OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH Oleh Dr Dadang Suwanda

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DAERAH Oleh : Dr. Dadang Suwanda SE, MM, MAk, CA Alana Hotel yogyakarta , 23 November 2020 1

KEKUASAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KEPALA DAERAH (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah/BMD) SEKRETARIS DAERAH (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah/BMD) Pengguna Anggaran/BMD (Kepala SKPD) Bendahara Kuasa PA PPTK PPK-SKPD PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD)

II LINGKUP KEKAYAAN q Dikuasai Negara ü Bumi, air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya ü Disebut Kekayaan Negara Potensial sebagian urusan pengaturannya diserahkan kepada daerah q Dimiliki Negara ü Kekayaan yang tidak dipisahkan: Ø Barang Milik Negara (BMN) Ø Barang Milik Daerah (BMD) ü Kekayaan yang dipisahkan: Ø Investasi Pemt pusat pd BUMN/Badan Hukum lainnya Ø Investasi pemt Daerah pd BUMD/Badan Hukum lainnya 3

III LINGKUP BARANG MILIK DAERAH q Barang Milik Daerah meliputi: ü barang yg dibeli/diperoleh atas beban APBD ü barang yg berasal dari perolehan lainnya yg sah. q Perolehan lainnya yg sah meliputi barang dari: ü hibah/sumbangan atau yg sejenis. ü pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak; ü berdasarkan ketentuan undang-undang; ü berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 4

IV LANDASAN HUKUM q EXISTING • Keputusan Mendagri No. 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah • Keputusan Mendagri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang daerah yang dipisahkan q PARADIGMA BARU • UU No. 17/2003 ttg. Keuangan Negara • UU No. 1/2004 ttg. Perbendaharaan Negara • PP No. 27 th 2014 pengganti PP 6/2006 ttg. Pengelolaan BMN/D • Pmdn 19 th 2016 pengganti 17 tahun 2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 5

UU No. 17 / 2003 : KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN: DIKUASAKAN MENTERI KEUANGAN PENGELOLA FISKAL& WK. PEM. DL. KEKY. NEG YG DIPISAHKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA. KEU. NEG ( PSL. 6 ) MENTERI/PIMP. LBG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DISERAHKAN GUB/BUPT/WALKOTA KEPL. PEMR. DRH UTK MENGELOLA KEU DAERAH & WK PEMDA ATAS KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN UU No. 1 / 2004 : PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN BMN/D PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN BEND UMUM NEGARA : (MENETAPKAN KEBIJ & PEDOMAN PENGELOLA BMN) MENTERI/PIMP LMBG PENGGUNA BARANG PADA KEMENTERIAN/LMBG PUSAT. PEMERINTAH DAERAH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA • MENETAPKAN PJBT PENGELOLA BMD (PS 5) • MENETAPKAN KEBIJKN PENGELOLA BMD (PS 43) PP No. 6 / 2006 : PEJABAT PENGELOLAAN BMN/D MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN ADALAH PENGELOLA BMN (PS 4) MENTERI / PIMP. LBG SELAKU PIMPINAN KMNTRN / LMBG ADALAH PENGGUNA BARANG (PS 6) KEPALA KANTOR ADALAH KUASA PENGGUNA BMN DI LINGKUNGNNYA (PS 7) GUB. /BUPT/WALIKOTA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD (PS 5) SEKRETARIS DAERAH ADALAH PENGELOLA BMD (PS 5) KASATKER PERANGKAT DAERAH ADALAH PENGGUNA BMD (PS 8) 6

V LATAR BELAKANG PENGATURAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PP No. 6/2006—No 27/ 2014 dan No 28/2020 Tentang Pengelolaan BMN/D Diperlukan: 1. 2. 3. 4. 5. Usaha ke arah unifikasi peraturan Pengelolaan sec. tertib, tepat dan benar Menampung kebutuhan dalam praktek Adanya prosedur yg baku Adanya validitas data BMN/D PELAKSANAAN UU NO. 1/2004 7

VI SUBJEK PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH q EXISTING ü Kepala Daerah sbg pemegang kuasa barang ü Sekretaris daerah sbg pembantu pemegang kuasa barang. ü Kepala biro/kepala bagian perlengkapan sbg pembantu kuasa barang. ü Kepala unit kerja adalah penyelenggara pembantu kuasa barang. q PARADIGMA BARU ü Gubernur/bupati/walikota Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD ü Sekretaris Daerah Pengelola Barang ü Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Barang 8

