MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA MTSL 1 Ir Rido

MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA (MTSL) 1

Ir. Rido Matari Ichwan, MCP. q q q q 2016 -2017 Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kemen PUPR 2014 -2016 Staf Ahli Menteri Bid. Ekonomi dan Investasi, Dept PU/Kemen PUPR 2013 -2014 Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Dept PU 2011 -2013 Direktur Bina Program Ditjen Penataan Ruang, Dept PU 2006 -2011 Kabag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan KLN, Setjen, Dept PU 2003 -2006 Kasubdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2001 – 2003 Kabag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Informasi Publik, Dep Kim Bang Wil/Dept Kim Pras Wil 1987 CPNS Dept Pekerjaan Umum

NAWACITA PRESIDEN RI 1. 2. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA 5. 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK 7. 8. 9. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 3

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005 -2025 (UU NO. 17 TAHUN 2007) RPJMN IV RPJMN III (2015 -2019) RPJMN II (2010 -2014) RPJMN I (2005 -2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK (2020 -2024) Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 4

VISI KEMENTERIAN PUPR "Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri“ (Jokowi, 2014) VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG VISI KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” *handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 5

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015 -2019 VISI (RENSTRA KEMENTERIAN PUPR 2015 -2019) MISI Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya royong air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efsiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; d. Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; dan e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efsien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat 6

TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TUGAS : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 7

TUGAS DAN FUNGSI : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8

TUGAS DAN FUNGSI d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 9

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015 - 2019 Arah Kebijakan Kementerian PUPR untuk mendukung visi dan misi pembangunan nasional, dirumuskan sebagai berikut: 1) Mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional melalui dukungan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalaian daya rusak air; 2) Mewujudkan penguatan konektivitas nasional melalui dukungan penyediaan infrastruktur jalan yang memenuhi standar pelayanan; 3) Mewujudkan permukiman yang nyaman dan bekelanjutan melalui dukungan penyediaan rumah hunian (program 1 juta rumah) , peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (program 100, 0, 100); 4) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional.

DASAR HUKUM • • • UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) • • Perpres 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Peraturan Menteri PUPR Nomor 13. 1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015 -2019 dan lain-lain yang terkait 11

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PUPR NO UNIT ORGANISASI IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK 1. Sekretariat Jenderal informasi publik, manajemen aset, implemtasi pengadaan 2. Inspektorat Jenderal pengawasan pengadaan, konsultasi pengawasan 3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku 4. Direktorat Jenderal Bina Marga penyediaan jaringan jalan nasional, jalan tol, pembinaan jalan daerah 5. Direktorat Jenderal Cipta Karya penyediaan air minum, prasaran dasar perkotaan, prasaran dasar perdesaan 6. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan asilitasi penyediaan perumahan (rumah swadaya, rumah khusus, rumah negara, rumah umum dan rumah komersial) 7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan fasilitasi bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan 8. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pelatihan tenaga konstruksi 9. Balitbang pemgembangan teknologi infrastruktur PUPR 10 BPIW perncanaan dan koordinasi pengembangan kawasan dan wilayah 11. BPSDM pembinaan kompetensi. PNS dan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM daerah 12. BPJT fasilitasi investasi jalan tol 13 BPSPAM fasilitasi penyediaan air minum 13. BLU Pusat Pemgelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( BLU PPDPP ) memberikan fasilitas luikiditas pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP bagi MBR. 14. Bapertarum : kemudahan akses pemilikan rumah bagi PNS

MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PUPR Fungsi Manajemen PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROLLING Struktur Kelembagaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Seketariat Jenderal Ditjen Sumber Daya Air Ditjen Bina Marga Inspektorat Jenderal Ditjen Cipta Karya Ditjen Penyediaan Perumahan Pasal 24, Perpres 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Ditjen Pembiayaan Perumahan Ditjen Bina Konstruksi BPSDM BALITBANG Unsur Sumberdaya pendukung: Man, Money, Method, Material, Machine 14

