NEGARA DAN KONSTITUSI 2 Disampaikan Pada Mk Kewarganegaraan

NEGARA DAN KONSTITUSI (2) Disampaikan Pada Mk Kewarganegaraan Pertemuan ke 5 Dosen : Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 1

SEJARAH KONSTITUSI DI INDONESIA 1. Periode 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 terdiri dari bagian Pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan dan bagian penjelasan. 2. Periode 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. 3. Periode 17 Agustus 1950 s/d 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. 4. Periode 5 Juli 1959 s/d sekarang kembali berlaku UUD 1945. 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 2

AMANDEMEN UUD 1945 • Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999. • Amandemen ke-2 pada sidang tahun MPR, disahkan 18 Agustus 2000. • Amandemen ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001. • Amandemen ke-4 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 3

HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Sejak Bangsa Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia baru mempunyai pengaturan secara tertulis mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di tahun 1966 melalui Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 dengan susunan sebagai berikut : • UUD 1945. . • Ketetapan MPRS/MPR. • Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. • Peraturan Pemerintah. • Keputusan Presiden. • Peraturan-peraturan Pelaksanan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya. 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 4

HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Bedasarkan TAP MPR No. III/MPR/2000 dengan susunan sebagai berikut: • UUD 1945. • Ketetapan MPR. • Undang-undang. • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang • Peraturan Pemerintah. • Keputusan Presiden • Peraturan Daerah. 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 5

HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden. • Peraturan Daerah meliputi : 1) PERDA Provinsi. 2) PERDA Kabupaten/Kota • PERDES/Peraturan yang Setingkat. 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 6

ALHAMDULILLAH…. . Sekian dan Terimakasih 12/1/2020 Materi Kewarganegaraan, By Tatik Rohmawati, S. IP. , M. Si 7