MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA MTSL 1 Ir Rido

MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA (MTSL) 1

Ir. Rido Matari Ichwan, MCP. q q q q 2016 -2017 Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kemen PUPR 2014 -2016 Staf Ahli Menteri Bid. Ekonomi dan Investasi, Dept PU/Kemen PUPR 2013 -2014 Kepala Biro Perencanaan dan KLN, Dept PU 2011 -2013 Direktur Bina Program Ditjen Penataan Ruang, Dept PU 2006 -2011 Kabag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan KLN, Setjen, Dept PU 2003 -2006 Kasubdit Program dan Anggaran, Dit. Bina Program, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2001 – 2003 Kabag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Informasi Publik, Dep Kim Bang Wil/Dept Kim Pras Wil 1987 CPNS Dept Pekerjaan Umum

NAWACITA PRESIDEN RI 1. 2. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA 5. 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK 7. 8. 9. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 3

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPN 2005 -2025 (UU NO. 17 TAHUN 2007) RPJMN IV RPJMN III (2015 -2019) RPJMN II (2010 -2014) RPJMN I (2005 -2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK (2020 -2024) Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 4

VISI KEMENTERIAN PUPR "Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri“ (Jokowi, 2014) VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG VISI KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” *handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 5

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015 -2019 MISI Terwujudnya infrastruktur PUPR yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong VISI (RENSTRA KEMENTERIAN PUPR 2015 -2019) a. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; b. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efsiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; c. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; d. Mempercepat pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; dan e. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efsien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat 6

TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TUGAS : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 7

TUGAS DAN FUNGSI : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 8

TUGAS DAN FUNGSI d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 9

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 2015 - 2019 Arah Kebijakan Kementerian PUPR untuk mendukung visi dan misi pembangunan nasional, dirumuskan sebagai berikut: 1) Mewujudkan kedaulatan pangan dan ketahanan air nasional melalui dukungan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalaian daya rusak air; 2) Mewujudkan penguatan konektivitas nasional melalui dukungan penyediaan infrastruktur jalan yang memenuhi standar pelayanan; 3) Mewujudkan permukiman yang nyaman dan bekelanjutan melalui dukungan penyediaan rumah hunian (program 1 juta rumah) , peningkatan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta pengurangan kawasan kumuh (program 100, 0, 100); 4) Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional.

DASAR HUKUM • • • UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) • • Perpres 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 Perpres No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Peraturan Menteri PUPR Nomor 13. 1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015 -2019 dan lain-lain yang terkait 11

IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PUPR NO UNIT ORGANISASI IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK 1. Sekretariat Jenderal informasi publik, manajemen aset, implemtasi pengadaan 2. Inspektorat Jenderal pengawasan pengadaan, konsultasi pengawasan 3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku 4. Direktorat Jenderal Bina Marga penyediaan jaringan jalan nasional, jalan tol, pembinaan jalan daerah 5. Direktorat Jenderal Cipta Karya penyediaan air minum, prasaran dasar perkotaan, prasaran dasar perdesaan 6. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan asilitasi penyediaan perumahan (rumah swadaya, rumah khusus, rumah negara, rumah umum dan rumah komersial) 7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan fasilitasi bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan 8. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pelatihan tenaga konstruksi 9. Balitbang pemgembangan teknologi infrastruktur PUPR 10 BPIW perncanaan dan koordinasi pengembangan kawasan dan wilayah 11. BPSDM pembinaan kompetensi. PNS dan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM daerah 12. BPJT fasilitasi investasi jalan tol 13 BPSPAM fasilitasi penyediaan air minum 13. BLU Pusat Pemgelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( BLU PPDPP ) memberikan fasilitas luikiditas pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP bagi MBR. 14. Bapertarum : kemudahan akses pemilikan rumah bagi PNS

MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN KEMENTERIAN PUPR Fungsi Manajemen PLANNING ORGANIZING ACTUATING CONTROLLING Seketariat Jenderal Ditjen Sumber Daya Air Inspektorat Jenderal Struktur Kelembagaan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Ditjen Bina Marga Ditjen Cipta Karya Ditjen Penyediaan Perumahan Pasal 24, Perpres 7/2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Badan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian. Ditjen Pembiayaan Perumahan Ditjen Bina Konstruksi BPSDM BALITBANG Unsur Sumberdaya pendukung: Man, Money, Method, Material, Machine 14

