Organisasi dan Manajemen Pemerintahan HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN

Organisasi dan Manajemen Pemerintahan HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH IRFAN SOLIHIN YAYAN KARAYANA ROBBY WR ROHIMA JULIANA TASYA MOCH RIVAL SYHAINI SAPUTRI LISNAWATI (41715003) (41719002) (41719003) (41719004) (41719005)

Pengertian Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintah Pusat merupakan Presiden, Wakil Presiden, Kementerian, beserta seluruh jajarannya. Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat, akan tetapi karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang di desentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan

Sejarah Pemerintahan Indonesia Sejarah pemerintahan Indonesia dimulai dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang pertama atas dasar undang-undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. terpilihnya Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden melengkapi kesempurnaan organisasi negara. Sistem pemerintahan dan kelembagaan yang ditentukan dalam Undang-Undang 1945 selama kurun waktu 1945 -1949 belum dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu terjadi karena selain Indonesia baru merdeka dan belum begitu siap semua infrastruktur dan supraktukturnya, juga karena Belanda masih berkeinginan untuk menjajah Indonesia kembali. Berasarkan usul Badan Kerja Komite Nasional Indonesia pusat pada tanggal 11 November 1945 yang disetujui oleh presiden diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, bahwa sistem kabinet presidensil diganti dengan sistem parlementer.

Berdasarkan alasan bahwa konstituante yang berdasarkan UUD 1950 bertugas menyusun UUD baru yang telah mengalami kemacetan yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara maka presiden mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengembalikan sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan kepada Undang-Undang. Diktum tersebut berisi : 1. Menetapkan pembubaran konstituante 2. Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini, dan tidak berlakunya bagi Undang-Undang Sementara 1950 3. Pemebentukan MPR sementara yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah dan golongan-golongan, serta Dewan Pertimbangan Agung sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebagai berikut : 1. Indonesia adalah negara hukum (rechtsaat). 2. Sistem kinstitusional. 3. Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut UUD. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 7. Kekuasaan kepala negara tidak dan tak terbatas.

Dibawah ini adalah kekuasaan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasal 2 sampai dengan pasal 17, pasal 19 sampai dengan pasal 22 D pasal 23 sampai pasal 25 1 Kekuasaan menetapkan dan mengubah UUD yang dilakukan oleh MPR. 2 Kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara atau kekuasaan eksekutif yang dilakukan pemerintah. 3 Kekuasaan membentuk perundang-undangan negara atau kekuasaan legislatif yang dilakuan oleh MPR, DPR, Presiden. 4 Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara atau kekuasaan inspektif yang dilakukan oleh BPK. 5 Kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh MA dan MK.

Berdasarkan UUD 1945 sampai dengan perubahan keempat UU No. 22/2013 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, DPRD terdapat hubungan tata kerja seperti berikut : 1. MPR sebagai lembaga negara berwewenang mengubah dan menetapkan UUD 2. MPR adalah sebuah badan legislatif yang dipilih oleh rakyat, berkewajiban selain bersama-sama dengan presiden membuat UU (termasuk APBD), juga mengawasi tindakan-tindakan presiden (eksekutif) dalam pelakssanaan UU. 3. Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat. 4. BPK adalah lembaga negara yang memeriksa tanggung jawab keuangan negara. 5. MA adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan penghakiman yang dalam pelaksanaan dan pengabdiannya terlepas dari pengaruh kekuasaan lembaga negara lain. 6. Mahkamah Kontitusi adalah lembaga negara yangwajib memeriksa, mengendali dan memutus dengan seadil-adilnya usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan wakil presiden

HUBUNGAN MANAJEMEN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang pemerintahan. . Pemerintah daerah dalam bertugas menyelanggarakan urusan daerah bersama DPR berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaran urusan pemerintahan di tingkat pusat. Presiden dibantu para menteri untuk menjalankan pemerindah. Kepala daerah merupakan penyelenggara urusan daerah masing-masing. Hubungan Fungsional Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut juga terletak pada visi, misi, tujuan hingga fungsi yang dimiliki masing-masing pemerintah. Visi dan misi yang dimiliki tersebut bersama-sama untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurusi rumah tangganya.

Secara umum hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Namun dalam pengaturan hubungan tersebut haruslah memperhatikan aspirasi daerah sehingga tercipta sinerji antara kepentingan pusat dan daerah. 2. Tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara 3. Peran pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan sehingga daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak bersifat pelaksanaan otonomi tersebut. Dalam melaksanakan otonominya, daerah berwenang membuat kebijakan daerah. Kebijakan yang diambil daerah adalah dalam batas-batas otonomi yang diserahkan kepadanya dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

kesimpulan Efektifitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, maka. Presiden sebagai penanggungjawab akhir Pemerintahan secara keseluruhanmelimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Daerah. Kabupaten/Kota agar melakukan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Thank you