Sasaran Strategis Pembangunan Bidang PUPR 2015 -2019 (Impact dan Outcome) Customers/ Stakeholders Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat SS 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan SS 2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi SS 3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing SS 4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Learning & Growth Internal Process Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SS 5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran SS 12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas PELAKSANAAN KEBIJAKAN SS 6. Meningkatnya Ketahanan air SS 9. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan SS 7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional SS 8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SS 10. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal SS 11. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : SS 14. Meningkatnya SS 13. Meningkatnya budaya kualitas inovasi organisasi yang berkinerja teknologi terapan tinggi dan berintegritas bidang PUPR SS 15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 15 15

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR Arahan RPJPN (untuk RPJMN III) § Pemenuhan Infrastruktur dasar: o Rasio Elektrifikasi 100% o Akses Air kepada sumber air bersih 100 % o Permukiman kumuh 0% § Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit Gambaranlistrik Umum saat ini 1. Kondisi jalan khususnya jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi 4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan 5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas 6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi 7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana 8. Kapasitas cadangan air KEBIJAKAN & STRATEGI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR § PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL § § § PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI § § PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR § § § Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Pendanaan: APBN dan Non- Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan SASARAN RPJMN 2015 -2019 a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81, 4% pada tahun 2014) b. Akses air minum layak mencapai 100% (68. 5% pada tahun 2014) c. Sanitasi layak mencapai 100% (60. 5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak mencapai 100% e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi 109, 5 m 3/detik 16

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR PROGRAM SUMBER DAYA AIR: Reguler: Pembangunan Bendungan, Bendung, Sistem Irigasi, Sistem Pengairan Rawa, Pengendalian Banjir, Penyediaan ai baku, Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: P 3 TGAI (Program Percepatan Pembangunan Tata Guna Air ) PROGRAM BINA MARGA Reguler: Pembangunan jalan (dan jembatan, Preservasi Jalan termasuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan struktur fondasi jalan, pelebaran jalan. Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: Pemeliharaan rutin PROGRAM CIPTA KARYA Reguler: Penyediaan air minum, pengelolaan sistem persampahan, pengelolaan sistem sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan, pengelolaan bangunan negara dan rumah dinas Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: Pamsimas, Sanimas, PISEW, Perbaikan kawasan kumuh; Perbaikan GBK dan Jaka Baring (Asian Games 2018) PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN Reguler: Penyediaan perumahan Umum, Perumahan khusus, rumah susun, perbaikan perumahan (BSPS), penyediaan PSU perumahan Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya

Keterpaduan Infrastruktur PUPR Keterpaduan antar Program PUPR:

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015– 2019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN 1. 000 km Konstruksi jalan bebas hambatan 47. 017 km Pemeliharaan jalan nasional 500 km Dukungan jalan daerah DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR 2. 650 km Pembangunan jalan nasional 28. 059 m Pembangunan Jembatan • • • terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar terhadap 17 kawasan industri prioritas terhadap kawasan pariwisata pada 10 prioritas KSPN terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA • Pembangunan 1 juta Ha 65 waduk Irigasi Baru 67, 52 m 3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung] Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll] 3 ribu Km 3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi Pengamanan abrasi pantai 500 Km SEKTOR PERUMAHAN • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250. 000 unit dan Peningkatan Kualitas 1. 5 jt DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA INDIKATOR Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak KONDISI AKHIR THN 2014 TARGET AKHIR THN 2019 70 % 100 % 38. 431 Ha 0 ha 62 % 100 %

SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TA 2018 MENINGKATKAN KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI 851 km 14 45. 462 Bendungan baru Irigasi baru 136. 636 22 km Pengamanan Pantai Peningkatan akses terhadap air minum Penurunan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan ha Rehabilitasi Irigasi 43 buah Embung 73, 71 % 1. 991 ha 832 km Pembangunan jalan Tol (33 km Pemerintah dan 818 km Swasta) ha (34 lanjutan, 10 selesai) 5, 92 m 3/s Air Baku MENDUKUNG KONEKTIVITAS BAGI PENGUATAN DAYA SAING 15. 573 m 190 km Pembangunan Jembatan Pengendali Banjir 31 buah Pengendali Lahar/ Sedimen 58 km Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional • Mendukung pengembangan • 24 pelabuhan baru • Mendukung pengembangan • 60 ASDP • • Mendukung jaringan jalan perkotaan • • Mendukung jalan lingkar di metropolitan dan kota besar Peningkatan akses terhadap sanitasi 79, 93 % 934 m Peningkatan Jembatan Mendukung 17 kawasan industri prioritas Mendukung 25 KSPN Mendukung pengembangan 15 bandara baru Mendukung jaringan rel kereta api 3. 800 unit 13. 405 unit INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP Pembangunan Jalan Nasional Pembangunan Rumah Susun bagi MBR Pembangunan Rumah Khusus 180. 000 unit 15. 400 unit Penyediaan PSU bagi Pembangunan Perumahan Pembangunan & Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Bantuan pembiayaan perumahan/KPR untuk MBR (FLPP dan SSB) unit 267. 000 20

PROSES PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN Kegiatan Prioritas yang belum tersedia dananya • RPJPN • RPJMN • RTRWN • Ren. Induk Pulau WPS dan Kawasa n Strategi s • Direktif Presiden • Menteri • DPR/DPD • RPJMN dan RKP MP (10 thn)- DP (5 thn) PROGRAM 5 TAHUN/RENS TRA • • WPS Antar WPS Kawasan Antar Kawasan APBN APBD KPBU Swasta PROGRAM 3 TAHUN APBN • Fungsi • Lokasi • Besaran • Readiness criteria • New Developmen t (Belanja tidak mengikat) • Kegiatan Lanjutan Keterpaduan Rencana Sinkronisasi Program PROGRAM TAHUNAN • Readiness Criteria FS, Dokling, Lahan, DED Kebutuhan Optimal Tahunan Budget Constrain Proses DIPA Pelak sanaa n Sinkronisasi Pelaksanaan 21

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASISPENGEMBANGAN WILAYAH KSPN KI KEK KSK Metropolitan KSN Kota Besar Pertanian Dry Port Kota Besar Pertanian KSK Pertanian Kota Besar KI Pertanian KSK Kota Baru Kota Kecil Kota Besar Pertanian KSK Perkebunan Agropolitan KSK Pertambanga n KSK Jalan Tol Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Rel Kereta Api Pertambanga n Kota Sedang/Kecil (KSK) Desa Kawasan Pariwisata Kawasan Industri Bandar Udara Pelabuhan Laut Pelabuhan Perikanan (SISTEM EKSTERNAL-KOTA SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN) Terminal Bus Stasiun Kereta Api 22

KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan METROPOLITAN pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yaitu kesatuan wilayah PERKOTAAN PARIWISATA KAWASAN PANGAN PERDESAAN ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & PELABUHAN ANTARWILAYAH DARATAN HUB PERKOTAAN INDUSTRI KAWASAN PERKOTAAN INDUSTRI HUB ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH pengembangan yang mencakup kawasan pertumbuhan (97 kawasan strategis), untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah, yang direncanakan dengan: 1. pengembangan wilayah terpadu dengan “market driven”. 2. daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis 4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS 5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk itu diperlukan: • Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. • Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana). • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 23

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2015 -2019 17 KAWASAN Cth : Jabodetabek, Mebidangro, Mamminasata PELABUHAN (Cth : Bitung, Tanjung Priok, Kuala Tanjung) PELABUHAN PERIKANAN 12 + 10 (Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang) KONEKTIVITA S MULTIMODA KERETA API (Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Double track Jawa) Cth : Danau Toba, Tj. Lesung Candi Borobudur, Mandalika 10 DUKUNGAN INFRASTRUKTU R PUPR BANDARA (Cth: Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati) Cth : Sei Mangkei, Ketapang, Bitung KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL KAWASAN STRATEGIS METROPOLITAN + KOTA BARU (Cth : Belawan, Cilacap, Bitung) ASDP INDUSTRI PRIORITAS + 12 KAWASAN EKONOMI KHUSUS Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta 10 PKSN 18 PROVINSI LUMBUNG PANGAN 40 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL Cth : Kubu (Sungai Ambawang), Muncar (Banyuwangi), Komodo (Labuan Bajo) Cth : Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan 24

