MUHAMMADIYAH MENYONGSONG TAHUN POLITIK 2018 2019 MENYONGSONG TAHUN

MUHAMMADIYAH MENYONGSONG TAHUN POLITIK 2018 -2019

MENYONGSONG TAHUN POLITIK SEBUAH TINJAUAN Muhammad Fahmi Hisyam

PERJALANAN PANJANG MUHAMMADIYAH DI RUANG POLITIK PRAKTIS

Prolog Khittah Palembang • Sejak berdirinya Muhammadiyah tahun 1912 s/d 1955 Keterkaitan Muhammadiyah dengan politik mengalami pasang surut. Ketika berdiri, Muhammadiyah sama sekali tidak terlibat politik sekalipun beberapa tokohnya juga menjadi anggota SI (Sarekat Islam). Kemudian semakin jelas perannya dalam politik ketika semakin banyak rangkap anggota antara Muhammadiyah dan SI. Ketika muncul konflik kepentingan, Muhammadiyah melarang keanggotaan rangkap. • Pada saat pemerintahan RI dengan UUDS, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, dan anggota-anggota Muhammadiyah banyak yang aktif di bidang politik praktis.

Prolog Khittah Palembang • (Khittah Palembang : Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 33 tahun 1956 di Palembang 17 -22 Dzulhijjah 1375 H/24 -29 Juli 1956) • Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah, Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Cet II, 2010, Halaman 359 • Pada zaman pendudukan Jepang, tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi motor MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia), yang sekalipun bukan partai tetapi menjadi wadah aspirasi politik Islam. • Syafiq A. Mughni, Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Kebangsaan Non Politik Praktis

Prolog Khittah Palembang, • Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah terlibat dalam Partai Masyumi bahkan menjadi anggota istimewa. Setelah terjadi kemelut politik di akhir Demokrasi Liberal, Muhammadiyah lepas dari Masyumi dan kembali ke khittahnya. Sikap itu diputuskan dalam bentuk Khittah Palembang • Syafiq A. Mughni, Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Kebangsaan Non Politik Praktis

Prolog Khittah Ujung Pandang Hubungan Muhammadiyah dengan Partai Politik • Pada era awal pemerintahan orde baru ketika banyak anggota Muhammadiya berkecimpung di Sekber Golkar, dan beberapa lainnya aktif dalam perintisan Partai Parmusi dll. Ternyata Muhammadiyah tidak dapat berbuat banyak dalam rangka menanamkan nilai-nilai Islam dan melakukan pemberdayaan umat secara lebih luas Jika Khittah tahun 1969 masih terkandung pemihakan terhadap Partai Muslimin Indonesia, • Deni Al Asy’ari, Selamatkan Muhammadiyah, Agenda mendesak Warga Muhammadiyah, CV Naupan Pustaka, Cet. Kedua 2010, hal. 57

Prolog Khittah Ujung Pandang • Ditetapkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 38 yang berlangsung dari tanggal 1 -6 Sya’ban 1391 H bertepatan dengan 21 -26 September 1971 di Ujung Pandang, • Khittah tahun 1971 secara jelas Muhammadiyah menunjukkan kenetralannya dengan meletakkan partai apapun termasuk Parmusi berada di luar Muhammadiyah, dengan semangat melakukan amar ma‘ruf dan nahi munkar terhadapnya, artinya melakukan fungsi dakwah terhadap kekuatan-kekuatan politik. Muhammadiyah juga memberi kebebasan politik kepada warga, baik dengan menggunakan hak politiknya maupun tidak, sebagai sikap yang cukup terbuka dari Muhammadiyah • Syafiq A. Mughni, Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Kebangsaan Non Politik Praktis

Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1971 (Khittah Ujung Pandang) • Ditetapkan dalam Muktamar Muhammadiyah ke 38 yang berlangsung dari tanggal 1 -6 Sya’ban 1391 H bertepatan dengan 21 -26 September 1971 di Ujung Pandang, • Manhaj Gerakan Muhammadiyah, Ideologi, Khittah dan Langkah, Suara Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, Cet II, 2010, Halaman 377

Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1971 (Khittah Ujung Pandang) • Muktamar Muhammadiyah ke 38 yang berlangsung dari tanggal 1 -6 Sya’ban 1391 H bertepatan dngan 21 -26 September 1971 di Ujung Pandang, setelah mendengar pandangan dan pendapat para peserta Muktamar tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi lainnya dalam usaha peningkatan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam, memutuskan sebagai berikut:

Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1971 (Khittah Ujung Pandang) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari partai politik atau organisasi apapun • 1.

