Oleh Nurul Hikmah Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum internasional

  • Slides: 43
Download presentation
Oleh : Nurul Hikmah

Oleh : Nurul Hikmah

� Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional (publik) keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur

� Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional (publik) keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. � Hukum perdata internasional keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara

� International law � Public international law � Law of nations � Inter state

� International law � Public international law � Law of nations � Inter state law � Transnational law istilah ini digunakan oleh pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional public dan hukum internasional perdata. Yaitu prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum dan bersifat lintas batas negara.

� Sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif � Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi

� Sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif � Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. � Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia (world government) yang memiliki kewenangan membuat dan memaksakan berlakunya aturan internasional.

Organisasi terbesar dengan anggota hampir 200 negara Mengurus masalah politik, ekonomi, keamanan & hukum

Organisasi terbesar dengan anggota hampir 200 negara Mengurus masalah politik, ekonomi, keamanan & hukum Dipimpin oleh SEKJEN Memiliki Mahkamah Internasional International Law Commission (ILC)

bilateral universal multilateral trilateral regional

bilateral universal multilateral trilateral regional

� Austin : - bukan hukum sesungguhnya - menurutnya utk dikatakan sebagai hukum harus

� Austin : - bukan hukum sesungguhnya - menurutnya utk dikatakan sebagai hukum harus memenuhi dua unsur : > badan legislatif > aturan yang dipaksakan - positif morality

� Oppenheim : - menurutnya, really law memenuhi tiga syarat: adanya aturan hukum, adanya

� Oppenheim : - menurutnya, really law memenuhi tiga syarat: adanya aturan hukum, adanya masyarakat internsional, adanya jaminan pelaksanaan dari luar (external power). - menurutnya hukum internasional adalah hukum yang lemah (weak law)

� Para pakar HI modern menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya bukan

� Para pakar HI modern menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya bukan sekedar positive morality. Bilamana HI merupakan kaidah moral tidak ada external power kesadaran subjek hukum.

� Dari pendapat Dixon: 1. HI bnyk dipraktekkan oleh pejabat 2 LN, foreign offices,

� Dari pendapat Dixon: 1. HI bnyk dipraktekkan oleh pejabat 2 LN, foreign offices, pengadilan nasional dan organisasi internasional 2. negara 2 yg melanggar HI dlm praktek tdk mengatakan bhw mrk melanggar hukum krn HI tdk mengikat mrk. 3. Mayoritas negara mematuhi HI

4. Adanya lembaga 2 penyelesaian hukum sprt arbritase dan berbagai pengadilan internasional yg menggunakan

4. Adanya lembaga 2 penyelesaian hukum sprt arbritase dan berbagai pengadilan internasional yg menggunakan argumentasi 2 hukum dlm penyelesaian sengketa yg ditanganinya 5. Dlm praktek HI dpt diterima kedalam hukum nasional negara 2. tidak ada satu negarapun dlm membuat hukum nasionalnya tanpa melihat kaidah HI yg ada.

� Menurut aliran dalam HI � 1. hukum alam � 2. positivisme � 3.

� Menurut aliran dalam HI � 1. hukum alam � 2. positivisme � 3. modern

HI meskipun mengalami perkembangan namun masih etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat dan negara

HI meskipun mengalami perkembangan namun masih etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat dan negara maju. � Hukum bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sbg alat untuk mencapai suatu kepentingan. �

Pengubah konsep Sarana Intervensi urusan domestik Alat penekan

Pengubah konsep Sarana Intervensi urusan domestik Alat penekan

Oleh: Nurul Hikmah

Oleh: Nurul Hikmah

� Dalam HI ada 2 pasal yg mencantumkan sec tertulis sumber hukum dlm arti

� Dalam HI ada 2 pasal yg mencantumkan sec tertulis sumber hukum dlm arti formil : 1. konvensi Den Haag XII tgl 18 okt 1907 mendirikan Makamah Internsn Perampasan kapal di laut (Internasional Prize Court). 2. pasal 38 Piagam Mahkamah Internasnl Permanen tgl 16 des 1920 yg kmd diterima berlakunya piagam PBB tgl 26 jun 1945