PETA SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)

WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

i PROVE

LATAR BELAKANG Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya Pembangunan budaya integritas merupakan cara yang strategis dalam Upaya pencegahan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pembangunan budaya integritas dapat dilakukan dengan internalisasi nilai, membangun sistem integritas dan kepemimpinan yang berintegritas pada semua tataran komponen.

PEMBANGUNAN INTEGRITAS. Pembangunan Integritas bukan merupakan tujuan namun Sebagai Cara Pencapaian Tujuan, sehingga upaya pembangunan integritas perlu diselaraskan dengan tujuan atau sering disebut dengan visi dan misi yang dibuat lebih spesifik dan terfokus menjadi Visium.

PROSES PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS KLOP Pembangunan budaya Integritas K dilakukan dengan Pembentuk Komite Integritas Tugas Komite Integritas memastikan dan menyelaraskan upaya pencapaian Visium dan pembangunan budaya Integritas sebagai satu kesatuan yang utuh berkesinambungan antar periode kepemimpinan serta terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Komite Integritas menyusun Panduan adalah sebagai pedoman pembentukan dan tata laksana Komite Integritas agar berjalan secara efektif dan efisien

KOMITE INTEGRITAS Komite Integritas Kementerian PUPR terdiri dari Kolaborasi Pejabat pada posisi Stategis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE INTEGRITAS Internalisasi VISIUM dan NILAI 7 Komponen Komite Integritas KOMITE INTEGRITAS 16 Komponen Sistem Integritas Jumlah Tunas Integritas Skala Integritas

KOMITE INTEGRITAS SISTEM INTEGRITAS 1. Seleksi dan Keteladanan Pimpinan 2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Analisis Risiko (Manajemen Risiko) 4. Peran Pengawasan Internal 5. Program Pengendalian Gratifikasi 6. Revitalisasi Pelaporan Harta Kekayaan 7. Whistle Blower System (WBS) 8. Evaluasi Eksternal Integritas 9. Post Employment 10. Pengungkapan Isyu dan Uji Integritas 11. Manajemen SDM 12. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 13. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 14. Kehandalan SOP 15. Keterbukaan Informasi Publik 16. Pengelolaan Aset

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR telah di selaraskan dengan visi dan misi Kementerian PUPR dan yang lebih Spesifik dan telah terfokus menjadi Visium Kementerian PUPR. Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana besar integritas nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berintegritas

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS Internalisasi Visium dan Nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Visium Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Mengacu pada VISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rencana Strategis 2015 -2019: TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 adalah : Ø Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m 3/kapita/tahun, Ø Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologirecycle yang terintegrasi antar moda Ø 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas),

Nilai-Nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bebas dari KKN dan selaras dengan tujuan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai nilai-nilai yang harus dilaksanakan seluruh pegawai dan menunjukan jati diri sebagai Orang PUPR yaitu: i. Pro. Ve

: i. Pro. Ve Integritas Insan Kementerian PUPRmelaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Profesional Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh-sungguh, mandiri serta memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari pertentangan kepentingan

: i. Pro. Ve Orientasi Misi Insan Kementerian PUPR senantiasa berpijak pada visi dari Kementerian PUPR yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas melalui organisasi unit kerjanya sebagai arah dalam mencapai sasaran dan kesuksesan dalam mencapai misi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut. Visioner Insan Kementerian PUPRmelaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan. Etika Akhlakul Karimah Insan Kementerian PUPR memiliki budi pekerti, akhlak dan tingkah laku (tabiat) yang terpuji, baik dan yang mulia sesuai dengan ajaran agama yang harus dimiliki oleh semua manusia yang hidup di dunia. Dengan demikian keberadaan setiap karyawan Kementerian PUPR dapat bermanfaat dan memberikan kenyamanan bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara

