Oleh Nurul Hikmah Menurut Mochtar Kusumaatmadja Hukum internasional
- Slides: 43
Oleh : Nurul Hikmah
� Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional (publik) keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. � Hukum perdata internasional keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara
� International law � Public international law � Law of nations � Inter state law � Transnational law istilah ini digunakan oleh pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional public dan hukum internasional perdata. Yaitu prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum dan bersifat lintas batas negara.
� Sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif � Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. � Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia (world government) yang memiliki kewenangan membuat dan memaksakan berlakunya aturan internasional.
Organisasi terbesar dengan anggota hampir 200 negara Mengurus masalah politik, ekonomi, keamanan & hukum Dipimpin oleh SEKJEN Memiliki Mahkamah Internasional International Law Commission (ILC)
bilateral universal multilateral trilateral regional
� Austin : - bukan hukum sesungguhnya - menurutnya utk dikatakan sebagai hukum harus memenuhi dua unsur : > badan legislatif > aturan yang dipaksakan - positif morality
� Oppenheim : - menurutnya, really law memenuhi tiga syarat: adanya aturan hukum, adanya masyarakat internsional, adanya jaminan pelaksanaan dari luar (external power). - menurutnya hukum internasional adalah hukum yang lemah (weak law)
� Para pakar HI modern menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya bukan sekedar positive morality. Bilamana HI merupakan kaidah moral tidak ada external power kesadaran subjek hukum.
� Dari pendapat Dixon: 1. HI bnyk dipraktekkan oleh pejabat 2 LN, foreign offices, pengadilan nasional dan organisasi internasional 2. negara 2 yg melanggar HI dlm praktek tdk mengatakan bhw mrk melanggar hukum krn HI tdk mengikat mrk. 3. Mayoritas negara mematuhi HI
4. Adanya lembaga 2 penyelesaian hukum sprt arbritase dan berbagai pengadilan internasional yg menggunakan argumentasi 2 hukum dlm penyelesaian sengketa yg ditanganinya 5. Dlm praktek HI dpt diterima kedalam hukum nasional negara 2. tidak ada satu negarapun dlm membuat hukum nasionalnya tanpa melihat kaidah HI yg ada.
� Menurut aliran dalam HI � 1. hukum alam � 2. positivisme � 3. modern
HI meskipun mengalami perkembangan namun masih etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat dan negara maju. � Hukum bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sbg alat untuk mencapai suatu kepentingan. �
Pengubah konsep Sarana Intervensi urusan domestik Alat penekan
Oleh: Nurul Hikmah
� Dalam HI ada 2 pasal yg mencantumkan sec tertulis sumber hukum dlm arti formil : 1. konvensi Den Haag XII tgl 18 okt 1907 mendirikan Makamah Internsn Perampasan kapal di laut (Internasional Prize Court). 2. pasal 38 Piagam Mahkamah Internasnl Permanen tgl 16 des 1920 yg kmd diterima berlakunya piagam PBB tgl 26 jun 1945
Pasal 38 ayat 1 : dlm mengadili perkara yg diajukan, Mahkamah Internasional akn mempergunakan: Perjanjian Internasional (treaty) Kebiasaan Internasional (Internasional Custom) Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) Sumber hukum tambahan Keputusan badan organisasi dan lembaga internasional
� Menurut Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (treaty) didefinisikan sebagai: “Suatu Persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu instrumen atau lebih dan apapun nama yang diberikan. ”
� Konvensi Wina 1969 dapat digunakan trhdp sengketa mengenai perjanjian yg dibentuk negara dg negara dan bentuknya tertulis. � Konvensi Wina 1986 utk sengketa yg pihaknya bukan negara melainkan organisasi internasional.
� Men. Dixon: hukum yang berkembang dari praktek/ kebiasaan negara-negara. � Merupakan � HI sumber hukum tertua dalam HI tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara.
� Hukum kebiasaan internasional berbeda dengan hukum adat istidat (usage) atau kesopanan internasional (international community) ataupun persahabatan (friendship) � Praktek negara-negara yang tidak diterima sebagai hukum kebiasaan mrp kesopanan internasional
1. Memenuhi dua unsur hukum kebiasaan intenasional secara kumulatif a. Unsur faktual adanya praktek umum negara, berulang-ulang dan dlm jangka waktu lama b. Unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif
2. Perubahan hukum kebiasaan internasional Suatu hukum kebiasaan baru (new customary law) dapat menggantikan hukum kebiasaan lama bila ada praktik negara yang bertentangan dg hukum kebiasaan yg sudah ada di dukung oleh opinio jurist
3. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional
Mampu menuntut hak-haknya d dpn pengadilan Kecakapan hukum bagi subjek HI Menjadi subjek dari bbrp kewajiban HI Mampu membuat perjanjian internasiona yg sah Memiliki imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik
� Negara � Belligerent � Organisasi � Perusahaan Internasional � INGO � Individu � Tahta suci (vatikan) � Palang Merah Internasional Transnasional � Organisasi bangsa yang memperjuangkan haknya
� Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara merupakan konvensi regional kawasan Amerika yg senantiasa mjd rujukan pertanyaan kapan suatu kesatuan (entitas) dikatakan sbg negara.
