitmen program dan penganggaran Kelembagaan Pusat dan Daerah TANTANGAN Terbatasnya ASN Kurang sinergisnya antar lembaga Dinamika pergantian jabatan di daerah Perubahan lingkungan strategis global, sehingga program transmigrasi dianggap merusak lingkungan, Jawanisasi dan lain Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi Integrasi transmigran daerah asal dan tujuan
Rapat, konsolidasi dengan Lembaga yang menangani program transmigrasi Menyusun Perpres, Permen serta juklak juknis Solusi: Bermitra dengan Perguruan Tinggi (anggota Pertides) untuk selalu menggelorakan pentingnya program transmigrasi Mensosialisasikan program transmigrasi baik di Pusat maupun Daerah Meningkatkan kualitas pelatihan Catrans, serta berkolaborasi dengan Balilatfo untuk mengikutkan dalam Akademi Desa. 4. 0 Konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan
TERIMA KASIH
03 Lampiran
D ASAR PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI 1 UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU nomor 15 thn 1997 tentang Ketransmigrasian 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 15 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi 5 Perpres Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi 3 6 7 8 9 10 { Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT, dan Transmigarsi Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pola Usaha Pokok Transmigrasi
Tugas: Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan T UGAS, FUNGSI & SASARAN PKP 2 TRANS (sesuai dengan Perpres No. 12 Tahun 2015) Fungsi: Sasaran: perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan penyusunan NSPK pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan • pelaksanaan administrasi Ditjen • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri • Tersedianya Kawasan untuk pembangunan transmigrasi • Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak • • Di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan
IMPLEMENTASI PERMENDESA, PDT & TRANSMIGRASI NOMOR 11/2017; NOMOR 10/2018; dan NOMOR 19 TAHUN 2018 MENDUKUNG KERJA SAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NO. 11 TAHUN 2017 Tentang PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NO. 10 TAHUN 2018 Tentang PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSMIGRASI OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KEPADA TRANSMIGRAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NO. 19 TAHUN 2018 Tentang POLA USAHA POKOK TRANSMIGRASI 22 KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMERINTAH DAERAH (PERMENDESA, PDT & TRANSMIGRASI NO 12 TAHUN 2017 KOORDINASI DAN INTEGRASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI ( PERPRES NOMOR 50 TAHUN 2018)
PENEMPATAN TRANSMIGRASI KOMPOSISI TAHUN 2019 (TPA) Transmigran Penduduk Asal TAHUN 2019 ditempatkan 1. 465 KK 23 Lok /19 Kab/ 10 Prov 575 KK 10 PROVINSI (Lampung, Banten, Jabar, DKI, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT) (TPS) Transmigran Penduduk Setempat 19 Kabupaten/ 10 Provinsi 890 KK • SK Dirjen PKP 2 Trans No. 356 tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 tentang Perubahan kelima lampiran Keputusan Dirjen PKP 2 Trans Nomor 290 Tahun 2018 tentang penetapan Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi tahun 2019
PENEMPATAN TRANSMIGRASI KOMPOSISI TAHUN 2020 (TPA) Transmigran Penduduk Asal TAHUN 2020 program penempatan 1. 330 KK 26 Lok /25 Kab/ 14 Prov 585 KK 10 PROVINSI (Lampung, Banten, Jabar, DKI, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT) (TPS) Transmigran Penduduk Setempat 19 Kabupaten/ 10 Provinsi 745 KK • SK Dirjen PKP 2 Trans No. 261 tahun 2019 tanggal 30 September 2019 tentang penetapan Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi tahun 2020
04 KEBIJAKAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
Fasilitasi Perpindahan Dan Penempatan Transmigran KEY SUCCESS ⑦ ⑥ ⑤ Kesiapan ④ ③ ② ①Pelayanan Informasi (Pasal 22&23) Pelayanan Pendaftaran dan Seleksi (Pasal 24 -41) TPA 60% TPS 40% Sesuai kompetensi/Pola Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Calon Transmigran (Pasal 42, 43, 44) H-60 BBLM/BLM cc. Ditjen PKP 2 Trans Perpindahan Dan Penempatan Transmigran (Pasal 71, 72) Penetapan Sebagai Transmigran (Pasal 45 -48) Pelayanan Perpindahan (Pasal 49 -65) PIC, Gudang, Penampungan Penempatan dan Adaptasi Lingkungan (Pasal 66 -70) NOVEMBER OKTOBER CADANGAN 10% TNI/POLRI 10 % KOMITMEN, REGULASI, KUALITAS SDM, KERJA SAMA ANTAR DAERAH –LEMBAGA-BBLM, T. I. K, DUKUNGAN APBN/APBD, PENYERAPAN ANGGARAN
Peningkatan Kualitas Pe nataan Persebaran Penduduk Tahun 2020
Peningkatan Kualitas P enataan Persebaran Penduduk Tahun 2020
Peningkatan Kualitas Penataan Persebaran Penduduk Tahun 2020
LIBATKAN CALON TRANSMIGRAN { AKADEMI DESA 4. 0 MENGAJAK PESERTA PELATIHAN MELAPORKAN DESA YANG LEMAH SDM DAN CATAT TENAGA YANG PERLU SEGERA DI LATIH AGAR DI KIRIM KE SALAH SATU UNIT AKADEMI DESA 4. 0 ATAU IKUTI PELATIHAN ON LINE
Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan-Perdesaan, September 2016 – Maret 2018 TRANSMIGRASI HARUS IKUT MENYELESAIKAN KEMISKINAN DI INDONESIA
INDONESIA DA RURAT KEPENDU DUKAN JAWA INDONESIA TH 2018 = 140, 5 JUTA TH 2018 = 265 JUTA JAWA INDONESIA TH 2100 = 1 MILYAR TH 2035 = 167, 3 JUTA JAWA TH 2100 = 500 JUTA TRANSMIGRASI
Kep ad atan Penduduk di Jawa dan Potensi Bencana
Dukungan Pegawai D irektora t Penataan Persebaran Penduduk PNS 31 ORANG (termasuk CPNS 6 orang) Tenaga Penunjang Pramubhakti 10 ORANG 13 ORANG Total = 54 orang
TERIMA KASIH
- Slides: 36