TERIMA KASIH

NOTULENSI PEMBAHASAN MATERI MTSL PELATIHAN DASAR CPNS 2018 15 Maret 2018 1. Materi MTSP diberikan pada hari ke-2 dan pada hari ke 19 pada pelatihan dasar CPNS. 2. Materi MTSL diberikan masing-masing selama 2 JP. 3. Materi MTSL tahap 1. Berisi tentang visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pada Mtsl tahap 1 ini juga diberikan tugas tentang implementasi dari visi misi dan fungsi kementerian terhadap agenda nilai dasar PNS (ANEKA). 1. Materi MTSL tahap 2 membahas tugas yang diberikan pada MTSL tahap 1. (implementasi dari aneka) 2. Pengajar MTSL tahap 1 adalah juga pengajar pada Tahap ke 2. 3. Materi MTSL tahap ke 2 diberikan setelah peserta pelatihan memperoleh materi perilaku dan bela Negara serta materi ANEKA. 4. Draft Paparan MTSL sudah disusun oleh para WI di Surabaya. 5. Daftar Pengajar MTSL

URUTAN AGENDA/MATERI LATSAR HARI KE LOKASI AGENDA NILA I NO MATERI 1 Muatan Teknis Substansi Lembaga I (MTSL) 2 2 Agenda I (Sikap Perilaku & Agenda II (ANEKA) 3 - 18 idem 3 MTSL II 19 idem Penerapan Agenda I & II (Sikap Perilaku & ANEKA) 4 Studi Lapangan I 20 idem Implementasi ANEKA 5 Agenda III (ASN, WOG, PP) 21 - 24 idem 6 Studi Lapangan II 25 idem 7 Penyiapan Ranc. aktualisasi 26 idem 8 Evaluasi Akademik 27 idem Ujian teori Agenda I & II (SP & ANEKA) 20 % 9 Seminar Rancangan Evaluasi 30 idem Seminar judul Aktualisasi 20 % 10 Habituasi/Aktualisasi 31 - 110 BDG & JAKARTA proses pelaksanaan rancangan/pembuatan Aktualisasi (dlm hal ini di Balitbang 42 HK & 23 HK di unor masing-masing) 11 Seminar hasil Aktualisasi 111 - 113 JAKARTA Seminar Hasil Aktualisasi 4 KOTA (Jkt, Visi, Misi, Tusi, Strategi, program, kegiatan, Output, Bdg, Sby, outcome, impact di bidang 2 PUPR Yogya) Implementasi Agenda III 30 % nilai lainnya: Sikap & Perilaku (10 %); Kompetensi Teknis Bidang (20 %, dari Latsartek)

Perka LAN NOMOR 21 TAHUN 2016 Muatan Teknis Substansi Lembaga (MTSL). a. Deskripsi Singkat MTSL disampaikan untuk membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai organisasi instansinya dalam pelaksanaan tugas jabatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, sehingga membentuk persepsi diri PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. b. Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. c. Indikator Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan visi, misi, tugas, fungsi, dan kebijakan, serta nilai-nilai organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. d. Materi Pokok Materi pokok adalah visi, misi, tugas, fungsi, kebijakan, nilai organisasi instansi peserta dan kinerja organisasi. e. Waktu Alokasi waktu: 2 sesi (4 JP).

