Organisasi Birokrasi Kebijakan Publik Organisasi Birokrasi Kebijakan Publik

Organisasi, Birokrasi &Kebijakan Publik • Organisasi • Birokrasi • Kebijakan Publik

Negara – Max Weber • Organisasi Khusus khususnya kekuasaan negara yi negara sbg komunitas manusia yg memiliki monopoli legitimasi penggunaan kekuatan fisik dlm wilayah tt. • Negara meliputi teritorial tt yg merupakan faktor utama

Organisasi AN • Negara memiliki sejumlah wewenang • Pelaksanaan wewenang disebut tugas/fungsi • Wewenang yang dimiliki AN disebut Jabatan • Pemangku jabatan disebut pejabat

Pengertian Organisasi Prajudi Atmosudirdjo • Pengertian: Btk kerja sama antr sekelompok orang berds perjanjian utk ks gn mencapai tujuan bersm dlm st ikatan hierarkhie • Hakekat Organisasi Sbg wadah kegiatan dilaksanakan Sbg proses interaksi sesema anggota

Prinsip Organisasi • • Tujuan yg realistik Pembagian kerja yg rasional Penugasan bagian kerja Pelimpahan wewenang • hirarkhi • Tanggung jawab

Prinsip Organisasi • Rentang kendali (span of control) • Kesatuan arah (unity of direction) • Kesatuan komando • Integritas

Prinsip Organisasi • • Disiplin Stabilitas personel Klasifikasi jabatan Keseimbangan sentralisasi, dekons, desent bagi organisasi pemerintahan

Typologi Organisasi • • • Organisasi lini Organisasi staf Organisasi Lini & Staf Organisasi Fungsional Organisasi Horizontal

Macam Organisasi • Tradisional • Konvensional • Modern

Organisasi Adm Negara • Disebut dlm UUD 1945 • Jlm bebas bergtg kebutuhan masyarakat • Menyebar dr pusat – daerah • pengisian jabatan berds pengangkatan • penamaan disesuaikan dgn tgs & fungsi

Organisasi Negara –UUD 1945 • • • Disebut & diatur dlm UUD 1945 Bersifat limitatif Berada di pusat pemerintahan Pengisian jabatan berds pemilihan Penamaan telah ditentukan oleh UUD 1945.

Klasifikasi Organisasi AN • Organisasi Pemerintahan Pusat (OPP) • Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD)

Struktur OPP • Pimpinan Pemerintahan • Kabinet/Departemen • Dewan-dewan • LPND

Jenis Menteri • • Menteri Departemen Menteri Koordinator Menteri Negara Menteri Muda

Kementerian/Departemen • Perpres No 9/2005 • Keppres No. 234/2001 (18 Dep, 3 Menko, 10 Meneg ): Depsos, Deperindag, Dep Kebud & Pariwisata jadi Meneg • Keppres No. 172/2000 (17 Dep): penyempurnaan ssn org dep • Keppres No. 165/2000 (17 Dep): Dep Kebud & Pariwisata • Keppres No. 136/1999 (16 Dep): Depdagri, Deplu, Kumdang, Keu

Kementerian/Non Dep • Menteri Koordinator Keppres No. 162/2000 jo Keppres No. 174/2000 • Menteri Negara Keppres No. 163/2000 jo Keppres No. 175/2000 • Menteri Muda Keppres No. 164/2000 jo Keppres No. 176/2000

Unsur Departemen • • Pimpinan Pembantu Pimpinan Pelaksana Tehnis Staf Ahli Instansi Vertikal Pengawasan

Unsur Departemen • Pimpinan Menteri yg bertanggung jawab kpd Presiden • Pembantu Pimpinan Sekjen bertgg jwb kpd Menteri; tgsnya mengkoordinasikan perenc, pembinaan, pengendalian prog adm, sdm, pengawasan • Pelaksana • Dirjen bertgg jwb kpd Mneteri, tgs merumuskan kebijak & pelaks, standar tehnis tgs umum dep

Unsur Departemen • Pelaksana Tehnis pelks tgs adm/ tehnis, bertgg jwb kpd Menteri • Staf Ahli • Instansi Vertikal perkt dep di daerah, kewengan tdk diserhakan kpd daerah, tetap di pst/dep • Pengawasan Insp Jend bertgg jwb kpd Menteri, melaks pengaws dep

Pengertian Birokrasi • Bureau meja/kantor • Kratia pemerintah • Birokrasi pelayanan yg diberikan pemerintah dari meja ke meja

Pengertian Birokrasi • Umum type organisasi yg melaksanakan tata kerja yg tlh ditetapkan perat peruu utk memberikan pelayana publik (public service), dilaksanakan dgn sepenuhnya (sense of belonging; sense of responsibility)

Pengertian Birokrasi • Max Weber st istilah kolektif bagi st badan yg terdr dr jabtana-jabatan publik • Prajudi jabatan publik dijalankan o/ pejabat pemerintah/birokrat sesuai tgs dan fungsi dlm stm birokrasi negara yg hrs mampu mengendalikan org-org yg dipimpinnya.

