Opini LKPD Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Paparan

Opini LKPD Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Paparan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmasto. , Ak. , MBA. , CFr. A. , CRMA. , QIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Bandung, 12 Desember 2017

RPJMN 2015 – 2019 KEBIJAKAN NASIONAL Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara KEBIJAKAN INSTANSI PADA RENJA INDIKATOR Penyusunan Laporan % Opini WTP Keuangan yang K/L akuntable dan sesuai dengan SAP % Opini WTP (PP 71/2010) Provinsi Penggunaan SIMAK % Opini WTP BMN dan SIMDA Kabupaten pada setiap unit organisasi % Opini WTP Kota SASARAN 2019 95 % 85 % 60 % 65 % 2

Opini BPK terhadap LKPD No Jumlah Pemda Jenis Opini LKPD 2011 LKPD 2012 LKPD 2013 LKPD 2014 LKPD 2015 LKPD 2016*) 1. WTP 67 13% 119 23% 156 30% 252 48, 00% 312 57, 56% 378 70% 2. WDP 352 67% 320 61% 311 59% 248 46, 67% 196 36, 17% 141 26% 3. TW 4. TMP JUMLAH Provinsi 7 1% 6 1% 11 97 19% 79 15% 46 2% 4 9% 34 0, 57% 4 0, 74% 0 0% 4, 76% 30 5, 53% 23 4% 523 100% 524 100% 538100, 00% 542 100% Pemda WTP 2015 2016 SIMDA Bali 10 9 10 100% Kalsel 14 14 14 100% NTB 11 100% Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Dari 378 WTP, 304 pemda dengan SIMDA (80, 00%) Dari 141 WDP, 113 dengan SIMDA (81, 00%)

STATUS OPINI LKPD Tahun Anggaran 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Lampung DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Bali NTB NTT Maluku Utara Papua Barat JUMLAH PEMDA 24 34 20 13 8 12 18 8 11 16 1 28 9 36 6 39 15 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 30 14 TOTAL 542 PEMDA WTP 2 6 5 5 4 4 3 2 3 5 2 12 6 1 4 3 1 5 1 2 1 1 1 3 2 - Naik WDP 2 1 1 2 2 1 - 85 14 TW - WTP 20 6 13 6 5 5 13 10 20 6 19 6 25 8 10 14 9 3 11 5 5 16 5 9 9 10 2 4 3 8 9 - 294 Tetap WDP TW 16 2 2 1 5 7 1 1 2 1 3 4 6 3 4 1 6 18 5 3 8 4 - 106 - 11 - WDP 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 Turun TW - TMP 3 1 1 - WTP - 16 20 - 7 - TMP 1 1 3 Baru WDP TW - - - TMP - - JUMLAH 24 34 20 13 8 12 18 8 11 16 1 28 9 36 6 39 15 15 14 11 6 16 7 14 25 7 18 10 11 23 12 11 30 14 542

OBRIK TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI thd K/L/D/BUMN/ BUL TB 2016 PERMASALAHAN SPI GG SMT I 696 10. 91 8 15. 56 8 49% 51% SMT II 604 5. 810 7. 594 18% 82% 5

HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI thd K/L/D/BUMN/ BUL TB 2017 OBRIK TEMUAN SMT I 687 9. 729 PERMASALAHAN 14. 99 7 SPI GG 49% 51% 6

Kelemahan ICS terbesar Ketidakpatuhan thd peraturan perundangan PENYEBAB UTAMA Ketidak - Ekonomisan – Efisien – Efektifan Penyimpangan Administratif Ø 80 % masalahnya di PBJ dan Pelayanan Perijinan

MODUS KORUPSI PEMDA • PBJ • Pungutan • Perizinan • Pencucian Uang 148 kasus 21 kasus 20 kasus 17 kasus 8

PERINGKAT KORUPSI DI PEMDA 1. Korupsi di Pemerintah Kabupaten 2. Korupsi di Pemerintah Kota 3. Korupsi di Pemerintah Desa 219 kasus 73 kasus 62 kasus 9

SPIP yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/ Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perumusan Kebijaka n Monitoring dan Evaluasi Pelapo-ran Perenc a-naan PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Panatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pengang garan AKUNTABILITAS KEUANGAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WAJAR TANPA PENGECUALIAN AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH BEBAS KORUPSI WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT WTP WBK 10 Peran APIP yang Efektif (Consulting & Assurance)