1. VISIONER ‘VISIONER’ MEMILIKI TIGA UNSUR UTAMA: - Melaksanakan tugas untuk tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan (future orientation) - Berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara (nationalism) - Memberikan makna dalam setiap kegiatan (sense of purpose) PERWUJUDAN DI KEMENTERIAN PUPR Memahami bahwa sasaran jangka pendek dan jangka panjang organisasi merupakan amanah yang harus disikapi secara sungguh-sungguh. Menyadari bahwa setiap peran dan pekerjaan, langsung maupun tidak langsung, akan berdampak pada kontribusi organisasi terhadap kemajuan Bangsa & Negara. Menyadari bahwa setiap individu di Kementerian PUPR bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata secara signifikan Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA kepada para pemangku kepentingan

2. INTEGRITAS ‘INTEGRITAS’ MEMILIKI TIGA UNSUR UTAMA: - Melaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani, dan tegas dalam mengambil keputusan (honesty) - Tidak menyalahgunakan wewenang (ethics) - Proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela (sense of justice) PERWUJUDAN DI KEMENTERIAN PUPR Menyadari bahwa semua hasil pemikiran harus mengacu pada niat baik, disampaikan dalam pengucapan yang santun dan tegas, serta dilaksanakan dengan sepenuh hati. Memahami bahwa segala wewenang yang dijalankan tidak terpisahkan dari etika organisasi yang berlaku sehingga dapat menjadi insan panutan. Memahami bahwa kita harus selalu proaktif dalam mewujudkan tertib hukum Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

3. PROFESIONAL ‘PROFESIONAL’ MEMILIKI TIGA UNSUR UTAMA: - Melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan program berdasarkan kompetensi yang dimiliki (competency) - Sesuai dan patuh dengan prosedur (procedural) - Bersungguh-sungguh, mandiri serta memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari pertentangan kepentingan (perfectionism) PERWUJUDAN DI KEMENTERIAN PUPR Menyadari bahwa tanpa kompetensi yang tinggi maka setiap individu tidak dapat berkompetisi sehingga akan berdampak buruk bagi organisasi. Memahami bahwa perhatian secara rinci terhadap setiap proses dalam pekerjaan yang dilakukan merupakan landasan penting dalam memberikan hasil terbaik. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA Memahami bahwa pelaksanaan pekerjaan harus selalu mengacu pada Standard

4. TANGGUNG JAWAB ‘TANGGUNG JAWAB’ MEMILIKI TIGA UNSUR UTAMA: - Melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, memiliki sikap militan, dapat diandalkan, dan patuh terhadap sistem (compliance) - Transparan dalam setiap perbuatan (transparency) - Dapat dipercaya dan diandalkan untuk tugas dan amanah (accountability) PERWUJUDAN DI KEMENTERIAN PUPR Memahami bahwa sistem yang berlaku adalah untuk menjamin berlangsungnya suatu proses birokrasi yang efisien dan oleh karena itu, sistem tersebut harus sepenuhnya dipatuhi sebagaimana mestinya. Menyadari bahwa transparansi harus tercermin dalam setiap wewenang dan tugas yang diamanahkan. Mengerti sepenuhnya bahwa setiap wewenang dan tugas yang diamanahkan Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA mempunyai konsekuensi pada diri sendiri dan organisasi.

5. MELAYANI’ MEMILIKI TIGA UNSUR UTAMA: ‘ - Melaksanakan tugas secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik (trustworthiness) - Peduli terhadap para pemangku kepentingan (care) - Berempati dan memberikan solusi (empathy) PERWUJUDAN DI KEMENTERIAN PUPR Menyadari sepenuhnya bahwa semua yang telah diucapkan secara terbuka kepada publik merupakan janji yang harus dipenuhi. Memahami bahwa ekspektasi publik terhadap organisasi sangat tinggi. Oleh karenanya, kita harus membina hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Menyadari bahwa wujud nyata dari pelayanan terbaik adalah dengan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA oleh para pemangku kepentingan dengan tetap mengikuti peraturan

KODE ETIK KEMENTERIAN PUPR #[Bagian 1] Kewajiban dan larangan agar menjadi pegawai Kementerian PUPR yang visioner. #[Bagian 2] Kewajiban dan larangan agar menjadi pegawai Kementerian PUPR yang berintegritas. #[Bagian 3] Kewajiban dan larangan agar menjadi pegawai Kementerian PUPR yang profesional. #[Bagian 4] Kewajiban dan larangan agar menjadi pegawai Kementerian PUPR yang bertanggung jawab. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