Sasaran Strategis Pembangunan Bidang PUPR 2015 -2019 (Impact dan Outcome) Customers/ Stakeholders Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat SS 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan SS 2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi SS 3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing SS 4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Learning & Growth Internal Process Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SS 5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran SS 12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas PELAKSANAAN KEBIJAKAN SS 6. Meningkatnya Ketahanan air SS 9. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan SS 7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional SS 8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SS 10. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal SS 11. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : SS 13. Meningkatnya SS 14. Meningkatnya budaya organisasi yang kualitas inovasi berkinerja tinggi dan teknologi terapan berintegritas bidang PUPR SS 15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 15 15

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR Arahan RPJPN (untuk RPJMN III) Pemenuhan Infrastruktur dasar: o Rasio Elektrifikasi 100% o Akses Air kepada sumber air bersih 100 % o Permukiman kumuh 0% Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit listrik Gambaran Umum saat ini 1. Kondisi jalan khususnya jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi 4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan 5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas 6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi 7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana 8. Kapasitas cadangan air KEBIJAKAN & STRATEGI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Pendanaan: APBN dan Non- Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan SASARAN RPJMN 2015 -2019 a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81, 4% pada tahun 2014) b. Akses air minum layak mencapai 100% (68. 5% pada tahun 2014) c. Sanitasi layak mencapai 100% (60. 5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak mencapai 100% e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi 109, 5 m 3/detik 16

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR PROGRAM SUMBER DAYA AIR: PROGRAM BINA MARGA Reguler: Pembangunan jalan (dan jembatan, Preservasi Jalan termasuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, perbaikan struktur fondasi jalan, pelebaran jalan. Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: Pemeliharaan rutin PROGRAM CIPTA KARYA Reguler: Pembangunan Bendungan, Bendung, Sistem Irigasi, Sistem Pengairan Rawa, Pengendalian Banjir, Penyediaan ai baku, Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: P 3 TGAI (Program Percepatan Pembangunan Tata Guna Air ) Reguler: Penyediaan air minum, pengelolaan sistem persampahan, pengelolaan sistem sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan, pengelolaan bangunan negara dan rumah dinas Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: Pamsimas, Sanimas, PISEW, Perbaikan kawasan kumuh; Perbaikan GBK dan Jaka Baring (Asian Games 2018) PROGRAM PENYEDIAAN PERUMAHAN Reguler: Penyediaan perumahan Umum, Perumahan khusus, rumah susun, perbaikan perumahan (BSPS), penyediaan PSU perumahan Khusus: Program Pemerataan Pendapatan Masyarakat: Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya

Keterpaduan Infrastruktur PUPR Keterpaduan antar Program PUPR:

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2015– 2019 DUKUNGAN SEKTOR JALAN 1. 000 km Konstruksi jalan bebas hambatan 47. 017 km Pemeliharaan jalan nasional 2. 650 km Pembangunan jalan nasional 500 km 28. 059 m Dukungan jalan daerah Pembangunan Jembatan DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR • • • terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar terhadap 17 kawasan industri prioritas terhadap kawasan pariwisata pada 10 prioritas KSPN terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA • Pembangunan 1 juta Ha 65 waduk Irigasi Baru 67, 52 m 3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung] Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll] 3 ribu Km 3 juta Ha Rehabilitasi Irigasi Pengamanan abrasi pantai 500 Km SEKTOR PERUMAHAN • Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676. 950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50. 000 unit • Pembangunan Rumah Susun : 550. 000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250. 000 unit dan Peningkatan Kualitas 1. 5 jt DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA INDIKATOR Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak KONDISI AKHIR THN 2014 TARGET AKHIR THN 2019 70 % 100 % 38. 431 Ha 0 ha 62 % 100 %

SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TA 2018 MENINGKATKAN KETAHANAN AIR, KEDAULATAN PANGAN DAN ENERGI 14 Irigasi baru 136. 636 22 km Pengamanan Pantai Peningkatan akses terhadap air minum Penurunan Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Pembangunan jalan Tol (33 km Pemerintah dan 818 km Swasta) ha (34 lanjutan, 10 selesai) 5, 92 m 3/s ha Rehabilitasi Irigasi 43 buah Embung 73, 71 % 1. 991 ha 832 km 851 km 45. 462 Bendungan baru Air Baku MENDUKUNG KONEKTIVITAS BAGI PENGUATAN DAYA SAING 15. 573 m 190 km Pembangunan Jembatan Pengendali Banjir 31 buah Pengendali Lahar/ Sedimen 58 km Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional • Mendukung pengembangan 24 • pelabuhan baru • Mendukung pengembangan 60 • ASDP • • Mendukung jaringan jalan perkotaan • • Mendukung jalan lingkar di metropolitan dan kota besar 13. 405 unit INFRASTRUKTUR DASAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP Peningkatan akses terhadap sanitasi 79, 93 % Pembangunan Jalan Nasional 934 m Peningkatan Jembatan Mendukung 17 kawasan industri prioritas Mendukung 25 KSPN Mendukung pengembangan 15 bandara baru Mendukung jaringan rel kereta api 3. 800 unit Pembangunan Rumah Susun bagi MBR Pembangunan Rumah Khusus 180. 000 unit 15. 400 unit Pembangunan & Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Penyediaan PSU bagi Pembangunan Perumahan Bantuan pembiayaan perumahan/KPR untuk MBR (FLPP dan SSB) 267. 000 unit 20

