NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA NSPK Bidang kominfo

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018

STRUKTUR URUSAN PEMERINTAHAN (UU 23 tahun 2014) URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pertahanan Keamanan Moneter Yustisi Politik Luar Negeri Agama 1. Dilaksanakan sendiri 2. Dekonsentrasi 3. TP Pemerintahan Umum a. b. c. d. e. f. g. h. Pilihan/Optional (Sektor Unggulan 8) Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan ESDM Perdagangan Perindustrian Transmigrasi KONKUREN (34 Urusan bersama Pusat, Provinsi, Kab/Kota) Wajib/Obligatory • Wajib Pelayanan Dasar : a. Pendidikan b. Kesehatan c. PU dan Tata Ruang d. Sosial e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman f. Ketemtraman, Ketertiban Umum dan Linmas Wajib/Obligatory • Wajib Tidak Pelayanan Dasar : a. Pertanahan b. Ketahanan Pangan c. PPA & KBKS d. LINGKUNGAN HIDUP e. Adminduk dan Capil f. Pengendalian Penduduk dan KB g. Perhubungan h. KOMINFO i. Koperasi, UKM h. Penanaman Modal i. Kepemudaan dan OR j. PMD k. Statistik l. Persandian m. Kebudayaan n. Perpustakaan o. Kearsipan.

Urusan Konkuren Bidang Kominfo Sub Urusan Aplikasi Informatika § Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah provinsi/kab/kota § Pengelolaan e-Government di lingkup pemerintah daerah provinsi/kab/kota

Amanat NSPK Urusan Pemerintahan Pasal 16 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk : a. Menetapkan NSPK dalam rangka penyelenggraan Urusan Pemerintahan dan b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Penjelasan NSPK Pasal 16 Ayat (2) UU 23 Tahun 2014 NSPK berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan daerah

NSPK �Norma : aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah �Standar : acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah �Prosedur : metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah �Kriteria : ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Urgensi NSPK �Mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, Provinsi dan Kab/Kota �Menghindari tumpang tindih penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan �Meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan �Memperjelas arah kebijakan pemerintahan daerah �Menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan

Tujuan NSPK � Memperkuat peran Dinas Kominfo dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah � Menempatkan Dinas Kominfo sebagai pusat dalam penyelenggaraan SMARTGovernment � Menempatkan Dinas Kominfo sebagai : �Penyedia ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah �System Integrator dari berbagai layanan, aplikasi dan data elektronik Pemerintah Daerah � Menjadikan Dinas Kominfo sebagai pusat interkoneksi TIK intra-Pemerintah Daerah, dengan Pemerintah Daerah lain hingga pusat

RUANG LINKUP NSPK Sub-Urusan APTIKA q q q Rencana Induk dan Anggaran e-Government Pengelolaan Nama Domain dan Subdomain Pusat Data Sistem jaringan intra Pemerintah Sistem komunikasi intra pemerintah q Data dan Informasi elektronik q Aplikasi dan proses bisnis e-Government q Sistem penghubung layanan pemerintah q Ekosistem smart city q Sumber daya TIK q Government Chief Information Officer

Rencana Induk �Pemda harus menyusun Rencana Induk �Rencana Induk minimal terdiri dari: �Visi Misi �Kebijakan �Strategi �Peta Jalan �Arsitektur �Cetak Biru teknis �Rencana Induk direviu berkala

Nama Domain �Pemda mengusulkan nama domain untuk didaftarkan kepada kementerian pengelola nama domain �Nama domain Pemda ditetapkan oleh Menteri yang mengelola nama domain �Perangkat daerah menggunakan Subdomain pada Domain Pemerintah Daerahnya � Pelayanan publik daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah �Pemerintah Desa menggunakan nama domain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Nama Domain (2) �Kegiatan Pemda yang merupakan kegiatan pemeritahan menggunakan Nama Domain Pemda atau Nama domain khusus (. id) sesuai peraturan perundang-undangan �Kepala Daerah menetapkan peraturan tentang tata cara pengelolaan domain dan subdomain di lingkungan pemdanya �Domain dan Subdomain Pemda wajib menggunakan IP Address yang dialokasikan bagi Indonesia dan server yang berada di wilayah Indonesia

Pusat Data �Pemda dapat membangun pusat data dan pusat pemulihan data setelah memenuhi syarat-syarat tertentu �Pusat data tersebut dikelola oleh Dinas �Pemda yang tidak menyelenggarakan sendiri pusat data, dapat menggunakan pusat data nasional �Pusat data bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebanyaknya 1 (satu) unit untuk setiap Pemda �Pemda wajib menggunakan Pusat Data Nasional sebagai Pusat Pemulihan Data Pemda

Pusat Data (2) �Audit terhadap Pusat Data Pemda dilakukan 1 kali dalam 2 tahun �Pusat data yang dikelola Pemda memiliki Rencana Keberlangsungan Kegiatan �Rencana Keberlangsungan Kegiatan tersebut diuji secara berkala

Ekosistem Smartcity �Pemda dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya konsep smartcity di wilayahnya �Pemda dapat membentuk dan menetapkan komite kota cerdas �Pelaksananya dilakukan oleh Dinas Kominfo

GCIO (Government CIO) Daerah �Kepala daerah menunjuk Kepala Dinas Kominfo sebagai GCIO daerah �Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari GCIO Daerah

TERIMA KASIH