#1 PEGAWAI YANG VISIONER HARUS: • Menyusun strategi dan langkah taktis untuk menjamin tercapainya hasil yang akurat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. • Memperhatikan implikasi dari berbagai aspek (teknologi, hukum/regulasi, sosial- budaya, ekonomi, dan pasar) terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas. • Memberikan kontribusi nyata untuk institusi pada jabatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya. DILARANG: • Melakukan pekerjaan tanpa didahului suatu proses konsultasi dan koordinasi dengan para pimpinan dan pihak terkait di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kecuali dalam kondisi darurat. • Menunjukkan sikap arogansi dan egosektoral di internal dan eksternal organisasi. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

#2 PEGAWAI YANG BERINTEGRITAS HARUS: • Menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada peraturan dan perundang- undangan. • Melaporkan kepada pihak yang berwenang segala bentuk penyimpangan dan/atau perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam berbagai proses pelaksanaan pekerjaan. • Mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana telekomunikasi pesawat seluler. DILARANG: • Meminta dan menerima pemberian/hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Menyalahgunakan wewenang yang diberikan dengan alasan apapun termasuk yang bertujuan untuk menguntungkan, baik diri sendiri maupun pihak tertentu. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

#3 PEGAWAI YANG PROFESIONAL HARUS: • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. • Bekerja dengan akurat dan optimal demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. • Menunjukkan konsistensi dan persistensi yang tinggi dalam menjalankan tugas, komitmen, dan/atau keputusan yang telah disepakati bersama. • Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi secara berkelanjutan agar dapat selalu memberi hasil yang optimal, dalam setiap tugas yang ditangani. DILARANG: • Bertindak individualistis dan enggan bekerja sama • Memiliki, mengonsumsi, dan mengedarkan narkotika, serta obat-obat terlarang. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

#4 PEGAWAI YANG BERTANGGUNG JAWAB HARUS: • Menunjukkan komitmen dan loyalitas kepada institusi melalui kerja nyata dan kontribusi penciptaan nilai yang signifikan. • Bertanggung jawab sepenuhnya atas keseluruhan proses serta capaian hasil dari tugas yang dilaksanakan. • Menyelesaikan tugas dan melakukan manajemen waktu dan sumber daya dengan cara yang paling efisien dan paling efektif untuk mendapatkan hasil terbaik. DILARANG: • Mengakui dan/atau mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain dengan tidak semestinya sebagai hasil kerja pribadi. • Melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma kesusilaan, serta tindakan tidak terpuji lainnya. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

#5 PEGAWAI YANG MELAYANI HARUS: • Menjaga kepercayaan dengan selalu mempertahankan sikap dan perilaku positif yang dapat menjadi panutan bagi rekan-rekan sejawat. • Menindaklanjuti pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. • Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan. • Membuka akses publik mengenai informasi dan data bidang PUPR, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DILARANG: • Mengabaikan pengaduan terkait berbagai kerusakan yang terjadi pada setiap infrastruktur dan fasilitas fisik bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ditemui di lapangan. • Membuka data/informasi yang bersifat rahasia milik organisasi kepada pihak manapun tanpa persetujuan dari yang berwenang. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

KODE PERILAKU KEMENTERIAN PUPR <1> Mengembangkan perencanaan terpadu dan antisipatif yang berbasis kewilayahan. <2> Tidak melakukan pertemuan dengan mitra kerja secara Individual di tempat yang tidak semestinya. <3> Berpakaian rapih sebagai perwujudan rasa hormat. <4> Melaporkan kepada pimpinan ketika meninggalkan tempat tugas. <5> Kerjasama dan meningkatkan hubungan jejaring kerja baik internal maupun dengan pemangku kepentingan. <6> Proaktif ketika melihat kerusakan infrastruktur dan fasilitas fisik.

