NEGARA KEPULAUAN ARCHIPELAGIC STATE Pasal 46 54 UNCLOS

NEGARA KEPULAUAN (ARCHIPELAGIC STATE ) Pasal 46 -54 UNCLOS 1982

WILAYAH KEDAULATAN DAN HAK BERDAULAT NEGARA DI LAUT WILAYAH KEDAULATAN • Perairan Pedalaman • Perairan Kepulauan • Laut Teritorial WILAYAH HAK BERDAULAT • Zona Tambahan • Zona Ekonomi Eksklusif • Landas Kontinen

NEGARA KEPULAUAN SELURUHNYA TERDIRI DARI WILAYAH 1 (SATU) KEPULAUAN LEBIH DARI 1 (SATU) KEPULAUAN MENCAKUP PULAU-PULAU LAIN

Pasal 121 UNCLOS 1982 DARATAN TERBENTUK SECARA ALAMI PULAU DIKELILINGI OLEH AIR BERADA DI ATAS PERMUKAAN AIR SAAT AIR LAUT TINGGI/PASANG DARATAN tsb TIDAK TENGGELAM

KEPULAUAN GUGUSAN PULAU BAGIAN PULAU DARATAN + PERAIRAN SATU KESATUAN PERAIRAN GEOGRAFI EKONOMI HANKAM POLITIK

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONSEP NEGARA KEPULAUAN DEKLARASI DJUANDA 1957 KONVENSI HUKUM LAUT 1958 UNCLOS 1982 WAWASAN NUSANTARA KONSEP NEGARA KEPULAUAN PERNYATAAN SEPIHAK DARI INDONESIA BELUM MENGANUT KONSEP NEGARA KEPULAUAN PENGAKUAN DARI DUNIA INTERNASIONAL

PETA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA SEBELUM DEKLARASI DJUANDA 1957

KEUNTUNGAN DARI DITERIMANYA KONSEP NEGARA KEPULAUAN WILAYAH PERAIRAN DARATAN MRP BAGIAN YG TIDAK TERPISAHKAN PERAIRAN DIANTARA PULAU BUKAN LAGI LAUT BEBAS PERAIRAN KEPULAUAN NEGARA KEPULAUAN = “TERDIRI DARI BEBERAPA TITK” TERDIRI DARI SATU TITIK KEDAULATAN NEGARA

PERAIRAN YG MERUPAKAN WILAYAH KEDAULATAN NEGARA PERAIRAN PEDALAMAN NEGARA PANTAI LAUT TERITORIAL PERAIRAN PEDALAMAN NEGARA KEPULAUAN PERAIRAN KEPULAUAN LAUT TERITORIAL LAUT PEDALAMAN PERAIRAN DARAT 12 MIL LAUT PEDALAMAN PERAIRAN DARAT PERAIRANANTARA PULAU 2 12 MIL

PETA WILAYAH PERAIRAN INDONESIA SETELAH DEKLARASI DJUANDA 1957

HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN HAK UNTUK MELAKUKAN LINTAS ALUR LAUT SECARA TERUS MENERUS TIDAK TERHALANGI DIMILIKI OLEH SEMUA NEGARA KAPAL ASING + PESAWAT UDARA ASING PELAYARAN + PENERBANGAN DI LAUT TERITORIAL + PERAIRAN KEPULAUAN

ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) ALKI IA ALKI III A ALKI III B ALKI III C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2002 ALKI III D ALKI III E