Oleh SUWARNO SH Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Oleh SUWARNO, SH. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar By : Sawiji H@2011.

BKD KARANGANYAR SELAMAT DATANG By : Sawiji H@2011.

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA Dasar : Ø Ø Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan PNS Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 3

Ø Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Ø Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Ø Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS 4

Pengertian Pegawai Negeri : Setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian Pegawai Negeri Sipil : • Bekerja pada Departemen, lembaga pemerintah non departemen, Sekretaris Lembaga Negara, instansi vertikal di daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepaniteraan pengadilan, Instansi TNI dan Kepolisian. • Bekerja pada pemerintah daerah prop/kab • Diperbantukan/dipekerjakan pada daerah otonom • Menyelenggarakan tugas negara lainnya • Gajinya dibebankan pada APBN/APBD 5

JENIS PEGAWAI NEGERI u u u Pegawai Negeri Sipil ØPNS Pusat ØPNS Daerah Anggota TNI Anggota Kepolisian Negara RI 6

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN ADALAH KESELURUHAN UPAYA UNTUK MENINGKATKAN EFESIENSI, EFEKTIFITAS DAN DERAJAD PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN KEPEGAWAIAN YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PENGADAAN, PENGEMBANGAN KUALITAS, PENEMPATAN, PROMOSI, PENGGAJIAN, KESEJAHTERAAN DAN PEMBERHENTIAN.

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PROSES DAN PROSEDUR TERTENTU DI BIDANG KEPEGAWAIAN YANG MENCAKUP KEGIATAN PENERIMAAN, PENEMPATAN, PENGANGKATAN DALAM PANGKAT, PROMOSI, PENGGAJIAN , PENILAIAN KINERJA , KESEJAHTERAAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMERINTAH.

KEDUDUKAN PNS YANG MEMBEDAKAN DENGAN WARGANEGARA INDONESIA PADA UMUMNYA PANCASILA UUD ‘ 45 TAP MPR UNDANG-UNDANG PERAT. PEMERINT PERAT. PRESIDEN UU NO 8/1974 JO. UU NO 43/1999 PP PELAKSANAAN UU NO 8/1974 JO. UU NO 43/1999 PERATPRES PELAKSANAAN UU DAN PP INST. PRESIDEN PERAT. KEPALA BKN WNI PNS - SEORANG PNS BERDIRI PADA LANDASAN DIMANA MENGHARUSKAN DIRINYA UNTUK TUNDUK KEPADA PANCASILA, UUD ’ 45, TAP MPR, UU DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA SERTA SECARA KHUSUS KEPADA UU NO 8/1974 JO. UU. NO 43/1999 DAN SEGALA PERATURAN PELAKSANAANNYA - PNS MEMPUNYAI HAK-HAK TERTENTU DISAMPING KEWAJIBAN-KEWAJIBAN Sumber: Soegeng Prijodarminto, SH, (1992)

n n n Netralitas Disiplin Profesionalisme Kesejahteraan Akuntabilitas

1. NETRAL, utk menghindari peng kotakkan, konflik kepentingan diskriminasi pelayanan. H S U AR 2. PROFESIONAL& DISIPLIN, untuk menanggapi tuntutan masyararakat akan pelayanan yg baik &tantangan globalisasi. 3. SEJAHTERA, sebagai salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme PNS. 4. AKUNTABEL, sebagai wujud pertangungjawaban kinerjanya kepada masyarakat.

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 1. Formasi 2. Pengangkatan CPNS ke PNS 3. Kenaikan Pangkat 4. Pendidikan dan Pelatihan 5. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Fungsional. 1. Ijin Belajar, Tugas belajar dan Penggunaan Gelar. 2. Pembinaan Disiplin PNS. 3. Kesejahteraan PNS. 4. Dll.

PP. 97 TAHUN 2000 FORMASI PNS adalah : Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. PENGADAAN PNS adalah : PP. 98 TAHUN 2000 Kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong, pengadaan PNS dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan menjadi PNS.