PROSES PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN Kegiatan Prioritas yang belum tersedia dananya • RPJPN • RPJMN • RTRWN • Ren. Induk Pulau WPS dan Kawasan Strategis • Direktif Presiden • Menteri • DPR/DPD • RPJMN dan RKP MP (10 thn)DP (5 thn) • • WPS Antar WPS Kawasan Antar Kawasan PROGRAM 5 TAHUN/RENST RA • • APBN APBD KPBU Swasta PROGRAM 3 TAHUN APBN • Fungsi • Lokasi • Besaran • Readiness criteria • New Development (Belanja tidak mengikat) • Kegiatan Lanjutan Keterpaduan Rencana Sinkronisasi Program PROGRAM TAHUNAN • Readiness Criteria FS, Dokling, Lahan, DED Kebutuhan Optimal Tahunan Budget Constrain Proses DIPA Pelaks anaan Sinkronisasi Pelaksanaan 21

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASISPENGEMBANGAN WILAYAH KSPN KI KEK KSK Metropolitan KSN Kota Besar Pertanian Dry Port Kota Besar Pertanian KSK Pertanian Kota Besar KI Pertanian KSK Kota Baru Kota Kecil Kota Besar Pertanian KSK Perkebunan Agropolitan KSK Pertambanga n KSK Jalan Tol Jalan Arteri Primer Jalan Kolektor Primer Jalan Lokal Primer Rel Kereta Api Kota Sedang/Kecil (KSK) Desa Kawasan Pariwisata Kawasan Industri Bandar Udara Pelabuhan Laut Pelabuhan Perikanan 22 (SISTEM EKSTERNAL-KOTA SEBAGAI MESIN PERTUMBUHAN) Pertambanga n Terminal Bus Stasiun Kereta Api

KONSEP WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) METROPOLITAN Pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS), yaitu kesatuan wilayah pengembangan PERKOTAAN PARIWISATA KAWASAN PANGAN PERDESAAN ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & PELABUHAN ANTARWILAYAH DARATAN HUB PERKOTAAN INDUSTRI KAWASAN PERKOTAAN INDUSTRI HUB ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH yang mencakup kawasan-kawasan pertumbuhan (97 kawasan strategis), untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi disparitas antar wilayah, yang direncanakan dengan: 1. pengembangan wilayah terpadu dengan “market driven”. 2. daya dukung dan daya tampung lingkungan 3. memfokuskan pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis 4. mendukung percepatan pertumbuhan kawasan pertumbuhan di WPS 5. mengurangi disparitas antar kawasan di dalam WPS. Untuk itu diperlukan: • Keterpaduan Perencanaan antara Infrastruktur dengan pengembangan kawasan strategis dalam WPS. • Sinkronisasi Program antar infrastruktur (Fungsi, Lokasi, Waktu, Besaran, dan Dana). • Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 23

KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PUPR DENGAN PRIORITAS NASIONAL 2015 -2019 17 KAWASAN Cth : Jabodetabek, Mebidangro, Mamminasata PELABUHAN (Cth : Bitung, Tanjung Priok, Kuala Tanjung) PELABUHAN PERIKANAN 12 + 10 (Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang) BANDARA (Cth: Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati) KERETA API (Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Double track Jawa) KONEKTIVITAS MULTIMODA 10 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL KAWASAN STRATEGIS METROPOLITAN + KOTA BARU (Cth : Belawan, Cilacap, Bitung) ASDP INDUSTRI PRIORITAS + 12 KAWASAN EKONOMI KHUSUS Cth : Sei Mangkei, Ketapang, Bitung DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta 10 PKSN 18 PROVINSI LUMBUNG PANGAN Cth : Danau Toba, Tj. Lesung Candi Borobudur, Mandalika 40 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL Cth : Kubu (Sungai Ambawang), Muncar (Banyuwangi), Komodo (Labuan Bajo) Cth : Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan 24

PETA SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)

WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS) PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

i PROVE

LATAR BELAKANG Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengendaliannya Pembangunan budaya integritas merupakan cara yang strategis dalam Upaya pencegahan perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pembangunan budaya integritas dapat dilakukan dengan internalisasi nilai, membangun sistem integritas dan kepemimpinan yang berintegritas pada semua tataran komponen.

