MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA MTSL 1 Disampaikan oleh
MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA (MTSL) 1 Disampaikan oleh: Dr. Ir. A. Hermanto Dardak MSc, IPU Widyaiswara Utama Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
I. PENDAHULUAN PERKENALAN DIRI Nama Tempat/Tanggal Lahir Jabatan Terakhir : Dr. Ir. A. Hermanto Dardak MSc : Trenggalek, 09 -01 -1957 : Widyaiswara Utama Kementerian PUPR PENDIDIKAN FORMAL 1. S 3 UNSW Australia, 1990 2. S 2 UNSW Australia, 1985 3. S 1 TEKNIK SIPIL, ITB, 1980 DIKLAT KEPEMIMPINAN 1. LEMHANNAS, KRA XXXIII, 2000 2. SPAMEN IA , 1995 3. SEPADYA, 1991 RIWAYAT JABATAN 1. KEPALA BPIW PUPR, 2015 -2016 2. WAKIL MENTERI PU, 2009 -2014 3. DIRJEN BINA MARGA, 2007 -2010 4. DIRJEN PENATAAN RUANG, 2005 -2007 5. STAF AHLI MENTERI PU, 2003 -2005 RIWAYAT ORGANISASI 1. KETUA UMUM PII, Sejak 2015 2. PRESIDENT REAAA, Sejak 2013 3. PRESIDENT IKAMA, Sejak 2006 4. PRESIDENT EAROPH, 2014 -2016 5. KETUA UMUM HPJI, 2007 -2010 TANDA PENGHARGAAN 1 BINTANG MAHAPUTERA UTAMA, 2014 2. PROFESIONAL OF THE YEAR AWARD, IRF, 2014 3. DISTINGUISHED ALUMNI AWARD, AUSTRALIA 2009 4 PENGHARGAAN LEGACY AWARD IAP, 2007 5. SATYALANCANA PEMBANGUNAN, 2009 6. SATYALANCANA WIRAKARYA, 2008 2
VISI 3
VISI KEMENTERIAN PUPR "Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri“ (Jokowi, 2014) VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG VISI KEMENTERIAN PUPR MENDUKUNG VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 -2019 : “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” *handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan , serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas , berkeselamatan , mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan , memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 4
NAWACITA PRESIDEN RI 1. 2. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA 3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN 4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA 5. 6. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK 7. 8. 9. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA 5
MISI 6
MISI KEMENTERIAN PUPR 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua; 7
MISI KEMENTERIAN PUPR 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat. 8
OUTLINE TUGAS / FUNGSI 9
TUGAS DAN FUNGSI TUGAS : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara 10
TUGAS DAN FUNGSI : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 11
TUGAS DAN FUNGSI d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 12
OUTLINE KEBIJAKAN 13
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR Arahan RPJPN (untuk RPJMN III) § Pemenuhan Infrastruktur dasar: o Rasio Elektrifikasi 100% o Akses Air kepada sumber air bersih 100 % o Permukiman kumuh 0% § Dimulainya pemanfaatan tenaga nuklir dan pembangkit Gambaranlistrik Umum saat ini 1. Kondisi jalan khususnya jalan daerah kurang memadai 2. Pembangunan Kereta api masih terbatas. 3. Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi 4. Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan 5. Jaringan Transportasi Udara yang melebihi kapasitas 6. Rendahnya Rasio Elektriikasi – Krisis Energi 7. Kurangnya infrastruktur sumber daya air – Krisis Pangan dan Managemen Bencana 8. Kapasitas cadangan air KEBIJAKAN & STRATEGI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR § PENGUATAN KONEKTIVITAS NASIONAL § § § PENINGKATAN KETAHANAN AIR, PANGAN DAN ENERGI § § PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN PENINGKATAN EFEKTIVITAS, SERTA EFISIENSI PEMBIAYAAN DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR § § § Peningkatan bauran energi (diversifikasi energi), konservasi energi dan iklim investasi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan rumah baru layak huni dan meningkatkan kualitas hunian MBR Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi di tingkat nasional, kabupaten/kota, dan masyarakat Optimalisasi neraca air domestik Pembangunan Transportasi Multimoda dan transportasi yang mendukung Sislognas. Membangun transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan. Membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband