Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja melalui Kelembagaan

Optimalisasi Peran dan Fungsi Serikat Pekerja melalui Kelembagaan K 3 Hermansyah, SH CEMWU INDONESIA

Kilas Balik Beberapa Kasus K 3 24 November 2012, pabrik garmen di Bangladesh kebakaran yang menyebabkan 111 pekerja meninggal dunia 14 Mei 2013, 28 pekerja meninggal akibat runtuhnya Training Center PT. Freeport di Big Gossan. 24 April 2013, rana plaza yang menjadi pabrik dari 5 perusahaan runtuh yang menyebabkan lebih dari 1000 orang meninggal dunia. 13 Mei 2014, tambang baru bara di soma Turki meledak dan menyebabkan 302 pekerja meninggal 10 Juli 2015, kebakaran di PT. Mandom menyebabkan 28 orang meninggal dunia, 31 orang luka-luka. 26 Oktober 2017, kebakaran PT. Panca Buana menyebabkan 51 orang pekerja meninggal dunia.

Kondisi K 3 di Dunia ILO, Pada 2013 setiap 1 orang pekerja meninggal dunia setiap 15 detik karena kecelakaan kerja. Tahun 2013, angka kematian dikarenakan KAK dan PAK sebanyak 2, 34 juta orang dan 2, 02 juta orang meninggal karena PAK. Data terbaru, ILO 2, 78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja. Sekitar 2, 4 juta (86, 3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380. 000 (13, 7%) dikarenakan kecelakaan kerja

Kondisi K 3 di Indonesia BPJS Naker, Tahun 2015 jumlah kecelakaan kerja sebanyak 105. 182 kasus, kecelakaan berat yang menyebabkan kematian 2. 375 kasus. Tahun 2013, Laporan pelaksanaan kesehatan kerja 26 Provinsi di Indonesia, penyakit umum pada pekerja sebanyak 2. 998. 766 kasus dan jumlah kasus penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan berjumlah 428. 844

Urgensi Perlindungan K 3 Industrialisasi Penggunaan mesin, peralatan, bahan, lingkungan dan sistem kerja (Berbahaya) Dampak/Risiko : 1. Tenaga Kerja : - Kecelakaan kerja - Peny. Umum & Akibat Kerja 2. Perusahaan : - Loss - Kualitas & kuantitas produk - Kelangsungan usaha 3. Lingkungan : - Pencemaran - Global Warming

Prinsip Dasar K 3 Berfokus pada Perlindungan bagi Tenaga Kerja

Perlindungan Hukum atas K 3 UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Aturan Pelaksanaan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 1) Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja b. Moral dan kesusilaan c. Perlakuan yang seuai dengan harkat dan martabatmanusia serta nilai-nilai agama. 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja / buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya K 3. 3) Perlindungan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.

UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas

Hak Dasar Pekerja di Bidang K 3 Hak untuk mendapatkan Informasi Hak menolak pekerjaan yang tidak aman Hak untuk berpartisipasi

Isu K 3 dalam Gerakan Buruh di Indonesia Belum tumbuhnya kesadaran K 3 sebagai Kebutuhan semua bersama; Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah serta masyarakat K 3 Belum menjadi Prioritas Utama SP/AB dalam perjuangan, baik di tingkat perusahaan, lokal maupun nasional. SP hanya sebagai pelengkap formal dalam isu K 3 Tinjauan perjuangan K 3 masih parsial.

