Oleh Erman Anom Ph D FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Oleh Erman Anom, Ph. D FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ESA UNGGUL 2009

Bab VII Teori Normatif tentang Struktur dan Penampilan Media VII. 1. Pendahuluan VII. 1. 1. Hubungan Media Massa dan Masyarakat 1 2 VII. 1. 2. Hubungan Teori dengan Masyarakat 1. Teori Otoriter 2. Teori Pers Bebas 3. Teori Tanggungjawab Sosial 4. Teori Soviet 5. Teori Media Pembangunan 6. Teori Demokratif Partisipan 3 4 - 5 6 - 7 8 - 10 11 - 12 13 Kesimpulan Daftar Bacaan 14 - 15 16

Sistem media dianut oleh suatu negara tidak lepas dari ideologi, sistem politik dan pemerintahan dimana media itu berada Berhubungan dengan konvensi, peraturan, hukum, ketentuan serta konstitusional Sistem media lebih banyak ditentukan oleh penguasa atau siapa yang memerintah saat itu Sistem media tidak ada yang dituntun oleh teori pers tertentu Kebanyakan sistem media menunjukkan keanekaragaman unsur dalam beberapa sistem pers yang ada Dalam situasi dan kondisi tertentu, sistem pers dapat dijelaskan dengan ciri-ciri teori media 1

“Hubungan Media Massa dan Masyarakat”: Merupakan bagian dari sejarah perkembangan setiap media massa dalam masyarakat itu sendiri. Media menerapkan kegiatan dan konvensi yang diterapkan oleh institusi nasional lainnya, misalnya tampak dalam isi media, media memenuhi harapan khalayak dan berperan secara aktif untuk memenuhi kepentingan nasional. Media sebagai institusi mediasi, yang menghubungkan anggota masyarakat dengan peristiwa dunia yang sulit dijangkau oleh penguasa. Sebagai suatu institusi yang diperlukan bagi sistem sosial masyarakat industri (informasi) modern yang berskala besar. Misalnya, harapan masyarakat terhadap media dan peran yang seharusnya di mainkan oleh media, media massa berperan untuk membuat rasa nyaman terhadap publik atau komunikannya. Contoh: Masyarakat tidak suka tayangan TV, TV itu akan mengalami “miskin” pendapatan, sehingga pemasang iklan akan melihat rating tayangan apakah program TV itu memiliki rating penonton dengan jumlam besar atau tidak. 2

Sistem Pers di negara Monarki (Ingris abab 16 & 17) Pers tunduk pada penguasa dan kepentingan penguasa. Pers tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut oleh penguasa Pers dapat digunakan untuk legitimasi dan sebagai alat kekuasaan penguasa Pengaturan pers tidak pada organisasi media, tetapi adanya kontrol penguasa pada isi media Teori ini mengindetifikasikan pada situasi pra demokrasi, pendudukan militer, keadaan darurat seperti peraturan undang-undang, pengendalian produksi, kode etik, pajak dan pengaturan ekonomi, pengendalian import, dan hak pemerintah mengangkat staf redaksi Prinsip utama teori ini adalah Media tunduk pada penguasa, sensor dibenarkan, isi media tidak bertentangan dengan nilai dan norma, media tidak mengacam dan merusak wewenang yang ada, kecaman/kritik terhadap penguasa & kebijakan resmi dapat dipidana, dan 3 wartawan atau ahli media tidak bebas dalam organisasi media.

Dipraktekan di Inggris setelah tahun 1688 & AS, berkembang ke seluruh dunia Memberikan informasi, menghibur, menjual, untuk menemukan kebenaran dan untuk mengontrol pemerintah, setiap orang bebas mengungkapkan pendapat dan semua masyarakatnya mengakui kebebasan pers Setiap individu dan kelompok yang memiliki sarana ekonomi boleh memiliki organisasi media, sensor pendahuluan oleh penguasa tidak dibenarkan, umumnya kepemilikan adalah swasta Tetapi Pers harus tunduk pada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur konsekuensi atas segala aktivitas apabila melanggar hak orang lain atau tuntutan dari masyarakat, karena perlindungan terhadap individu, kelompok minoritas, keamanan, dan kehormatan negara lebih utama dibandingkan kebebasan publikasi Media dikontrol melalui proses kebebasan berpikir untuk menemukan kebenaran dan juga melalui proses pengadilan, misalnya tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, penghinaan, pornografi, tidak sopan dan melawan pemerintah pada waktu perang Ciri khasnya media merupakan alat mengecek pemerintah dan memenuhi 4 kebutuhan utama masyarakat