VII PRINSIP DASAR PENGELOLAAN q Dipakainya istilah Pengelola Barang dan Pengguna Barang q BMD pd dasarnya digunakan dlm rangka penyelenggaraan tupoksi pemda, shg BMD yg sedang digunakan dilarang utk dipindahtangankan q Tanah dan/atau bangunan pemda yg tdk digunakan utk tupoksi wajib diserahkan kpd Gubernur/Bupati/Walikota q Gubernur/Bupati/Walikota berwenang utk: a. menetapkan status penggunaan b. pemanfaatan dan c. pemindahtanganan tanah dan bangunan yang diserahkan tsb. q Tanah pemda hrs disertifikatkan a. n. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. 9

ALUR PENGELOLAAN BMD Kepala satuan kerja Selaku Pengguna Barang Perolehan BMD Penyelesaian Dok. Kepemilikan (ps 33) Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Usulan Penetapan Status Penggunaan BMD (ps 14 ayat 2 b) Penggunaan sebatas untuk penyelenggaraan Tupoksi (ps 16 ayat 1) Pengguna Barang Lainnya Penetapan Status Penggunaan BMD (ps 13 -14) Penggunaan sebatas utk penyelenggaraan Tupoksi (ps 16 ayat 1) Pemanfaatan: Sewa KSP BSG/BGS Pinjam pakai (pasal 20) Fungsi Pelayana n Pemindahtanganan: Tanah / bangunan yg telah diserahkan Barang Milik Daerah: • Tidak sesuai Tupoksi • Berlebih Tindak Lanjut: • Pengalihan Status Penggunaan • Pemanfaatan • Pemindahtanganan (ps 17 ayat 4) Tanah/bang idle wajib diserahkan kpd Gub/Bup/ Walikota (ps 16 ayat 2) Non tanah dan bangunan Gubernur/Bupati/ Walikota Persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan Pihak Lain Jual Tukar menukar Hibah PMPD (pasal 45) Fungsi Budgeter 10

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH Azas Fungsional Azas Kepastian Hukum Azas Kepastian Nilai Azas Transparansi Azas Akuntabilitas Azas Efisiensi 11

BMD (barang dengan penggunaannya lebih dari 1 tahun) digolongkan (Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah) Barang Persediaan Barang Inventaris 6 (enam) kelompok yaitu: Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan 12

Tuntutan ganti rugi. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Pembiayaan; Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; Pengadaan; PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pemindahtanganan; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Penghapusan Penilaian; Pengamanan dan pemeliharaan;

1. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 1. Perencanaan dan Penganggaran disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. Perencanaan dan Penganggaran disusun berdasarkan standarisasi BMD, standarisasi kebutuhan BMD dan standarisasi harga; 3. Kuasa Pengguna mengajukan usul rencana kebutuhan barang kepada Pengguna untuk disampaikan kepada Pengelola Barang; 4. Usulan tersebut ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD) setelah dibahas oleh Pengelola bersama Pengguna dengan memperhatikan hasil inventarisasi barang yang dikuasai pengguna barang. 14

Hal-hal yang perlu diperhatikan Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran: Barang apa yang dibutuhkan Dimana dibutuhkan Bilamana dibutuhkan Berapa biaya Siapa yang mengurus & siapa yang menggunakan Alasan-alasan kebutuhan Cara Pengadaan/Standarisasi

2. PENGADAAN Ø Dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel; Ø Pedoman pelaksanaan BMD di luar tanah diatur dalam Peraturan Presiden; Ø Pengaturan pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku; 17

3. Kriteria penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, yaitu : Penerimaan Penjagaan barang diperiksa persediaan oleh Panitia Pemeriksa barang di ruang Barang Daerah penyimpanan sesuai Surat melalui stock Perintah Kerja opname. (SPK). Penyaluran Barang Milik Daerah berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang.

Hubungan Dalam Siklus Pengelolaan BMD Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Pengertian Sesuai Dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah • Penerimaan adalah tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara. • Penyimpanan adalah pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang/ruang penyimpanan sehingga dalam pengurusan barang persediaan agar setiap waktu diperlukan dapat dilayani dengan cepat dan tepat. • Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai

Gambaran Arus Penerimaan, Penyimpanan Dan Penyaluran

4. PENGGUNAAN 1. Status penggunaan BMD ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota ; 2. Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan memperhatikan: 3. Ø Digunakan untuk menyelenggarakan Tupoksi; Ø Menunjang penyelenggaraan Tupoksi instansi yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan atas BMD yang digunakan oleh selain Satuan Perangkat Kerja Daerah dapat dilakukan sepanjang sesuai tugas pokok dan fungsi dan/atau dalam menjalankan penugasan pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban pelayanan umum 23

PENGERTIAN PENGGUNAAN BMD kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan

5. PENATAUSAHAAN q PEMBUKUAN Mencatat pada Daftar Barang yang disediakan secara teratur dan menyimpan bukti kepemilikannya q INVENTARISASI üPengguna Barang melakukan inventarisasi BMD minimal 5 th sekali, yg hasilnya disampaikan kpd Pengelola Barang; üPersediaan dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilaksanakan inventarisasi oleh Pengguna Barang setiap tahun anggaran; ü Laporan hasil inventarisasi disampaikan kpd. Pengelola Barang. q PELAPORAN üPengguna Barang menyampaikan LBPS dan LBPT kpd Pengelola Barang; üPengelola Barang menyusun Laporan BMN/D utk NERACA 25

26

6. PEMANFAATAN – Pemanfaaran BMD adalah pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. – Pemanfaatan meliputi: a. Sewa: adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. b. Pinjam Pakai: adalah penyerahan penggunaan BMD antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 27

PEMANFAATAN… (LANJUTAN) c. Kerjasama pemanfaatan: adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya d. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. e. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 28

PEMANFAATAN… (LANJUTAN) q Pemanfaatan BMD tidak perlu dengan persetujuan DPRD. q Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yg tlh diserahkan kpd Gubernur/Bupati/Walikota utk BMD dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur/ bupati/walikota. q Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tupoksi pengguna barang/kuasa pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. q Pemanfaatan bmd selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang. 29

7. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN q PENGAMANAN: üLingkup: Pengamanan administrasi, fisik, dan hukum üPengamanan Adminisrasi: pembukuan, inventarisasi, pelaporan BMD üPengamanan Fisik: mis. Penyimpanan, pemagaran dll. üPengamanan Hukum: sertifikasi tanah, bukti status kepemilikan BMD q PEMELIHARAAN üPengguna Barang mongkoordinir & bertanggung jawab atas pemeliharaan BMD di bawah penguasaannya. üPemeliharaan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Brg & Pejabat yg ditunjuk. üPemeliharaan dilaksanakan dgn berpedoman pd Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) üKuasa Pengguna Barang wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang utk dilaporkan kpd Pengguna Brg secara periodik 30

PENGERTIAN PENGAMANAN (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD) Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum. . Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititik beratkan pada penertiban/pengamanan secara fisik dan administratif, sehingga barang milik daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau klaim dari pihak lain 31

PENGERTIAN PEMELIHARAAN (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD) Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan 32

8. PENILAIAN q Penilaian BMD dlm rangka penyusunan neraca awal , berpedoman pd SAP oleh Tim Penilai, dan dapat melibatkan Penilai Independen yg bersertifikat; q Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dapat melibatkan Penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi dgn estimasi terendah menggunakan nilai NJOP q Penilaian BMD dlm rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan yg berupa selain tanah dan/atau bangunan oleh Tim Penilai dan dpt melibatkan penilai independen yg berijin, berdasarkan nilai transaksi. 33

9. PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN q PENGHAPUSAN: a) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pd Pengguna Barang b) Penghapusan dari Daftar BMD pd Pengelola Barang q PEMUSNAHAN: Pemusnahan sbg tindak lanjut dari penghapusan karena: a) tdk dpt dimanfaatkan b) tdk dpt dipindahtangankan; atau c) alasan lain sesuai ketentuan per. UUan 34

PENGHAPUSAN… (LANJUTAN) Pemindahtanganan Penjualan Hibah Tukar Menukar PMP Tidak dapat digunakan PENGHAPUSAN Pemusnahan Tidak dapat dimanfaatkan Tidak dapat dipindahtangankan Pelaksanaan UU, seperti (UU Kepabenanan, selundupan, dll) Alasan lain Putusan Pengadilan Pemerintah digugat, kalah, hapuskan Force majeure Bencana Alam, Kebakaran 35

10. PEMINDAHTANGANAN – – Pemindahtanganan BMD adalah pengalihan kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. Pemindahtanganan BMD meliputi: a. Penjualan: adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. b. Tukar-menukar: adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurangnya dengan nilai seimbang. 36

PEMINDAHTANGANAN… (LANJUTAN) c. Hibah: adalah pengalihan kepemilikan BMD antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. d. Penyertaan Modal Pemerintah: adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN/D, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah. 37

PEMINDAHTANGANAN… (LANJUTAN) q Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan harus persetujuan DPRD dengan beberapa pengecualian. q Pengecualian tersebut meliputi tanah dan/atau bangunan yang : 1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; 2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 3. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 4. diperuntukkan bagi kepentingan umum; 5. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yg tlh memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yg jika status kepemilikannya dipertahankan tdk layak secara ekonomis. q Pemindahtanganan BMD selain tanah dan bangunan dengan nilai diatas Rp. 5 M (BMD) harus dengan persetujuan DPRD; 38