PP 60/2008 SPIP MEMPERKUAT MENUNJANG APIP MATURITY LEVEL CAPABILITY LEVEL Safeguarding PERUMUSAN KEBIJAKAN - PERENCANAAN - PENGANGGARAN – PELAKSANAAN – PENATAUSAHAAN – PELAPORAN - PERTANGGUNGJAWABAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (KEUANGAN & KINERJA) KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERKEMBANGAN PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SPIP TAHUN 2014 S. D. 8 DESEMBER 2017 No Instansi Pemerintah Target Level 3 Populasi 2017 Capaian atas Target level 3 Hasil Level >3 Per 1 Des 2017 2019 Populasi 1 Kementerian/ Lembaga 87 IP 32% 28 IP 85% 75 IP 8 IP 28, 57% 10, 67% 9, 20% 2 Pemerintah Provinsi 34 IP 30% 10 IP 85% 29 IP 6 IP *) 60, 00% 20, 69% 17, 65% 3 Pemerintah Kab/Kota 508 IP 20% 102 IP 70% 356 IP 39 IP *) 38, 24% 10, 96% 7, 68% 629 IP 22, 00% 140 IP 73, 00% 460 IP 53 IP 37, 86% 11, 52% 8, 43% Jumlah *) Dalam Proses masih terdapat kesenjangan/deviasi yang besar atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Level 3 dengan target tahun 2017 dan 2019 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 460 356 Target 2017 102 75 28 8 Kementerian/ Lembaga 10 29 Target 2019 140 53 Realisasi 1 Des 2017 67 6 Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota Keseluruhan

PROVINSI DENGAN MATURITAS LEVEL 3 NO INSTANSI LEVEL KEMATANGAN SKOR SPIP 3, 3900 3 3, 1500 3 1 Provinsi DI Yogyakarta 2 Provinsi Gorontalo 3 Provinsi Jawa Timur 3 3, 0682 4 Provinsi Jawa Tengah 3 3, 023 0

KAB/KOTA DENGAN MATURITAS SPIP LEVEL 3 LEVEL MATU RITAS SPIP SKOR 1 Kota Surabaya 3 3, 7227 16 Kota Banjarmasin 2 Kota Tangerang 3 3, 5600 3 Kab. Banyuwangi 3 4 Kab. Lahat LEVEL MATURI TAS SPIP 3 LEVEL MATU RITAS SPIP 3 SKOR No 3, 0810 33 Kota Mojokerto 17 Kota Tangerang Selatan 3 3, 0800 34 Kab. Pacitan 3 3, 029 3, 4465 18 Kab. Pinrang 3 3, 0470 35 Kab. Ponorogo 3 3, 006 3 3, 3760 19 Kota Balikpapan 3 3, 0443 36 Kab. Probolinggo 3 3, 074 5 Kota Yogyakarta 3 3, 3300 20 Kota Bontang 3 3, 0386 6 Kab. Sleman 3 3, 2800 21 Kab. Karanganyar 3 3, 0200 3 3, 2400 3, 0200 3 3, 0060 8 Kab. Boyolali 3 22 Kab. Jembrana 23 Kab. Banjar 3 7 Kab. Tanah Datar 3, 2020 24 Kab. Pringsewu 3 3, 0010 9 Kab. Kulon Progo 3 3, 2000 25 Kab Kutai Kartanegara 3 3, 2200 3 3, 1250 26 Kota Bitung 3 3, 0390 3, 0650 No INSTANSI 10 Kota Surakarta No INSTANSI 11 Kab. Muara Enim 3 3, 1195 27 Kab Timor Tengah Selatan 3 12 Kab. Lombok Barat 3 3, 1125 28 Kota. Blitar 3 3, 006 13 Kab. Serang 3 3, 1100 29 Kab. Bojonegoro 3 3, 074 14 Kab. Kudus 3 3, 0950 30 Kab. Bondowoso 3 3, 006 3 3, 0810 31 Kab. Jombang 3 15 Kota Padang 3, 043 32 Kab. Lumajang 3 3, 050 INSTANSI SKOR 3, 006