Pasal 38 ayat 1 : dlm mengadili perkara yg diajukan, Mahkamah Internasional akn mempergunakan:

Pasal 38 ayat 1 : dlm mengadili perkara yg diajukan, Mahkamah Internasional akn mempergunakan: Perjanjian Internasional (treaty) Kebiasaan Internasional (Internasional Custom) Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) Sumber hukum tambahan Keputusan badan organisasi dan lembaga internasional

� Menurut Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (treaty) didefinisikan sebagai: “Suatu Persetujuan

� Menurut Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (treaty) didefinisikan sebagai: “Suatu Persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu instrumen atau lebih dan apapun nama yang diberikan. ”

� Konvensi Wina 1969 dapat digunakan trhdp sengketa mengenai perjanjian yg dibentuk negara dg

� Konvensi Wina 1969 dapat digunakan trhdp sengketa mengenai perjanjian yg dibentuk negara dg negara dan bentuknya tertulis. � Konvensi Wina 1986 utk sengketa yg pihaknya bukan negara melainkan organisasi internasional.

� Men. Dixon: hukum yang berkembang dari praktek/ kebiasaan negara-negara. � Merupakan � HI

� Men. Dixon: hukum yang berkembang dari praktek/ kebiasaan negara-negara. � Merupakan � HI sumber hukum tertua dalam HI tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara.

� Hukum kebiasaan internasional berbeda dengan hukum adat istidat (usage) atau kesopanan internasional (international

� Hukum kebiasaan internasional berbeda dengan hukum adat istidat (usage) atau kesopanan internasional (international community) ataupun persahabatan (friendship) � Praktek negara-negara yang tidak diterima sebagai hukum kebiasaan mrp kesopanan internasional

1. Memenuhi dua unsur hukum kebiasaan intenasional secara kumulatif a. Unsur faktual adanya praktek

1. Memenuhi dua unsur hukum kebiasaan intenasional secara kumulatif a. Unsur faktual adanya praktek umum negara, berulang-ulang dan dlm jangka waktu lama b. Unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif

2. Perubahan hukum kebiasaan internasional Suatu hukum kebiasaan baru (new customary law) dapat menggantikan

2. Perubahan hukum kebiasaan internasional Suatu hukum kebiasaan baru (new customary law) dapat menggantikan hukum kebiasaan lama bila ada praktik negara yang bertentangan dg hukum kebiasaan yg sudah ada di dukung oleh opinio jurist

3. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional

3. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional

Mampu menuntut hak-haknya d dpn pengadilan Kecakapan hukum bagi subjek HI Menjadi subjek dari

Mampu menuntut hak-haknya d dpn pengadilan Kecakapan hukum bagi subjek HI Menjadi subjek dari bbrp kewajiban HI Mampu membuat perjanjian internasiona yg sah Memiliki imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik

� Negara � Belligerent � Organisasi � Perusahaan Internasional � INGO � Individu �

� Negara � Belligerent � Organisasi � Perusahaan Internasional � INGO � Individu � Tahta suci (vatikan) � Palang Merah Internasional Transnasional � Organisasi bangsa yang memperjuangkan haknya

� Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara merupakan konvensi regional

� Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara merupakan konvensi regional kawasan Amerika yg senantiasa mjd rujukan pertanyaan kapan suatu kesatuan (entitas) dikatakan sbg negara.

� Wilayah negara (Defined Territory) � Penduduk (Permanent Population) � Pemerintah (Government) � Kemampuan

� Wilayah negara (Defined Territory) � Penduduk (Permanent Population) � Pemerintah (Government) � Kemampuan melakukan hubungan dg neg lain

� Baru diakui sbg subjek HI yg berhak menyandang hak dan kewajibannya sejak keluarnya

� Baru diakui sbg subjek HI yg berhak menyandang hak dan kewajibannya sejak keluarnya advisory opinion MI dalam kasus Repration Case 1949. � Kasus ini bermula dari tertembaknya Pangeran Bernadotte dari Swiss oleh tentara Israel, saat menjalankan tugas sbg mediator PBB di Timur Tengah.

