NEGARA DAN KONSTITUSI Disampaikan Pada Mk Kewarganegaraan Dosen

NEGARA DAN KONSTITUSI Disampaikan Pada Mk Kewarganegaraan Dosen : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 1

PENGERTIAN • Secara etimologi, Negara berasal dari kata staat (Belanda dan Jerman); state (Inggris); Etat (Perancis); status atau statuum (Latin). Kata Negara berarti “meletakkan dalam keadaan berdiri”, “menempatkan” atau “membuat berdiri” Berikut beberapa pengertian Negara menurut para ahli, Antara lain : • Roger H Soltau, menjelaskan bahwa Negara merupakan alat agency atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (Soltou, 1961) • Harold J. Lasky, mengemukakan bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat itu (Lasky, 1947: 8) • Max Weber, menyebutkan Negara dalam pemikirannya adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Weber, 1958: 78) • Mc. Iver, menjelaskan bahwa Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (Iver, 1955: 22). 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 2

PENGERTIAN (LANJUTAN) • • Miriam Budiardjo, mengemukakan bahwa Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control) monopilistis dari kekuasaan yang sah (Budiardjo, 1985: 40 -41) George Jellinek, bahwa Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. R. Djokosoetomo, menjelaskan Negara merupakan organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. J. H. A. Logemann, mengemukakan tentang Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu (berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja) dalam masyarakat. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 3

UNSUR NEGARA 1. Wilayah. Negara memiliki suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di muka bumi, tidak hanya tanah, tetapi termasuk juga laut sekelilingnya(jika ada lautnya) dan angkasa di atasnya. 2. Rakyat. Negara mempunyai penduduk sebagai warga negaranya yang menjadi satu kesatuan, yang disebut dengan istilah rakyat, dan kekuasaan negara menjangkau semua rakyatnya di mana saja berada. 3. Pemerintah. Negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat dan memerintah seluruh warga di dalam wilayahnya. 4. Kedaulatan. Negara mempunyai kedaulatan, yaitu kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia untuk mengatur kehidupan warganya. 5. Tujuan. Negara mempunyai tujuan, yang terpokok dan terutama adalah kesejahteraan umum dengan melindungi seluruh warga negara dan seluruh tumpah darahnya. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 4

TUJUAN NEGARA 1. Teori kekuasaan Menurut Shang Yang, tujuan Negara adalah memperoleh kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara menjadikan rakyatnya miskin, lemah dan bodoh. Sementara Machiavelli mengatakan bahwa tujuan Negara adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencapai kebesaran dan kehormatan Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut seorang pemimpin dibenarkan bertindak kejam dan licik. 2. Teori perdamaian dunia Menurut Dante Allegieri, tujuan Negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia, yang dapat dicapai apabila seluruh Negara berada dalam satu kerajaan dunia (imperium) dengan undang-undang yang seragam bagi semua Negara. 3. Teori jaminan hak dan kebebasan Tokoh teori ini adalah Immanuel Kant dan Kranenburg. Keduanya menyebutkan bahwa warga Negara harus terjamin hak dan kebebasannya, dalam suatu peraturan atau undang-undang. Adapun perbedaannya, menurut Immanuel perlu dibentuk Negara hukum klasik (Negara sebagai penjaga malam), sedangkan Kranenberg menghendaki dibentuknya Negara hukum modern (welfare state) 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 5

UUD NRI 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disyahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan Negara, UUD 1945 menempati posisi tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok Staatsgrundgesetz atau aturan dasar/pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 6

SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA • Periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 terdiri dari bagian Pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan. • Periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. • Periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. • Periode 5 Juli 1959 s/d sekarang kembali berlaku UUD 1945. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 7

AMANDEMEN UUD 1945 • Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999. • Amandemen ke-2 pada sidang tahun MPR, disahkan 18 Agustus 2000. • Amandemen ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. • Amandemen ke-4 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 8

HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Sejak Bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia baru mempunyai pengaturan secara tertulis mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di tahun 1966 melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan susunan sebagai berikut : • UUD 1945. . • Ketetapan MPRS/MPR. • Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. • Peraturan Pemerintah. • Keputusan Presiden. • Peraturan-peraturan Pelaksanan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 9

HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Bedasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 dengan susunan sebagai berikut: • UUD 1945. • Ketetapan MPR. • Undang-undang. • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang • Peraturan Pemerintah. • Keputusan Presiden • Peraturan Daerah. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 10

HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden. • Peraturan Daerah meliputi : • PERDA Provinsi. • PERDA Kabupaten/Kota • PERDES/Peraturan yang Setingkat. 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 11

ALHAMDULILLAH…. . Sekian dan Terimakasih 2/24/2021 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 12