PENGANGKATAN CPNS No IJAZAH PANGKAT KET. GOL. RUANG 1. SD atau yang setingkat I/a 2. SLTP atau yang setingkat I/c 3. SLTA, Diploma I atau yang setingkat II/a 4. Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB) atau Diploma II II/b 5. Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III II/c 6. Sarjana (S 1) atau Diploma IV III/a 7. Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister (S 2) atau ijazah lain yang setara. III/b 8. Ijazah Doktor (S 3) III/c

SISTEM PEMBINAAN PNS • Sistem Karier Terbuka Menduduki suatu jabatan yang lowong dalam suatu organisasi berlaku untuk setiap warga negara yang memiliki kecakapan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk jabatan itu • Sistem Karier Tertutup Suatu jabatan yang lowong dalam suatu organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang ada dalam organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang diluar organisasi 15

Sistem Prestasi Kerja Pengangkatan seorang PNS dalam jabatan bukan saja berdasarkan kecakapan, keahlian, pengalaman tetapi lebih berdasarkan pada prestasi kerja 16

PP. 98 TAHUN 2000 Ps. 14 CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang – kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun diangkat menjadi PNS, oleh pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila : a. Setiap tahun DP. 3 sekurang – kurangnya bernilai baik. b. Memenuhi syarat jasmani dan rohani. c. Lulus Diklat Prajabatan. PP. 94/2000 PP. 12/2000 KENAIKAN PANGKAT adalah : Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS.

KENAIKAN PANGKAT 1. REGULER. 2. PILIHAN. 3. ANUMERTA. 4. PENGABDIAN. KP. REGULER. Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan, sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Diberikan kepada PNS yang : a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. KP. Reguler diberikan setingkat lebih tinggi apabila : 1. Sekurang – kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir. 2. DP. 3 dua tahun terakhir baik.

KP. PILIHAN. Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas pretasi kerja yang tinggi : Diberikan kepada PNS yang : 1. Menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu. 2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 3. Menunjukkan prestasi kerja lua biasa baiknya. 4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. 5. Memperoleh STTB/Ijazah. 6. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu. 7. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar 8. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Kenaikan Pangkat Anumerta : diberikan sebagai penghargaan terhadap PNS yang dinyatakan tewas, karena dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya. Kenaikan Pangkat Pilihan : Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada PNS yang meninggal dunia atau yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.

DIKLAT PNS PP. 101 TAHUN 2000 Ayo…. . Out Bound DIKLAT PNS adalah : Proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.

JENIS, TUJUAN & SASARAN DIKLAT JENIS DIKLAT : • Diklat Kepemimpinan. • Diklat Pra Jabatan. • Diklat Teknis. • Diklat Fungsional. TUJUAN DIKLAT PENINGKATAN : v SKILL : KETRAMPILAN v. KNOWLEDGE : PENGETAHUAN. v. ATTITUDE : SIKAP PERILAKU. q Sedangkan kegiatan Bintek/kursus/workshop dll, sebatas hanya ketrampilan dan pengetahuan.

Diklat Kepemimpinan : Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mencapai dan atau , melengkapi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural tertentu. Contoh : Diklat Pim II, III dan IV. Diklat Prajabatan : Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS). Contoh : Latihan Pra Jabatan Gol. I, II dan III.

Diklat Teknis : Adalah merupakan diklat yang bertujuan untuk menyiapkan aparatur pemerintah yang menguasai pengetahuan praktis dan memiliki ketrampilan teknis pada bidang tertentu yang ada signifikasinya terhadap jabatan yang diduduki dan atau tugas yang dibebankan kepadanya. Contoh : Kearsipan, Bendaharawan Daerah, Manajemen Proyek dll. Diklat Fungsional : Adalah merupakan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang ada signifikasinya dengan tugas fungsional yang dibebankan kepada PNS yang akan dan telah menduduki jabatan fungsional dalam rangka peningkatan kinerja profesinya. Contoh : Auditor, Penguji kendaraan bermotor , dll.

Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Fungsional u Jabatan Struktural – Suatu kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara – Kedudukan tsb bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat terendah eselon V/b sampai dengan tingkat tertinggi eselon I/a BACK

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN ( PP. 100 -13 TH. 2000) 1. Status PNS. 2. Pangkat 1 tingkat dibawah. 3. Kualifikasi tingkat pendidikan. 4. DP. 3 dua tahun terakhir baik. 5. Kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. 6. Sehat jasmani dan rohani.

Disamping persyaratan tsb di atas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta pengalaman yg dimiliki Catatan: PNS tidak dapat diangkat dalam jabatan struktural krn CPNS tsb masih dalam masa percobaan dan kepadanya belum diberikan pangkat, sedangkan untuk menduduki jabatan struktural antara lain disyaratkan pangkat sesuai dengan eselonnya Bagi PNS yg diangkat dalam jabatan struktural dan belum mengikuti pendidikan & pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural yg didudukinya diwajibkan untuk mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Perpindahan tugas dan atau perpindahan wilayah kerja diselenggarakan untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

Pemberhentian dari Jabatan Struktural u Mengundurkan diri dari jabatan yg didudukinya u Mencapai batas usia pensiun u Diberhentikan sbg PNS u Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional u Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara krn persalinan (PNS wanita untuk persalinan ketiga dan seterusnya)

Pemberhentian dari Jabatan Struktural u Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan u Adanya perampingan organisasi pemerintah u Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau u Hal-hal lain yg ditentukan dalam peraturan per-UU-an yg berlaku (misalnya menjadi anggota atau pengurus partai politik)

Jabatan Fungsional u u u Kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yg dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri (PP Nomor 16 tahun 1994) Pangkat PNS dalam jabatan fungsional merupakan salah satu cara pembinaan karir dan peningkatan mutu profesionalisme PNS Pembinaan karir dalam jabatan fungsional berorientasi pada prestasi kerja Catatan: Untuk jabatan fungsional tertentu CPNS diangkat pada jabatan fungsional ini sejak hari pertama ybs memulai tugasnya Misal: guru, dokter (tenaga medis) dan bidan (tenaga paramedis), atau dosen

Contoh Jabatan Fungsional Peneliti u Widyaiswara u Penyuluh Pertanian u Dokter u Perawat u Dosen u Pengawas Ketenagakerjaan u Jaksa u dll u BACK

DISIPLIN 1. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. 2. Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan. 3. Disiplin sebaiknya dimulai dari atas yaitu dengan memberikan contoh & tauladan dari atasannya, serta sebaiknya disiplin berasal dari dalam diri PNS, bukan karena adanya faktor tekanan atau ancaman, tetapi lahir dari rasa sadar dan insyaf, serta didukung motivasi yang tinggi dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. 4. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu : a. Faktor kesadaran b. Faktor keteladanan c. Faktor Penegakan peraturan d. Faktor motivasi Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini : BKN JOGJA

BKN JOGJA KESADARAN DISIPLIN PENEGAKAN ATURAN KETELADANAN MOTIVASI Sumber: Soegeng Prijodarminto, SH, (1992)

PP 98 TAHUN 2000 JO 11 TAHUN 2002 penindaka terhadap pegawai yang masih berstatus sebagai CPNS diatur dalam Pasal 18 1. 2. 3. 4. Tidak memenuhi syarat kesehatan ; Tidak lulus Prajabatan ; Tidak cakap dalam melaksanakan tugas ; Tidak pempunyai sikap/budi pekerti yang baik sehingga mengganggu lingkungan kerja ; 5. Tidak melaksanakan tugas dalam tempo 1 bulan setelah terima SK CPNS. 1. 2. 34 Pada waktu melamar CPNS dng sengaja meberi ket yg tdk benar/palsu; Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap krn melakukan tindak pidana kejahatan. Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat SEDANG atau BERAT ; Menjadi anggota / pengurus Parpol. DIBERHENTIK AN DH DIBERHENTIKAN DH / TDH

