MUATAN TEKNIS SUBTANSI LEMBAGA Oleh Dr A Hasanudin

MUATAN TEKNIS SUBTANSI LEMBAGA Oleh : Dr. A. Hasanudin, ME Balai Diklat IV Bandung Tgl. 27 Maret 2018 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

PENDIDIKAN q 1987 : Civil Engineering, University of Roorkee q 1988 : Master of Civil Engineering, University of Roorkee q 2004 : Doktor Bidang Teknik Sipil, UNPAR Bandung PENGALAMAN KERJA Dr. A. Hasanudin, ME Pangkat/gol : IV/D Tempat & Tanggal Lahir Bandung, 29 Mei 1959 Alamat Jl. Pengadilan D. 20 Klender, Jakarta Timur q Jan 2018 – saat ini : Widyaiswara Utama PUPR : Sekretaris Badan Pengembangan SDM q 2016 – 2017 : Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan q 2015 – 2016 Kerjasama Luar Negeri. : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar q 2014 – 2015 Negeri. : Direktur Bina Program, Ditjen SDA. q 2013 – 2014 : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. q 2011 – 2013 : Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro q 2005 – 2011 PKLN. : Pinpro PSAPB Ciliwung Cisadana q 1999 – 2002 DIKLAT KEPEMIMPINAN q q 2013 2005 1996 1992 : Lemhannas XLIX : SPAMEN/SESPANAS/DIKLAT PIM TK. II : SEPADYA/SPAMA/DIKLAT PIM TK. III : SEPALA/ADUM/DIKLAT PIM TK. IV

OUTLINE 1. RPJP/RPJMN, Nawacita, Rentra PUPR 2. VISI, MISI, TUGAS / FUNGSI 2. Amanat UU no. 5/2014 3. Tantangan/perubahan paradigma ASN PUPR 4. Nilai-nilai Dasar pegawai PUPR 5. Kode Etik dan Kode Perilaku 3

PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2005 - 2025 GUN G NG AB AG NA PE JAW ENG AL FR PR E NY IN U PE AAN UR P K R KT BLI IA RU U ST REP NES O D IN • TUR • BIN • BANG • WAS

NAWACITA PRESIDEN RI 1. 2. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA 5. 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK 7. 8. 9. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 5

SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015 -2019 3. 073 km Peningkatan kapasitas jalan nasional 19. 951 m Peningkatan jembatan 2. 650 km 29. 859 m Pembangunan jembatan 1. 000 km Pembangunan jalan tol (pemerintah & swasta) Pembangunan jalan baru 65 Pembangunan waduk SEKTOR SUMBER DAYA AIR 3. 000 km Pembangunan sarana & prasarana pengendali banjir 500 km Pembangunan Dr. Drinking& peningkatan sarana & prasarana pengamanan pantai SEKTOR PERUMAHAN DUKUNGAN SEKTOR JALAN • • • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus: 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun untuk MBR: 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya: 450. 000 unit terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar terhadap 15 kawasan industri prioritas terhadap kawasan pariwisata pada 25 KSPN prioritas terhadap pembangunan 15 Bandara baru terhadap intermoda dengan jalur KA 1 juta hektar Pembangunan jaringan irigasi baru SEKTOR CIPTA KARYA KONDISI AKHIR THN 2014 TARGET AKHIR THN 2019 Akses Air Minum Layak 70 % 100 % Kawasan permukiman kumuh perkotaan 38. 431 Ha 0 ha Akses Sanitasi Layak 62 % 100 % 3 juta hektar Rehabilitasi jaringan irigasi 67, 52 m 3/detik Pembangunan/ peningkatan sarana & prasarana pengelolaan air baku

VISI KEMENTERIAN PUPR "Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri“ (Jokowi, 2014) VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG VISI KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” *handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 7

TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 8

TUGAS DAN FUNGSI: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9

TUGAS DAN FUNGSI d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10

MISI KEMENTERIAN PUPR 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua; 11

MISI KEMENTERIAN PUPR 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 12

• AMANAT UU ASN NO. 5 TAHUN 2014 BPSDM 1. ASN sebagai profesi -> integritas moral, pelayanan publik, kompetensi, kualifikasi, profesionalitas (Pasal 3) 2. Setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (Pasal 19 dan 108). 3. PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi (Pasal 21) 4. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan (Pasal 68 (2)). 5. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas (Pasal 69). 6. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan, dan setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. (Pasal 72) 7. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan, berupa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pemberian antara lain: kenaikan pangkat istimewa; dan kesempatan prioritas untuk

CPNS WAJIB MEMAHAMI FUNGSI ASN SESUAI UU No 5 Tahun 2014 Pelayanan Publik Memberikan Pelayanan Publik secara profesional dan berkualitas Pelaksana Kebijakan Melakasanakan kebijakan public yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perekat/Pemersatu Bangsa Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SDM PUPR KE DEPAN Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal 1. PROFESIONAL 2. KOMPETITIF 3. KOMPETEN Sebagai pelayan publik yang mumpuni dengan berpegang teguh pada integritas Berdaya saing tinggi dengan mengutamakan prinsip kerjasama dan kemitraan Memiliki kemampuan sesuai bidang pekerjaan dalam pembangunan infrastruktur