3 arti birokrasi • Type organisasi yg khas • Sistem yg terstruktur • Lata kerja organ AN

Ciri Birokrasi Ideal Max Weber • • Mengikuti prinsip organisasi Patuh pd asas legalitas Sense of belonging sense of responsibility Disiplin Merit & career system Pemisahan urusan dinas-pribadi

Birokrasi • Sbg Sistem Kerja berdsrkan tata hub kerjasama antara jabatan secara zakelijk, menrt prosedur dan perat yg berlk, tanpa pilih kasih dan tanpa pamrih • sbg tatanan dan alat kerja organ AN Tdk menyimpang dr perintah atasan atau perat peruu. Seorang birokrat hrs berpegang pd asas legalitas dan fries Ermessen

Hukum Birokrasi • Seprkt perat peruu yg diarahkan u/ mengatur organisasi pelaksana tata kerja dgn tgs pelayanan umum & tgs pem. an • Hk berperan dlm 3 aspek: 1. Sbg alat (instrumen) 2. Dsr mencapai kemakmuran 3. Sarana memproses pembangunan

Hukum Sbg alat (instrumen) • Sbg pengendali menciptakan ketertiban dlm tubuh birok agar tercp sasaran yg tlh ditetapkan, yi mewujudkan masy adil dan makmur. Dlm melaks tgs birokr berds asas legalitas (hk tertls/tdk )

Hukum sbg Dasar mencapai kemakmuran • Pelaks asas legalitas, ketaatan dan kesadaran hk pejabat merupakan syarat mutlak • Sbr hk utama di Ind adl GBHN yg pelaks dijabarkan dlm btk the line of conduct yi jalur-jalur kebijakan yg merupakan kepts birokrat

Hukum sbg Sarana memproses pembangunan • Kepts birokrat hrs menciptakan kepastian hk. • Proses pembuatan Kepts memperhtkan rasionalitas, efektivitas, efisiensi, produktivitas • Mental dan loyalitas birokrat

Kebijakan Publik (Public Policy) • Perumusan bkn merup proses sederhn krn banyka faktor yg mempengaruhi • Fungsi perumusan = fungsi pelaksnaaan • Birokrasi berperan sbg perumus kebijakan publik

Peran Birokrat Stabilisator Motivator Dinamisator Modernisator Katalisator

Peran Birokrat • Motivator mampu mendorong slrh komponen masy u/ trt sert dlm pembgn • Modernisator mampu menyaring nilai yg usang, rasional, tepat wkt utk mencapai tujuan • Katalisator penghubung pem-masy, mellaui cth yg baik

Peran Birokrat • Dinamisator mampu menunjukan dinamika peningkatan peran daya kerja pem • Stabilisator mampu mencip stabilitas dlm pelaks tgs yg mrup syarat mutlak keberhsln pembgn

Pengertian Kebijakan • Harol D Lasswell & Abraham Kaplan Merup progam pencapain tujuan, nilai dan praktik terarah • Thomas R. Dye merup hal yg a/ diplh pem u/ dilk/tdk, ke 2 memp pengaruh sama besarnya

Pengertian Kebijakan • James E Ander • • • merp rangkain tdk yg bertuj tt , diikuti dan dilaks seorg pelaku a/ kelomp, gn memecahkan msl. Kebijak publi yg dikembangkan pem memp karakteristik: Tuj tt Berds hk Benar-benar dilk, bukan sekedar maksud

Pengertian Kebijakan Publik • Amara Raksasataya st strategi kebijaka yg diarahkan u/mencp st tuj yg memiliki 3 unsur: 1. Idntifikasi tuj yg a/ dicp 2. Strategi & langkah u/ mencp tuj 3. Input yg memgk pelaks strategi

Pengertian Kebijakan Publik • David Easton pengalokasian niali secara paksa kpd selruh anggota masy, hanya pemerintah yg dpt melakukannya

Proses Perumusan Kebijakan Publik • • • Perumusan masalah Penyusunan agenda pemerintah Perumusan usulan Pengesahan Pelaksanaan penilaian

Proses Perumusan Kebijakan Publik Pelaksanaan Pengesahan Perumusan usulan penilaian Perumusanmasalah Penyusunan agenda pem