Penjelasan : 1. CPNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat SEDANG ; 2. Menjadi anggota / pengurus Parpol setelah mengudurkan diri sebagai CPNS. 1. CPNS yang telah dijatuhihukuman disiplin tingkat BERAT ; 2. Menjadi anggota / pengurus Parpol tanpa mengudurkan diri sebagai CPNS. . 35

PP 4 TAHUN 1966 Pasal 2 PNS yang ditahan oleh yang berwajib : PNS diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri apabila 1. Ditahan yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan / kejahatan jabatan (Pdn Jabatan); 2. Ditahan yang berwajib karena diduga melakukan pelanggaran hukum pidana (Pdn Umum) Penjelasan : 1. Apabila kemudian hari keluar SP 3, maka pemberhentiannya harus dicabut dan diaktifkan kembali. 2, Apabila telah diputus pengadilan (incracth) maka : a. Apabila BERSALAH DIBERHENTIKAN atas dasar PP 32 Tahun 1979 / PP 53 Tahun 2010 b. Apabila TIDAK BERSALAH DIAKTIFKAN kembali 36

PP 32 TAHUN 1979 Pasal 8 : PNS dapat diberhentikan TDH karena 1. Melanggar sumpah / janji, jabatan ; 2. Dihukum penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana kejahatan yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih. ( tanpa menggunakan BAP lagi dasarnya putusan dari Pengadilan ) Penjelasan : 1. Jika ancaman hukumannya, kurang dari 4 Tahun agar digunakan PP 53 Tahun 2010. 2. Jika diancam hukuman 4 Tahun atau lebih, agar menggunakan PP 32 Tahunn 1979 , dan jangan menyebutkan penindakan tersebut sebagai hukuman disiplin, harus memuat TMT pemberhentian 37

PP 32 TAHUN 1979 Pasal 9 : PNS dapat diberhentikan TDH karena 1. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan / ada hubunganya dengan jabatan. 2. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. • Penjelasan : 1. Jabatan adalah kepercayaan dari negara kepada PNS, maka apabila PNS menyalah gunakan kepercayaan dari negara tersebut, PNS harus diberhentikan TDH. 2. kejahatan jabatan ( Pasal 413 s/d 436 KUHP ) semua ancamanya adalah 4 Tahun keatas 3. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104 s/d 161 KUHP). semua ancamanya adalah 4 Tahun keatas 38

PP 37 TAHUN 2004 PNS YG AKAN MENJADI ANGGOTA / PENGURUS PARTAI POLITIK Mundur sebelumnya Diberhetikan DH Usia : = > 50 Th MK : = > 20 Th DAPAT PENSIUN Tdk mengudurkan diri/mengu durkan diri setelah masuk parpol DIBERHETIKAN TDH Usia : = < 50 Th MK : = < 20 Th Tidak Dapat Pensiun TIDAK DAPAT PENSIUN 39

PASAL 7 PP 53 TAHUN 2010 JENIS HUKUMAN RINGAN ( Pasal 7 ayat (2) a. Tegoran Lisan ; b. Tegoran Tertulis ; c. Pernyataan Tdk Puas Scr Tertulis JENIS HUKUMAN SEDANG ( Pasal 7 ayat (3) a. Penundaan kenaikan KGB selama 1 (satu) Tahun ; b. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun ; c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun ; JENIS HUKUMAN BERAT ( Pasal 7 ayat (4) a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ; b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan Setingkat lebih rendah ; c. Pembebasan dari Jabatan ; d. Pemberhentian DH tdk atas permintaan sendiri sbgai PNS ; e. Pemberhentian tdk TDH dengan sebagai PNS. 40