Pelaksanaan K 3 secara mandiri Pemberdayaan Lembaga K 3 (P 2 K 3, PKK, ERT, FB) Pemberdayaan Personil K 3 (Ahli K 3, Dokter Perusahaan, Petugas K 3, Paramedis Perusahaan) Program Berbasis Risiko Pemenuhan Syarat-Syarat K 3/Regulasi K 3

Mengenal Lembaga K 3 di Perusahaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P 2 K 3) Pelayanan Kesehatan Kerja (PKK) Regu Penanggulangan Kebakaran Tim Tanggap Darurat Kelompok Peduli K 3 (Group Tool Box) Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK 3)

SDM K 3 di Perusahaan Ahli K 3 Umum Dokter Perusahaan Ahli K 3 Spesialis : Listrik Mekanik Uap dan Bejana Tekan Kimia Konstruksi Bangunan Kebakaran Paramedis Perusahaan Auditor K 3 Industrial Hygiene Petugas K 3 : Kimia Radiasi Kebakaran Konstruksi Bangunan Confined Space Petugas P 3 K Operator : Boiler Angkat/Angkut Lift Perancah Rig, dsb

Peran Lembaga dan SDM K 3 di Tempat Kerja Memberikan saran dan rekomendasi peningkatan pelaksanaan K 3 kepada manajemen perusahaan Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai profesional K 3 dalam upaya promosi dan pencegahan kecelakaan kerja dan PAK Meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang K 3 di tempat kerja Melakukan pengawasan terhadap penerapan syarat-syarat K 3 di tempat kerja Menyebarluaskan informasi K 3 keseluruh tempat kerja Sebagai forum dialog, komunikasi dan kerjasama dalam meningkatkan pelaksanaan K 3 di tempat kerja

Dasar Hukum Kelembagaan K 3 Undang-Undang No. 1 th 1970 2. UU Uap dan Peraturan Uap 3. Permennaker No. 04/MEN/1987 (P 2 K 3) 4. Permennaker No. 02/MEN/1992 ( AK 3) 5. Pemennaker No. 04/Men/1995 (PJK 3) 6. Kep. Mennaker No. 186/MEN/1999 (Penanggulangan Kebakaran) 7. Kep. Mennaker No. 187/MEN/1999 (Penanggulangan Bahan Kimia Berbahaya) 8. Permennaker No. 03/MEN/1982 (Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja) 9. Permennakertrans No. 01/MEN/1976 (Wajib Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan) 10. Permennakertrans No. 01/MEN/1979 (Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi Para Medis Perusahaan) 1.

Dasar Hukum Kelembagaan K 3 11. Permennaker No. 01/MEN/1988 (Kualifikasi dan Syarat 2 Operator Pesawat Uap) 12. Permennakertrans No. PER-15/MEN/VIII/2008 ttg P 3 K di Tempat Kerja. 13. Permennakertrans No. 09/MEN/2010 (Kualifikasi dan Syarat 2 Operator Keran Angkat) 14. Permennaker No. 26 th 2014 (Auditor SMK 3) 15. Permennaker No. 12 th 2015 ttg K 3 Listrik di Tempat Kerja 16. PERMENNAKER No. 9 th 2016 (Bekerja di ketinggian) 17. Permennaker No. 18 th 2016 ttg Dewan K 3 Nasional 18. Permennaker No. 38 th 2016 ttg K 3 Pesawat Tenaga dan Produksi. 19. Permennaker No. 6 th 2017 ttg K 3 Elevator dan Eskalator. 20. Permennaker No. 5 th 2018 ttg K 3 Lingkungan Kerja

Peranan Pengurus SP dalam P 2 K 3

Dasar Hukum Pembentukkan P 2 K 3 20 UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Ps. 10) PERMENNAKER NO. 4 TAHUN 1987 TENTANG P 2 K 3 SERTA TATA CARA PENUNJUKAN AHLI K 3

P 2 K 3 Badan Pembantu di Tempat Kerja Merupakan Wadah Kerjasama antara Pengusaha/Pengurus dan Pekerja/Serikat Pekerja, untuk mengembangkan : saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K 3 di tempat kerja 21

Peran P 2 K 3 FORUM : P 2 K 3 • Komunikasi • Kerjasama • Konsultasi • Dialog • Diskusi Antara Manajemen Dan Pekerja 22 UNTUK : • menyamakan persepsi • saling pengertian • partisipasi efektif dalam meningkatkan pelaksanaan K 3 di tempat kerja