“Prinsip utama teori ini adalah”: Publikasi bebas dari sensor Penerbitan distribusi terbuka untuk individu dan kelompok Kecaman tidak dapat dipidana tanpa ijin Tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan segala hal Publikasi “kesalahan” = “publikasi kebenaran” bila menyangkut opini dan keyakinan Tidak ada batas hukum dalam pengumpulan informasi Tidak ada batasan import-ekspor pengiriman-penerimaan pesan diseluruh dunia Wartawan memiliki otonomi professional 5

Dikembangkan di AS pada abab 20 t Memberikan informasi, menghibur, menjual, dan mengangkat konflik pada forum diskusi Setiap orang yang merasa punya sesuatu untuk disampaikan dapat menggunakan media (misalnya swasta), karena kebebasan pers merupakan kebutuhan media massa dan masyarakat Tidak ada yang mentolerir kebebasan tersebut hingga mengancam rusaknya moral, ketertiban dan keamanan pada organisasi media yang ada, misalnya membuat tulisan yang melanggar hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum, dilarang melanggar kepentingan vital masyarakat Dikontrol dengan pendapat masyarakat tindakan konsumen, etika profesi Media harus memenuhi kewajiban sosial, jika ingkar maka masyarakat akan membuat media tersebut mematuhinya 6

“Prinsip utama teori ini adalah”: Media menerima atau memenuhi kewajiban tertentu pada masyarakat Kewajiban tersebut dengan menerapkan standar yang tinggi tentang kebenaran informasi, ketepatan, obyektifitas, dan keseimbangan. Masyarakat dan publik tertentu berhak. Media dapat mengatur diri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada Media mencerminkan kebhinekaan masyarakatnnya Wartawan bertanggungjawab terhadap masyarakat, pemilik dan pasar 7

Lahir di Rusia berkembang di negara-negara komunis Eropah Timur Penerapannya dilengkapi dengan sarana kelembagaan misalnya pelatihan, praktek, penelitian media. Penyensoran dan hukuman karena mengecam negara dibenarkan Membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialisme Soviet (diktator partai) Para anggota partai yang setia dan ortodok yang menggunakan media Tidak boleh mengkritik tujuan partai dan kebijaksanaannya Media sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Ciri khasnya menonjolkan kontrol ketat oleh pemerintah dan media massa benar-benar menjadi alat negara 8

“Gagasan teori ini adalah”: Kelas pekerja memegang kekuasaan dalam masyarakat sosialis Masyarakat sosialis diharapkan menjadi masyarakat kelas, sehingga tidak mengandung konflik kelas dan pers tidak boleh ada konflik pribadi Pers membawa peranan strategis bagi pembentukan masyarakat dan gerakan komunisme, misalnya media berfungsi untuk sosialisasi, pengendalian sosial informasi dan mobilisasi untuk mencapai tujuan sosial ekonomi. Pers harus mencerminkan realitas yang obyektik karena marzisme mensyaratkan hukum sejarah obyektif Negara mensyaratkan media menyerahkan pengendalian akhir pada organ negara 9

“Prinsip utama teori ini adalah”: Media melayani dan berada didalam pengendalian kelas pekerja Media tidak dimiliki pribadi Media punya fungsi positif, sosialisasi, pendidikan, informasi, motivasi dan mobilisasi Media tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan khalayak Masyarakat berhak mensensor dan tindakan hukum Media menyediakan pandangan yang komplit dan obyektif tentang masyarakat dunia Wartawan bertanggung jawab untuk kepentinga masyarakat Media mendukung gerakan progresif didalam dan diluar negeri 10