TIDAK MASUK BEKERJA TANPA IJIN YANG SAH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DIBERIKAN SANKSI DISIPLIN JENIS HUKUMAN RINGAN ( Pasal 8 angka 9 hurup : ) a. Tegoran Lisan ; ( Tdk Masuk Kerja Selama 5 hari ) b. Tegoran Tertulis ; (Tdk Masuk Kerja Selama 6 s/d 10 hari ) c. Pernyataan Tdk Puas Scr Tertulis; (Tdk Masuk Kerja Selama 10 s/d 15 hari ) JENIS HUKUMAN SEDANG ( Pasal 9 angka 11 hurup : ) a. Penundaan kenaikan KGB selama 1 (satu) Tahun ; (Tdk Masuk Kerja Selama 16 s/d 20 hari ) b. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun ; (Tdk Masuk Kerja Selama 21 s/d 25 hari ) c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun ; (Tdk Masuk Kerja Selama 26 s/d 30 hari ) JENIS HUKUMAN BERAT ( Pasal 10 angka 9 hurup : ) a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ; (Tdk Masuk Kerja Selama 31 s/d 35 hari ) b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan Setingkat lebih rendah ; (Tdk Masuk Kerja Selama 36 s/d 40 hari ) c. Pembebasan dari Jabatan ; (Tdk Masuk Kerja Selama 41 s/d 45 hari ) d. Pemberhentian DH tdk atas permintaan sendiri sbgai PNS ; (Tdk Masuk Kerja Selama 46 hari kerja atau lebih) d. Pemberhentian TDH tdk dengan sebagai PNS. 41 (Tdk Masuk Kerja Selama 46 hari kerja atau lebih)

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS Ø Ø Ø Hari Senin dan Selasa Hari Rabu Hari Kamis Hari. Jum’at Hari Sabtu Ø CPNS / PNS Pria bersepatu hitam kulit bertali Ø CPNS / PNS Wanita menggunakan rok 15 cm dibawah lutut, kecuali yg bertugas dilapangan Ø Setian tanggal 17 upacara dan menggunakan pakaian KORPRI lengkap, apabila tanggal 17 jatuh pada hari minngu / hari libur lainnya di ganti hari berikutnya : : : Keky Lurik Batik Olah Raga / Batik Srikandi. JAM KERJA Ø HARI Senin s/d Kamis Ø Hari Jum’at Ø Hari Sabtu Ø : Jam 07. 00 s/d 14. 00 WIB ---- 28 : Jam 07. 00 s/d 11. 00 WIB----- 4 : Jam 07. 00 s/d 12. 30 WIB----- 5. 5 Pada Prinsipnya Jam Kerja 1 Minggu : 37. 5 Jam

PNS YANG AKAN MELAKUKAN PERCERAIAN Perceraian TERGUGAT penggugat Permohonan Ijin ALASAN PERCERAIAN 6 hr Surat Ijin PA / PN PEMBERI GUGATAN TDK LAPOR > 6 HR Lapor Atasan Surat keterangan Kep PA / PN tdk Lapor/ > 30 Di Bawa ke PA 30 hr Lapor kepejabat HD BERAT

PERCERAIAN 1. Alasan perceraian : a. Salah satu berbuat Zina ; b. Salah satu pemabok, memadat dan penjudi ; c. Salah satu meninggalkan yg lain selama 2 th tanpa izin d. Salah satu pihak dipenjara < 5 Th ---- Putusan Pengadilan e. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat--- Visum f. Terus menerus terjadi Pertengkaran ---- Surat Ket Kadus 2. Permohonan perceraian yg disetujui : a. Tidak bertentangan dng Agama ; b. Ada salah satu / beberapa alasan disertai bukti ; c. Tdk bertentangan dng Peraturan Per UU an d. Alasan perceraian masuk akal sehat ; 44

3. Permohonan perceraian yg ditolak : a. bertentangan dng Agama ; b. Tdk ada alasan dan atau bukti ; c. Bertentangan dng Peraturan Per UU an d. Alasan perceraian tidak masuk akal sehat ;