Kewajiban Pembentukkan P 2 K 3 di Perusahaan 23 Pasal 2 Permenaker 4/1987 Perusahaan dengan Kriteria Mempekerjakan 100 orang atau lebih Mempekerjakan kurang dari 100 orang dengan risiko tinggi (peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radio aktif)

Tujuan Pembentukkan P 2 K 3 24 Media bagi SP untuk memastikan perlindungan K 3 bagi para anggota Mendorong Kerjasama Manajemen dan Pekerja/SP mengenali masalah K 3 dan mencari penyelesaiannya Menyediakan suatu Forum Dialog yang konstruktif dan reguler antara Manajemen dan Pekerja/SP tentang Kepedulian mereka terhadap K 3 Memainkan peranan yang penting dalam pengembangan program pengendalian bahaya di tempat kerja Mengkomunikasikan dan menyebarluaskan informasi K 3 Menyampaikan rekomendasi K 3 kepada Manajemen

Susunan P 2 K 3 Pasal 3 Permenaker 4/1987 Susunan Keanggotaan P 2 K 3 : Unsur Pengusaha/Pengurus Unsur Pekerja/SP (Mempunyai Kompetensi K 3) Susunan Pengurus P 2 K 3 : - Ketua - Sekretaris - Anggota Persyaratan Sekretaris P 2 K 3 : AHLI K 3 dari Perusahaan Ybs 25

Tugas P 2 K 3 Pasal 4 Permenaker 4/1987 Memberikan Saran dan Pertimbangan; diminta maupun tidak diminta; kepada pengusaha atau pengurus perusahaan mengenai masalah K 3 26

Fungsi P 2 K 3 (I) 27 Pasal 4 Permenaker 4/1987 Menghimpun dan Mengelola Data K 3 Membantu Menunjukkan dan Menjelaskan Kpd Setiap Tenaga Kerja : 1. Berbagai Faktor bahaya 2. Faktor yang Dapat Mempengaruhi Efisiensi dan Produktivitas Kerja 3. Alat Pelindung Diri yang Dibutuhkan 4. Cara dan Sikap Kerja yang Benar dan Aman Membantu Menyusun Kebijakan, Pedoman, Manual K 3

Fungsi P 2 K 3 (II) 28 Membantu Pengusaha/Pengurus Dalam : 1. Mengevaluasi Cara Kerja, Proses dan Lingkungan Kerja 2. Menentukan Tindakan Koreksi 3. Mengembangkan Sistem Pengendalian Bahaya 4. Mengevaluasi Penyebab Kecelakaan 5. Mengembangkan Penyuluhan dan Penelitian K 3 6. Memantau Gizi Kerja dan Penyelenggaraan Makanan 7. Memeriksa Kelengkapan Peralatan K 3 8. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Kerja 9. Mengembangkan Pelayanan Laboratorium K 3 10. Menyelenggarakan Administrasi K 3

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas 29 Pokok dan Fungsi P 2 K 3 Tidak ada atau kurangnya komitmen manajemen perusahaan terhadap pelaksanaan K 3; Sebagian besar pengurus dan anggota P 2 K 3 tidak memahami : Peraturan perundangan K 3; Tugas Pokok dan Fungsi P 2 K 3; Tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dan anggota P 2 K 3; Konsep dasar pencegahan kecelakaan kerja; Pentingnya K 3 sebagai bagian yang terintegrasi dalam kegiatan/operasi perusahaan.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi P 2 K 3 30 P 2 K 3 dibentuk hanya sekedar memenuhi persyaratan peraturan perundangan saja dan setelah itu tidak pernah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hasil Rapat-Rapat P 2 K 3 tidak pernah ditindaklanjuti dan Agenda rapat P 2 K 3 yang dibahas menyimpang dari pelaksanaan K 3. Sehingga P 2 K 3 yang terbentuk tidak menghasilkan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan pelaksanaan K 3.