infrastruktur broadband di daerah perbatasan negara. Mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective. Mengembangkan Transportasi Massal Perkotaan Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa Peningkatan cakupan pemenuhan dan kualitas layanan air baku Pengendalian daya rusak air Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air KERANGKA PELAKSANAAN Kerangka Pendanaan: APBN dan Non- Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan SASARAN RPJMN 2015 -2019 a. Rasio elektrifikasi mencapai 100% (81, 4% pada tahun 2014) b. Akses air minum layak mencapai 100% (68. 5% pada tahun 2014) c. Sanitasi layak mencapai 100% (60. 5% pada tahun 2014) d. Akses perumahan layak mencapai 100% e. Kondisi mantap jalan mencapai 100% (94 % pada tahun 2014) f. Biaya logistik menurun menjadi 20% terhadap PDB (27% pada tahun 2014) g. Pangsa Pasar Angkutan Umum menjadi 32% (23% pada tahun 2014) h. Fixed broadband populasi 30% (kota) dan 6% (desa) dan mobile broadband 100% populasi i. Areal irigasi yang dilayani waduk menjadi 20% (11% pada tahun 2014)i. j. Kapasitasi air baku menjadi 109, 5 m 3/detik 14
Sasaran Strategis Pembangunan Bidang PUPR 2015 -2019 (Impact dan Outcome) Customers/ Stakeholders Harapan Stakeholders dan customer yang harus dipenuhi Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat SS 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan SS 2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi SS 3. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing SS 4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Learning & Growth Internal Process Harapan stakeholders dan customers dapat dipenuhi melalui internal proses : KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN SS 5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran SS 12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas PELAKSANAAN KEBIJAKAN SS 6. Meningkatnya Ketahanan air SS 9. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan SS 7. Meningkatnya kemantapan jalan nasional SS 8. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SS 10. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal SS 11. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional Untuk melaksanakan internal proses diperlukan : SS 14. Meningkatnya SS 13. Meningkatnya budaya kualitas inovasi organisasi yang berkinerja teknologi terapan tinggi dan berintegritas bidang PUPR SS 15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana 15 15
Manajemen Sumber Daya SS 12. Meningkatnya SDM yang kompeten dan berintegritas SS 13. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas SS 14. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR SS 15. Meningkatnya regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana
Manajemen Fungsi KETERPADUAN PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN PELAKSANA AN KEBIJAKAN SS 6. Menin gkatny a Ketah anan air PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SS 5. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran SS 9. SS 7. Mening katnya kemant apan jalan nasiona l Meningk atnya penyedia an dan pembiay aan perumah an SS 10. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan internal SS 8. Meningkatny a kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan
Manfaat dan Hasil Akhir Pembangunan SS 1. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan SS 2. Meningkatn ya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi SS 3. Meningkatn ya dukungan konektivita s bagi penguatan daya saing SS 4. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan Meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan: ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keterpaduan pembangunan antardaerah antar sektor dan antar tingkat pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat
PENDEKATAN WILAYAH DI DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR PUPR (SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS) 35 WPS disiapkan sebagai basis perencanaan keterpaduan infrastruktur.
