OTORITAS JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Otoritas Jasa

OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

VISI OJK Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. MISI OJK 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta; 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan OJK (Psl 4 UU No. 21 Tahun 2011): 4

Tugas OJK (Psl 6 UU No. 21 tahun 2011): P E N G A T U R A N PERBANKAN PASAR MODAL PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIYAAN, & LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA P E N G A W A S A N 5

Wewenang OJK Wewenang Pengaturan • Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK; • Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; • Menetapkan peraturan mengenai pengawasan; • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis • Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada Lembaga Jasa Keuangan • Menetapkan peraturan mengenai sanksi Wewenang Pengawasan • Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan. • Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu. • Melakukanpenunjukan dan penggunaan pengelola statuter • Menetapkan Sanksi Administratif

NILAI OJK Integritas : Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Profesionalisme : Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Sinergi : Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Inklusif : Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Visioner : Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan (Forward 7 looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box Thinking).

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN 8

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. 9

VISI LPS Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan. MISI LPS 1. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah; 2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien; 3. Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan 4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten. 10

Nilai-nilai LPS 1. 2. 3. 4. 5. Profesional Integritas Layanan Prima Proaktif Sinergi 11

FUNGSI LPS üMenjamin simpanan nasabah penyimpan. üTurut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya. 1. 2. 3. 4. TUGAS LPS Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Melaksanakan penjaminan simpanan. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik. 12

WEWENANG LPS 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. 8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif. 13

Bentuk & Status LPS 1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. 5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. 14