<1> RENCANA YANG TERPADU “Mengembangkan perencanaan terpadu dan antisipatif yang berbasis kewilayahan” PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR Mempertimbangkan segala sumber daya yang tersedia dalam merencanakan agar dapat menghasilkan produktivitas yang optimal ketika diimplementasikan. Melakukan perhitungan atas berbagai kemungkinan risiko (risk calculation) dan mempersiapkan sejumlah rencana alternatif (backup plans) yang siap menggantikan rencana utama apabila tidak berjalan sesuai harapan. Mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan berbagai perencanaan dengan mengacu pada prioritas wilayah yang paling

<2> PERTEMUAN HARUS TERBUKA “Tidak melakukan pertemuan dengan mitra kerja secara individual di tempat yang tidak semestinya” PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR Setiap pertemuan dengan mitra kerja harus dilakukan secara formal*, profesional, dengan disertai setidaknya satu atau lebih rekan sejawat yang relevan dan kompeten agar dapat menghindari terjadinya potensi konflik kepentingan. Selalu bertemu mitra kerja di tempat yang pantas yang menunjang asas formal* dan professional, bukan di tempat-tempat yang dapat merusak citra organisasi. Semua kesepakatan kemitraan harus dilakukan secara transparan yang Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA berbasis

<3> BERPAKAIAN RAPIH “Berpakaian rapih sebagai perwujudan rasa hormat” PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR Semua pegawai harus selalu menjaga kerapihan, kesopanan, dan kepantasan yang mengacu pada peraturan pakaian dinas dimanapun, kapanpun dan untuk keperluan apapun terkait tugas yang dilaksanakan. Seluruh pegawai harus selalu ingat bahwa budaya berpakaian yang patut merupakan perwujudan rasa hormat terhadap orang lain dan juga respek terhadap kehormatan organisasi. Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

<4> SELALU MELAPORKAN “Melaporkan kepada pimpinan ketika meninggalkan tempat tugas” PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR Meminta ijin dan membuat laporan kepada atasan merupakan keharusan ketika pegawai meninggalkan tempat tugas untuk berbagai keperluan dinas ataupun keperluan pribadi. Tempat tugas merupakan satu kesatuan dengan berbagai tanggung jawab tugas sehingga pegawai harus selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab meskipun sedang tidak berada di tempat tugas. Pegawai Kementerian PUPR harus selalu memberikan laporan rutin dan khusus namun sesuai dengan peraturan kepada atasan ketika menjumpai kejadian khusus dan/atau hal-hal di luar Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA

<5> UTAMAKAN PELAYANAN “Kerja sama dan meningkatkan hubungan jejaring kerja baik internal maupun dengan pemangku kepentingan” PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR Kerja sama merupakan hal mutlak terlepas adanya perbedaan pendapat dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja di lingkungan organisasi termasuk menyampaikan kritik yang konstruktif. Walaupun demikian, pegawai harus selalu bekerja sama dan menunjukkan rasa saling hormat antar pegawai. Memperluas hubungan jejaring kerja harus dilakukan secara intensif dan dibina secara berkelanjutan dengan cara-cara yang penuh kekeluargaan namun tetap santun dan menjaga profesionalisme baik terhadap atasan, bawahan, dan rekan kerja di lingkungan organisasi Kerja sama dan hubungan yang saling menghormati harus dilakukan Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA secara

<6> PROAKTIF “Proaktif ketika melihat kerusakan infrastruktur dan fasilitas fisik” PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PUPR Pegawai harus proaktif dengan langsung bertindak dan/atau melaporkan kepada atasan/pihak yang bertanggung jawab setiap kali menjumpai fasilitas fisik yang rusak atau terindikasi rusak. Kerusakan fasilitas fisik yang terjadi bisa kecil maupun besar namun pegawai harus dapat menentukan prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi dari kerusakan tersebut. Pegawai harus berinisiatif memberikan solusi untuk perbaikan terhadap temuan kerusakan/ kecacatan pada infrastruktur yang Twitter: @hermawank HERMAWAN KARTAJAYA meliputi namun tidak terbatas pada jembatan, jalan, bendungan,