IV PINJAM PAKAI Ø Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara pem pusat dgn pem daerah atau antar pemerintah daerah. Ø Jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama dua tahun dapat diperpanjang. Ø Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional & pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; d. persyaratan lain yang dianggap perlu 39

V KERJASAMA PEMANFAATAN Ø KSP BMD dilaksanakan dengan ketentuan: a. tdk tersedia/tidak cukup tersedia dana dlm APBD; b. mitra KSP ditetapkan melalui tender dgn mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta/ peminat, kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; c. mitra KSP harus membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil KSP; d. dilarang menjaminkan/menggadaikan obyek KSP; e. jangka waktu KSP paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Ø Semua biaya KSP tdk dpt dibebankan pd. APBD 40

VI BGS-BSG Ø Ø Ø Ø Jangka waktu paling lama 30 tahun; Penetapan mitra melalui tender dgn mengikut sertakan sekurang 2 nya lima peserta/ peminat; Mitra wajib membayar kontribusi kpd daerah/tahun; Mitra dilarang menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek BGS-BSG; Mitra wajib memelihara objek BGS-BSG; Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian hasilnya hrs dpt digunakan langsung utk penyelenggaraan tupoksi; Pelaksanaannya dituangkan dlm surat perjanjian, memuat: a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; b. objek BGS-BSG; c. jangka waktu BGS-BSG; d. hak dan kewajiban para pihak; e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 41

II PERSETUJUAN DPRD Ø Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan, dgn beberapa pengecualian Ø Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas 5 miliar per paket usulan 42

PEMINDAHTANGANAN BMD YANG HARUS DGN PERSETUJUAN DPRD Pengguna Barang 5. Pe ny P Pe erse lak tuj sa uan na an 4. b Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan 1 er ah an BM D Gubernur/bupati/walikota Pengelola Barang Us tan ul P 2 ga em na ind n B ah M P 4. a ers 3 D etu jua n DPRD a. SK Penghapusan b. Pelaksanaan pemindahtanganan 43

III TANPA PERSETUJUAN DPRD Tanah dan/atau bangunan • sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; • harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran • diperuntukkan bagi pegawai negeri; • diperuntukkan bagi kepentingan umum; • dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Selain tanah dan/atau bangunan • nilai per paket usulan sampai dengan Rp. 5 miliar 44

PEMINDAHTANGANAN BMD YANG TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPRD Pengguna Barang 3. Pe ny P Pe erse lak tuj sa uan na an 2. b Pelaksanaan pemindahtanganan utk. Tanah/bangunan krn RUTW & selain tanah/bangunan 1 er ah an BM D Gubernur/bupati/walikota Pengelola Barang 2. a a. SK Penghapusan b. Pelaksanaan pemindahtanganan 45

IV PENJUALAN Ø Pertimbangan: a. Optimalisasi BMD berlebih atau idle; b. lebih menguntungkan apabila dijual; c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundangan; Ø Cara Penjualan: secara lelang, kecuali BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya dgn penetapan dari yang berwenang Ø Objek Penjualan: a. BMD berupa tanah dan/atau bangunan; b. BMD selain tanah dan/atau bangunan; Ø Subjek Penjualan: Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota 46

V HIBAH Ø Pertimbangan: Dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah. Ø Syarat: a. Bukan merupakan barang rahasia negara; b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; c. Tidak digunakan lagi dlm penyelenggaraan tupoksi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 47

V TUKAR MENUKAR Ø Pertimbangan: a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; b. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah; c. tidak tersedia dana dalam APBD. Ø Objek tukar menukar: a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota; b. Tanah dan/atau bangunan yg masih dipergunakan utk penyelenggaraan tupoksi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; c. Barang Milik Daerah selain tanah/ bangunan. Ø Mitra tukar-menukar: Pemerintah Pusat, BUMN/D, Badan Hukum Milik Pemerintah Lainnya, Swasta. 48

VI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH Ø Pertimbangan: a. PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; b. BMD yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau c. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Ø Objek PMPD: a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal pemda sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran; c. BMD selain tanah dan/atau bangunan 49

11. PEMBINAAN. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ö Pengguna Barang pemantauan secara teknis dan penertiban terhadap penggunaan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan yang berada di bawah penguasaannya ö Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pada kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang ö Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta pengawas fungsional untuk mengaudit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban tsb. ö Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang ditindaklanjuti secara administratif dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. 50

PENGAWASAN/PENGENDALIAN (Lanjutan …………… ) ö Pengelola Barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, dalam rangka penertiban penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku. ö Gubernur/bupati/walikota dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan BMD. ö Hasil audit tersebut disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya 51

SEMOGA PERTEMUAN INI DAPAT BERMANFAAT BAGI KITA SEMUA ATAS PERHATIAN BAPAK DAN IBU SAYA UCAPKAN 52