Khittah Perjuangan Muhammadiyah Tahun 1978 (Khittah Surabaya) (Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-40 tahun 1978 di Surabaya) 3. Muhammadiyah dan Politik • Dalam bidang politik Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khittahnya: dengan dakwah amar ma ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis konsepsionil, secara operasionil dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materiil dan spirituil yang diridlai Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya

Prolog Khittah Denpasar, 2002 • Khittah Muhammadiyah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tahun 2002 (Khittah Denpasar) Keberadaan Muhammadiyah pada Suasana Sosial Politik Indonesia awal reformasi • Pada awal-awal Reformasi Muhammadiyah (sebagai ORMAS) menyuarakan Netralitas dalam bidang Politik Praktis namun para pemimpin dan anggotanya serentak mendukung Partai PAN, selain masih ada yang masih mempertahankan dirinya di partainya yang lama yakni Golkar dan PPP Pada 10 tahun terakhir ini, kehancuran moral bangsa menuntut peran Muhammadiyah secara lebih aktif bergerak dalam ranah politik etis. Muhammadiyah harus mengambil peran dalam membangun bangsa secara demokratis, bermoral dan bermartabat dan dilakukan secara konstitusional

Prolog Khittah Denpasar, 2002 • Namun demikian, netralitas sikap Muhammadiyah terhadap partai politik dalam waktu yang lama mengakibatkan munculnya dua hal, positif dan negatif. Yang positif adalah bahwa Muhammadiyah bisa berkonsentrasi di bidang usahanya, seperti pendidikan, kesehatan dan santunan sosial. Jumlah AUM semakin banyak dan berakar kuat di masyarakat. Juga, stigma yang menimpa partai politik bisa dihindari oleh Muhammadiyah. Tetapi, di samping itu, yang negatif adalah bahwa Muhammadiyah mengalami kelangkaan kader politik yang kompeten, gagap menyikapi perkembangan politik, dan tidak sensitif terhadap situasi politik. • Syafiq A. Mughni, Peran Muhammadiyah dalam Kehidupan Kebangsaan Non Politik Praktis

Sembilan butir pernyataan pokok pada Khittah Denpasar • Khittah Denpasar berisi 9 pokok pedoman bagi Muhammadiyah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan berngara • Adapun 9 pokok itu adalah:

Khittah Denpasar, 2002 • 1) Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek ajaran Islam dalam urusan keduniawian yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan pilitik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Khittah Denpasar, 2002 • 2) Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik maupun memalui pengembangan masyarakat, pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun dimana nilai-nilai Illahiyah melandasi dan tumbuh subur bersamaan dengan tegakknya nilai-nilai kebersamaan, keadilan, perdamaian, ketertiban, keadaban untuk terwujudnya “Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur”

Khittah Denpasar, 2002 • 3) Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani yang kuat sebagaimana tujuan muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis

Khittah Denpasar, 2002 • 4) Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diprolkamasikan tahun 1945

Khittah Denpasar, 2002 • 5) Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban

Khittah Denpasar, 2002 • 6) Muhammadiyah tidak berafiliasi ddan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan pollitik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban

Khittah Denpasar, 2002 • 7) Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus sesuai dengantangguang jawab sebagai warga negara yag dilaksanakan secara rasional dan kritis, sejalan dengan misi dan kepentingan Muhammadiayah, demi kemaslahatan bangsa dan negara

Khittah Denpasar, 2002 • 8) Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab, akhlaq mulia, keteladanan, dan perdamaian. Aktifitas polotik tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi persyarikatan dalam melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar.

Khittah Denpasar, 2002 • 9) Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban.

