Overfishing dan Overcapacity Regulasi dan Kebijakan EKONOMI REGULASI
Overfishing dan Overcapacity Regulasi dan Kebijakan EKONOMI REGULASI DAN KEBIJAKAN PERIKANAN Regulasi adalah: ü Pengaturan; proses/cara perbuatan mengatur. ü Suatu cara yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat dengan aturan tertentu. Para ahli mengartikan regulasi sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Kebijakan adalah: ü Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam E. pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sumber: KBBI OLEH: TALAKUA, S. PI, M. SI
Mengapa Regulasi Perikanan Diperlukan? ü Untuk mendorong terjadinya EFISIENSI dalam pengelolaan perikanan yang bersifat barang publik (OA). OA cenderung menimbulkan inefisiensi karena terlalu banyaknya input yang digunakan dari yang seharusnya. ü Untuk meningkatkan KUALITAS serta BOBOT dan ukuran ikan yang ditangkap. Contoh: pengaturan musim tangkap. ü Untuk menangani masalah/konflik di perairan umum. Perairan umum (laut) bersifat multi guna, dimana pihak lain juga memanfaatkan ruang dan SD yang ada didalamnya, sehingga KONFLIK sering timbul atas akses dan pemanfaatan SD tersebut. ü Untuk mencegah pemborosan TK dan modal, serta untuk mendorong ALOKASI SD yang efisien.
Fase Dalam Regulasi Perikanan Fase Waktu Uraian Hal kepemilikan, monopoli, dan kedaulatan. Abad pertengahan • Regulasi menyangkut siapa, kapan dimana menangkap ikan lebih ditenukan oleh hukum kepemilikan (property right). • Dokrin mengenai law of capture (hukum penangkapan) mulai diterapkan. Bahwa ikan yang masih berenang di laut tidak dapat dimiliki oleh siapapun kecuali setelah ditangkap. • Ratu Elisabeth I memberikan hak MONOPOLI (suatu orang/suatu kelompok) perikanan di Newfoundland, Kanada kepada Sir Humhrey Gilbert sehingga terdapat kekuasaan dan kepemimpinan. Regulasi berbasis biologi Abad ke 19 • Pengaturan alat tangkap (termasuk ukuran mata jaring) • Pengaturan berdasarkan musim Pembatasan dengan lisensi untuk meningkatan karakter hak kepemilikan Pasca Perang Dunia II – tahun 1960 an • Kontrol terhadap jumlah kapal yang diizinkan • Pembatasan dengan lisensi melahirkan kebutuhan akan karakter hak kepemilikan. • Karakter tersubut adalah duration (jangka waktu lisensi diberikan); quality atau security dari hak (sejauh mana pemilik hak bisa bertahan oleh tuntutan dan tantangan dari institusi lain); exclusivity ( apakah hak diberikan secara khusu atau tidak, dan sejauh mana penegakan hukum dilakukan); tranferability (apakah hak boleh dijual belikan atau tidak); dan flexibility (seberapa jauh hak tersebut berhadapan dengan situasi tawar menawar). Kuota sebagai user-based property right Tahun 1970 an dan 1980 an • Membatasi secara kuantitatif jumlah tangkapan maupun jumlah input yang digunakan pada perikanan. Ekskulisivitas hak kepemilikan Tahun 2000 an • Gabungan lisensi (sifat security dan exclusiveity) dan kuota. • Kepemilikan bersama (collective fishery ownership) dimana setiap pemilik kuota memiliki membership card (kartu kenggotaan) yang lisensinya diberikan oleh suatu lembaga kolektif.
Jenis Regulasi Perikanan Jenis Regulasi Perizinan Uraian • Regulasi yang paling umum perizinan atau licensing. • Perizinan menerapkan kaidah user fee principles dimana pengguna SD MEMBAYAR hak atas ekstraksi SD tersebut. • Terdapat prinsip: a. Fairness atau keadilan, gratisan dapat dihindari. b. Equity atau kesetaraan, mereka yang kapasitas ekstraksi rendah hanya membanyar kecil, sementara mereka dengan kapasitas ekstraksi besar diharuskan membayar lebih besar pula. • Penentuan besarnya biaya perizinan dilakukan melalui studi, misalnya dengan: menentukan KETERSEDIAAN STOK yang reliabel (dapat dipercaya/konstan) dan akurat, serta analisis KAPASITAS PERIKANAN yang akurat disertai dengan melihat karakteristik nelayan atau pelaku perikanan. • Jika ketersediaan stok telah reliabel dan akurat, maka penerapan izin dapat dilakukan melalui per spesies basis. Didasarkan pada NILAI EKONOMI yang dihasilkan oleh armada dikombinasikan dengan SIFAT SD ikan. • SD ikan memiliki dua sifat, yakni NILAI TINGGI VOLUME KECIL dan VOLUME BANYAK NILAI RENDAH. • Contoh: Lisensi KELAS A (harus dibayar mahal) dikategorikan sebagai lisensi yang diberikan pada SPESIES IKAN YANG BERNILAI TINGGI dengan kapasitas besar.
