Ombudsman Republik Indonesia Posisi Ombudsman dalam Sistem Pengelolaan

Ombudsman Republik Indonesia Posisi Ombudsman dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Ombudsman Republik Indonesia 2016 @wn. Bidang Pencegahan 2016

KONDISI YANBLIK BERDASARKAN BEBERAPA PERINGKAT INDEKS INDONESIA HASIL SURVEI Global Competitivenes Indeks National Democratic Indeks Open Government Index ease doing business Corruption Perception Index 2014 -2015 -2016 Keterangan Rangking 34 Rangking 37 Peringkat tahun ini turun menjadi peringkat 37 dengan competitivenes index 4, 52 point Score 73, 04 Score 72, 82 N/A Score : 0, 58 Rangking 120 Rangking 109 Makin Tinggi makin baik (skala 0 -100) Rangking global 32 Skor Indonesia secara pelan naik 2 poin, dan naik cukup tinggi 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Skor CPI berada pada Score 34 Score 38 (Peringkat rentang 0 -100. 0 berarti negara (Peringkat 117 88 dari 168 negara dipersepsikan sangat korup, sementara dari 175 negara) yang diukur) skor 100 berarti dipersepsikan sangat bersih. Score Singapura (85), Thailand (38). Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22).

PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM PRIORITAS

DINAMIKA JUMLAH LAPORAN PER TAHUN SELAMA PERIODE TAHUN 2011 – 2016

DINAMIKA DUGAAN MALADMINISTRASI SELAMA PERIODE TAHUN 2014 – 2016*) TAHUN Dugaan Maladministrasi 2014 2015 2016 Jml % Penundaan Berlarut 1711 25. 6% 1736 25. 3% 1451 27. 2% Penyimpangan Prosedur 1380 20. 7% 1461 21. 3% 1025 19. 2% Tidak Memberikan Pelayanan 945 14. 2% 1132 16. 5% 847 15. 9% Penyalahgunaan Wewenang 777 11. 6% 743 10. 8% 583 10. 9% Tidak Kompeten 644 9. 6% 671 9. 8% 549 10. 3% Permintaan Imbalan Uang, Barang dan Jasa 464 6. 9% 464 6. 8% 368 6. 9% Tidak Patut 464 6. 9% 392 5. 7% 315 5. 9% Diskriminasi 130 1. 9% 128 1. 9% 107 2. 0% Berpihak 103 1. 5% 70 1. 0% 39 0. 7% Konflik Kepentingan 60 0. 9% 62 0. 9% 43 0. 8% 6678 100. 0% 6859 100. 0% 5327 100% Total

DINAMIKA KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR SELAMA PERIODE TAHUN 2014 – 2015 TAHUN Kelompok Instansi Terlapor 2014 2015 2016 Jml % Pemerintah Daerah 2940 44. 0% 2914 42. 5% 2257 42. 4% Kepolisian 852 12. 8% 807 11. 8% 734 13. 8% BUMN/BUMD 515 7. 7% 641 9. 3% 407 7. 6% Instansi Pemerintah / Kementerian 634 9. 5% 593 8. 6% 355 6. 7% Badan Pertanahan Nasional 519 7. 8% 530 7. 7% 384 7. 2% Lembaga Peradilan 256 3. 8% 262 3. 8% 231 4. 3% Lembaga Pendidikan Negeri 53 0. 8% 143 2. 1% 170 3. 2% Perbankan 102 1. 5% 139 2. 0% 118 2. 2% Kejaksaan 119 1. 8% 117 1. 7% 78 1. 5% Perguruan Tinggi Negeri 81 1. 2% 70 1. 0% 56 1. 1% Rumah Sakit Pemerintah 38 0. 6% 70 1. 0% 145 2. 7% Komisi Negara/LNS 99 1. 5% 69 1. 0% 51 1. 0% Lembaga Pemerintah Non Kementerian 63 0. 9% 55 0. 8% 22 0. 4% Tentara Nasional Indonesia 36 0. 5% 39 0. 6% 17 0. 3% Dewan Perwakilan Rakyat 24 0. 4% 20 0. 3% 16 0. 3% Lainnya 347 5. 2% 390 5. 7% 286 5. 4% Total 6678 100% 6859 100% 5327 100%

Forecasting Beban Pengaduan Ombudsman RI 5 Tahun Ke Depan Ombudsman Republik Indonesia 7

Forecasting Beban Pengaduan Ombudsman RI 5 Tahun Ke Depan jika terintegrasi dengan LAPOR!-SP 4 N Ombudsman Republik Indonesia 8

Jumlah Pengaduan di Berbagai Negara Perhatikan perbandingan Data Pengaduan 2015 ini mengapa jumlah pengaduan Pelayanan Publik Indonesia paling kecil padahal jumlah penduduknya lebih besar? Apakah jumlah pengaduan yang besar menggambarkan kualitas pelayanan buruk ? Negara Swedia Jumlah Penduduk 9. 453. 000 Pengaduan ke Ombudsman Keterangan 7143 laporan Australia (Federal) 25. 000 28. 154 laporan 7238 bukan kewenangan Western Australia (Negara Bagian) 2. 118. 000 11. 163 laporan terdiri dari 9, 096 Enquiries dan 2, 047 complaints. Indonesia 230. 000 6800 laporan Jumlah laporan ini meliputi seluruh wilayah Indonesia

Mitos Pengaduan Kotak Saran…. sudah cukup Mengadu itu buruk/negatif…. Mengadu itu mengganggu… Mengelola Pengaduan itu soal rutin saja… Bupati/Walikota/Kepala Dinas sediakan sms…. cukup • Banyak pengaduan kinerja buruk…. . • • •

Pengawasan Pelayanan Publik Pengguna Yanblik Penyelenggara Yanblik WNI/Penduduk/Badan Hukum Kementrian/Lembag a/ Pemda/BUMN/BUM D/Korporasi dan Perorangan tertentu. Pengawasa Internal (Inspektorat) Pengawas Eksternal (Ombudsman , DPR/D, dan masyarakat)

Mengapa Pengelolaan Pengaduan Penting? • Pelayanan Publik lengkap bila terdapat pengelolaan Pengaduan • Pelayanan Publik yang baik harus diiringi dengan jumlah pengaduan yang proporsional • Sesungguhnya muara dari Reformasi Birokrasi adalah reformasi pelayanan publik. • Reformasi layanan publik harus disertai kemampuan penyelenggara untuk mengelola layanan publik.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP 4 N) • SPAN menggunakan aplikasi LAPOR! Sebagai platform pengaduan • Setiap pengaduan yang disampaikan melakui aplikasi tersebut akan sampai kepada penyelenggara pelayanan publik. • Pengaduan dilakukan melalui kanal 1708 atau melalui aplikasi di www. lapor. go. id • Dalam waktu tertentu apabila tidak direpson oleh penyelengga maka sistem akan melimpahkan kepada Ombudsman RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Undang Ombudsman

TERIMA KASIH