Ilustrasi Konsepsi Arah dan Strategi Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional: • KEK Sei Mangkei • KSN Mebidangro • KSPN Rupat • Kawasan Industri 1 Wilayah Pengembangan wilayah WPS MTDP difokuskan pada pembangunan kawasan strategis dalam kerangka keterkaitan antar pusat pengembangan wilayah untuk meningkatkan nilai tambah dan rantai nilai komoditas unggulan. 2 Target pengembangan: Ke arah Aceh Meda n Tol Laut Tebing Tinggi • Pengurangan disparitas Dum ai Pekanbar u Ke arah Sumatera Selatan 5 Pembangunan Komunitas: • Perumahan • Sarana dan Prasarana • Kawasan Permukiman Pembangunan Konektivitas Antar Kawasan: • KEK – Hiterland • KEK – Pelabuhan • KSN – KEK • Antar Wilayah Nasional 3 • Pertumbuhan ekonomi 7, 72% Danau Toba B-21 Pembangunan Perkotaan: • Pusat Kegiatan Nasional • Pusat kegiatan Wilayah • Pusat Kawasan Strategis Nasional 4 Penguatan Hinterland: • Kawasan Andalan Darat • Kawasan Andalan Laut • KAPET • Kawasan Perdesaan MEDAN-TEBINGTINGGIDUMAI-PEKANBARU WPS 2 B-22
MASTER PLAN PULAU SUMATERA TAHUN 2025 Keterangan: Banda Aceh 4. Medan – Banda Aceh : L=470, 80 KM Medan 3. Pekanbaru - Medan: L=574, 40 KM 7. Tebing Tinggi-Sibolga : L=200 KM • Bagian dari ASEAN/ASIAN Highways • Panjang ± 2. 048 KM (Koridor Bakauheni- Banda Aceh) • Feeder dengan panjang + 792 KM • Terkoneksi dengan Jembatan Selat Sunda dan Jalan Tol Trans Jawa 13 Waduk dan 317 ribu Ha Irigasi Baru Pekanbaru 6. Pekanbaru-Padang : L=240 KM 2. Palembang – Pekanbaru : L=667, 69 KM Padang Jambi Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 5. Palembang. Bengkulu : L=352 KM 25 ruas Tol Trans Sumatera sepanjang 2. 865 km diharapkan selesai tahun 2025 (selesai tahun 2019) Palembang Bengkulu • 5 SPAM Regional • 1. 614 SPAM Perkotaan • 682 SPAM Kws. Khusus 1. Bakauheni - Palembang : L= 335 KM
PEMBAGIAN WILAYAH SUNGAI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 (mengacu amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2004), selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Presiden. 1 WS Lintas Negara 5 2 WS Lintas Provinsi 27 3 WS Strategis Nasional 37 4 WS Lintas Kabupaten/ Kota, dalam Provinsi 51 5 WS Dalam Kabupaten / Kota 13 Jumlah Sebelumnya wilayah daratan Indonesia terbagi kedalam 90 WS yang ditetapkan melalui Permen PU No. 39 Tahun 1989 (merupakan pelaksanaan amanat UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan) 133
Definisi Wilayah Sungai Batas DAS A dan DAS B Batas Wilayah Sungai Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2. 000 km 2. DAS A DAS Basah DAS D DAS Kering DAS B DAS Kering DAS C Laut UU No. 7 Tahun 2004 tentang SUMBER DAYA AIR Pasal 1, butir 10 :
Hasil Pembangunan Koridor Hijau Kanal Banjir Timur (KBT) Ruang Kota Akses Kota Ruang Kota KANAL Koridor bangunan perkotaan • Pengendalian Banjir, Pengendalian Banjir • • Konservasi Air, Konservasi Air • • Koridor RTH, Korridor Hijau • Permukiman Hijau, • • Transportasi Air dan Dermaga, • • Pariwisata, Pariwisata • • Kawasan Daerah. Perniagaan, komersil • Pelabuhan Sistem peringatan dini untuk banjir Koridor KBT Kontruksi bendung karet (2014) 24
PETA JARINGAN JALAN NASIONAL 25
JARINGAN JALAN NASIONAL SAAT INI Sesuai Keputusan Menteri PU No. 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) Sesuai Keputusan Menteri PU No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional JALAN NASIONAL BUKAN TOL PULAU Sumatera TOTAL JAP JKP-1 JALAN NASIONAL TOL 13. 709, 85 5. 940, 16 7. 769, 69 42, 70 Jawa 6. 534, 62 3. 122, 08 3. 412, 54 865, 73 Kalimantan 7. 620, 01 2. 343, 36 5. 276, 65 Bali-Nusa Tenggara 3. 421, 86 1. 760, 82 1. 661, 04 10, 07 Sulawesi 8. 792, 82 2. 999, 07 5. 793, 74 17, 65 Maluku. Papua 6. 938, 12 1. 986, 60 4. 951, 52 TOTAL 47. 017, 27 18. 152, 09 28. 865, 18 936, 15 26
SISTEM PERKOTAAN 27