Dasar Pemikiran dan Hujjah Siyasah 1. Membangun Kelompok Dakwah yang kuat (104) ﻭ ﻯ ﺍ ﻭ ﺍﻭ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran 104) MARET 2018 26

Dasar Pemikiran dan Hujjah : MUSYAWARAH (38) • ﺍﻳ ﺍﺍﻭﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻭﻯ ﺍ ﺍ ﻭ • Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy Syuura 38) MARET 2018 27

MENEGAKKAN AMANAH, ADIL (58) ﺍﻟ ﺍ ﻳﺍ ﻳﺍ ﺍﻟ ﻭﺍ ﺍﺍﺍ ﻯ ﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﻭﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ • Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An Nisa 58) MARET 2018 28

TAAT KEPADA ALLAH, RASULULLAH DAN ULIL AMRI MINKUM ﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍﻭﺍ ﻳﻭﺍ ﺍﻟ ﻭ ﻭﻱ ﺍ ﺍ ﻱ ﻭ ﻯ ﺍﻟ ﺍﻟ ﻭ ﻭ ﺍﻟ (59) ﺍ ﺍآ ﻳﺍ Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisaa 59) MARET 2018 29

TA’AT KEPADA RASULULLAH Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Surah 59 Al Hasyr ayat 7) MARET 2018 31

TIDAK BERKHIANAT (60) ﻯ ﺍﻳ ﻭ ﺍﻭﺍ ﺍ ﺍ ﻳﻭ ﺍﻭﺍ ﻯ ﺍﻟ ﺍﻭ ﻭﺍ ﻭﺍ ﻳ ﺍﻟ ﺍ ﺍﺍ ﻳﺍ Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (An Nisaa 60) MARET 2018 32

TIDAK BERKHIANAT (27) • ﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍﻭﺍ ﺍ ﻭﻭﺍ ﺍﻟ ﺍﻟ ﻭ ﻭﻭﺍ ﺍﺍ ﻭ • Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Surah 8 Al Anfaal ayat 27) MARET 2018 33

SAMI’NAA WA ATHA’NAA (51) • ﺍ ﺍ ﺍﻳ ﺍ ﻭﺍ ﻯ ﺍﻟ ﻭ ﻭﻭﺍ ﺍ ﺍ ﻭ ﺍﻭ • Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. " "Kami mendengar dan kami patuh. " Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (An Nuur 51) MARET 2018 34

Al Mumtahanah 1 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh. Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. (Al Mumtahanah 1) MARET 2018 36

PEMILU, PEMILUKADA

The Dark Side of Pemilu/Pilkada • Money politics • Supreme high cost politics • Unmanaged potential conflicts • Unprofessional politics Muhammad Fahmi Hisyam

Pencegahan money politic • Menyadarkan masyarakat bahwa money politic termasuk RISYWAH/SUAP hukumnya dalam Islam HARAM

Dilaknat Allah • Hadis Nabi Muhammad saw : ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ. • ﺍﻟﻠ ﺭﻭ ﺍ ﻭ ﺍﻟﻠ ﻯ ﺍﻟﻠ ﻭ ﺍﻟﻠ ﺍﻟ ﺍﻱ ﻟﻱ [ ﺣﺒﺎﻥ • Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru katanya: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: ‘Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap’. ” [HR. Ibn Hibban]

Hukum makan uang haram [١٨٨: ٢] • ﺍ ﻭﺍ ﺍﻡ ﻡ ﺍﺍ ﻭﺍ ﺍ ﻯ ﺍ ﺍ ﻭﺍ ﻳﺍ ﺍ ﺍﻟ ﺍ ﺍ ﻧ ﻭ • Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. ” [QS. al. Baqarah (2): 188]

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir • Suara Muhammadiyah-Situasi perpolitikan tanah air yang memanas jelang Pilkada serentak 2017, membuat ketua umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sedikit khawatir. Polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat telah menimbulkan suasana kurang kondusif. Bagi warga Muhammadiyah, Haedar menganjurkan untuk kembali memegang teguh Khittah Denpasar, yang dikeluarkan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir • “Dalam konteks bangsa, khittah Denpasar sudah mencukupi. Jadi tolong sekarang pakai khittah Denpasar, ” tutur Haedar dalam acara Darul Arqam Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) se-PWM DIY, di gedung P 4 TK Seni dan Budaya, Yogyakarta. • Berdasarkan pada Khittah Denpasar, kata Haedar, Muhammadiyah tidak berpolitik dalam konteks kekuasaan atau politik praktis. “Tukarmenukar kekuasaan itu peran parpol, bukan ormas, ” tegas Haedar* • *Suara Muhammadiyah

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi: aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif.

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhamadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil ‘alamin dalam kehidupan di muka bumi ini.

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir • Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. • Pertama, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. .

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir • Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok kepentingan (interest groups).

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir • Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (real politics, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (interest groups).

Sikap Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. DR. Haedar Nashir • Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan “Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur”.

Muhammad Fahmi Hisyam