31 Kebutuhan Pelatihan K 3 bagi Anggota dan Pengurus P 2 K 3 Harus didiskusikan di identifikasi oleh P 2 K 3 Diarahkan untuk merubah sikap/perilaku serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan K 3 Sebagai “effective problem solver”, P 2 K 3 harus memiliki pengetahuan dasar tentang Peraturan Perundangan K 3 Informasi tehnis : plant, proses, layout, mesin berbahaya dan pengamannya, penanganan bahan, pengetahuan dasar ttg higiene industri, P 3 K dsb Keterampilan Khusus : penyelidikan kecelakaan, inspeksi tempat kerja, human relation, ergonomi, analisis keselamatan pekerjaan

Mempersiapkan Rapat P 2 K 3 32 Efektivitas keberhasilan Rapat-Rapat P 2 K 3 sangat tergantung kpd : Komitmen pengurus dan anggota; Pengetahuan Persiapan dan Keterampilan anggota; rapat yang matang.

Rapat-Rapat P 2 K 3 33 GAGALNYA RAPAT-RAPAT P 2 K 3 DISEBABKAN OLEH : Tidak ada agenda rapat yg layak dipersiapkan; Agenda rapat yang tampil sama dan tidak berbeda dari bulan ke bulan tanpa tindak lanjut; Notulen rapat yg tidak mencerminkan apa yg telah didiskusikan; Ketua P 2 K 3 tdk memahami perannya secara tegas sebagai pimpinan rapat; Sekretaris P 2 K 3 belum memahami tugas dan perannya; Rapat ditunda, dibatalkan dianggap tidak penting.

Kondisi Ideal Pengurus dan Anggota P 2 K 3 34 Mempunyai tujuan yang sama : “menjadikan yang aman tempat kerja dan sehat untuk semua orang” Melakukan Pertemuan secara regular Melakukan komunikasi : antara pengusaha/ pengurus dan tenaga kerja (Pengurus SP) Sebagai Team Penyelesaian Masalah K 3 (problem solving team)

Peran dan Tanggungjawab Ketua P 2 K 3 (I) 35 Memainkan Melibatkan peran kunci dalam : semua anggota P 2 K 3 dalam pelaksanaan K 3 di tempat kerja Memanfaatkan keterampilan dan pengalaman bersama dalam menyelesaikan masalah K 3 Mendorong anggota untuk memberikan kontribusi peningkatan K 3 di tempat kerja Menghadirkan anggota P 2 K 3 dan memimpin langsung pertemuan regular P 2 K 3 Mendistribusikan Informasi Hasil Pertemuan Regular dan tindak lanjutnya

Peran dan Tanggungjawab Ketua P 2 K 3 Tanggung jawab Ketua P 2 K 3 : Merencanakan Rapat Regular Menyelenggarakan Menindaklanjuti dan Memimpin Rapat Hasil Keputusan Rapat 36

Peran dan Tanggungjawab Sekretaris P 2 K 3 37 Mempersiapkan rapat regular P 2 K 3 Menyusun notulen rapat P 2 K 3 Menghimpun semua agenda dan hasil keputusan rapat P 2 K 3 Menyebarluaskan notulen rapat, laporan dan informasi K 3 kepada anggota P 2 K 3 Menegaskan dan mengklarifikasi hasil keputusan rapat yang telah dicapai

Peran dan Tanggungjawab Anggota P 2 K 3 38 Menghadiri rapat-rapat P 2 K 3 Memberikan kontribusi idea, saran dan pengalaman dalam rapat P 2 K 3 Menghimpun dan mendapatkan informasi apabila ditugaskan oleh rapat P 2 K 3 Mengkaji masalah K 3 yang ada di tempat kerja Mempelajari usul dan saran karyawan untuk dibawa dalam rapat P 2 K 3 Mengkomunikasikan hasil rapat P 2 K 3 di unit kerja masing Membantu melakukan inspeksi K 3 dan investigasi kecelakaan kerja