� Men PBB: Israel tlh gagal utk mencegah tjdnya pembunuhan dan menghukum pembunuh shg

� Men PBB: Israel tlh gagal utk mencegah tjdnya pembunuhan dan menghukum pembunuh shg PBB menuntut ganti rugi berdasarkan HI. � Apakah PBB memiliki legal personality dan legal capacity utk menuntut kerugian pada israel.

� MI dalam advisory opinion nya secara de jure dan de facto cukup PBB

� MI dalam advisory opinion nya secara de jure dan de facto cukup PBB yg memiliki legal personality dan legal capacity utk bertindak di depan hukum mewakili kepentinan PBB juga kepentingan korbannya. personality dan legal capacity hal yang sangat penting dimiliki oleh organisasi internasional agar dpt menjalankan fungsinya. � legal

Karakteristik Organisasi internasional: Adanya perjanjian yg di bentuk oleh negara-negara Memiliki sekretariat tetap

Karakteristik Organisasi internasional: Adanya perjanjian yg di bentuk oleh negara-negara Memiliki sekretariat tetap

Mampu membuat perjanjan internsnl dg subjek 2 HI International legal capacity yg hrs dimiliki

Mampu membuat perjanjan internsnl dg subjek 2 HI International legal capacity yg hrs dimiliki OI Memiliki property atas nama sendiri Dpt melakukan perbuatan hukum atas nama anggota 2 nya Dpt menuntut dan dituntut di pengaadilan Internasionl

� Organisasi tidaklah sebebas negara, krn setiap putusannya melibatkan persetujuan negara 2 angotanya. �

� Organisasi tidaklah sebebas negara, krn setiap putusannya melibatkan persetujuan negara 2 angotanya. � Pd dasarnya organisasi internasional dan subjek-subjek lain non negara subjek derivatif subjek turunan yg keberadaannya atas kehendak negara.

� Convention on the Recognition of the legal Personality of INGO 1986 adlh contoh

� Convention on the Recognition of the legal Personality of INGO 1986 adlh contoh instrumen hukum yg mencoba utk menetapkan status hukum INGO. Kovensi ini dibentuk dan ditandatangani oleh negara anggota The Council of Europe yg mengakui dan menyadari semakin besarnya peran INGO dalam hubungan internasional.

� Organisasi � Th privat internasional. 1945 organisasi ini semakin besar. Organisasi ini bergerak

� Organisasi � Th privat internasional. 1945 organisasi ini semakin besar. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang sprt berbagai layanan hukum, psikiater, save the children (KB), pekerja sosial, perlindungan satwa langka, dll.

� Case Concerning Competence of the Courts of Danzig tahun 1928. Dlm kasus ini

� Case Concerning Competence of the Courts of Danzig tahun 1928. Dlm kasus ini mahkamah internasional melalui PJIC menyimpulkan bahwa “pada dasarnya perjanjian yg tlh disepakati tidak menimbulkan hak dan kwjbn bg individu kecuali apbl para pihak perjanjian bermaksud demikian”.

� Individu memiliki international personality, mampu menyandang hak dan kewajiban yg diberikan HI padanya.

� Individu memiliki international personality, mampu menyandang hak dan kewajiban yg diberikan HI padanya. � Para ahli HI menyatakan bhw dibuatnya berbagai konvensi HAM menunjukkan keseriusan HI menempatkan individu sbg subjek HI, namun keberadaan konvensi 2 akn kurang berarti tnpa di sertai penguatan hak individu utk mengaukn tuntutan ats nama dirinya ke pengadilan internasional.

� Peninggalan sejarah jaman dahulu ketika itu Paus bukan hanya sbg kepala gereja Roma

� Peninggalan sejarah jaman dahulu ketika itu Paus bukan hanya sbg kepala gereja Roma ttp jg memiliki kkuasaan dunia. � Tahta suci mrp subjek hukum yg kedudukannya sejajar dg negara.

� Berkedudukan di Swiss. � Kedudukannya tdk lepas dari perannya yg besar dlm memberikan

� Berkedudukan di Swiss. � Kedudukannya tdk lepas dari perannya yg besar dlm memberikan pertolongan korban perang dunia I dan II. � Walaupun sbg orgnss non pemerintah, organisasi ini tlh mmbrkn kontribusi yg besar pd pembentukan konvensi jenewa 1949.