Faktor-Faktor Keberhasilan SPIP • Menjadikan SPIP sebagai suatu kebutuhan; • Benchmarking penerapan SPIP; • Menetapkan maturitas SPIP sebagai target RPJMD dan RKPD; • Revitalisasi Satgas/Unit kerja pengelola SPIP; • Pemanfaatan TI dalam penerapan SPIP; • Menjadikan RB, SPIP, dan nilai 2 lokal yg baik sebagai budaya organisasi. 15

KONDISI EXISTING AUDITOR APIP (per 31 Des 2016) 536 dari 632 APIP atau 84, 81% yg menerapkan JFA: 1. 60 dari 89 APIP Pusat 2. 476 dari 543 APIP Daerah Kebutuhan Auditor sesuai beban kerja APIP secara ideal nasional jangka panjang yaitu 46. 560, sedangkan ketersediaan auditor 13. 210 orang atau 28, 4% dari kebutuhan ideal, terdiri: 1. 7. 036 di APIP Pusat (4258 BPKP + 2778 KL) 2. 6. 087 di APIP Daerah GAMBARAN KETERSEDIAAN AUDITOR PADA 84, 81% APIP K/L/P YANG MEMILIKI AUDITOR % 48, 89 APIP K/L/P Belum memiliki Auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas % 35, 92 APIP K/L/P Memiliki Auditor untuk memenuhi minimal 1 Gugus Tugas

TARGET DAN CAPAIAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP K/L: K. Keuangan K. Kelautan dan Perikanan K. ESDM K. Perhub K. Dikbud K. Huk dan HAM Bappenas BPKP PROVINSI: Sumbar Jawa Barat Jateng Kalsel Kep. Babel Gorontalo Sulbar Kaltara KABUPATEN: Lahat Bangka Tengah Banjar Lombok Barat Lombok Tengah Pinrang Kudus Sorong Tanah Datar Solok Gianyar KOTA: Banda Aceh Banjarmasin Makassar Surakarta Gorontalo 17

HARAPAN TERHADAP APIP Assurance activities APIP YANG EFEKTIF memiliki kemampuan APIP BERPERAN DENGAN EFEKTIF (PASAL 11 PP NO. 60 TH 2008) Anti corruption activities Advisory activities Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah

SHIFTING PARADIGM APIP Perluasan peran dari sekedar mengawasi ketaatan (watchdog) tetapi juga sebagai konsultan – fungsi assurance dan consulting Perluasan jenis kegiatan Assurance tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai compliance office risk management. Perluasan peran APIP di bidang Consulting a. l. asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa Penerapan risk based audit planning termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 1 Kurangnya pemahaman Pimpinan dalam memberdayakan APIP 2 Kurangnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM APIP 3 Sarana dan Prasarana belum memadai, terutama yang berbasis IT 4 Ruang lingkup kegiatan pengawasan terbatas 5 Perencanaan pengawasan belum berbasis risiko 6 Standar audit, Kendali Mutu serta Telaah Sejawat belum sepenuhnya diterapkan 20

STRATEGI MENINGKATKAN KAPABILITAS APIP Menjadikan Level 3 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) APIP Meningkatkan Kompetensi SDM APIP Menambah kuantitas SDM APIP Memperbaiki pola rekrutmen SDM APIP Memperbaiki pola promosi, mutasi dan rotasi SDM APIP Memperbaiki tingkat kesejahteraan SDM APIP Menerapkan standar audit dan kendali mutu serta telaah sejawat Melaksanakan evaluasi atas kinerja APIP (Management Oversight) Sinergi dengan APIP lain untuk saling mendukung Peningkatan Kapabilitas APIP Menerapkan audit berbasis risiko

KOORDINASI EKSTERNAL SINERGI ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN Kantor Staf Presiden Program Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi program prioritas nasional yang dipantau secara terus menerus Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 yang mewajibkan Pemda mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan Kapabilitas APIP Kemen. PAN-RB Menerbitkan kebijakan pembinaan SDM APIP terkait rekrutmen, mutasi, promosi, diklat, dan sertifikasi profesi yang kondusif bagi PK APIP Dewan Pengawas Wilayah (DPW) AAIPI Menyelenggarakan telaah sejawat antar APIP (pelaksanaan Quality Assurance Improvement Program QAIP) elemen Praktik Profesional Level 3 22

TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 8584863 Web: http: //www. bpkp. go. id