OUTSOURCING UNIVERSITAS ESA UNGGUL Apa itu outsourcing Dalam

OUTSOURCING UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Apa itu outsourcing Dalam dunia Psikologi Industri tercatat Ø karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Outsourcing (Alih Daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65 dan 66.

KEUNTUNGAN OUTSOURCING ØMenghemat Anggaran untuk Memberikan Pelatihan ØMengurangi Beban Rekrutmen Ø Fokus Mengurus Kegiatan Inti Bisnis ◦ ◦ Tidak perlu lagi khawatir mengenai pekerjaan teknis sehari-hari yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti bisnis. Tidak perlu lagi mencari tenaga kerja khusus, mengadakan training, atau mengalokasikan rekrutmen khusus untuk posisi-posisi tertentu. Tidak perlu repot dengan masalah bonus, Tunjangan Hari raya (THR), atau hal-hal yang berurusan dengan PHK Tidak perlu alih teknologi dari perusahaan ke pegawainya.

KEKURANGAN OUTSOURCING ØInformasi Perusahaan Rentan Bocor ◦ beberapa jenis pekerjaan outsource yang bersifat rahasia bisa meningkatkan peluang bocornya rahasia perusahaan. Risikonya, informasi bisa dijual ke pihak lain atau bahkan diketahui oleh kompetitor. Ø Kontrak Singkat ◦ Kontrak kerja yang relatif singkat akan cukup merepotkan perusahaan, karena harus sering memperbarui kontrak atau mencari perusahaan outsource lain untuk menyediakan tenaga kerja outsource yang baru. Ø Ketergantungan pada Tenaga Kerja Outsource ◦ Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing berpotensi untuk mengalami ketergantungan.

KEUNTUNGAN VS KERUGIAN OUTSOURCING Ø Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan/BPJS Kesehatan. Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Ø Tenaga kerja outsource bisa menjadi solusi di kala perusahaan membutuhkan sumber daya manusia tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Karena itu, banyak perusahaan kini memilih untuk merekrut tenaga kerja outsource agar lebih mudah dan praktis. Ø Meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing. Selain tak ada jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Kadangkala presentase potongan gaji ini bisa mencapai 30 persen, sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui berapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan di perusahaan lain itu.

Perekrutan Tenaga Outsourcing ØSistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya, karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain (klien) yang membutuhkannya. ØDalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsource melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Selanjutnya mereka menagih ke perusahaan pengguna jasa mereka. ØKaryawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak, dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa. ØPerjanjian kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan penyedia jasa dengan perusahaan pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan apabila perusahaan pemberi kerja hendak mengakhiri kerja samanya dengan perusahaan penyedia jasa, maka pada waktu yang bersamaan, berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan pemberi kerja.

SISTEM KERJA OUTSOURCING pasal 64 undang-undang no 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa “Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. ” ØPerekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource. ØKaryawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi 2 menurut undang-undang, yaitu q Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan q Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

SISTEM KERJA OUTSOURCING Ø Pasal 65 ayat (2) undang-undang no 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyebutkan beberapa poin jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh pekerja outsourcing, yaitu: Ø Ø Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan Tidak menghambat proses produksi secara langsung Ø Karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa. Ø Beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing meliputi penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan (catering), petugas call center, pekerja di pabrik, kurir atau supir, hingga petugas manajemen fasilitas (facility management).

Ø Pelaksanaan pekerjaan Alih Daya (Outsourcing) dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pemborongan pekerjaan kepada perusahaan yang ditunjuk atau dengan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan lain. Ø Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 64 menjelaskan pengaturan menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain, atau penyediaan pekerja/buruh oleh perusahaan lain dengan ketentuan pekerja/buruh harus tidak dirugikan akibat dari setiap sistem penyerahan kerja kepada pihak luar yang dilakukan oleh perusahaan utama.

Kerugian pekerja outsourcing Ø Tidak ada jenjang karir Ø Masa kerja yang tidak jelas Ø Kesejahteraan tidak terjamin Ø Pendapatan yang terbatas Ø Potongan upah yang tidak jelas

Keuntungan pekerja outsourcing Ø Memudahkan calon pekerja yang baru lulus sekolah untuk mendapatkan pekerjaan. Ø Mendapat pelatihan memadai dari perusahaan penyedia jasa pekerja outsourcing. Ø Memudahkan pencari kerja yang memiliki keahlian khusus memilih perusahaan yang akan mempekerjakan mereka Ø Mendapat banyak pengalaman dan relasi Ø Lebih mampu mengekspresikan bakat pada spesialis kerja tertentu Ø Menjadi pekerja outsourcing memberikan ruang yang cukup untuk pengembangan diri Ø Menjadi pekerja outsourcing memberi ruang untuk bisa melakukan kegiatan usaha yang lain ØTerlepas dari keutungan atau kerugian sistem kerja outsorcing, sistem kerja ini pada prakteknya sering terjadi penyimpangan dan tidak dapat memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya. Banyaknya potongan, upah dibawah ketentuan, tidak ada jaminan sosial dll , itu nyata-nyata sangat merugikan pekerja.

Undang-undang no 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan PASAL 64, PASAL 65 dan PASAL 66

Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis

Pasal 65 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melaluiperjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. (2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. (3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. (4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimanadimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diaturlebih lanjut dengan Keputusan Menteri. (6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaturdalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh yangdipekerjakannya. (7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerjawaktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. (8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, makademi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemboronganberalih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. (9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksuddalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai denganhubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 66 (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberikerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung denganproses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubunganlangsung dengan proses produksi. (2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidakberhubungan lang-sung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasapekerja/buruh; b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada hurufa adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbulmenjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yangbertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajibmemuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. (3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izindari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dserta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh danperusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruhdan perusahaan pemberi pekerjaan.