SASARAN & STANDAR PELAYANAN KOTA CERDAS BERKELANJUTAN Kehidupan Cerdas Berkelanjutan Aman Sehat, Berkeselamatan Estetik, Bersih, Berkarakter, Nyaman • RTH Publik > 20% • Luas Jalan > 20% • Ketersediaan Air dan Akses Sanitasi Layak • Sesuai Daya Dukung dan Tampung • Proteksi dan preventif terhadap bencana • KDB Rendah (<30%), dan KLB Tinggi (di atas 3) • Lansekap kota yg berkualitas • Pengelolaan sampah terpadu (3 R) • Ketersediaan Landmark Kota • Pelestarian kws bersejarah • Wajah kota yang tertata • Ketersediaan Ruang Publik yang memadai (± 50%) Ekonomi dan Mobilitas Cerdas Berkelanjutan Lingkungan Ekologi Cerdas Berkelanjutan Tata Kelola dan Komunitas Cerdas Berkelanjutan Produktif dan Efisien Berkelanjutan Baik, Akuntabel, Partisipatif • 40% lahan terbangun untuk • Pengurangan aktivitas ekonomi dampak perubahan • Pola penggunaan ruang iklim campuran (mixed landuse, • Pemanfaatan sumber a. l kws. perumahan & daya terbarukan Perkantoran) • Aksesibilitas Tinggi : Infrastruktur Harmoni dengan Guna Lahan • Penerapan state-of-the-art teknologi (semua terkoneksi dengan TI agar hemat air, energi, & lahan) • Jejaring Kota (Network City) Semua terhubung, Terkontrol, Real Time dengan Dukungan • Tata kelola yang baik (semua terkoneksi dan terkontrol) • Peran serta masyarakat dalam pembangunan • Rancangan Cerdas
6. MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN Pembangunan prasarana air bersih/air minum meliputi pembangunan penangkap air baku, pembangunan pipa atau saluran induk air baku, bangunan pengolahan air minum, pembangunan pipa transmisi dan pipa distribusi sampai dengan prasarana sambungan rumah. 29
MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR PERMUKIMAN 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN Pembangunan prasarana air bersih/air minum meliputi pembangunan penangkap air baku, pembangunan pipa atau saluran induk air baku, bangunan pengolahan air minum, pembangunan pipa transmisi dan pipa distribusi sampai dengan prasarana sambungan rumah. 2. PELAYANAN PERSAMPAHAAN 1 . Klasifikasi Sampah dan Tahap Pengelolaan Sampah perkotaan berdasar sumber dibagi 2, pertama sampah domestik sumbernya dari rumah tangga. Kedua, sampah non domestik sumbernya bukan dari rumah tangga seperti dari industri, komersial, daerah pelabuhan dll. Pelayanan persampahan perkotaan mengikuti proses mulai pewadahan, proses pengumpulan, pengangkutan, proses penampungan sementara, proses pengakutan sampai proses pembuangan akhir. 30
PENYEDIAAN PERUMAHAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN a. Pembangunan rumah susun untuk MBR b. Pembangunan rumah khusus dalam rangka penanganan paska bencana/konflik, maritim, daerah tertinggal dan perbatasan negara c. Pembangunan rumah swadaya untuk penurunan backlog dan rumah tidak layak huni d. Penyaluran bantuan pembiayaan untuk pembangunan rumah umum (rumah tapak dan rusunami, dan sewa beli) dan rumah swadaya e. Penyaluran bantuan uang muka untuk MBR 31
NILAI-NILAI ORGANISASI 32
i PROVE
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PUPR NO UNIT ORGANISASI IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK 1. Sekretariat Jenderal informasi publik, manajemen aset, implemtasi pengadaan 2. Inspektorat Jenderal pengawasan pengadaan, konsultasi pengawasan 3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air jaringan irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku 4. Direktorat Jenderal Bina Marga penyediaan jaringan jalan nasional, jalan tol, pembinaan jalan daerah 5. Direktorat Jenderal Cipta Karya penyediaan air minum, prasaran dasar perkotaan, prasaran dasar perdesaan 6. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan asilitasi penyediaan perumahan (rumah swadaya, rumah khusus, rumah negara, rumah umum dan rumah komersial) 7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan fasilitasi bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan 8. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pelatihan tenaga konstruksi 9. Balitbang pemgembangan teknologi infrastruktur PUPR 10 BPIW perncanaan dan koordinasi pengembangan kawasan dan wilayah 11. BPSDM pembinaan kompetensi. PNS dan fasilitasi peningkatan kompetensi SDM daerah 12. BPJT fasilitasi investasi jalan tol 13 BPSPAM fasilitasi penyediaan air minum 13. BLU Pusat Pemgelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( BLU PPDPP ) memberikan fasilitas luikiditas pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP bagi MBR. 14. Bapertarum : kemudahan akses pemilikan rumah bagi PNS
TERIMA KASIH
- Slides: 35