Jenis Regulasi dan Kebijakan Perikanan Melalui Intrumen Ekonomi Lainnya Jenis Regulasi Uraian Pajak terhadap Input • Pajak terhadap input perikanan (effort) • Perhatikan Gambar 1. • Penerapannya di lapangan terdapat kelemahan dimana sulit menentukan pajak optimal ini karena komponen effort bisa sangat beragam (misalnya GT, trip, dan hati melaut) dan sulit menentukan komponen mana yang tepat yang harus diterapkan pajak. Pajak terhadap Output • Pajak per kg ikan yang ditangkap. • Perhatikan Gambar 2. • Sehingga jumlah hasil tangkapan/produksi ikan (yield) menjadi menurun, karena jika hasil tangkapan banyak maka pembayaran pajak juga tinggi, untuk emngurangi pajak maka nelayan cenderung mengurangi ikan yang ditangkap. Kuota • Kuota (jatah/jumlah yang ditentukan) terhadap produksi (hasil tangkapan) • Fenomena berlomba-lomba menangkap ikan dapat dihilangkan karena setiap pelaku industri/nelayan dipastikan akan memperoleh bagian untuk menangkap. • Terjadi efisiensi kapital dan TK • Masalah pada penentuan kuota: a. Bagaimana menentukan kuota? b. Enforcement (pelaksanaan/implementasi-nya) c. Highgrading (pemilik kuota mengisi kuotanya dengan hasil tangkapan/ ikan yang bernilai ekonomis tinggi) sehingga menyulitkan pendugaan stok.
Penerimaan, Biaya (Rp) Gambar 1 Keterangan Gambar 1: ü Dimisalkan pengelola perikanan akan mengendalikan upaya pada tingkat yang setara dengan upaya pada tingkat MEY, maka pengelolaperikanan menerapkan pajak sebesar t. ü Dalam teori Gordon-Schaefer, pajak yang diterapkan per unit upaya sebesar t akan menyebabkan peningkatan biaya per unit (TC) bergeser dari TC 0 ke TCt sebesar TCt = (c + t) E. ü Dengan bergesernya TC maka mengurangi jumlah upaya dari Eo. A ke tingkat upaya sebesar Et. TCt Karena pajak (t), TC 0 bergerak ke TCt TR Et EOA TC 0 Upaya (effort) = E
Penerimaan, Biaya (Rp) Gambar 2 Keterangan Gambar 2: ü Dimisalkan pengelola perikanan menerapka pajak per satuan output sebesar t secara optimal pada tingkat MEY. ü Maka pajak pada output (hasil tangkapan/per kg ikan) akan berpengaruh pada kurva sustainable rent sehingga model Gordon-Schaefer, kurva TR akan mengerut dari TR menjadi TRt. ü Maka upaya keseimbangan baru akan diperoleh pada tingkat Et. ü Jika tingkat upaya ini dipertahankan maka pemerintah (pengelola perikanan) akan memperoleh penerimaan dari pajak sebesar (h 0 – ht). h 0 TC TR ht TRt Et EOA Upaya (effort) = E
Instrumen Kebijakan Perikanan Lainnya ü Instrumen pengendalian stok, seperti: a. Daerah perlindungan laut atau marine protected area (MPA) b. Marine ranching (Menata kembali ekosistem laut seperti semula atau mendekati keadaan semula, dan mengembangkannya sekaligus mengkonservasinya agar memberikan manfaat kepada nelayan).
LATIHAN SOAL Dengan menggunakan SOAL TUGAS PERTAMA, § Diketahui harga ikan (p) = Rp 10 juta/ton, biaya per unit (c) sebesar 3, 5 juta/trip, a = 2, 5 dan b = 0, 005. Disumsikan perikanan dalam rezim open acces tentukan keseimbangan effort (dalam trip) jika pemerintah menerapkan pajak per ton ikan sebesar 30%. Tentukan pula berapa penerimaan pajak pemerintah? TUGAS ü Cari peraturan menteri kelautan dan perikanan RI nomor 56/permen. KP/2014, dan tentukanlah: a. Tujuan dari peraturan tersebut! b. Jenis perizinan yang dihentikan sementara? Dan jelaskan! c. Apakah peraturan tersebut masuk dalam jenis regulasi pajak terhadap input atau terhadap output? Berikan komentar saudara! Ketik 1 lembar kertas A 4, huruf arial 11 spasi 1, 5, margin 2 cm dan dikumpulkan tanggal 9 Mei 2017. Trims
- Slides: 9