Tahapan Perjuangan K 3 oleh SP 1. Isu K 3 Masuk dalam Program Kerja SP baik Tingkat PUK, Cabang maupun Nasional termasuk menjadi isu kampanye di hari-hari perayaan (1 Mei, 28 April) 2. Pengurus SP Perwakilan dalam P 2 K 3, Komite K 3/ Safety Representatif. 3. Membangun Kesadaran dan Pemahaman Anggota mengenai pentingnya isu K 3, melalui pendidikan dan media sosialisasi. 4. Meningkatkan Kualitas K 3 dalam PKB (Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif).

Tahapan Perjuangan K 3 oleh SP 5. Pengurus SP Melaksanakan Fungsi Kontrol dalam Pelaksanaan K 3 melalui Komite K 3. 6. Advokasi Isu K 3 (Kecelakaan Kerja dan PAK) 7. Mendorong 8. Mendorong Pengurus SP bersertifikasi K 3. Proses Digitalisasi/Penggunaan Teknologi dalam perbaikan kondisi K 3

Tingkat Regional dan Nasional Menempatkan Pengurus dalam Lembaga Dewan K 3 Nasional dan DK 3 P Memperbaiki Kualitas Norma K 3 (UU, Peraturan Pelaksanaan, Perda) Menjadi Fungsi Kontrol atas Pelaksanaan K 3 Mengadvokasi Persoalan K 3 Melakukan Pendidikan dan Latihan ttg K 3

Perjuangan K 3 di Perusahaan 1. 2. SP Mempunyai Hak dan Terlibat dalam: Perencanaan K 3 Pelaksanaan dan Pengawasan K 3 Dalam Proses Penyelidikan Internal atas Insiden yang terjadi SP menjadi Safety Representative/Komie K 3, P 2 K 3. SP Menjadi Fungsi Kontrol atas Pelaksanaan K 3.

Pengaturan K 3 dalam PKB Materi K 3 diatur khusus dalam PKB dan diperbaiki secara terus menerus kualitasnya : Prinsip K 3 SMK 3 (Pelibatan SP dalam SMK 3) Kewajiban Pengusaha (Pra Kerja, Pada Saat Bekerja, Pasca Kerja) P 2 K 3 dan Partisipasi SP Higiene, Gizi, Rikes/MCU (Umum dan Khusus, Pra Pensiun). Ahli K 3 di Perusahaan Dokter Perusahaan PAK APD Pendidikan dan Pelatihan K 3

Pengaturan K 3 dalam PKB Materi K 3 diatur khusus dalam PKB dan diperbaiki secara terus menerus kualitasnya : Petugas P 3 K Sarana dan Prasarana P 3 K Pemadan Kebakaran Lingkungan Kerja Awarding K 3

Pasal P 2 K 3 dalam PKB Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P 2 K 3) Keanggotaan P 2 K 3 terdiri dari…. . orang perwakilan pengusaha dan …. . orang perwakilan serikat pekerja yang komposisi jumlahnya diatur sesuai dengan aturan perundangan. Struktur organisasi P 2 K 3 ditetapkan secara bersama-sama antara pengusaha dan serikat pekerja. P 2 K 3 bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Perusahaan. P 2 K 3 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut; Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pekerja terkait; Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulanggannya.

Pasal P 2 K 3 dalam PKB Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja Alat Pelindung Diri bagi Pekerja Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;

Pasal P 2 K 3 dalam PKB 6) Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan; 7) Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja; 8) Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja; 9) Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan; 10) Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higyne perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.

Pasal P 2 K 3 dalam PKB Perusahaan memberikan anggaran secara maksimal kepada P 2 K 3. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan; Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja; Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja; Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan; Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja.

MARI BERDISKUSI