Narkoba Hak Asasi Manusia dan Hukum Adrianus Meliala

Narkoba, Hak Asasi Manusia dan Hukum Adrianus Meliala 1

Dua pertanyaan besar • Bagaimana aspek HAM dikaitkan dengan harm reduction? • Bagaimana aspek hukum dikaitkan dengan harm reduction? 2

Dua jenis HAM • Hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam situasi apapun (non-derogable rights) – Hak untuk hidup – Hak untuk bebas dari rasa takut – Hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat • Hak yang dapat dikesampingkan (derogable rights) Contoh: Hak bebas dari perbudakan 3

Pembagian HAM lainnya • HAM Civil-Politics & HAM Economy-Social -Cultural • Gross Violation of HR & Minor Violation of HR (sama dengan Pidana) 4

Penasun dan Hak Hidup: siapa sebenarnya yang mau hidup • Penasun sendiri? Sebagai gambaran ekstrim • Situasi tanpa korban (victimless situation) yang terjadi pada dirinya tidaklah sama dengan situasi orang yang kehilangan hak asasi (umumnya akibat perbuatan negara) • Pihak lain yang concern dengan nasib penasun yang lama kelamaan akan kehilangan hidupnya? ? • Jadi, ini masalah advokasi terhadap hak asasi dari orang yang bakal kehilangan hak asasi untuk hidup akibat perbuatannya sendiri • Penasun boleh saja tidak atau belum sadar akan situasinya 5

Penasun dan Hak Menentukan Nasib Sendiri (contoh hak ekosob) • Bisa berlawanan dengan advokasi hak asasi bagi hak hidup seseorang • Setiap keputusan terkait penentuan nasib sendiri seyogyanya dilakukan dalam kondisi sadar, sehat dan tanpa tekanan • Keputusan penasun mengikuti program harm reduction adalah keputusan rasional-nya sendiri, bukan karena dipaksa, direkayasa atau dikelabui 6

Masalah Hak Asasi: Ketika terdapat penasun yang karena satu dan lain hal diharuskan, diperintahkan, diancam maupun dipaksa oleh negara untuk lapor diri Masalah: bagaimana bila negara pada dasarnya tidak mampu atau lalai mulai dari membantu hingga memfasilitasi penasun dan mengkompensasinya melalui kewajiban lapor diri? 7

Ada kemungkinan, mengedepankan aspek HAM dalam hal narkoba dilihat sebagai tindakan tidak populer Konon, karena segala perbincangan terkait kepentingan individual berhenti ketika kepentingan kolektif perlu diakomodasi 8

Implementasi moral model yang mendorong incarceration Bagaimana dengan hukum? (a. l. : UU 5/97 ttg Psikotropika dan UU 22/97 ttg Narkotika) Penggunaan dan pengedaran narkoba sebagai kejahatan dan/atau tindak pidana yang harus dihukum + unsur kebencian masyarakat 9

Konflik : Hak Asasi vs. Penegakan Hukum Hak Asasi • Muncul belakangan ketika penegakan hukum berlebihan • Menekankan kepentingan terbaik individu • Mengutamakan situasi peace dan healing • Butuh penyuaraan oleh pihak lain Penegakan Hukum • Konservatif terhadap realita • Obsesi pada pemusnahan total • Menekankan kepastian • Mengedepankan proses 10

Pelanggaran HAM oleh polisi terkait penegakan hukum terhadap penasun • • • Kekerasan fisik Intensional Kekerasan mental atau Pembatasan ke layanan kesehatan Non-Intensional? Perampasan Pelecehan seksual Pemerasan Kesalahan prosedur Pembukaan status HIV kepada pihak yang tidak berkepentingan Diskriminasi layanan kesehatan Test HIV tanpa. VCT Penetlitian oleh: OSI dan Jangkar, 2008 11

Karakteristik kejahatan terkait narkoba • Aspek criminal intent (mens rea) dan criminal consent, jelas • Sepenuhnya dapat dijelaskan dengan pertimbangan ekonomistik low risk high stake, low cost high profit • Aspek pengorganisasian dan jaringan menjadi amplifier bagi perkembangannya • Pada drug user, ada kombinasi antara perspektif doer (daader) dan korban 12

Dimensi drug-related crime • • Illicit drug cultivation Illicit drug production Illicit drug trafficking* Illicit drug abuse** * paling berbahaya; bila tertangani, telah dapat memecahkan lebih dari setengah masalah ** paling banyak aspek ikutan atau spillover effect-nya 13

Tiga entry point penanganan narkoba oleh hukum • Supply reduction • Demand reduction LEBIH DIKENAL / BIASA DI MATA HUKUM • Harm reduction TIDAK / KURANG DITERIMA OLEH HUKUM 14

Mengapa hukum kurang menerima harm reduction • Hukum pada dasarnya reduksionis dan dikotomis • Hukum dikenakan untuk penyimpangan yang bersifat ultimum remedium • Hukum pada dasarnya menuntut kodifikasi dan prosedural Pada dasarnya tidak bersesuaian dengan prinsip harm reduction 15

Mengapa penegak hukum kurang menerima harm reduction • Sebagian besar aparat hukum berpandangan legal-formal • Mengganggu prinsip kepastian hukum • Penegak hukum pada fase pra-adjudikasi mengembangkan anggapan klasik pada drug users 16

Mengapa politik hukum kurang menerima harm reduction • Kebijakan kriminil lebih sarat dengan kecenderungan kriminilisasi • Harm reduction sering dianggap sebagai isyu kontroversial • Harm reduction bertentangan dengan kecenderungan cara kerja, penilaian kinerja dan penganggaran lembaga-lembaga hukum • Secara ekonomi hukum, fakta terkait harm reduction dipersepsi belum meyakinkan untuk didukung dengan kebijakan 17

Surat Edaran MA 17 -3 -09 • Hakim bisa mengganti hukuman penjara dengan rehabilitasi bagi pemakai narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti sekali pakai • Fenomenal di tengah kuatnya semangat menghukum dan inkonsistensi terkait rehabilitasi pemakai 18

Beberapa perkembangan mutakhir • Over kapasitas penghuni LP • Kepolisian mengubah gaya pemolisian yang berbasis represif menjadi preventif • Dunia penghukuman memperkenalkan restorative justice • Kebutuhan meng-amandemen banyak UU • Pandangan sosiologi hukum mulai banyak dianut para scholar bidang hukum • Mulai putus asa-nya para penegak hukum melihat drugsrelated crime sebagai “unwinnable war” • Rencana diversifikasi penghukuman dalam RUU KUHP 19

Rekomendasi • Kawal legislasi yang mendukung ide dan prinsip harm reduction • Dukung human rights awareness secara seimbang: tidak hanya agar orang lain mendukung human rights penasun, tetapi agar penasun sendiri menghargai human rights-nya sendiri • Eksploitasi kekuatan media dan opini publik untuk menerima ide dan prinsip harm reduction 20