� Wilayah negara (Defined Territory) � Penduduk (Permanent Population) � Pemerintah (Government) � Kemampuan melakukan hubungan dg neg lain
� Baru diakui sbg subjek HI yg berhak menyandang hak dan kewajibannya sejak keluarnya advisory opinion MI dalam kasus Repration Case 1949. � Kasus ini bermula dari tertembaknya Pangeran Bernadotte dari Swiss oleh tentara Israel, saat menjalankan tugas sbg mediator PBB di Timur Tengah.
� Men PBB: Israel tlh gagal utk mencegah tjdnya pembunuhan dan menghukum pembunuh shg PBB menuntut ganti rugi berdasarkan HI. � Apakah PBB memiliki legal personality dan legal capacity utk menuntut kerugian pada israel.
� MI dalam advisory opinion nya secara de jure dan de facto cukup PBB yg memiliki legal personality dan legal capacity utk bertindak di depan hukum mewakili kepentinan PBB juga kepentingan korbannya. personality dan legal capacity hal yang sangat penting dimiliki oleh organisasi internasional agar dpt menjalankan fungsinya. � legal
Karakteristik Organisasi internasional: Adanya perjanjian yg di bentuk oleh negara-negara Memiliki sekretariat tetap
Mampu membuat perjanjan internsnl dg subjek 2 HI International legal capacity yg hrs dimiliki OI Memiliki property atas nama sendiri Dpt melakukan perbuatan hukum atas nama anggota 2 nya Dpt menuntut dan dituntut di pengaadilan Internasionl
� Organisasi tidaklah sebebas negara, krn setiap putusannya melibatkan persetujuan negara 2 angotanya. � Pd dasarnya organisasi internasional dan subjek-subjek lain non negara subjek derivatif subjek turunan yg keberadaannya atas kehendak negara.
� Convention on the Recognition of the legal Personality of INGO 1986 adlh contoh instrumen hukum yg mencoba utk menetapkan status hukum INGO. Kovensi ini dibentuk dan ditandatangani oleh negara anggota The Council of Europe yg mengakui dan menyadari semakin besarnya peran INGO dalam hubungan internasional.
� Organisasi � Th privat internasional. 1945 organisasi ini semakin besar. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang sprt berbagai layanan hukum, psikiater, save the children (KB), pekerja sosial, perlindungan satwa langka, dll.
� Case Concerning Competence of the Courts of Danzig tahun 1928. Dlm kasus ini mahkamah internasional melalui PJIC menyimpulkan bahwa “pada dasarnya perjanjian yg tlh disepakati tidak menimbulkan hak dan kwjbn bg individu kecuali apbl para pihak perjanjian bermaksud demikian”.
� Individu memiliki international personality, mampu menyandang hak dan kewajiban yg diberikan HI padanya. � Para ahli HI menyatakan bhw dibuatnya berbagai konvensi HAM menunjukkan keseriusan HI menempatkan individu sbg subjek HI, namun keberadaan konvensi 2 akn kurang berarti tnpa di sertai penguatan hak individu utk mengaukn tuntutan ats nama dirinya ke pengadilan internasional.
� Peninggalan sejarah jaman dahulu ketika itu Paus bukan hanya sbg kepala gereja Roma ttp jg memiliki kkuasaan dunia. � Tahta suci mrp subjek hukum yg kedudukannya sejajar dg negara.
� Berkedudukan di Swiss. � Kedudukannya tdk lepas dari perannya yg besar dlm memberikan pertolongan korban perang dunia I dan II. � Walaupun sbg orgnss non pemerintah, organisasi ini tlh mmbrkn kontribusi yg besar pd pembentukan konvensi jenewa 1949.
- Ilmu nurul hikmah
- 3 lapisan dalam ilmu hukum
- Hikmah kebijaksanaan adalah
- Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan nurul fadilah
- Nurul islam
- Nurul alam school and college
- Nurul atikah binti muhamad
- @nurul hammi saqila:41°18'14.1n81°54'06.1"w
- Nurul faizah
- Nurul aina
- Nurul ichwan
- Md nurul amin
- Nurul aziz
- Sumber material hukum internasional
- Hakikat dan dasar berlakunya hukum internasional
- Klasifikasi hukum internasional
- Sejarah hukum internasional kuno
- Statuta personalia adalah
- Apakah pentingnya hukum laut internasional
- Sengketa perdata internasional
- Ruang lingkup hukum perdata internasional
- Perwujudan hukum internasional
- Perdata internasional
- Hukum hukum aljabar boolean
- Bunyi hukum kirchoff 1
- Himpunan yang merupakan himpunan kosong adalah
- Hukum aljabar vektor
- Hidrometer menggunakan prinsip hukum
- Hukum-hukum himpunan matematika diskrit
- Macam-macam hukum taklifi
- Komponen dan hukum dasar rangkaian listrik
- Kedudukan hukum islam dalam kurikulum fakultas hukum
- Peta konsep gerak benda
- Kedudukan hukum taklifi dalam hukum islam
- Makalah hukum antar tata hukum (hatah)
- Peta konsep hukum dasar kimia kelas 10
- Hukum-hukum himpunan matematika diskrit
- Hukum minimum liebig menyatakan bahwa
- Peta konsep hukum newton tentang gravitasi dan hukum kepler
- Hukum hukum perkembangan peserta didik
- Hukum ekuivalensi
- Letak filsafat hukum
- Hukum hukum logika proposisi
- Sifat oksidator terkuat