CUTI BERSALIN, Lamanya 3 bln ( 1 bln sebelum dan 2 Bln sesudah ) CUTI KRN ALASAN PENTING : Ibu, Bapak, Istri/Suami, anak, adik , kakak, mertua, menantu /meninggal dunia sakit keras Lamanya 2 bln -------mengajukan scr tertulis Cuti diluar tanggungan Negara : Lamanya bekerja 5 th < --- Lama Cuti 3 Th --- dapat diperpanjang 1 th mengajukan scr tertulis ------Persetujuan BKN v Tidak menerima gaji v Masa kerja dalam cuti diluar tanggungan negara tdk dihitung masa kerja 48

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS Kewajiban Setiap PNS wajib: 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan Setiap PNS dilarang: 1. Menyalahgunakan wewenang; 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangan; dan 15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

PERATURAN BUPATI NO. 21 TAHUN 2011 Tentang : Tugas Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Belajar, Ijin Penggunaan Gelar, Ijin Penggunaan Ijazah dan KP Pilihan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. A. Tugas Belajar. Beasiswa dari pemerintah, swasta atau lembaga tertentu berupa pendanaan seluruhnya atau sebagian dan lepas dari tugas keseharian/bebas tugas, dilaksanakan pada jam kerja. Syarat : 1. Minimal 2 tahun sebagai PNS. 2. Ada batasan usia ( Div dan S 1 = 25 th, S 2 + 37 th dan S 3 = 40 th). 3. Program studi sesuai kompetensi/tupoksi/kebutuhan daerah. 4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali atas pertimbangan Bupati. 5. Untuk ke S 1 pangkat terendah II/b 1 th. S 2 pangkat terendah III/a 2 th dan S 3 pangkat terendah IV/a 3 th. Tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B. IJIN BELAJAR. Biaya sendiri, diluar jam kerja dan tetap melaksanakan tugas keseharian. Syarat sama dengan Tugas belajar. Pangkat terendah dalam pengajuan ijin belajar : SLTP : I/a 1 tahun. SLTA/D 1 : I/b 2 tahun. D. II : I/d 1 tahun. D. III : I/d 2 tahun. D. IV/S. 1 : II/b 1 tahun. S 2 : III/a 2 tahun. S 3 : III/a 3 tahun. Untuk S 2 dan S 3 n harus melalui pertimbangan Baperjakat.

C. IJIN PENGGUNAAN GELAR DAN IJAZAH. Dasar penggunaan gelar adalah ijin belajar dan ijazah. Ijin penggunaan gelar diperuntukkan : DII, DIV/S 1, S 2 dan S 3. D. KETERANGAN BELAJAR. Ø CPNSD ketika diangkat sedang melaksanakan pendidikan lebih tinggi wajib melapor dan memiliki keterangan belajar. Ø Keterangan belajar adalah 1 tingkat lebih tinggi dari pendidikan dalam SK pengangkatan atau dasar pengangkatan. Ø Masa berlaku 1 tahun dari TMT CPNS. Ø PTN/PTS yang terakreditasi dan jurusan harus linier dengan pendidikan dalam SK Pengangkatan.

E. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN. v Hanya bersifat dapat diberikan, bukan harus diberikan. v Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan. Ketentuan : NO. IJAZAH PANGKAT DAPAT KE PANGKAT SEMULA 1 SLTP I/b I/c 2 SLTA I/c 2 th II/a 3 DII II/a II/b 4 DIII/Sarmud II/b II/c 5 S 1/DIV II/c 2 th III/a 6 S 2 / Sp I III/a 2 th III/b 7 S 3 / Sp II III/b 2 th III/c

TIP’S AGAR LULUS • Jaga Kesehatan, agar bisa • Ikuti Semua proses dengan baik

BKD SAMPAI JUMPA By : Sawiji H@2011.