PERLUNYA PENGEMBANGAN SDM PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Dasar Hukum 1 Undang-Undang ASN nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 ASN Sebagai Profesi • • • 2 Integritas Moral Pelayanan Publik Kompetensi Kualifikasi Profesional Pasal 21 PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi Pasal 69 Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas Perpres No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur merupakan program prioritas reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera

Tantangan ke Depan HIGHLY COMPETITIVE-AFTA-MEA • GLOBALISASI • COMPETITIVE ANTAR NEGARA • TEKNOLOGI INFORMASI & DIGITASI • HIGH COLLABARATION Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ASN PUPR YANG DIHARPKAN • TANTANGAN SDM PUPR 2015 - 2019 BPSDM 2019 SMART ASN PUPR 1. BERWAWASAN GLOBAL 2. MENGUASAI IT/DIGITAL DAN BAHASA ASING 3. DAYA NETWORKING TINGGI 4. INOVATIF DAN BERJIWA SENI

18 Talent Matriks BPSDM

• TUJUAN DAN MANFAAT PENILAIAN KOMPETENSI TUJUAN PENILAIAN KOMPETENSI: mengidentifikasi tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang pegawai atau calon pegawai, meliputi pengetahuan, ketrampilan, serta sikap perilaku yang dapat mendukung pegawai tersebut mencapai kesuksesan atau kinerjanya secara optimal MANFAAT PENILAIAN KOMPETENSI: Mengetahui profil potensi dan area pengembangan kemampuan dari pegawai tersebut, guna pembinaan selanjutnya (penempatan, peningkatan kompetensi, rotasi/mutasi, promosi, perencanaan karir)

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN 1. Mampu menerapkan konsep pembangunan integritas. 2. Mampu menerapkan konsep perubahan mindset. 3. Dapat memberikan contoh dan melaksanakan penjabaran atas prinsip integritas dan mindset dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PUPR.

• PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA SDM APARATUR DILAYANI MENJADI MELAYANI EASY MEMBERIKAN PELAYANAN BIROKRASI YANG CEPAT, MUDAH DAN MURAH ASN YANG BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN VISIONER INOVATIF DAN BERJIWA SENI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BPSDM

n Int egrit as lisme Profesion a al n o si a Ra m a as j r Ke m i as Ti v Ino an h gu san e a t Ke teg Ke Efisiensi an s a l h Kei k j ura n Keju Peng. Efektivitas uasaan Ip-Tek BERGERAK CEPAT tas an i l ya rd as o L ce Ke si o Em am aan pok s r e b e K kel om a k i m a Din n Kearifa Semang at Men gab di Ke Ke pemi tel mp ad an inan an s ita tiv n ea aa Kr pek Ke S RA KE A Responsif RJ KE BE BE RT IN DA KT EP AT K Ke etaq pa da waan Tr YM an E sp Ak ar un an ta si bil Ke ita Keadilan m s Keterbuka itr an aa Komitme Konsisten nan eku Ket baran a Kes ng na we ung We ngg wab Ta ja Nilai Budaya Kerja PU

NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI PUPR (PANCA PANDEGHA) 10/30/2021

1. VISIONER 10/30/2021

2. INTEGRITAS 10/30/2021

3. PROFESIONAL 10/30/2021

4. TANGGUNG JAWAB 10/30/2021

5. MELAYANI 10/30/2021

KODE ETIK dan KODE PERILAKU KEMENTERIAN PUPR

KODE ETIK KEMENTERIAN PUPR (DWADASA PRASETYA) 1. Bekerja 2. Profesional 3. Berani berubah 4. Tugas itu amanah Bekerja sesuai 5. aturan 6. Totalitas itu loyalitas Berani berucap, siap berbuat Kesuksesan Kementerian PUPR adalah kesuksesan saya 8. Menyelesaikan apa yang telah dimulai 9. Kepercayaan adalah hasil daya upaya 10. Kepuasan masyarakat, prioritas kami 11. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi 12. Bekerja dengan optimal 7.

KODE PERILAKU KEMENTERIAN PUPR (ASTHA BRATA) 1. Memutuskan dengan pertimbangan konsultasi 2. teknis Membuat perencanaan 3. yang terpadu dan antisipatif Tidak bertemu dengan mitra kerja secara individual 4. di tempat yang tidak semestinya Selalu menjaga kerahasiaan organisasi 5. Berpakaian rapi sebagai perwujudan rasa hormat 6. Melapor ketika meninggalkan tempat tugas 7. Bekerjasama untuk mencapai kesuksesan 8. Proaktif ketika melihat kerusakan infrastruktur PUPR

Tusi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber daya Air Direktorat Sungai dan Tanah Direkotrat Irigrasi dan Rawa Direktorat Bina Operasi dan Pemelihara Pusat Bendungan Pusat Air tanah dan Air Baku 1. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air; 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air; 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air; 6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA SEMOGA SUKSES MENYERTAI KITA SEMUA… AAAMIIIN YAA ROBALALAAMIIN