PEMBANGUNAN INTEGRITAS. Pembangunan Integritas bukan merupakan tujuan namun Sebagai Cara Pencapaian Tujuan, sehingga upaya pembangunan integritas perlu diselaraskan dengan tujuan atau sering disebut dengan visi dan misi yang dibuat lebih spesifik dan terfokus menjadi Visium.

PROSES PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS KLOP Pembangunan budaya Integritas K dilakukan dengan Pembentuk Komite Integritas Tugas Komite Integritas memastikan dan menyelaraskan upaya pencapaian Visium dan pembangunan budaya Integritas sebagai satu kesatuan yang utuh berkesinambungan antar periode kepemimpinan serta terhindar dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Komite Integritas menyusun Panduan adalah sebagai pedoman pembentukan dan tata laksana Komite Integritas agar berjalan secara efektif dan efisien

KOMITE INTEGRITAS Komite Integritas Kementerian PUPR terdiri dari Kolaborasi Pejabat pada posisi Stategis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

TUGAS DAN FUNGSI KOMITE INTEGRITAS Internalisasi VISIUM dan NILAI 7 Komponen Komite Integritas KOMITE INTEGRITAS 16 Komponen Sistem Integritas Jumlah Tunas Integritas Skala Integritas

KOMITE INTEGRITAS SISTEM INTEGRITAS 1. Seleksi dan Keteladanan Pimpinan 2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku 3. Analisis Risiko (Manajemen Risiko) 4. Peran Pengawasan Internal 5. Program Pengendalian Gratifikasi 6. Revitalisasi Pelaporan Harta Kekayaan 7. Whistle Blower System (WBS) 8. Evaluasi Eksternal Integritas 9. Post Employment 10. Pengungkapan Isyu dan Uji Integritas 11. Manajemen SDM 12. Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 13. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) 14. Kehandalan SOP 15. Keterbukaan Informasi Publik 16. Pengelolaan Aset

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR telah di selaraskan dengan visi dan misi Kementerian PUPR dan yang lebih Spesifik dan telah terfokus menjadi Visium Kementerian PUPR. Pembangunan Budaya Integritas Kementerian PUPR merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana besar integritas nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berintegritas

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS Internalisasi Visium dan Nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Visium Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Mengacu pada VISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rencana Strategis 2015 -2019: TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 adalah : Ø Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m 3/kapita/tahun, Ø Jalan 99% mantap dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologirecycle yang terintegrasi antar moda Ø 100% SMART LIVING (Hunian Cerdas),

Nilai-Nilai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bebas dari KKN dan selaras dengan tujuan nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai nilai-nilai yang harus dilaksanakan seluruh pegawai dan menunjukan jati diri sebagai Orang PUPR yaitu: i. Pro. Ve

: i. Pro. Ve Integritas Insan Kementerian PUPRmelaksanakan tugas dengan jujur, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, konsisten, disiplin, berani dan tegas dalam mengambil keputusan, tidak menyalahgunakan wewenang serta pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Profesional Insan Kementerian PUPR melaksanakan tugas perumusan kebijakan, perencanaan dan program kegiatan, pengalokasian anggaran dan pelaksanaan, serta pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh-sungguh, mandiri serta memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang optimal dan menghindari pertentangan kepentingan

: i. Pro. Ve Orientasi Misi Insan Kementerian PUPR senantiasa berpijak pada visi dari Kementerian PUPR yang merupakan acuan dalam melaksanakan tugas melalui organisasi unit kerjanya sebagai arah dalam mencapai sasaran dan kesuksesan dalam mencapai misi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tersebut. Visioner Insan Kementerian PUPRmelaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan. Etika Akhlakul Karimah Insan Kementerian PUPR memiliki budi pekerti, akhlak dan tingkah laku (tabiat) yang terpuji, baik dan yang mulia sesuai dengan ajaran agama yang harus dimiliki oleh semua manusia yang hidup di dunia. Dengan demikian keberadaan setiap karyawan Kementerian PUPR dapat bermanfaat dan memberikan kenyamanan bagi lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara

TERIMA KASIH