Teori mengarah kepada masyarakat negara berkembang seperti pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya dsb. Teori pers ini tidak didukung adanya infra struktur komunikasi, ketrampilan profesional, sumber daya produksi, budaya yang dianut, tersedianya khalayak, ketergantungan pada produk teknologi, ketrampilan dan budaya. Media massa dan wartawan memiliki kebebasan tertentu dan tunduk pada tujuan pembangunan bangsa 11

“Prinsip utama teori ini adalah”: Media menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sesuai dengan kebijakan nasional. Kebebasan media dibatasi oleh prioritas dan kebutuhan pembangunan masyarakat Memprioritaskan isi tentang kebudayaan dan Bahasa nasional Media memprioritaskan informasi tentang negara yang sedang berkembang Wartawan dan karyawan media memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengumpulkan informasi dan penyebar luasan. Negara campur tangan dalam membatasi media untuk kepentingan pembangunan negara, seperti operasi medis, sensor, subsidi otoritas dan pengendalian langsung dapat dibenarkan 12

Teori muncul karena komersialisasi dan monopoli media yang dimiliki pribadi, sentralisasi dan birokratisasi siaran publik Sistem politik parlementer lebih banyak menghalangi tujuan teori Demokratif Partisipan dibandingkan keterlibatan dalam kehidupan politik dan sosial “Prinsip utama teori ini adalah”: Individu atau kelompok memiliki hak untuk pemanfaatan media (hak berkomunikasi) dan hak untuk dilayani oleh media Organisasi dan isi media tidak tunduk pada pengendalian politik, yang dipusatkan atau pengendalian birokrasi negara Media untuk khalayak bukan untuk organisasi media, para ahli atau nasabah media tersebut Kelompok, organisasi, dan masyarakat lokal memiliki media sendiri Bentuk media dalam skala kecil, interaktif, dan partisipasi lebih baik daripada media berskala besar, satu arah, dan diprofesionalkan Kebutuhan sosial tertentu berkaitan dengan media massa tidak cukup diungkapkan melalui tuntutan konsumen perseorangan, negara dan berbagai lembaga utamanya Komunikasi terlalu penting untuk diabaikan oleh para ahli 13

Sistem pers memiliki beberapa persamaan dimana masing-masing sistem memiliki konsep kebebasan dan tanggung jawab pers yang berbeda Teori memiliki ciri khas tersendiri dalam perhatiannya terhadap upaya untuk mempersatukan masyarakat, bukannya memecah belah masyarakat Ada tujuh prinsip jurnalisme (Altshull, 1984) yang tampak pada semua sistem yaitu: - Media berita merupakan agen pemegang kekuatan politik dan ekonomi, misalnya surat kabar, majalah, dan siaran berita tidak independen walaupun dalam prakteknya memiliki kekuasaan yang independen - Isi media berita selalu mencerminkan kekuasaan yang independen - Menganut kebebasan pers yaitu kebebasan menyatakan pendapat mengandung arti yang bervariasi - Mendukung doktrin tanggung jawab sosial yaitu melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat - Memandang model pers lainnya sebagai pers yang menyimpang 14

- Menyebarkan ideologi dan sistem nilai masyarakatnya dimana tidak mungkin bisa melepaskan diri atau tidak membantu penguasa dalam mempertahankan kontrol terhadap media berita - Praktek pers selalu berbeda dengan teori pers Semua praktek pers terdapat kriteria seperti penilaian penampilan media, kebebasan dan independensi, ketertiban dan solidaritas, keanekaragaman dan akses, objektivitas, kualitas informasi dan kualitas budaya Nilai dasar dan teori normatif yang menjadi dasar kriteria penilaian tersebut Masyarakat sekarang tetap meneliti cermat terhadap sistem komunikasinya bukan sebaliknya (perubahan bentuk media dan penilaian terhadap penampilan hasil kerja) 15

DAFTAR BACAAN http: //arifrahmanpic. blogspot. com/ Juwono Tri Atmojo. , MSi. Komunikasi Massa. Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB Elvinaro A. , M. Si, Siti K. , M. Si, Lukiati K. , M. Si. Komunikasi Massa, Pratama Setya Ilham, September 2007 Mc. Quail, Denis. 1987. Teori Normatif Tentang Struktur dan Penampilan Media 16

K N A H T u o Y